KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Keresahan masyarakat terkait penculikan anak yang marak terjadi dalam beberapa hari terakhir, membuat sejumlah politisi DPRD Kota Kendari geram dan menyoroti kinerja pemerintah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari sekaligus Wakil Ketua DPD PAN Kota Kendari, Siti Nurhan, mengatakan, pemerintah telah kecolongan dalam memberdayakan fungsi Pelayanan Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
“Kasus ini adalah kejahatan dan tidak bisa dibiarkan, pemerintah kota kan punya P2TP2A yang harusnya berfungsi untuk mengantisipasi kejadian tersebut,” ujarnya kepada Detiksultra, Selasa (30/4/2019).
[artikel number=3 tag=”pendidikan,konawe”]
Selain itu, ia juga mengingatkan agar pemerintah segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus ini, sebelum kembali jatuh korban berikutnya
“Pemerintah harus segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk selesaikan ini, sebelum korban bertambah lagi,” tegasnya.
Menurutnya, sebagai perempuan, ia sangat prihatin dan masalah tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, dan pemerintah segera melakukan sosialisasi untuk proses pencegahan agar kejadian tersebut tidak kembali terulang.
“Kita DPRD dan saya sebagai perempuan sangat prihatin dan masalah ini tidak bisa kita biarkan, pemerintah harus selalu mengadakan sosialisasi lewat media untuk pencegahan,” himbaunya.
Ia juga menghimbau kepada guru dan orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap perilaku anak di media sosial dan lingkungan, sebab menurutnya, kedua hal tersebut merupakan potensi terjadinya tindak kekerasan perempuan dan anak.
Reporter: Anca
Editor: Rani
