KENDARI, DETIKSUTLRA.COM – Kepala daerah di tujuh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara (Sultra), akan berakhir masa jabatannya di tahun 2022 ini.
Mereka yang berakhir masa jabatannya, Wali Kota Kendari, Sulkaranin Kadir, Bupati Buton, La Ode Arusani, Bupati Buton Tengah (Buteng), Sahamuddin.
Berikutnya, Bupati Muna Barat (Mubar), Ahcmad Lamani, Bupati Kolaka Utara (Kolut), Rahman Umar, Bupati Buton, La Bakry dan Bupati Bombana, Tafdil.
Kekosongan jabatan tujuh kepala daerah ini, nantinya akan diisi oleh pelaksana jabatan (PJ) Bupati dan Wali Kota yang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun kedepan.
Seogynya daerah yang berakhir masa jabatan bupati dan wali kotanya, menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun 2022 ini juga.
Tetapi pemerintah telah menetapkan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada digelar serentak pada tahun 2024 mendatang.
Pengamat politik asal Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Najib Husein memandang, dengan penentuan PJ bupati dan wali kota 2022 dan 2023 masih ditangan pemerintahan Gubernur Sultra, Ali Mazi.
Sehingga sudah pasti ada keberpihakan Ali Mazi sebagai kader partai Nasional Demokrat (Nasdem), apalagi setahun lalu ia kembali didaulat menjadi Ketua DPW Nasdem Sultra.
“Sangat besar karena merupakan hak dan kewenangan beliau untuk menunjuk pejabat yang telah memenuhi syarat guna mengisi posisi PJ. Biasanya orang yang dipilih yang bisa menjalankan misi penguasa yang sifatnya sementara,” ujar dia, Senin (10/1/2022).
Maka dari itu, pertarungan di tingkat kabupaten/kota pada Pilkada 2024 ditentukan pada figur PJ yang akan ditunjuk Ali Mazi.
Sebaliknya, apabila orang nomor wahid di Bumi Anoa ini salah memilih figur, maka akan menjadi bumerang bagi Partai Nasdem sendiri di Pilkada 2024.
“Namun jika pilihannya tepat dan figur yang disiapakan untuk pilkada 2024 juga layak untuk dijual dan siap bekerja untuk pemilihan legislatif, saya pikir Nasdem bisa mengeser PAN menjadi partai pemenang Pemilu di 2024,” katanya.
Selain itu, Najib Husein juga menilai, Ali Mazi harus sigap membaca peta politik menjelang Pemilu dan Pilkada serentak, yang dihelat tiga tahun lagi.
Pasalnya, setelah berakhir masa jabatan Ali Mazi sebagai Gubernur Sultra pada tahun 2023, sudah pasti konstalasi politik akan berubah kepentingan.
Dimana kepentingan pusat akan lebih kuat untuk menetapkan PJ Gubernur Sultra. yang agenda dibawah bukan lagi sekedar untuk memperkuat figur di tingkat kabupaten/kota, tetapi juga untuk pemenangan presiden dan kemenangan parta.
“Sehingga kekuatan Nasdem sangat ditentukan siapa figur yang didukung untuk gubernur dan koalisi dengan partai apa. Karena sudah berbicara untuk agenda yang lebih besar,” jelas Najib Husein.
Reporter: Sunarto
Editor: Via
