BKKBN Sultra Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KB di Buton Utara
![BKKBN Sultra Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KB di Buton Utara](https://detiksultra.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-20-at-09.18.11.jpg)
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Perwakilan BKKBN Sultra menyelenggarakan Kegiatan fasilitasi intensifikasi dan integrasi pelayanan KB KR wilayah khusus di Buton Utara.
Kegiatan bekerjasama dengan mitra kerja seperti IBI, TNI, PKK, RSU Daerah Buton Utara pada Kamis, (18/7/2024) bertempat di Puskesmas Bone Rombo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Kulisusu.
Dalam sambutannya Asisten Bidang Pemerintahan Buton Utara menyampaikan kegiatan intensifikasi dan integrasi pelayanan keluarga berencana merupakan tonggak penting dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas di masyarakat.
“Sebagai insan yang peduli akan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, kita semua menyadari betapa pentingnya peran keluarga berencana dalam pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Dalam konteks ini, kolaborasi antarmitra kerja menjadi kunci utama dalam meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan pelayanan keluarga berencana.
Dengan semangat kolaboratif yang dimiliki, sehingga dapat mengatasi berbagai tantangan dan mengoptimalkan potensi yang ada untuk mewujudkan keluarga-keluarga yang berdaya, sejahtera, dan berkualitas di Kabupaten Buton Utara.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sultra diwakili Ketua Tim Akses, Kualitas Layanan KB & Kespro (AKL KB & Kespro) Fithriyani menyampaikan salah satu agenda Program Prioritas Nasional (Pro PN) yaitu meningkatkan kualitas SDM indonesia yang mampu berdaya saing.
“BKKBN berperan dalam peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berperan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI),” terangnya.
Sebagai tindak lanjut dalam mencapai tujuan agenda Pro PN di atas serta mencapai target akhir RPJMN tahun 2024 maka BKKBN melalui Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi memiliki arah kebijakan.
Arah ini yaitu meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran dengan sasaran outcome, yaitu meningkatnya kesertaan keluarga dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
Dalam mencapai sasaran outcome tersebut, dibutuhkan berbagai strategi yang melibatkan mitra kerja antara lain TNI, POLRI, organisasi profesi dan lain-lain dalam upaya meningkatkan kesertaan dan jangkauan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi termasuk di wilayah dan sasaran khusus.
“Keberhasilan penyelenggaraan program Bangga Kencana termasuk pelayanan KB dan kesehatan reproduksi tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan dari mitra kerja strategis,” ungkapnya.
Lebih lanjut, di mana para mitra kerja tersebut memiliki fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan hingga sarana prasarana yang dibutuhkan oleh para pengelola program KB dan kesehatan reproduksi di tingkat pusat hingga kabupaten/kota.
Hal tersebut dalam rangka menyelenggarakan pemberian pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pemasangan alat dan obat kontrasepsi kepada para Pasangan Usia Subur (PUS) yang potensial sebagai akseptor KB.
Fithriyani mengatakan tujuan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan akses pelayanan KB melalui Intensifikasi dan integrasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi bersama mitra kerja pada kegiatan momentum.
“Meningkatkan kesertaan KB khususnya KB MKJP sebagai salah satu upaya percepatan penurunan stunting termasuk di wilayah khusus termasuk kabupaten/kota tertinggal/terpencil/perbatasan antar negara, kawasan transmigrasi, kawasan kumuh miskin di perkotaan, daerah aliran sungai, wilayah kepulauan berpenduduk dan wilayah perbatasan antar provinsi,” terangnya.
Selanjutnya, mempercepat realisasi BOKB operasional penggerakan pelayanan KB MKJP di tingkat kabupaten/kota.
Terakhir, meningkatkan peran mitra kerja pusat/provinsi sebagai anggota tim pemberi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi salah satunya di wilayah khusus.
Sebagai informasi, peserta dalam kegiatan ini sebanyak 87 peserta terdiri dari kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, IBI (Bidan-bidan dari Fasyankes se Kab. Buton Utara), Bhabinsa (TNI), PKK, kader KB, PKB/PPPK, pengelola program KB Buton Utara, dan Masyarakat Umum).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pelayanan KB gratis yang juga dilaksanakan di Puskesmas Bonerombo dengan total akseptor yang dilayani sebanyak 124 Akseptor MKJP (Implan).
Empat pembawa materi KIE dalam kegiatan ini yakni Ketua IBI Buton Utara yang membawakan materi terkait peran IBI dalam penggerakan masyarakat dalam pelayanan KB.
Pemateri selanjutnya yakni Dokter Spesialis Obgyn dari RSUD Buton Utara yang membawakan materi terkait KB MKJP. Pemateri terakhir yaitu Kepala Dinas Dalduk dan KB Buton Utara yang mebawakan materi tentang Upaya Peningkatan Kesertaan KB dan Penurunan Unmetneed di Buton Utara. (kjs)