Kunjungan di Sultra, Tim Monev Terpadu Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Kendari
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Tim Monev Terpadu melakukan kunjungan lapangan atau site visit dalam rangka kegiatan evaluasi percepatan penurunan stunting di Kota Kendari, Sultra.
Tim tersebut tergabung dari Kemenko PMK RI, BKKBN RI juga beberapa kementerian atau lembaga terkait seperti Kemenkes, Sekretariat Wakil Presiden RI (Setwapres), Bappenas, KSP, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian Agama.
Kedatangan Tim Pusat ini disambut baik oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kendari.
Rangkaian kegiatan yang dilakukan di antaranya kunjungan ke posyandu, kunjungan ke 3 keluarga yang memiliki balita stunting juga kunjungan ke UPT Balai Penyuluhan KB di Kecamatan Kendari Barat, pada Rabu (13/9/2023).
Kegiatan diawali dengan monitoring kegiatan posyandu Integratif yang terletak di Posyandu Puncak Punggaloba Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari.
Terlihat aktivitas penyuluh KB, kader, dan pihak puskesmas melakukan pengukuran berat dan tinggi badan anak, juga melakukan pemeriksaan kepada ibu hamil untuk dilakukan pencatatan pada KMS.
Selain itu tidak lupa diberikan penyuluhan ibu berdasarkan penimbangan anak dan penyuluhan kepada ibu hamil.
Pada Kesempatan ini BKKBN RI melakukan tanya jawab kepada kader Posyandu Puncak Punggaloba. Terdapat 5 orang kader terlatih dalam melakukan pengukuran pada kegiatan posyandu yang rutin dilaksanakan sebulan sekali ini.
Salah satu di antara kader tersebut juga merupakan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Dilaporkan pada kecamatan tersebut terdapat sebanyak 25 balita dengan data stunting sebanyak 4 balita.
Penyuluh KB Utama BKKBN Siti Fathonah mengatakan Posyandu Puncak Punggaloba adalah salah satu contoh posyandu yang sudah terintegrasi dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB).
“Posyandu ini merupakan contoh posyandu integratif yang mana sudah terintegrasi dengan PAUD dan BKB,” katanya.
Siti Fathonah juga menyebutkan sudah sebanyak 200 lebih posyandu telah menerima antropometri kit dari Kemenkes, termasuk Posyandu Puncak Punggaloba.
Namun dari cara kader ketika menggunakan antropometri kit walaupun sudah dilatih perlu dikawal karena beberapa kali salah, terutama dalam melakukan pengukuran tinggi badan.
Selain itu ia juga melihat untuk kegiatan BKB di kecamatan tersebut perlu ditingkatkan karena belum ada pemantauan untuk Kartu Kembang Anak. Untuk itu ia berharap ke depannya dapat ditingkatkan dan lebih maju lagi.
Bantuan dan Sanitasi
Selain memantau kegiatan kader di posyandu, rombongan juga menyambangi 3 rumah keluarga dengan balita stunting sekaligus memberikan bantuan berupa beras dan juga telur.
Kelurahan dengan jumlah 198 KK atau sebanyak 821 jiwa ini didominasi dengan pendidikan rendah dan mata pencaharian menengah kebawah.
Sedangkan dilihat dari kondisi sanitasi mengandalkan sumber air sungai dari pegunungan yang dialiri ke pemukiman warga dengan bantuan swadaya masyarakat.
Kementerian PUPR dan Kemenkes yang meninjau langsung sanitasi dan jamban rumah balita stunting menyoroti kualitas air dan kebersihan penampungan air yang juga menjadi konsumsi air utama masyarakat di daerah tersebut.
Kondisi balita stunting yg dikunjungi memiliki berat badan rendah penyebabnya beragam, berdasarkan penuturan orang tua dengan anak stunting anak stunting tersebut tidak diberikan makanan yang beragam.
Kemudian tidak rutin melakukan pengukuran ke posyandu, sering mengalami sakit dan kelahiran yang rapat.
Arahan Kemenko PMK
Dalam kunjungan Kemenko PMK menuturkan bahwa secara kebijakan terkait stunting sudah bagus namun implementasi perlu gencar dilakukan.
“Secara kebijakan sudah vital, secara body of knowledge juga sudah kokoh jadi yang dibutuhkan dimasyarakat adalah eksekusi atau menerapkan apa yang sudah ditetapkan di rencana aksi, ” tuturnya.
Bagaimana pelaksanaan tentang implementasi, intervensi spesifik dan sensitif itu tepat pada sasaran itu yang penting saat ini.
Karena perawatan atau masalah gizi sangat berhubungan dengan budaya maka harus memperhatikan kondisi geografis dan etnisnya.
“Contoh untuk makanan sehat atau pemberian makanan tambahan berbasis lokal harus disesuaikan dengan sumber pangannya untuk yang menentukan diperlukan juga bantuan dari forum rektor,” terangnya.
Kemenko PMK berharap jika semua intervensi sudah tepat sasaran pada subjek harapannya angka penurunan stunting bisa lebih cepat tentunya jika semua konvergen semua masyarakat terlibat bisa lebih cepat lagi penurunannya.
Kunjungan ke UPT
Terakhir, rombongan mengakhiri kegiatan hari ini dengan melakukan kunjungan ke UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Kendari Barat.
Sekretaris Kota Kendari Ridwansyah Taridala, yang memberikan sambutan selamat datang di Kota Kendari dengan ragam makanan lokal yang dapat dinikmati.
Sekda Kendari juga menyampaikan terdapat 15 UPT terkait yang bertanggung jawab untuk menkonsolidasi potensi wilayah untuk percepatan penurunan stunting.
“Secara kualitatif upaya yang dilakukan pemkot yaitu gerakan orang tua stunting yaitu pendampingan kepada anak-anak yang dikategorikan stunting,” ujarnya.
Kunjungan Kemenko PMK, BKKBN beserta Tim rencananya akan dilanjutkan esok hari dengan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di Aula Walikota Kendari. (kjs)
