Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, mengatakan empat desa telah selesai disurvei, yakni Desa Maginti, Pasipadangan, Gala, dan Desa Santigi. Tujuh desa lainnya yang sedang disurvei adalah Desa Mandike, Desa Tiga, Desa Bero, Santiri, Katela, Tasipi dan Desa Kangkunawe.

“Kita akan push mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan. Sebelas desa ini kita target paling lambat 2028 sudah listrik semua,” ujar Darwin, Selasa (06/10/2026).

Darwin menambahkan, pihaknya akan segera menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan setelah laporan hasil survei dari Kementerian ESDM dan PLN keluar.

Untuk sumber anggaran elektrifikasi tersebut, Darwin menyebut akan dikucurkan langsung melalui kementerian terkait. Nilainya cukup besar, mencapai puluhan miliar rupiah per desa.

“Untuk sumber anggarannya dikucurkan melalui kementerian terkait dengan anggaran per desanya mencapai hingga puluhan miliar tergantung dari PLTS apa yang akan digunakan, PLTS Komunal atau PLTS Individu,” jelasnya.

Pemilihan jenis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, terutama kesiapan lahan.

“Jadi kalau menggunakan PLTS Komunal berarti tergantung dari kesiapan lahan. Kalau tidak memenuhi syarat maka PLTS individu yang kita pakai menempel di rumah masing-masing,” terangnya.

Darwin menegaskan, pihaknya akan terus mendorong program ini ke pemerintah pusat agar percepatan listrik di wilayah kepulauan dapat segera terwujud. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan
Editor: Wulan

The post Sebelas Desa Kepulauan di Muna Barat Ditarget Teraliri Listrik di 2028 first appeared on DetikSultra.com.

Dalam keterangan klarifikasinya yang ditandatangani Ketua Umum Pengprov TI Sultra, Deddy Muskar Polingay, Pengprov TI Sultra menegaskan menghormati hak setiap pihak untuk menyampaikan kritik, pendapat maupun keberatan terhadap kebijakan organisasi. Namun, setiap informasi yang disampaikan kepada publik dinilai harus tetap memperhatikan akurasi fakta, kedudukan para pihak, administrasi organisasi serta prinsip keberimbangan.

Salah satu hal yang diluruskan di dalam surat tersebut, adalah penyebutan 15 pelatih senior dari 15 dojang Taekwondo se-Kota Kendari.

Menurut Pengprov TI Sultra, penyebutan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi seolah-olah pernyataan itu merupakan sikap resmi dari 15 dojang yang berada dalam struktur pembinaan Taekwondo Indonesia/PBTI di Kota Kendari.

Pengprov TI Sultra menyebut berdasarkan data administrasi organisasi, status dan kapasitas pihak-pihak yang menyampaikan mosi tersebut tidak seluruhnya dapat dianggap sebagai perwakilan dojang resmi di bawah naungan Taekwondo Indonesia/PBTI.

Pengprov juga menyatakan terdapat pihak yang status administrasi dan legalitas dojangnya masih perlu dibuktikan, pihak yang tidak memiliki atau sedang tidak menjalankan dojang atau klub sebagaimana direpresentasikan, pihak yang memiliki keterkaitan dengan organisasi bela diri di luar struktur PBTI, hingga pihak yang disebut sedang menjalani sanksi organisasi.

“Setiap orang mempunyai hak menyampaikan kritik sebagai individu. Namun seseorang tidak serta-merta dapat dianggap mewakili sebuah dojang hanya karena menyatakan dirinya sebagai pelatih atau menggunakan nama suatu klub/dojang,” tulisnya.

Terkait penunjukan PlT Ketua Pengkot TI Kota Kendari, Pengprov TI Sultra menegaskan keputusan tersebut merupakan langkah organisasi untuk menjamin keberlangsungan roda organisasi setelah berakhirnya kepengurusan sebelumnya.

Menurut Pengprov, kekosongan kepemimpinan tidak boleh menghambat pembinaan atlet, administrasi organisasi, koordinasi klub atau dojang, persiapan kegiatan serta berbagai agenda Taekwondo Indonesia di Kota Kendari.

Penunjukan PlT disebut bersifat transisional dan berbeda dengan pembentukan kepengurusan definitif. Pengprov TI Sultra menegaskan Surat Keputusan Nomor 036/TI-SULTRA/VIII/2026 tentang penunjukan PlT Ketua Pengkot TI Kota Kendari merupakan keputusan yang diterbitkan secara resmi oleh Pengprov TI Sultra.

Selama keputusan tersebut tidak dicabut atau dibatalkan melalui mekanisme organisasi yang berlaku, SK tersebut dinyatakan tetap menjadi dasar administratif bagi pelaksanaan tugas PlT hingga dilaksanakannya Musyawarah Kota Luar Biasa.

Pengprov TI Sultra juga menanggapi pemberitaan yang memuat istilah rapat fiktif dan pemalsuan dokumen organisasi yang dikaitkan dengan penerbitan SK PlT.
Pengprov menilai penggunaan istilah tersebut merupakan tuduhan serius yang tidak semestinya ditempatkan sebagai fakta sebelum terdapat pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perbedaan pendapat mengenai proses administratif, konsiderans keputusan maupun substansi hasil rapat, menurut Pengprov, tidak secara otomatis dapat disimpulkan sebagai pemalsuan dokumen.

“Jika terdapat pihak yang memiliki bukti dugaan pemalsuan, Pengprov TI Sultra meminta bukti tersebut disampaikan dan diuji melalui mekanisme yang semestinya,” tuturnya.

