PlT Kepala SMKN 1 Kendari, Rony, S.Sit. Foto: Istimewa.
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui penguatan keterampilan dan kompetensi siswa. Salah satu upaya yang dikembangkan yakni pelatihan bahasa asing, khususnya Bahasa Jepang dan Bahasa Inggris, untuk memperluas peluang lulusan memasuki dunia kerja, termasuk pasar internasional.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pendidikan vokasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Sebab, tantangan lulusan SMK saat ini tidak hanya terletak pada penguasaan keterampilan sesuai jurusan, tetapi juga kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, dan memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.
Dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan vokasi tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMKN 1 Kendari, Rony, S.Sit., saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/11/2026).
Rony mengatakan, Pemprov Sultra selama ini memberikan dukungan, baik secara moril maupun melalui dorongan kepada sekolah untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki.
Menurutnya, perhatian pemerintah daerah sangat dibutuhkan, terutama dalam mendukung kegiatan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan kualitas peserta didik.
“Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selalu memberikan dukungan, baik moril maupun semangat kepada sekolah agar kami bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Mereka sangat mendukung kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMK,” ungkap Rony.
Ia menjelaskan, salah satu program yang mendapat apresiasi dari pihak sekolah adalah pelatihan bahasa asing bagi siswa SMK. Program tersebut dinilai memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh keterampilan tambahan di luar kompetensi kejuruan yang selama ini dipelajari di sekolah.
Rony menyebutkan, pada 2026 siswa SMK di Kota Kendari memperoleh kuota mengikuti pelatihan Bahasa Jepang selama kurang lebih tiga bulan.
Pelatihan tersebut dilaksanakan melalui fasilitas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja. Setelah menyelesaikan pelatihan, para peserta juga mengikuti tahapan pengujian di Makassar bersama pihak perusahaan.
“Untuk tahun ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur karena ada program bagi SMK terkait pembelajaran bahasa asing, yaitu Bahasa Jepang dan Bahasa Inggris. Kemarin ada pelatihan selama tiga bulan. Siswa-siswi SMK di Kendari mendapatkan kuota untuk mengikuti kursus Bahasa Jepang yang dilaksanakan di Depnaker. Pada tahap akhirnya, mereka mengikuti tes di Makassar bersama pihak perusahaan,” jelasnya.
Menurut Rony, penguasaan bahasa asing menjadi modal penting bagi siswa SMK untuk memperluas kesempatan kerja. Terlebih, peluang pekerjaan saat ini tidak hanya tersedia di daerah maupun tingkat nasional, tetapi juga terbuka di pasar kerja internasional.
Ia berharap program tersebut dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak peserta didik di Sulawesi Tenggara.
“Alhamdulillah, ini salah satu terobosan terbaru dari Bapak Gubernur. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas program yang diberikan kepada SMK,” tuturnya.
Penguatan kemampuan bahasa asing bagi siswa SMK juga sejalan dengan pengembangan Program SMK Go Global yang melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Berdasarkan informasi resmi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) pada 15 Juni 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra mendukung program tersebut melalui alokasi anggaran pelatihan bagi 60 siswa SMK pada 2026.
Program ini diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi calon tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan kesiapan memasuki pasar kerja internasional, dengan proyeksi peluang penempatan pada periode 2028–2029.
Selain itu, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sultra juga memperkuat koordinasi dengan sekolah, lembaga pelatihan kerja, dan perusahaan penempatan pekerja migran.
Salah satu bentuk kolaborasi tersebut dilakukan bersama SMKN 2 Kendari. Pembahasannya mencakup peningkatan kemampuan bahasa asing, sertifikasi kompetensi, penyelarasan keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri global, serta edukasi mengenai prosedur bekerja ke luar negeri secara aman.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan vokasi mulai diarahkan pada kebutuhan pasar kerja yang lebih luas. Siswa tidak hanya dipersiapkan untuk bekerja di daerah, tetapi juga dibekali kemampuan agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Meski demikian, pelaksanaan program perlu diikuti dengan pemetaan kebutuhan tenaga kerja dan kepastian kerja sama dengan perusahaan. Dengan begitu, pelatihan yang diberikan tidak berhenti pada peningkatan kemampuan bahasa, tetapi benar-benar menjadi bekal bagi siswa untuk memasuki dunia kerja.
Di tengah berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan tersebut, persoalan penyerapan tenaga kerja masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Berdasarkan pemberitaan DetikSultra.com pada 5 November 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan menjadi 3,52 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra, Hadi Susanto, mengungkapkan bahwa kenaikan angka pengangguran tersebut tidak hanya terjadi di Sultra, tetapi juga dialami sejumlah provinsi lainnya.
Dalam pemberitaan tersebut, sektor pertanian disebut masih menjadi salah satu penopang utama penyerapan tenaga kerja di daerah. Sementara itu, sektor industri dan pertambangan membutuhkan kualifikasi pendidikan serta keterampilan khusus yang harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Meski sektor pertambangan mencatat penambahan tenaga kerja sekitar 15 ribu orang, sektor tersebut belum menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Sultra.
Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan perlu berjalan beriringan dengan kebutuhan pasar kerja. Lulusan SMK tidak cukup hanya mengandalkan ijazah dan keterampilan dasar sesuai jurusan, tetapi juga perlu memiliki kompetensi tambahan, sertifikasi, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan industri.
