KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Langkah yang dilakukan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dalam mendatangkan rektor asing terus menuai pro kontra dari berbagai kalangan, termasuk dari Dewan Pendidikan Sultra.
Ketua Dewan Pendidikan Sultra, Prof Abdullah Alhadza menilai, kalau alasan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia maka kebijakan impor asing masih kurang tepat.
Pasalnya, kata dia, kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia tidak kalah dengan luar negeri. Terbukti banyak anak bangsa yang bekerja di luar negeri sebagai tenaga pengajar, dosen dan lainnya.
[artikel number=3 tag=”impor,pendidikan”]
Hanya saja, dia menjelaskan, persoalan yang dihadapi rektor di Indonesia saat ini, yakni belum diberikan kemandirian dan kebebasan akademik.
Artinya, begitu ada ditemukan rektor berbicara lantang terkait kebijakan akademiknya yang berbeda dengan kepentingan para penguasa, maka rektor yang bersangkutan langsung dicarikan cara untuk diberhentikan dari jabatannya.
Tambahnya, pada akhirnya membuat para rektor di Perguruan Tinggi (PT) tidak bisa lebih jauh berkreasi dalam peningkatan kualitas pendidikan di kampusnya.
“Sebenarnya, kalau kita berbicara berkait dengan akademik yang sehat, seharusnya rektor diberi kebebasan beradu program bagaimana kebijakan yang ditempuhnya dapat berkontribusi untuk perkembangan kampus yang di pimpinnya,” paparnya.
Ia melanjutkan, tidak adanya kemandirian dan kebebasan ini terjadi karena terkadang dipengaruhi embel-embel politik yang masuk di Perguruan Tinggi (PT), yang menginterfensi PT membuat proses akademik terganggu.
Untuk diketahui, sebagaimana informasi yang tersebar, Menristekdikti Nasir telah memperkenalkan rektor asing pertama yang akan memimpin Universitas Siber Asia, yaitu Jang Youn Cho.
Profesor dari Korea Selatan tersebut didaulat memimpin Universitas Siber Asia yang izin pendiriannya diterima dari Kemenristekdikti, Senin (26/8/2019).
Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Dahlan