Pengprov TI Sultra juga menyoroti pemberitaan mengenai dugaan penyelewengan anggaran dan pungutan liar yang diarahkan kepada pihak tertentu dalam kepengurusan Taekwondo Kota Kendari.

Pengprov menegaskan bahwa dugaan bukanlah fakta yang telah terbukti.
Menurut organisasi tersebut, tuduhan mengenai penyelewengan anggaran maupun pungutan liar merupakan persoalan serius sehingga harus disertai bukti yang jelas, termasuk mengenai peristiwa, waktu kejadian, pihak yang terlibat, jumlah uang, sumber dana, penerima serta dokumen atau bukti transaksi.

Pengprov TI Sultra menyatakan tidak akan melindungi pihak manapun apabila berdasarkan pemeriksaan yang sah terbukti melakukan pelanggaran. Namun, organisasi juga berkewajiban melindungi pengurus dan anggotanya dari tuduhan yang belum terbukti.

Mengenai mosi tidak percaya, Pengprov TI Sultra menjelaskan bahwa pernyataan ketidakpercayaan yang disampaikan sejumlah orang merupakan bentuk aspirasi, tetapi tidak serta-merta memiliki akibat administratif berupa pembatalan terhadap SK Pengprov.

Apabila mosi tersebut mengatasnamakan sejumlah dojang, terlebih dahulu harus dibuktikan status dojang yang diwakili, kedudukan penandatangan, mandat untuk mewakili dojang serta keterikatannya dengan struktur Taekwondo Indonesia/PBTI.

Menurut Pengprov TI Sultra, jumlah penandatangan tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menyatakan bahwa sebuah mosi merupakan sikap resmi organisasi.

Pengprov menegaskan keberadaan mosi tersebut tidak serta-merta menghilangkan kewenangan PlT Ketua Pengkot TI Kota Kendari yang memperoleh mandat melalui SK Pengprov TI Sultra.

Di tengah dinamika organisasi tersebut, Pengprov TI Sultra mengingatkan agar konflik kepentingan maupun perbedaan pandangan tidak mengorbankan atlet dan proses pembinaan.

Pengprov mengajak seluruh pelatih, dojang, atlet dan keluarga besar Taekwondo Indonesia di Kota Kendari tetap menjalankan kegiatan pembinaan sebagaimana mestinya serta tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Pengprov TI Sultra menyatakan tetap terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Namun, keterbukaan tersebut dinilai tidak berarti setiap klaim yang mengatasnamakan organisasi dapat diterima tanpa verifikasi maupun setiap tuduhan dianggap benar tanpa pembuktian,” tukasnya. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Pengprov TI Sultra Angkat Bicara Soal Konflik Kepengurusan Taekwondo Kota Kendari first appeared on DetikSultra.com.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata kolaborasi program kejaksaan peduli masyarakat melalui program bedah rumah dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat kurang mampu.

Pada kesempatan tersebut, Kajati Sulawesi Tenggara, Sugeng Riyanta, menegaskan bahwa negara hadir untuk masyarakat di wilayah terluar sesuai Asta Cita Presiden RI.

“Hari ini kita menyaksikan kolaborasi. Sertifikat tanahnya dibantu oleh Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan Muna Barat, pembangunan rumahnya gotong royong oleh Kejaksaan, Baznas, dan Pemda. Tujuannya satu, memberikan hunian yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Sugeng Riyanta.

Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, mengapresiasi sinergi Kejaksaan, Baznas dan BPN atas bantuan ini. Ia menyebut, program ini selaras dengan percepatan sertifikasi tanah di Muna Barat yang tahun ini tuntas 100 persen sebanyak 4.063 sertifikat PTSL dengan kebijakan pembebasan BPHTB gratis bagi warga.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, Romandhona Setyawan berharap, kolaborasi ini terus berlanjut, tidak hanya untuk perumahan gotong royong tetapi juga percepatan sertifikasi tanah wakaf, rumah ibadah, dan tanah masyarakat di Kabupaten Muna Barat.

“Semoga sertifikat yang diserahkan dapat bermanfaat dan memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Kantah Muna Barat siap berkolaborasi untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah dengan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat dan Kabupaten Muna Barat,” tegasnya. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Kepala BPN Muna Barat Dampingi Kajati Sultra dan Bupati Serahkan Sertifikat Tanah first appeared on DetikSultra.com.

Dari pantauan awak media ini, terlihat dua mantan pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, yakni Andi Azis selaku mantan Kadis ESDM Sultra. Berikutnya, mantan Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Dinas ESDM Sultra, Yusmin. Keduanya hadir di Kantor Kejati Sultra, sekitar Pukul 13.00 Wita , Selasa (06/10/2026).

Kedua mantan pejabat di Dinas ESDM tersebut akan diperiksa penyidik Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Kejati Sultra, Dr. Sugeng Riyanta membenarkan bahwa kedatangan tim penyidik tersebut untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap sejumlah saksi dalam kasus dugaan ekspor nikel ilegal PT CNI.

“Iya benar,” kata dia.

Menurut Sugeng, Kejati Sultra hanya diminta membantu dan memfasilitasi tim penyidik Kejagung dalam pelaksanaan pemeriksaan saksi yang dilakukan di Kantor Kejati Sultra.

“Kejati diminta bantuan untuk menyiapkan dan memfasilitasi pemeriksaan saksi di Kejati,” tukasnya. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Mantan Kabid Minerba Dinas ESDM Sultra Yusmin Diperiksa Kejagung terkait Kasus Ekspor Nikel Ilegal PT CNI first appeared on DetikSultra.com.

“Betul. Atas informasi dari masyarakat, kita mengetahui ada perbuatan tercela, perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh salah satu Kajari,” ungkap Kepala Kejati Sultra, Dr. Sugeng Riyanta, Selasa (06/10/2026).