Dalam konteks tersebut, pelatihan Bahasa Jepang dan Bahasa Inggris menjadi salah satu upaya untuk memperluas kemampuan siswa dalam menghadapi persaingan kerja.
Di sisi lain, BPS juga mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sultra pada 2026 mencapai 75,19, meningkat dibandingkan 74,25 pada 2025. Peningkatan tersebut dilaporkan menjadi yang tertinggi di antara 38 provinsi di Indonesia.
Dimensi pendidikan turut menunjukkan perkembangan, termasuk rata-rata lama sekolah yang meningkat dari 9,56 tahun menjadi 9,91 tahun.
Namun, peningkatan indikator pembangunan manusia tetap perlu diikuti dengan terbukanya kesempatan kerja. Sebab, kualitas pendidikan pada akhirnya diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Perlu dicatat, angka TPT 3,52 persen merupakan angka pengangguran terbuka secara keseluruhan di Sultra, bukan khusus lulusan SMK. Karena itu, data tersebut menjadi gambaran umum kondisi ketenagakerjaan daerah, bukan ukuran langsung tingkat pengangguran alumni SMK.
Meski pelatihan bahasa asing membuka peluang baru, pelaksanaannya tetap membutuhkan pengawasan dan evaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan peserta.
Sebab, mengikuti pelatihan belum otomatis menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui, mulai dari pengujian kemampuan, seleksi perusahaan, pemenuhan persyaratan administrasi, hingga proses penempatan.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap peserta memperoleh informasi yang jelas mengenai perusahaan tujuan, jenis pekerjaan, persyaratan kompetensi, besaran upah, kontrak kerja, biaya keberangkatan, serta perlindungan hukum.
Hal tersebut penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, khususnya orang tua siswa yang masih memiliki pertimbangan ketika anaknya ingin bekerja ke luar negeri.
Kekhawatiran masyarakat terhadap pekerjaan di luar negeri juga perlu dijawab melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa proses perekrutan dilakukan melalui jalur resmi, tidak membebani calon pekerja dengan biaya yang tidak transparan, serta memberikan perlindungan apabila terjadi persoalan selama bekerja.
Dengan demikian, Program SMK Go Global tidak hanya berorientasi pada penyiapan tenaga kerja untuk pasar internasional, tetapi juga memastikan calon pekerja memiliki keterampilan dan pemahaman mengenai hak serta perlindungan selama bekerja.
Hingga saat ini, belum terdapat data pengaduan terverifikasi yang secara khusus menunjukkan adanya keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pelatihan Bahasa Jepang dan Bahasa Inggris bagi siswa SMK di Sultra.
Karena itu, pemerintah tetap perlu membuka ruang evaluasi dan menerima masukan dari siswa, orang tua, pihak sekolah, maupun alumni. Hal tersebut penting untuk mengetahui apakah program telah berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.
Selain penguatan keterampilan, peningkatan kualitas pendidikan SMK juga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
Pada April 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra mengusulkan revitalisasi terhadap 141 satuan pendidikan, yang terdiri atas 60 SMA, 33 SMK, dan 48 SLB.
Usulan tersebut disesuaikan dengan kondisi kerusakan sekolah berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) dan masih melalui proses verifikasi pemerintah pusat.
Data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan program pelatihan siswa, tetapi juga kondisi fasilitas pembelajaran di sekolah.
Laboratorium, ruang praktik, peralatan sesuai jurusan, hingga kompetensi tenaga pendidik merupakan bagian penting dalam mendukung pendidikan vokasi. Sebab, siswa SMK membutuhkan pembelajaran praktik yang memadai agar keterampilan yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Pemerataan kesempatan mengikuti pelatihan juga menjadi perhatian. Siswa SMK di kabupaten dan wilayah kepulauan diharapkan memperoleh kesempatan yang sama dengan siswa di Kota Kendari.
Dengan demikian, program peningkatan kompetensi tidak hanya dinikmati sekolah tertentu, tetapi dapat menjangkau lebih banyak peserta didik di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
Berbagai langkah penguatan pendidikan SMK yang dilakukan Pemprov Sultra merupakan bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang lebih kompeten dan berdaya saing.
Dukungan terhadap pelatihan bahasa asing, peningkatan keterampilan, serta kolaborasi dengan dunia industri menjadi langkah yang perlu terus dikembangkan.
Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan atau peserta yang mengikuti pelatihan. Pemerintah juga perlu melihat hasil nyata, mulai dari jumlah siswa yang menyelesaikan pelatihan, peserta yang lolos seleksi perusahaan, sertifikasi kompetensi yang diperoleh, hingga lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan.
Transparansi pelaksanaan program, pemerataan penerima manfaat, dan keterbukaan terhadap evaluasi masyarakat juga perlu menjadi bagian dari pengembangan pendidikan vokasi.
Dengan sinergi pemerintah, sekolah, dunia usaha, dan masyarakat, SMK di Sulawesi Tenggara diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya siap bekerja di daerah, tetapi juga memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional.
Upaya tersebut sekaligus menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. (adv)
Reporter: Septiana Syam
This website uses cookies.