Foto: Ilustrasi.
KENDARI, DETIKSULTRA.COM –BPJS Kesehatan mencatat realisasi pembiayaan pelayanan kesehatan di Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2025 mencapai angka Rp1,23 triliun. Angka ini menunjukkan tren peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kendari, Hernawan Priyastomo, mengungkapkan sebagian besar anggaran tersebut terserap untuk biaya pelayanan kesehatan langsung yang mencapai Rp1,22 triliun.
“Sepanjang tahun 2025, kami telah membayarkan Rp1,23 triliun untuk pelayanan kesehatan di Sultra, dan angka ini terus mengalami peningkatan,” ujar Hernawan.
Ia merinci, biaya pelayanan langsung terdiri dari beberapa kategori, di antaranya Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebesar Rp201 miliar, Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) Rp31 miliar.
Selanjutnya, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) Rp273 miliar, serta Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) yang menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp719 miliar.
“Jika dilihat dari proporsinya, layanan rawat inap tingkat lanjutan (RITL) mendominasi hingga 58 persen dari total pembiayaan,” katanya.
Sementara itu, alokasi untuk kegiatan promotif dan preventif masih tergolong sangat kecil, yakni hanya Rp8,1 miliar atau sekitar 0,66 persen dari total anggaran.
Padahal, menurut Hernawan, upaya promotif dan preventif memiliki peran krusial dalam menekan angka penyakit dan beban pembiayaan jangka panjang.
Program seperti edukasi pola hidup sehat, deteksi dini penyakit, hingga skrining kesehatan rutin dinilai mampu mencegah kondisi kesehatan masyarakat memburuk hingga membutuhkan perawatan intensif.
“Jika upaya promotif dan preventif diperkuat, maka potensi masyarakat untuk jatuh sakit bisa ditekan. Ini bukan hanya berdampak pada kualitas hidup, tetapi juga efisiensi pembiayaan kesehatan secara keseluruhan,” jelasnya.
Dari sisi wilayah, realisasi pembiayaan terbesar tercatat di Kota Kendari dengan nilai Rp580 miliar.
Disusul Kota Baubau sebesar Rp136 miliar, Kabupaten Konawe Rp91 miliar, dan Kabupaten Kolaka Rp89 miliar.
Sementara itu, daerah lainnya mencatat angka yang lebih kecil, seperti Bombana dan Kolaka Utara masing-masing Rp43 miliar, Konawe Selatan Rp47 miliar, Wakatobi Rp22 miliar, hingga Konawe Kepulauan yang menjadi daerah dengan realisasi terendah sebesar Rp6 miliar.
Hernawan menegaskan bahwa tingginya pembiayaan layanan kuratif saat ini menjadi sinyal penting bagi semua pihak untuk mulai menggeser fokus ke arah pencegahan.
Dengan memperkuat literasi kesehatan masyarakat dan meningkatkan akses terhadap program preventif, diharapkan beban pembiayaan yang besar dapat ditekan secara bertahap di masa mendatang. (cds)
Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan
This website uses cookies.