Oknum Kajari tersebut diamankan pada Senin (05/10/2026) pagi. Setelah melakukan pemeriksaan awal secara intensif terhadap sejumlah saksi dan menemukan bukti permulaan yang cukup, pihak Kejati Sultra langsung menyerahkan yang bersangkutan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk proses hukum lebih lanjut.

“Kemarin pagi kita periksa intensif saksi-saksi. Setelah cukup bukti awal, kita bawa dan kita serahkan,” kata Sugeng.

Meski demikian, Sugeng belum membeberkan identitas maupun jabatan spesifik oknum tersebut karena penanganan selanjutnya telah diserahkan sepenuhnya kepada Kejagung.

Sugeng mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi yang dapat mencederai keadilan dan merugikan masyarakat serta negara.

“Jangan sekali-kali menyakiti hati masyarakat, menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan masyarakat, apalagi merugikan kepentingan negara,” tegasnya.

Ia memastikan bahwa langkah penindakan ini merupakan bentuk komitmen nyata institusi dalam membersihkan diri dari pelanggaran, bukan sekadar ucapan semata. Pihaknya juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran aparat, asalkan disertai dengan informasi yang akurat dan bukti yang memadai.

“Saya tidak toleran. Siapa pun akan saya ambil tindakan,” pungkasnya. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Kajati Sultra Amankan Oknum Kajari Senior Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Muna Barat, Sukarti Lykra menyebut, bantuan tersebut bersumber dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, dana aspirasi Komisi IV DPR RI, dan APBD Muna Barat tahun anggaran 2026.

Sementara itu, La Ode Darwin mengatakan, penyaluran bantuan merupakan realisasi visi-misi pemerintah daerah untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan.

“Bantuan ini tercantum dalam visi-misi kami. Dikhususkan untuk masyarakat nelayan, pengolah, serta pembudidaya ikan di Kabupaten Muna Barat,” ujar Darwin.

Rincian bantuan yang disalurkan meliputi
sarana pengolahan ikan (coolbox), untuk
dua kelompok, masing-masing 10 unit coolbox senilai Rp25.872.690. Dua kelompok ini yakni Kelompok Metro Politan, Desa Kasimpa Jaya dan Kelompok Metro Indah, Desa Langku-Langku. Kemudian freezer pengolah ikan untuk
Empat kelompok, yang masing-masing menerima satu unit freezer senilai Rp23.201.264. Empat kelompok ini yakni
Kelompok Dapur Sultan, Desa Tanjung Pinang, Kelompok Mawar, Desa Latawe, Kelompok Bungka Bulawa, Desa Watumela, dan Kelompok Pindang Kencana, Desa Suka Damai.

Selanjutnya peralatan pengolahan ikan bagi dua kelompok, menerima satu set peralatan senilai Rp25.163.700. Dua kelompok ini yakni Kelompok Abon Malundra, Desa Latawe dan Kelompok Dapur Maginti, Desa Maginti. Terakhir, sektor Budidaya yang diperuntukkan bagi
Kelompok Walega-Lega Lestari, Desa Lasama, menerima satu paket sarana produksi udang vanname senilai Rp80 juta, dan Kelompok di Desa Wanseriwu dan Desa Waumere menerima dua paket bioflok ikan air tawar dengan total nilai Rp98,6 juta.

Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, menjaga mutu hasil perikanan, dan mendukung Program Kedaulatan Pangan Nasional. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Pemkab Muna Barat Salurkan Bantuan Kelompok Nelayan, Pengolah dan Pembudiya Ikan first appeared on DetikSultra.com.

Diketahui, rombongan penyidik tersebut berada di Kendari selama sepekan ke depan. Terkait kehadiran penyidik Jampidsus Kejagung di Kota Kendari, dibenarkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra, Dr. Sugeng Riyanta.

“Iya benar,” ucapnya saat dikonfirmasi awak media.

Sugeng menjelaskan, Kejati Sultra hanya diminta membantu dan memfasilitasi tim penyidik Kejagung dalam pelaksanaan pemeriksaan saksi yang dilakukan di Kantor Kejati Sultra.

“Kejati diminta bantuan untuk menyiapkan dan memfasilitasi pemeriksaan saksi di Kejati,” tutupnya.

Sebelumnya, pada 25 September 2026 lalu, Kejagung RI telah menetapkan empat tersangka, PT CNI sebagai tersangka korporasi, BS, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM periode 2017–2018. Kemudian NRH, Kepala Unit Sucofindo Kendari periode 2012–2019, MHI selaku Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara pada Dinas ESDM Provinsi Sultra periode 2017–2019, dan MTP, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Tiba di Kendari, Jampidsus Kejagung Periksa Saksi Kasus PT Ceria Nugraha Indotama first appeared on DetikSultra.com.

Salah satu yang ditetapkan tersangka yakni korporasi PT CNI, yang mana Kejagung RI menyita uang senilai Rp401 miliar dari PT CNI. Penetapan tersangka itu mendapat apresiasi dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman.

Kendati demikian, Bonyamin mengatakan, dalam penegakan tidak hanya penetapan tersangka, tetapi aparat penegak hukum mesti menjalankan proses lainnya, seperti pembekuan sementara IUP PT CNI yang berada di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ia menegaskan regulasi itu diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan.

“Berdasar ini, apabila pemegang IUP disangka melakukan pidana maka dicabut sementara atau dibekukan. Jadi yang membekukan Kementerian ESDM atas perintah Kejagung,” tegas Bonyamin, Senin (05/10/2026).

