Dulu, di Sulawesi Tenggara nama Pulau Wawonii sangat disegani atau bahkan ditakuti oleh penduduk wilayah daratan provinsi yang memiliki julukan Bumi Anoa ini.
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Dulu, di Sulawesi Tenggara nama Pulau Wawonii sangat disegani atau bahkan ditakuti oleh penduduk wilayah daratan provinsi yang memiliki julukan Bumi Anoa ini. Kesan mistis begitu kuat melekat di benak warga Sulawesi Tenggara jika mengingat nama pulau itu, sehingga siapapun yang akan menginjakkan kakinya di pulau itu harus waspada dan berhati-hati. Jangan salah bicara, jangan salah melangkah, apalagi salah bertingkah dan bersikap sombong.
Namun setelah pulau ini mekar menjadi kabupaten tersendiri dengan nama Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dan terpisah dari kabupaten induknya (Konawe) berdasarkan hasil sidang DPR RI tanggal 12 April tahun 2013, kesan “angker” lambat laun hilang. Wawonii pun menjadi daerah terbuka bahkan dikenal cukup ramah warga penghuninya.
Halnya dengan kedatangan Tim Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi (latikom) Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 5 orang disambut dengan ramah oleh warga setempat, khususnya para peserta pelatihan yang terdiri dari para camat/sekcam, kepala puskesmas dan petugas lapangan/Penyuluh Keluarga Berencana unsur PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK).
Kegiatan dilaksanakan di aula Dinas Pertanian Konkep di pinggir pantai. Nama kegiatan yang digelar Tim Kerja Latikom tersebut adalah Pelatihan Bagi Tenaga Pelaksana dalam Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Kecamatan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Angkatan VI.
Pelatihan serupa juga dilaksanakan tim kerja latikom di beberapa kabupaten/kota lainnya, antara lain: Kolaka, Kolaka Timur, Bombana, Konawe, dan Muna.
Khusus di Konkep dilaksanakan selama 3 hari efektif sejak kemarin (07/08/2024). Di daulat mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Mustakim selaku ketua Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga Advokasi KIE dan Humas, memberi sambutan pada acara pembukaan. Sementara kegiatan itu sendiri dibuka oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Konkep, Siti Sulaeha.
Pasca pembukaan dan setelah pretest dan materi BLC sebagaimana protap standar sebuah pelatihan, Mustakim menyajikan materi Kebijakan Mekanisme Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting.
Metode yang digunakan dalam penyajian materinya adalah ceramah dengan menyampaikan pointer-pointer materi dan diskusi. Saat diskusi peserta sangat antusias menyampaikan pertanyaan, masukan, komplain, usulan, hingga keluhan.
Sebanyak 7 pertanyaan dalam diskusi materi kebijakan tersebut. Dari 7 pertanyaan tersebut, di samping berisi masukan dan pertanyaan, juga ada 7 keluhan, yaitu: 1. Keluhan tidak adanya anggaran TPPS tingkat kecamatan (Abd. Fatah); 2. Struktur TPPS di tingkat kecamatan kurang jelas (Muh. Kasim, Wawonii Tengah) 3. Jika anggaran stunting adanya di desa, kenapa tidak ada pelatihannya untuk para kepala desa?;
4. Adanya data stunting yang siampang siur; 5. Kami baru tahu kalau Ketua TPPS Kec. adalah camat; 6. Warga desa lebih senang jual ikan yang berkelas dan hasilnya dibelikan mie instan untuk dikonsumsi di rumahnya, dan; 7. Ada ketertutupan penggunaan dana stunting yang sudah dialokasikan di desa.
Keluhan-keluhan tersebut membuat suasana diskusi makin hangat bahkan sesekali memanas, hingga tak terasa waktu telah lewat dari 4 jam pelajaran. (kjs)