Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga Advokasi Komunikasi Informasi Edukasi dan Kehumasan halakiemas atau "hulahu" Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara 4-5 September melaksanakan kegiatan fasilitasi pembinaan dan penyusunan kebijakan pembangunan kependudukan di dua kabupaten yakni Kolaka Timur dan Kolaka.
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga Advokasi Komunikasi Informasi Edukasi dan Kehumasan halakiemas atau “hulahu” Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara 4-5 September melaksanakan kegiatan fasilitasi pembinaan dan penyusunan kebijakan pembangunan kependudukan di dua kabupaten yakni Kolaka Timur dan Kolaka.
Ada beberapa agenda utama yang diemban tim kerja halakiemas tersebut, di antaranya bertemu Komandan Kodim Kolaka untuk mendiskusikan tentang rencana pembuatan sarana air bersih di salah satu titik di wilayah Kolaka.
Pembuatan sarana air bersih di salah satu Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) merupakan salah satu wujud upaya percepatan penurunan stunting dan hal ini merupakan perpanjangan program nasional kerja sama antara BKKBN dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam tema “TNI AD Manunggal Air Bersih”.
Hasil koordinasi tentang rencana pembuatan air bersih yang diikuti oleh Mujahidin dan Bahtiar dari pihak BKKBN Sultra dan Kasdim Kolaka disepakati agar BKKBN Sultra segera membuat proposal yang ditujukan ke pihak perusahaan yang ada di Kolaka.
Hal ini karena rencana biaya yang akan digunakan untuk proyek tersebut diharapkan merupakan CSR dari salah satu atau beberapa perusahaan.
Kedua, kegiatan yang diemban oleh tim halakiemas dipimpin langsung oleh ketuanya, Mustakim, bertemu dengan jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kolaka.
Berhasil ditemui oleh tim BKKBN Sultra tersebut adalah Kepala Bidang Adpin dan Dalduk, Nursalam yang didampingi beberapa stafnya.
Sesuai nama kegiatan yang dibawa oleh tim kerja halakiemas, maka dalam diskusi dan koordinasinya lebih banyak membahas tentang masalah kependudukan.
Mulai dari rancangan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), parameter kependudukan yang disiapkan untuk dimasukkan dalam RPJMD pasca pilkada serentak hingga Surat Keputusan Bupati tentang Pokja Advokasi Lintas Sektor tentang Program Bangga Kencana yang sampai saat ini Kolaka belum memilikinya.
Hasil diskusi dan koordinasi tersebut disepakati banyak hal, diantaranya pihak DPPKB Kolaka sesegera mungkin bertemu Pj. Bupati Kolaka Fadlansyah. (kjs)