Sedangkan IUP dapat dicabut secara permanen apabila korporasi secara terbukti sah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Hal itu diatur pada Pasal 188 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 tahun 2021 dan regulasi sektoral, seperti Permen ESDM terkait RKAB.

“Pencabutan dapat langsung dilakukan tanpa peringatan bertahap apabila pemegang IUP OP terbukti melakukan tindak pidana, dinyatakan pailit, atau tidak menyampaikan/melaksanakan permohonan persetujuan RKAB selama dua tahun berturut-turut,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada 25 September 2026 lalu, Kejagung RI telah menetapkan empat tersangka, PT CNI sebagai tersangka korporasi, BS selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM periode 2017–2018. Kemudian NRH selaku Kepala Unit Sucofindo Kendari periode 2012–2019, dan MHI, Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara pada Dinas ESDM Provinsi Sultra periode 2017–2019. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Kementerian ESDM Didesak Bekukan IUP PT Ceria Nugraha Indotama Usai Ditetapkan Tersangka Korporasi first appeared on DetikSultra.com.

Ketidakpercayaan kepada Pengrov TI Sultra dipicu adanya surat keputusan penunjukan Pelaksana Tugas (PlT) Ketua Pengurus Kota (Pengkot) Kendari tertanggal 8 Agustus 2026 pasca demisionernya pengurus lama pada akhir Juli 2026.

Kepala Pelatih Universitas Terbuka Taekwondo Class (UTTC) Kendari, LM Ruspan Takasi, membeberkan sejumlah alasan hingga lahirnya mosi tidak percaya tersebut.

Pertama, dasar hukum pengangkatan PlT sesuai Surat Keputusan (SK) Pengprov TI Sultra bernomor: 036/TI-SULTRA/VIII/2026 cacat secara formil. Pasalnya, hal itu didasarkan pada hasil rapat Pengprov TI Sultra tanggal 13 Mei 2026 lalu yang secara faktual rapat tersebut tidak pernah membahas perihal PlT Pengkot TI Kota Kendari.

“Hal ini merupakan pemalsuan dokumen organisasi dan pelanggaran berat AD/ART PBTI,” ungkap Ruspan, Minggu (04/10/2026) malam.

Kedua, Ruspan mengungkapkan, PlT yang ditunjuk adalah orang yang menjabat sebagai sekretaris umum pada komposisi pengurus Pengkot TI Kota Kendari sebelumnya, yang mana pengurus masa itu terindikasi melakukan penyelewengan anggaran.

“Pengangkatan orang yang sedang bermasalah secara etika dan hukum ke dalam jabatan strategis merupakan bentuk pembiaran dan legitimasi terhadap pelanggaran, serta bertentangan dengan prinsip fit and proper test dalam kepengurusan organisasi olahraga,” ujarnya.

Ketiga, PlT Ketua Pengkot Kendari juga ditengarai melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pelatih Dojang. Keempat, durasi PlT yang ditetapkan selama enam bulan sangat tidak proporsional untuk status sementara. Kelima, penunjukan PlT dinilai bersifat subjektif dan tidak proporsional.

“Hal ini jelas menunjukkan sarat kepentingan dan penyalahgunaan
kewenangan oleh pihak-pihak tertentu di Pengprov dan sangat berpotensi pada konflik kepentingan,” tegasnya.

Atas berbagai dugaan ketimpangan tersebut, Kepala Pelatih Anoa Fighter Club Kota Kendari, Muhammad Hasani, mendesak Pengprov TI Sultra segera membatalkan SK PlT Pengkot
TI Kota Kendari. Hasani menolak segala bentuk legitimasi terhadap PlT yang diangkat berdasarkan rapat fiktif dan oleh figur yang terindikasi melakukan pelanggaran etika serta hukum.

“Kami juga meminta audit internal dan atau penyidikan etika terhadap unsur pimpinan Pengkot yang ditunjuk sebagai PlT terkait dugaan penyelewengan anggaran dan praktik pungli dalam proses ujian kenaikan tingkat ke Pengurus Besar Taekwondo Indonesia,” beber Ketua Bidang UKT Kota Kendari itu.

Kepala Pelatih Wali Kota Taekwondo Center (WTC) Kota Kendari, Ridwan Rasyid, turut menyayangkan hal ini. Semestinya, kata dia, Pengprov TI Sultra memfasilitasi musyawarah kota yang bersih dan demokratis dengan menunjuk caretaker dari pihak netral yang bebas dari konflik kepentingan dan pelanggaran etika.

Olehnya itu, pemegang DAN 4 Kukiwon ini mendesak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Kendari sebagai pembina cabang olahraga di daerah segera mengambil langkah tegas guna menyikapi polemik yang terjadi.

“Kami seluruh pelatih Club Taekwondo se-Kota Kendari yang tergabung dalam forum Komunukasi Pelatih menolak bekerja sama dan tidak mengakui segala kebijakan yang dikeluarkan oleh PlT Pengkot TI Kota Kendari yang tidak sah secara prosedur dan etika organisasi,” tukasnya.

Terpisah, Ketua Pengrov TI Sultra, Saboem Dedi Muskar, yang dihubungi awak media ini belum merespons atas permintaan tanggapan terkait mosi tidak percaya yang disampaikan 15 pelatih senior terhadap Pengrov TI Sultra. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Pelatih Dojang Taekowndo se- Kota Kendari Gaungkan Mosi Tidak Percaya Pengrov TI Sultra first appeared on DetikSultra.com.

Adapun nuansa batik yang dihadirkan dalam pelayanan hari ini meliputi seluruh petugas front office, satpam, dan petugas keamanan wajib mengenakan batik. Penggunaan atribut dan ornamen bernuansa batik di area loket sebagai penyambut Hari Batik Nasional, serta pemutaran musik instrumental bernuansa batik di ruang tunggu, yang menjadikan suasana pelayanan lebih nyaman dan berdaya tarik.

Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, pemohon yang datang ke kantor dengan mengenakan batik diberikan souvenir cantik dari petugas loket. Para pemohon juga diajak untuk berfoto dan membuat video dengan pesan “Saya Dilayani BPN Muna Barat dengan Batik”.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, Romandhona Setyawan menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang turut melestarikan batik.

“Terima kasih telah menjadi bagian dari pelestarian Batik Indonesia. Selamat Hari Batik Nasional. Dalam balutan batik nusantara, kami melayani negeri,” ujar Romandhona.

Ia menegaskan, Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat berkomitmen untuk terus melestarikan warisan budaya sambil memberikan pelayanan pertanahan yang terbaik untuk masyarakat.

“Kami bangga berbatik, warisan budaya bangsa Indonesia,” tutupnya. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Peringati Hari Batik Nasional, BPN Muna Barat Layani Masyarakat dengan Balutan Batik Nusantara first appeared on DetikSultra.com.

Ananda Fitriyani S merupakan perwakilan resmi Kabupaten Muna Barat. Saat ini ia tengah berjuang di tingkat nasional untuk meraih Juara Favorit Duta Pariwisata Indonesia 2026.

Menurut Rhika Purwaningsih Darwin, perjuangan Ananda bukan hanya membawa nama pribadi, tetapi membawa nama baik Kabupaten Muna Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara di kancah nasional.

“Ananda adalah putri terbaik kita dari Muna Barat yang dipercaya mewakili Sultra. Ini adalah kebanggaan untuk kita semua. Mari kita tunjukkan solidaritas kita sebagai warga Sulawesi Tenggara. Satu vote dari kita sangat berarti untuk Ananda,” ujar Rhika Purwaningsih Darwin, Jumat (02/10/2026).

Sosok Ananda dinilai sangat inspiratif dan memiliki potensi besar untuk mempromosikan pariwisata dan wastra Sultra, khususnya tenun khas Muna Barat, di tingkat nasional. Hal ini sejalan dengan visi Muna Barat yang tumbuh, sehat, dan keren.

“Kami dari Dekranasda Muna Barat sangat bangga. Ananda tidak hanya cantik dan cerdas, tapi juga punya kepedulian terhadap budaya dan pariwisata berkelanjutan. Mari kita antarkan dia menjadi Juara Favorit,” tambahnya.

Saat ini, kompetisi memasuki tahap voting yang sangat menentukan. Untuk itu, Dekranasda Muna Barat mengajak masyarakat untuk melakukan vote melalui link resmi https://vote.dutapariwisataindonesia.com/vote/ Setelah melakukan vote, masyarakat diharapkan dapat membantu menyebarluaskan informasi ini ke media sosial, grup whatsapp, dan platform lainnya. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Ketua Dekranasda Muna Barat Ajak Warga Sultra Dukung Ananda Fitriyani S di Ajang Duta Pariwisata Indonesia 2026 first appeared on DetikSultra.com.

Evaluasi ini dilakukan untuk melihat kinerja PPPK Paruh Waktu dalam kurun waktu setahun terakhir ini, apakah berkinerja baik atau buruk, sebab SK mereka berakhir tertanggal 30 September 2026.

PlT Sekda Buteng, Amrin mengatakan, syarat untuk mendapatkan kontrak perpanjangan harus memenuhi syarat kehadiran minimal tiga hingga lima kali dalam satu minggu, serta berperilaku baik selama bertugas.

“Jika tidak memenuhi syarat saat dievaluasi, maka siap-siap dirumahkan atau tidak akan diperpanjang massa kontraknya oleh Pemda Buteng,” tuturnya saat dikonfirmasi oleh awak media, Jumat (02/10/2026).

Untuk itu ia mengimbau kepada seluruh PPPK Paruh Waktu maupun Penuh Waktu, agar melaksanakan tugas dengan baik dan benar, karena kebijakan pemerintah jelas akan berpihak kepada mereka.

“Berkinerjalah dengan baik dan benar, karena kebijakan pemerintah ke depan akan berpihak ke mereka, jadi yang kinerjanya baik akan dilanjutkan dan kinerjanya buruk bisa saja diputuskan kontrakannya,” tegasnya.

Saat ini, insentif PPPK Paruh waktu Buteng terbagi dua jenis. Lulusan SMA mendapatkan insentif sebesar Rp500 ribu per bulan. Sementara sarjana mendapatkan insentif Rp750 ribu per bulannya.

“Insyaallah hasil evaluasi secepatnya akan diumumkan, begitu juga dengan besaran insentif masih tetap, belum ada perubahan sampai saat ini,” pungkasnya. (cds)

Reporter: Ali Tidar
Editor: Wulan

The post Kontrak Berakhir, 1.204 PPPK Paruh Waktu Buteng Siap-Siap Dirumahkan first appeared on DetikSultra.com.

“Untuk September 2026, inflasi year on year Sulawesi Tenggara sebesar 4,17 persen dengan IHK 114,62,” ujarnya saat ditemui di Kantor BPS Sultra, Kamis (01/10/2026).

Dari sejumlah daerah yang menjadi wilayah penghitungan inflasi, Kabupaten Kolaka mencatat inflasi tertinggi, yakni 4,42 persen dengan IHK 116,55. Sementara inflasi terendah terjadi di Kota Baubau sebesar 3,23 persen dengan IHK 115,04.

Hadi menjelaskan, inflasi tahunan tersebut terjadi karena adanya kenaikan harga pada seluruh kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan sebesar 4,52 persen. Kemudian kelompok pakaian dan alas kaki naik 0,58 persen, sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik 2,64 persen.

Selanjutnya, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik 3,78 persen. Kelompok kesehatan meningkat 0,87 persen, sementara kelompok transportasi mengalami kenaikan cukup tinggi, yakni 6,85 persen.

Kenaikan juga tercatat pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 2,10 persen; rekreasi, olahraga, dan budaya 1,54 persen; serta pendidikan 3,55 persen.

Sementara kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik 3,03 persen. Adapun kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami kenaikan sebesar 6,82 persen.

Jika dilihat secara bulanan, Sultra pada September 2026 mengalami inflasi sebesar 0,53 persen. Sedangkan secara kumulatif sepanjang tahun atau year to date, inflasi Sultra tercatat sebesar 4,57 persen.

Selain perkembangan inflasi, BPS Sultra juga mencatat adanya peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2026.
NTP Sultra naik 2,16 persen, dari 113,12 pada Agustus menjadi 115,56 pada September 2026.

Kenaikan tersebut terjadi karena indeks harga yang diterima petani (It) meningkat 2,72 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang hanya naik 0,55 persen.

“Peningkatan NTP ini dipengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani,” jelasnya.

Di sisi lain, BPS juga mencatat Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) Sultra pada September 2026 mengalami peningkatan sebesar 0,52 persen. Salah satu faktor yang turut mendorong peningkatan IKRT tersebut adalah naiknya indeks pada kelompok kesehatan. (cds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post Inflasi Sultra September 2026 Capai 4,17 Persen first appeared on DetikSultra.com.

Langkah Pers Sultra Berkharisma FC melaju ke babak semifinal tidaklah mudah. Di babak penyisihan, tim yang dimanajeri Mahidin dan Burhan ini harus menghadapi Tamalaki FC dengan skor imbang 1-1. Kemenangan diraih usai menghadapi Fordati FC dengan skor telak 2-0.

Di partai penyisihan terakhir, Pers Sultra Berkharisma FC hanya membutuhkan hasil seri melawan Poltekkes FC untuk memastikan langkah di babak knock out.

Alhasil, skor kaca mata memantaskan punggawa Pers Sultra Berkharisma FC yang dipimpin Muh Dwiki Reza sebagai kapten tim melaju ke babak delapan besar sebagai runner up grub D dengan poin 5.

Di babak knock out, Pers Sultra Berkharisma FC harus berhadapan dengan tuan rumah, yakni Kodim Kendari FC sebagai tim yang diunggulkan dalam turnamen kali ini.

Dalam pertandingan babak gugur itu, kedua tim tampil agresif dan menyerang. Adu skill dan taktik diperagakan punggawa kedua tim. Hingga peluit babak kedua berakhir hasil 0-0 memaksa kedua tim beradu tos-tosan (penalti).

Di babak adu penalti, algojo Pers Sultra Berkharisma FC, Dandi Julianto, membuka kemenangan dan memastikan mental pemain Pers Sultra Berkharisma FC tetap terjaga. Skor 1-0.

Sementara itu kiper Pers Sultra Berharisma FC, Mahatir Muhammad, yang tampil di bawah mistar gawang berhasil menepis bola dari eksekutor pertama penalti FC Kodim. Junisar Ansyari Yusuf berhasil menggandakan keunggulan Pers Sultra Berkharisma FC usai tendangan penaltinya sukses merobek jala FC Kodim. Skor 2-0.

Pers Sultra Berkharisma FC berada di atas angin usai eksekusi penalti FC Kodim melambung di atas mistar gawang. Kemenangan di depan mata. Sayangnya, eksekusi penalti Rian Riatno mampu ditepis penjaga gawang FC Kodim.

Barulah, Andri yang maju sebagai algojo terakhir Pers Sultra Berkharisma berhasil mengecoh kiper FC Kodim dan memastikan Pers Sultra Berkharisma FC mengantongi tiket ke semifinal dengan skor 4-3 atas FC Kodim.

Manager Pers Sultra Berkharisma, Mahidin dan Burhan mengapresiasi semangat para pemain Pers Sultra Berkharisma FC.

“Kemenangan ini tidak mudah. Kami mengapresiasi semangat para pemain,” ungkap Mahidin.

Ia berharap kemenangan ini menjadi modal penting dalam pertandingan semifinal yang akan digelar Jumat (02/10/2026).

Di babak semifinal Pers Sultra Berharisma FC akan berhadapan dengan PGSD FC. Sedangkan di pertandingan lain Tamalaki FC akan menghadapi KNPI Sultra FC. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Taklukkan Kodim Kendari FC di 8 Besar Lewat Adu Penalti, Pers Sultra Melaju ke Semifinal first appeared on DetikSultra.com.

PlT Kasat Pol PP dan Pemadaman Kebakaran Buteng, Hermansyah mengatakan, kebakaran hutan disebabkan dua faktor, yakni faktor ketidaksengajaan dan faktor kesengajaan. Faktor ketidaksengajaan seperti membuang puntung rokok sembarangan ke area yang muda terbakar. Sedangkan
faktor kesengajaan dilakukan oleh masyarakat yang sengaja membakar lahan yang akan dijadikan perkebunan. Kegiatan pembakaran ini merembet ke area sebelah yang belum dibersihkan, yang pada akhirnya menimbulkan kebakaran hutan.

“Mereka tidak mampu jaga, karena sisa-sisa api kadang diterbangkan angin, dan pada akhirnya lahan yang belum dibersihkan ikut terbakar,” jelasnya.

Sementara sepuluh titik kebakaran rumah yang tersebar di berbagai kecamatan disebabkan korsleting listrik dan lupa mematikan kompor saat melakukan aktivitas di dapur.

Untuk itu Hermansyah berharap, masyarakat selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan api. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang merugikan diri sendiri dan orang banyak. (cds)

Reporter: Ali Tidar
Editor: Wulan

The post Sepanjang 2026, 30 Titik Api Lahap Hutan dan Rumah Warga di Buteng first appeared on DetikSultra.com.

Dalam pertemuan tersebut, La Ode Darwin menegaskan bahwa konektivitas bukan sekadar menghubungkan wilayah, tetapi merupakan kunci untuk membuka akses masyarakat terhadap ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga pelayanan publik.

“Muna Barat adalah wilayah kepulauan di Sulawesi Tenggara dengan potensi ekonomi yang besar, namun memiliki tantangan konektivitas yang tidak mudah,” ujar La Ode Darwin.

Ia memaparkan dua tantangan utama yang dihadapi Muna Barat. Tantangan pertama adalah konektivitas darat. Menurutnya, konektivitas antar wilayah di Muna Barat membutuhkan dukungan prasarana jalan yang aman dan memadai. Selain itu, kebutuhan perlengkapan keselamatan jalan masih perlu diperkuat, serta akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, pelayanan publik, dan pusat kegiatan ekonomi membutuhkan angkutan yang lebih terjangkau.

Tantangan kedua adalah konektivitas laut atau penyeberangan. Mobilitas masyarakat antar pesisir dan antar pulau sangat bergantung pada transportasi penyeberangan. Kondisi geografis kepulauan membutuhkan titik-titik penyeberangan yang berfungsi secara optimal, serta konektivitas menuju pusat ekonomi dan wilayah sekitar Muna Barat perlu terus diperkuat.

Secara umum, masalah utama konektivitas di Muna Barat meliputi lima aspek, yakni konektivitas antar wilayah, keselamatan jalan, konektivitas pendidikan, konektivitas pariwisata, dan konektivitas penyeberangan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Daerah Muna Barat mengajukan enam usulan prioritas dan satu agenda strategis kepada Kemenhub RI, yakni pengadaan 100 unit Penerangan Jalan Umum (PJU), 100 rambu lalu lintas, 50 kilometer marka jalan, 50 unit Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), 100 delineator, 10 guardrail, dan 20 unit Zona Selamat Sekolah (ZoSS). Kemudian penyeberangan Tondasi-Katela-Gala, sebagai penguatan layanan penyeberangan antar wilayah. Selain itu, revitalisasi Pelabuhan Pajala, bantuan dua unit bus sekolah untuk mendukung konektivitas pendidikan, bantuan dua unit bus pariwisata untuk mendukung konektivitas pariwisata, serta subsidi penyeberangan Tondasi-Torobulu agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

La Ode Darwin berharap, melalui audiensi ini, dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dapat segera terealisasi demi mewujudkan Muna Barat yang benar-benar tumbuh, sehat, dan keren, serta tidak ada lagi wilayah yang terisolir. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Perkuat Konektivitas yang Tumbuh, Bupati Muna Barat Audiensi dengan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub RI first appeared on DetikSultra.com.

Syarifuddin berkomitmen akan menjalankan tugas dengan jujur, terbuka dan mengedepankan musyawarah, karena perbedaan pandangan adalah sebuah anugrah yang harus dijunjung tinggi dan dihormati.

“Perbedaan pandangan politik sesuatu hal yang wajar dalam berdemokrasi, namun perbedaan tersebut jangan sampai menghilangkan tujuan utama kita yaitu memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buteng,” tuturnya saat memberikan sambutan.

Syarifuddin memastikan akan membangun hubungan yang harmonis kepada pemerintah daerah untuk mencapai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Buteng kedepannya.

“Seperti jika ada program yang baik untuk masyarakat kita dukung, jika ada kekeliruan atau persoalan mari didudukkan bersama,” jelasnya

Di tempat yang sama, Bupati Buteng, Dr. Azhari mengucapkan selamat kepada Ketua DPRD Buteng yang baru. Ia berharap, Syarifuddin mampu menjalankan amanah semaksimal mungkin. Selain itu, dapat memberi warna dan semangat baru di DPRD dan Pemda Buteng untuk daerah yang lebih baik lagi.

“Kita berharap kepada ketua baru ini, semua proses yang dijalankan oleh Pemda dan DPRD lebih cepat, lebih baik lagi, dan lebih sempurna lagi,” pungkasnya

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelantikan Azaluddin sebagai anggota DPRD Buteng, sebagai PAW dari Saal Musrimin Hadi yang meninggal dunia pada Rabu, 6 Mei lalu. (cds)

Reporter: Ali Tidar
Editor: Wulan

The post Syarifuddin Resmi Jadi Ketua DPRD Buteng first appeared on DetikSultra.com.

“Karena itu sudah dijadwalkan (sejak awal), sudah pasti lebih memudahkan masyarakat melakukan pengukuran di Kantor Pertanahan. Jadi, masyarakat tidak menunggu lama lagi untuk tahu kapan tanahnya akan diukur,” ujar Indra Mahendra, PPAT di Kota Gorontalo saat sedang menyaksikan pengukuran bidang tanah yang dikuasakan kepadanya pada Rabu (16/09/2026).

Secara teori, dengan Pengukuran Terjadwal, masyarakat yang telah memenuhi persyaratan permohonan dapat memperoleh jadwal pengukuran dengan masa tunggu maksimal tujuh hari. Setelah pengukuran dilakukan, proses hingga menjadi Peta Bidang Tanah (PBT) ditargetkan selesai maksimal lima hari. Indra Mahendra menilai, kepastian waktu ini memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menyesuaikan jadwal pengukuran dengan kegiatan lainnya.

