KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Jelang dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin berakhir, Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi justru dinaikan. Kenaikan berlaku sejak 3 September 2022 kemarin.
Gerakan penolakan kenaikan BBM subsidi terus mengalir di seluruh lapisan masyarakat yang didukung dengan gerakan demonstrasi mahasiswa se-Indonesia.
Penolakan pun juga datang dari anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat. Mereka kekeh akan sikap penolakannya.
Ketika partai politik sibuk menolak, justru sebagian partai ikut mendukung atas kebijakan pemerintah tersebut. Partai yang dimaksud yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Padahal jika menilik kisah lampau di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sikap PDIP begitu tegas dan lantang menolak kebijakan itu.
Namun keadaan tersebut, seakan terbalik. Jika dulu menolak dengan keras, kini kegarangan PDIP melempen dan mendukung segala kebijakan yang ditempuh Presiden Jokowi.
Sekertaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan kenaikan BBM yang ditetapkan pemerintah bukan tanpa alasan yang logis. Menurutnya pertimbangan pemerintah sudah sangat tepat menaikkan harga BBM subsidi.
Hasto menerangkan, kenaikan BBM jelas dipicu atas peperangan antara Rusia dan Ukraina. Meski jangkauan jauh, namun dampaknya sampai ke Indonesia. Russia mendapat sanksi dari Amerika dan Eropa Barat untuk tidak menggunakan bahan energi dari Rusia. Bukan hanya perang fisik namun juga terjadi perang energi, yang membuat perubahan ekonomi secara signifikan dengan hadirnya gejolak pangan yang naik dan komoditas lainnya di beberapa negara.
Akibatnya, beberapa negara terancam bangkrut. Namun kondisi itu, kata dia tidak terjadi di Indonesia. Dengan situasi yang sulit ini, terpaksa pemerintah harus menaikan harga BBM subsidi sebesar 30 persen.
“Bukan berarti Pak Jokowi tidak mau bertangungjawab pada dampaknya, tetapi Pak Jokowi memikirkan masa depan,” katanya saat Konsolidasi Kader PDIP di Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (6/9/2022) malam.
Menurut, apabila tidak ada koreksi terhadap kenaikan BBM subsidi, akan semakin membebani Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang saat ini mencapai Rp502 triliun.
“APBN bisa colaps, keberlangsungan ekonomi kita bertahun-tahun bisa terhambat,” jelas Hasto.
Ia memuji kinerja Jokowi, dengan usaha yang begitu keras, blusukan ke daerah-daerah guna mengetahui kondisi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
Oleh karena itu, ia mempertanyakan, yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi, apakah kerap turun ke masyarakat secara langsung?
“Justru mereka-mereka menggunakan manuver politik, tetapi tidak melihat secara utuh, jadi keputusan dampak harga BBM kepada rakyat, jangan ada yang ajari Pak Jokowi. Harga BBM di sini lebih mahal di Arab Saudi sana,” tuturnya.
Dia kembali menegaskan, apapun bentuk kritikan ke pemerintahan Jokowi, partai akan selalu berada di garda terdepan mengawal keberhasilan Jokowi dalam kondisi baik maupun susah.
Ditambahkannya, menanggapi kondisi saat ini, di seluruh daerah sedang menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM, pihaknya tidak mempermasalahkan.
“Demo itu hak semua orang, namun dengan tetap menjunjung kesopanan dan memberikan solusi yang baik untuk negara,” tukasnya. (bds)
Reporter: Sunarto
Editor: Wulan Subagiantoro
