Kuasa Hukum Nur Alam bakal Ajukan Gugatan Perdata Jika SIP Dicabut dan Proses DUM Dibatalkan

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Kuasa Hukum Nur Alam, Andri Darmawan memperingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) agar tidak mengambil alih aset begitu saja, tanpa prosedur yang tepat. Pengambilalihan aset yang kini dikuasai mantan Gubernur Sultra, Nur Alam, harus sesuai aturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 tahun 2016.

Terlebih, Andri menegaskan, Nur Alam mengantongi Surat Izin Penghunian (SIP) dan sementara berjalan proses DUM-nya.

“Kemarin di ruang sekda, saya sampaikan Pemda kalau mau penertiban lengkapi administrasi, buat pencabutan SIP dan pembatalan DUM, dan ternyata mereka paham dan menyampaikan terima kasih,” ujarnya, Sabtu (24/1/2026).

Kendati demikian, apabila benar terjadi pencabutan SIP dan pembatalan proses DUM, ia memastikan mewakili kliennya akan mengajukan gugatan perdata.

Sebab, di atas lahan yang menjadi aset Pemprov Sultra, sudah didirikan bangunan yang tidak boleh dipandang sebelah mata oleh pemerintah.

“Yah pasti ada upaya hukum, karena di situ masih ada hak keperdataan, khususnya bangunan,” tegasnya.

Selain itu, penertiban aset yang dilakukan Pemprov Sultra, menurut Andri karena motif persoalan pribadi antara Nur Alam dan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka.

“Kita mau bicara penertiban, ini puluhan aset di Kota Kendari, bahkan yang besar-besar seperti yang diduduki sekarang hotel, lembaga pendidikan yang sudah dikomersialkan, apa semuanya. Jadi jangan bertopeng dengan alasan seperti itu, karena kita bisa nilai bahwa motifnya ini, motif pribadi,” jelas Andri.

Bahkan ia menambahkan, ada perlakuan yang berbeda antara mantan gubernur sebelumnya, dengan mantan Gubernur Nur Alam. Pasalnya, ketika masa jabatan mereka habis, ada beberapa aset justru diberikan kepada mereka yang purnabakti, seperti tanah, kendaraan dinas dan lain-lain.

“Kita tahu beberapa gubernur senior, Pak Alala, Kaimoeddin, bahkan terakhir Ali Mazi dapat juga dikasih tanah oleh pemerintah, nah itu bukti penghargaan terhadap jasa-jasa pendahulu. Nah yang harus dibangun bagaimana menjaga etika, dan jangan ada niat seperti mau mempermalukan,” tukasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan