KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Menanggapi usulan pemekaran Kepulauan Buton menjadi provinsi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, sepertinya belum bisa memastikan hal itu akan segera diwujudkan. Padahal usulan ini telah lama disuarakan oleh masyarakat Kepulauan Buton.
Tak hanya itu, Mantan Plt Gubernur Sultra, Saleh Lasata, juga meminta kepada Tjahjo Kumolo, untuk memekarkan Kepulauan Buton ini. Hal itu disampaikan Mantan Wakil Gubernur Sultra ini dalam acara pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi, Senin (19/2/2018).
“Kami akan perhatikan, hanya pemekaran yang sekarang diajukan ke Kemendagri sudah mencapai 314 daerah otonomi baru (DOB). Itu kan juga perlu dana, perlu sumber daya manusia. Tidak mungkin untuk mengurangi anggaran daerah,” kata mantan Sekjen DPP PDIP ini, usai melakukan pelantikan.
Untuk itu, lanjut Tjahjo Kumolo, dirinya bakal menunda moratorium kebijakan pemekaran wilayah otonomi daerah tersebut sampai pertumbuhan keuangan mencukupi.
“314 loh tambahan provinsi kabupaten/kota itu, kalau lima atau sepuluh sih tidak ada masalah. Ini 300, padahal hak konstitusional daerah itu harus ada, kalau hanya diambil sepuluh, hanya diambil seratus pasti semua akan marah. Nanti kita lihat postur anggaran, postur pemerintahan,” pungkas Mendagri.
Reporter: Fadli Aksar
Editor: Ann
