Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto bersama Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo Banne, di Kantor Gubernur, Kamis (9/11/2023).
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyerahkan dana hibah sebesar Rp50 miliar ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra tahun 2024.
Penyerahan ini ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto bersama Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo Banne, di Kantor Gubernur, Kamis (9/11/2023).
Penyerahan dana hibah bagi pelaksanaan Pilkada ini merujuk pada SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
Surat edaran tersebut ditegaskan kembali melalui SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023.
Usai penandatanganan NPHD, dana hibah akan dicairkan dalam tiga tahapan. Tahap pertama sejumlah 40 persen dicairkan paling lambat empat belas hari kerja setelah penandatanganan NPHD.
Kemudian tahap kedua sejumlah 50 persen dicairkan paling lambat empat bulan sebelum pemungutan suara, dan terakhir 10 persen dicairkan paling lambat satu bulan sebelum pemungutan suara.
“Pemprov dan Bawaslu Sultra melakukan rapat pembahasan dan menyepakati pendanaan bersama penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Hari ini, atas izin Allah SWT telah dilaksanakan penandatanganan NPHD,” ungkap Andap.
Ia mengatakan dana hibah yang diberikan kepada Bawaslu sebesar Rp50,1 miliar. Dana hibah tersebut bersumber dari APBD Provinsi Sultra tahun anggaran 2023 dan 2024.
Dana tersebut diperuntukkan untuk membiayai pilkada di tahun 2024 mendatang, dimulai dari persiapan hingga tahapan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
“Penandatanganan NPHD merupakan bukti dukungan Pemprov Sultra terhadap pelaksanaan pilkada agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dari KPU Sultra, untuk penggunaan dan pertanggungjawaban agar dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Andap. (bds)
Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan