Ilustrasi
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah merampungkan Program Jalan Hibah (PHJD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sepanjang 200 kilometer pada tahun 2021 lalu.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sultra Harmunadin mengatakan, program ini adalah strategi pembinaan tata kelola jalan daerah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kata dia, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja infrastruktur jalan daerah. Program ini dicanangkan dilaksanakan di seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia.
“Program ini diperuntukkan bagi daerah yang memiliki atau masuk dalam 10 destinasi wisata nasional. Pada fase pertama Provinsi Sultra masuk dalam salah satu program tersebut,” katanya, Rabu (5/7/2023).
Lebih lanjut, wilayah Sultra masuk dalam program PHJD di fase pertama ini karena memiliki destinasi wisata strategis yakni Wakatobi.
Pada tahun pertama yakni 2019 mendapat alokasi anggaran dari program tersebut sebesar Rp76 miliar dengan melakukan perbaikan jalan di Wakatobi, Buton, Buton Selatan, dan di Muna Barat.
Kemudian di tahun berikutnya yakni 2020 Pemprov Sultra mendapatkan alokasi anggaran dari program tersebut sebesar Rp83 miliar dengan melanjutkan perbaikan jalan di daerah yang sama, tambahannya Kota Kendari.
“Di tahun 2021 yang merupakan tahun terakhir dari program ini kami kebagian Rp40 miliar untuk perbaikan jalan di Kota Kendari dan Kabupaten Buton,” tutur Harmunadin.
Sehingga total perbaikan jalan dari program PHJD yang dilakukan secara bertahap mulai 2019-2021 tersebut ada sekitar 200 kilometer.
“Program ini dalam penilaiannya sangat ketat, untuk Provinsi Sultra selalu mendapatkan kriteria terbaik baik dari segi pelaksanaannya serta penyerapan anggarannya yang diberikan penilaian dari Kementerian Keuangan,” katanya.
Sebagai informasi Provinsi Sultra masuk dalam fase pertama dalam PHJD mulai 2019-2021. Program ini berakhir di tahun 2023.
Dalam fase pertama, program ini untuk mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di empat provinsi yaitu Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru di Jawa Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. (bds)
Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan