Langka, DPRD Sultra Ingatkan SPBU Tak Jual BBM Bersubsidi jenis Solar ke Industri Tambang
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Smsolar (Biodiesel) beberapa hari ini langka di sejumlah Stasisun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kelangkaan membuat antrean panjang di SPBU tak terelakkan. Bahkan kebanyakan sopir truk yang dominan memakai solar bersubsidi tak mendapat bagian.
Tak sedikit dari mereka terpaksa membeli solar yang dijual secara eceran di pinggir jalan. Tentunya dengan harga dua kali lipat dari harga eceran di SPBU yang hanya Rp5.150 per liter.
Padahal suplai BBM dari Terminal BBM Pertamina terbilang lancar dan tercukupi untuk kebutuhan masyarakat, sesuai peruntukan solar subsidi.
Tetapi melihat fenomena saat ini, justru solar subsidi yang diperuntukan untuk masyarakat seakan mubasir di mata pemerintah.
Menyikapi persoalan ini, Wakil Ketua Komisi III bidang Infrastruktur dan Pertambangan DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra (AJP) geram melihat kondisi ini.
Dia menerangkan, kelangkaan terjadi diduga kebutuhan solar subsidi lebih banyak dilarikan ke industri pertambangan.
Apalagi tutur AJP, harga solar atau Shell V-Power Diesel non subsidi peruntukan industri dan kalangan atas ikut naik pada April 2022 ini.
Diketahui harga solar nonsubsidi dari Rp13.750 per liter naik Rp4.350 sehingga menjadi Rp18.100 per liter.
“Harga solar industri juga lagi meroket harga. Jadi ada besar kemungkinan solar subdsidi yang ada di SPBU di jual ke industri khususnya pertambangan,” ujar dia, Kamis (7/4/2022).
DPRD Sultra pun, melalui AJP mewarning dengan keras SPBU-SPBU yang ada di Kota Kendari agar tidak menjualbelikan solar subdisi ke perusahan tambang.
Politisi Partai Golkar ini juga mengajak seluruh stakeholder, baik Pertamina, pemerintah melalui Dmdinas ESDM dan aparat kepolisian untuk turut mengawasi SPBU di Kota Kendari.
Tak tanggung-tanggung, ia meminta kepada Pertamina supaya memberikan sanksi berat kepada SPBU yang berani menjual solar subsidi ke perusahan tambang.
“Yang terberat izinnya harus dicabut, tapi di Pertamina ada mekanisme sanksi sebelum izinnya di cabut,” jelas pemilik Tagline ‘Kendari Bisa’ itu.
Dalam waktu dekat, tambah Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sultra ini, pihaknya akan menjadwalkan turun ke SPBU, guna mencari tahu penyebab kelangkaan solar subsidi dan BBM jenis lainnya seperti pertalite. (bds*)
Reporter: Sunarto
Editor: J. Saki
