MUNA BARAT, DETIKSULTRA.COM – Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat Dr. Bahri menyebut Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat patut dijadikan contoh untuk diterapkan di wilayah Kabupaten Muna Barat.
Bahri mengaku MPP Kabupaten Bandung telah melaksanakan, menyatukan, dan mengintegrasikan pelayanan publik dalam tempat yang terpusat sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 89 Tahun 2021.
“Dengan adanya MPP, kita memastikan Kabupaten Bandung telah mengintegrasikan semua jenis layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kementerian lembaga, khususnya instansi vertikal yang ada baik BUMN maupun BUMD. Ini harus kita jadikan contoh di daerah kita dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujar Bahri usai mengecek MPP Kabupaten Bandung, Kamis (20/10/2022)
Jebolan STPDN 07 ini menargetkan tahun depan dirinya akan mendirikan MPP yang terpusat di Bumi Praja Laworoku.
Misalnya, MoU kesepakatan bersama yang ditandatangani kerja sama antara Kepala BKPSDM Pemkab Bandung dan Kabupaten Muna Barat tentang replikasi aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP).
“Contohnya, E-Absensi dan Kinerja. Jadi saya memastikan para ASN kita hadir tepat waktu, apalagi kita sudah menaikkan TPP, ketika kita sudah tetapkan perkada 60% kinerja dan 40% kehadiran maka dengan ini kita akan gunakan E-Absensi yang akan terhubung langsung dengan Kabupaten Bandung yang akan berdampak pada pemberian TPP,” jelasnya.
Selain itu, dalam konteks pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan di Kabupaten Muna Barat, pihaknya juga akan sistem replikasi aplikasi Inovasi dan Kelitbangan (APIK) dan Sistem Informasi data pengendalian monitoring dan informasi pembangunan (SIDALMONEP)
“Jadi kita memanfaatkan APIK ini tujuan nya adalah memastikan SKPD melakukan inovasi, kemudian inovasi-inovasinya di fasilitasi oleh Bappeda dalam melaksanakan indikator terkait persyaratan inovasi yang di lakukan oleh setiap OPD, Untuk SIDALMONEP ini tujuannya untuk mengetahui program kegiatan capaian fisik maupun keuangannya,” terangnya
Selanjutnya adalah Probity yakni memastikan pengendalian proyek. “Misalnya dalam proyek ini berapa realisasi fisiknya, realisasi keuangannya, sudah dikontak atau belum, dan bagaimana prosedur dalam pencairan uang muka dan lainnya sehingga kita tidak lagi bertatap muka dengan pihak-pihak ketiga cukup dengan menggunakan sistem ini dan ini kita akan adopsi yang akan dipakai oleh Kabag Pembangunan kita,” pungkasnya. (bds)
Reporter: La Ode Darlan
Editor: J. Saki