“Walaupun mau sebulan, dua bulan, tiga bulan lagi, sudah tahu pasti tanggalnya. Dari pada sebelumnya, infonya besok-besok, tapi tidak pasti tanggalnya,” kata Indra Mahendra.

Pelaksanaan pengukuran di Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo tersebut turut disaksikan Lurah Hulubala, Jufri Puhi. Ia hadir sebagai saksi setelah mendapat pemberitahuan terkait pelaksanaan pengukuran tanah di wilayahnya.

“Saya dihubungi langsung untuk menjadi saksi dalam pengukuran ini. Harapannya, ke depan prosesnya semakin baik dan pengukurannya bisa dilakukan lebih cepat,” ujarnya.

Melihat proses tersebut, ia juga mengajak masyarakat yang tanahnya belum terdaftar untuk memanfaatkan layanan Pengukuran Terjadwal. Menurutnya, adanya jadwal sejak awal membantu masyarakat mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan ketika pengukuran dilakukan.

“Silakan segera daftarkan tanahnya untuk diukur. Dengan layanan ini, masyarakat bisa mengetahui jadwal pengukuran sejak awal,” pungkas Jufri Puhi. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Manfaatkan Layanan Pengukuran Terjadwal, Warga Gorontalo: Sudah Pasti Lebih Memudahkan first appeared on DetikSultra.com.

Branch Manager PT Taspen (Persero) Cabang Kendari, Ilmiah Rezki, mengatakan otentikasi sebaiknya dilakukan secara rutin dan tidak menunggu hingga muncul kendala dalam proses pelayanan.

“Peserta kami imbau untuk melakukan otentikasi setiap awal bulan dan tetap berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan Taspen. Jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, terlebih apabila meminta data pribadi atau sejumlah uang,” ujar Ilmiah.

Selain mengingatkan soal otentikasi, Taspen juga meminta peserta dan keluarga penerima pensiun untuk mewaspadai berbagai modus penipuan.
Penipu dapat menghubungi korban melalui telepon, pesan singkat, WhatsApp, media sosial, maupun saluran komunikasi lainnya dengan mengaku sebagai pihak Taspen.

Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari menawarkan bantuan, meminta data pribadi, meminta sejumlah uang, hingga menyampaikan informasi palsu terkait pembayaran manfaat pensiun.
Taspen menegaskan peserta tidak boleh memberikan PIN, OTP, kata sandi, maupun data pribadi kepada pihak yang identitas dan keabsahannya belum dapat dipastikan.

Jika menerima pesan atau permintaan yang mencurigakan, peserta disarankan tidak langsung mengikuti instruksi yang diberikan. Informasi tersebut dapat dikonfirmasi melalui kantor resmi PT Taspen (Persero).

Dengan melakukan otentikasi secara rutin dan meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan, peserta diharapkan dapat memperoleh layanan dan manfaat pensiun secara aman.

Taspen juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan kepada peserta dengan mengedepankan nilai Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. (kjs)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post Taspen Ingatkan Peserta Rutin Otentikasi dan Waspada Penipuan first appeared on DetikSultra.com.

Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas III Betoambari Baubau, Adi Istyono mengungkapkan, sejak Senin (28/09/2026) langit Kepulauan Buton termasuk Kota Baubau teramati keruh keputihan. Jarak pandang turun ke delapan kilometer, kelembaban udara 50 sampai 61 persen. Pihaknya memastikan ini adalah asap, bukan kabut uap air.

“Dari pengamatan kami mencatat kondisi asap melanda di wilayah Buton termasuk Kota Baubau terjadi sekitar pukul 13.00 Wita dan bertahan hingga pukul 15.00 Wita. Kami pastikan ini adalah asap bukan kabut air,” jelasnya saat dikonfirmasi Selasa (29/09/2026) malam.

Saat ini titik panas di empat wilayah kerja BMKG Baubau justru menurun. Sejak Senin, baru tercatat tiga titik. Artinya, sumber asap kemungkinan besar bukan dari kebakaran di Kepulauan Buton atau daratan Sulawesi Tenggara.

Pihaknya menduga kuat, asap tersebut merupakan kiriman dari kebakaran hutan dan lahan berskala besar di Papua Selatan, bercampur asap dari Maluku, yang terbawa angin regional dari arah tenggara melintasi Laut Banda dengan jarak dari Merauke ke Baubau sekitar 1.800 kilometer.

BMKG Baubau memprediksi, selama pola angin dan kebakaran di wilayah sumber belum berubah, maka kondisi serupa berpotensi masih akan terjadi beberapa hari kedepannya.

“Kami mengimbau agar warga menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan terutama siang hari, baik terhadap kelompok rentan, anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita gangguan pernapasan demi kesehatan dan keselamatan bersama,” ujarnya.

Selain itu, BMKG Baubau menyarankan agar mengurangi aktivitas luar ruangan, perbanyak minum air putih, menutup jendela saat asap terasa pekat. Tidak membakar lahan atau sampah. Pengguna jalan, transportasi laut, dan penerbangan agar waspada penurunan jarak pandang.

Ia menegaskan, BMKG Baubau akan terus memperbarui informasi sesuai
perkembangan data memantau informasi resmi melalui aplikasi InfoBMKG, laman www.bmkg.go.id. (cds)

Reporter: La Ode Darlan
Editor: Wulan

The post Langit Buton Diselimuti Asap, Diduga Akibat Kebakaran Hutan di Papua Selatan first appeared on DetikSultra.com.