Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Sosial (Dinsos) menargetkan rehabilitasi puluhan rumah tidak layak huni pada 2023 yang tersebar di kabupaten/kota di Sultra. Kepala Dinas Sosial Sultra, Pahri Yamsul mengatakan, kegiatan ini merupakan program nasional yang diterapkan di daerah-daerah sebagai bentuk kepedulian pemda.
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Sosial (Dinsos) menargetkan rehabilitasi puluhan rumah tidak layak huni pada 2023 yang tersebar di kabupaten/kota di Sultra. Kepala Dinas Sosial Sultra, Pahri Yamsul mengatakan, kegiatan ini merupakan program nasional yang diterapkan di daerah-daerah sebagai bentuk kepedulian pemda.
Katanya, program ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan lingkungan yang bersih serta rumah yang layak huni.
“Salah satu masalah sosial yaitu terkait tempat tinggal masyarakat di daerah, dengan program ini tentunya akan memberikan bentuk kepedulian pemerintah,” katanya, Selasa (9/5/2023).
a menjelaskan, penerima bantuan rumah tidak layak huni ini wajib memenuhi kriteria, salah satunya adalah masyarakat yang standarnya di bawah garis kemiskinan. Salah satu indikator penerima bantuan yaitu kondisi rumah yang memang sudah tidak layak dan juga keluarga yang kurang mampu, sehingga ASN tidak memenuhi kriteria bantuan.
“Karena ada beberapa daerah di luar sana (Sultra) yang mendapatkan bantuan itu seorang pegawai, padahal dilihat dari kriteria itu tidak memenuhi syarat,” ujarnya.
Pahri menuturkan penerima bantuan, rumahnya akan direhabilitasi dengan melihat kondisi lantai, atap, dindingnya hingga toiletnya, apabila memungkinkan hal itu sudah tidak layak digunakan lagi.
Kendati telah berjalannya program rehabilitasi ini, dan mengingat keterbatasan anggaran maka untuk sementara Dinsos hanya akan melakukan rehabilitasi sebanyak 37 unit rumah di Sultra.
Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan apabila kabupaten kota mengusulkan permintaan lebih, maka akan diperhitungkan selagi memenuhi kriteria persyaratan.
“Melalui program bantuan ini tentunya didukung oleh anggaran baik APBN maupun APBD Sultra, dan akan ada lagi APBD perubahan, sehingga jumlah unit rumah akan bertambah,” katanya
Selain itu, dalam mendukung rehabilitasi ini Dinsos Sultra melibatkan Program Keluarga Harapan (PKH) di kabupaten/kota untuk mendata masyarakat terkait pemberian bantuan sosial bersyarat.
“Nantinya mereka yang akan bergerak untuk melakukan pendataan rumah warga mana yang layak mendapatkan bantuan sosial ini. Selanjutnya akan dilakukan verifikaai mulai dari tingkat desa hingga provinsi,” ucapnya.
Mantan Kadis Cipta Karya Sultra itu menjelaskan, program ini telah dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota di Sultra sehingga kedepannya diharapkan akan terus bertambah. Program ini telah berjalan di Konawe Kepulauan, Buton hingga Buton Tengah, tentunya saat ini pihaknya masih dalam tahapan survei ke daerah-daerah lainnya.
Pahri menjelaskan, sebelumnya bantuan tersebut sudah tersalurkan kepada 10 keluarga tidak mampu di Kabupaten Buton.
Bantuan ini masing-masing masyarakat menerima anggaran rehabilitasi rumah sekitar Rp15 juta sehingga seluruh anggaran yang diserahkan sebesar Rp150 juta.
“Dengan bantuan ini dapat memberikan semangat serta meringankan beban masyarakat di daerah,” tutupnya. (bds)
Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan