MUNA BARAT, DETIKSULTRA.COM – Roda pemerintahan Kabupaten Muna barat di bawah kendali Dr. Bahri sebagai nahkoda di wilayah yang berjuluk Indonesia mini, tidak terasa telah memasuki usia seratus hari kerja. Terhitung sejak ditunjuk oleh Presiden Jokowi melalui Mendagri Jenderal (Purn) Tito Karnavian, yang dilantik oleh Gubernur Sultra Ali Mazi, 27 Mei lalu.
Dalam usia pemerintahan yang baru seumur jagung ini, harus diakui ia telah mampu secara cerdas meletakan konsep konsep dasar pembangunan yang strategis berbasis pada kebutuhan masyarkat di Bumi Laworo.
Juru Bicara Bupati Muna Barat, Fajar Fariki mengatakan, legalitas yang terpasang di pundak Dr. Bahri telah menjadi dasar sang birokrat muda ini mengambil  langkah dan upaya-upaya sentrifugal untuk membenahi kampung halamannya.
Mantan Lurah Sidodadi ini mengungkapkan, bahwa Dr Bahri dalam mengambil langkah strategis pembangunan di wilayah ini, tentu dengan niat tulus untuk mewujudkan asa dan keinginan masyarakat Muna Barat  agar ada perubahan kehidupan yang lebih baik di masa depan.
“Memang bahri mengakui bahwa pemerintahan sebelumnya di bumi Laworo selama lebih kurang delapan tahun telah banyak kemajuan  pembangunan namun harus di akui pula bahwa masih banyak yang harus dibenahi, baik infrastruktur layanan publik maupun menyangkut kebutuhan dasar masayarakat,” jelasnya pada Minggu (04/09/2022).
Selain itu, pembenahan yang dilakukan oleh Direktur Kemendagri itu, lanjut Fajar, menyangkut hal vital dan urgen bagi kelayakan hidup masyarakat dan bagi kemajuan daerah tercinta di masa depan.
Kata dia, dari hasil plesiran wilayah yang dilakukan oleh Dr Bahri selama ini, mampu memotret dengan jelas problem serius yang di hadapi rakyatnya untuk segera diambil langkah sebagai solusi. Diantaranya pembenahan infrastruktur pelayanan publik, sarana dan prasarana pemerintahan berupa perkantoran, daya saing infrastruktur dan tingkat kesejateraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.
“Patutnya kita harus mengapresiasi langkah dan terobosan yang di ambil oleh Bahri ini,” imbuhnya.
Berkaca dari kondisi ini, maka Dr. Bahri melahirkan formulasi kebijakan strategis sebagai upaya pembenahan untuk mengatasi masalah yang serius tersebut, diantaranya:
1. Penataan birokrasi melalui
a. Konsistensi merit sistem
b. Menaikkan tpp
2. Penataan pelayanan dasar pada sektor pendidikan dan kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan trantinbulinmas
3. PerlindungN sosial berupa
a. UHC 100 persen
b. Kemiskinan ekstrem melalui BLT APBD
4. Perekonomian
a. Pertanian Cetak sawah, jagung dan memperbsiki saluran (primer, tersier, dan sekunder)
b. Investasi jagung kuning dan ubi ut tapioka (jagung melalui koperasi tanya dinas koperasi)
c. Perkebunan dan peternKn
d. Perikanan tangkap dan budidaya
“Yang sudah ada dan telah di laksanakan dalam seratus hari kerja ini adalah Penataan Mesin Birokrasi Dalam nilai Merit Sistem dan TPP, pembangunan tiga megah proyek di bumi praja laworo yang sudah di lakukan peletakan batu pertama oleh Gubernur Sultra beberapa waktu lalu,” pungkasnya. (Adv)
