Metro Kendari

Eks Plh DPM-PTSP Sultra Ungkap SK IUP PT CSM 475 Hektare Cacat Prosedur

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Fakta baru terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan laporan palsu yang melibatkan Direktur PT Golden Anugrah Nusantara (GAN) di Pengadilan Negeri (PN) Kendari, Rabu (18/11/2026) kemarin.

Mantan Sekretaris sekaligus Pelaksana Harian (PlH) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2019–2024, Joni Fajar, mengungkapkan adanya persoalan administratif dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) pengaktifan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT Citra Silika Mallawa (CSM) seluas 475 hektare.

Di hadapan majelis hakim, Joni menjelaskan bahwa pihak DPMPTSP Sultra sebelumnya menerima surat tembusan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka Utara (Kolut) terkait koreksi luasan IUP PT CSM. Menindaklanjuti surat tersebut, atas arahan pimpinan, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra.

“Dalam pertemuan itu, kami membahas proses penerbitan SK dari PTSP. Dari hasil rapat tersebut, kami memutuskan untuk meminta pendapat hukum kepada Kejaksaan Tinggi Sultra selaku Jaksa Pengacara Negara,” ungkap Joni dalam persidangan.

Joni menambahkan, tim Kejati Sultra yang berjumlah tujuh orang kemudian melakukan penelitian dokumen serta menyusun pendapat hukum terkait persoalan SK pengaktifan IUP-OP PT CSM. Dalam persidangan, ia membacakan kesimpulan hasil penelitian dokumen dan analisis yuridis jaksa pengacara negara tersebut.

Berdasarkan paparan itu, SK Kepala DPMPTSP Sultra Nomor 651/DPM.PTSP/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Pengaktifan IUP-OP PT CSM seluas 475 hektare dinilai memiliki cacat prosedural dan cacat substansi.

Cacat substansi tersebut merujuk pada ketidakpatuhan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, dan asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Dan sehingga masuk kategori keputusan dan atau tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf (a) dan (b) UU Nomor 30 Tahun 2014,” tegas Joni.

Ia juga menambahkan bahwa seluruh proses tindak lanjut permintaan pengaktifan hingga penerbitan IUP-OP PT CSM cacat prosedur menurut UU Nomor 30 Tahun 2014, sesuai dengan pendapat hukum tim Kejati Sultra. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

Facebook Komentar
DetikSultra

This website uses cookies.