Usulan tersebut mendapat respon dari Presiden Jokowi setelah membaca Deklarasi Pariwisata Bangkit dan Beyond Pariwisata yang diserahkan langsung Hilda Sabri, Ketua SIE Pariwisata PWI Pusat. Penyerahan turut disaksikan Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. (GIPI) Sultra, Ir. Hugua, Mensesneg Pratikno, Gubernur Sultra Ali Mazi, Menteri KLH Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil serta Menhub Budi Karya Sumadi, di Patuna Resort Wakatobi, Kamis 9 Juni 2022.

“Wah bagus nih,” ucap Jokowi dalam rilis yang diterima media ini, Jumat (10/6/2022).

Sehari sebelumnya, di Patuno Resort, Menparekraf, Sandiaga Salahudin Uno, telah membaca deklarasi Wakatobi Beyond 7 Wonders dan optimistis tahun depan, lima destinasi prioritas termasuk Wakatobi dengan 40 dive spot tingkat dunia akan mendapatkan perhatian pemerintah.

“Seperti lima destinasi prioritas sebelumnya,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi mengatakan, sebelumnya ia sudah membuat surat keputusan (SK) terkait dengan deklarasi Wakatobi Beyond 7 Wonders. Sehingga sudah sewajarnya pemerintah pusat merealisasikan rekomendasi PWI pusat.

“Terkait Wakatobi Beyond melibatkan 7 wonders akan menjadi momentum kebangkitan kembali Wakatobi sebagai pusat segitiga karang dunia maupun sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional ( KSPN),” ungkapnya.

Berikut tujuh keajaiban kawasan pariwisata di Sultra:

1. Koridor wisata Teluk Kendari-Toronipa-Labengki.
2. Benteng Keraton Wolio di, Buton.
3. Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, Bombana.
4. Pulau Padamarang dan Sangia Ni Bandera, Kolaka.
5. Kawasan Liang Kabori (Karts Lohia dan Kawasan Karts Matarombeo, Muna).
6. Air Panas Wowolesea Konawe Utara (Konut).
7. Kawasan Mangrove Alam terbesar di Asia Tenggara di Buton Utara (Butur). (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan Subagiantoro

The post Tujuh Keajaiban Kawasan Pariwisata Sultra Usulan PWI, Dipuji Jokowi saat Kunker di Wakatobi first appeared on DetikSultra.com.

Diiringi dengan Tari Galangi, tarian yang digunakan untuk memuliakan kebesaran Sultan Buton dan menyambut tamu, peserta disambut oleh Gubernur Sulawesi Tenggara yang diwakili Staf Ahli Gubernur, Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse, Komandan Lantamal VI Makassar Laksamana Pertama TNI Benny Sukandari, serta perwakilan Kemendikbudristek yang diwakili oleh Pamong Budaya Ahli Utama Siswanto.

Buton dengan Baubau sebagai kota pelabuhan terletak dalam wilayah yang strategis antara Makassar dan Kepulauan Maluku. Buton dalam Jalur Rempah menempati posisi sebagai ‘Zona Penghubung’ (Zone of Connector) dan berperan sebagai ‘Pedagang Perantara’ (Trader of Agency) antara pusat rempah-rempah di Kawasan Timur Indonesia, khususnya Maluku dan Papua dengan pusat industri pengolahan rempah-rempah di kawasan barat Indonesia, khususnya Jawa.

Posisi dan peran tersebut dimulai sejak paruh kedua abad ke-17 hingga paruh kedua abad ke-20. Jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, Pulau Buton telah menjadi catatan penting dalam sejarah pelayaran Nusantara. Ini dibuktikan dengan tertulisnya nama Buton (Butun) dalam Kitab Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca.

Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse mengatakan, Kota Baubau dan Kabupaten Buton yang dahulu adalah tempat Kerajaan Buton juga adalah pemain utama di dalam maritim bagian timur.

“Kami percaya bahwa peradaban di kawasan ini menjadi sebuah peradaban yang kuat pada zamannya dan tidak terlepas dari tempat strategis Buton ini sehingga menjadi persinggahan pedagang-pedagang masa lampau,” ujarnya.

Di titik singgah ini, Laskar Rempah melakukan kunjungan budaya dan napak tilas jejak Jalur Rempah di Benteng Wolio, sebuah benteng yang didirikan oleh masyarakat asli dari Kesultanan Buton dengan Sodhamparagigi atau semangat gotong royong.

Arsitektur bangunan Benteng Wolio yang terbuat dari batu karang kecokelatan direkat dengan campuran kapur dan pasir juga menarik untuk ditelusuri oleh Laskar Rempah karena di sinilah pusat kegiatan pemerintahan dan pusat seluruh aktivitas kesultanan dijalankan. Benteng Wolio merupakan simbol kejayaan kerajaan maritim masa silam.

Dalam Dialog Budaya antara sejarawan dan Laskar Rempah di Baruga Benteng Wolio (8/6/2022), Antropolog Universitas Dayanu Ikhsanudin La Ode Abdul Munafi, mengatakan, Benteng Wolio merupakan pertahanan dan perlindungan ibu kota Kesultanan Buton. “Ini merupakan refleksi bagaimana sebuah bangsa berusaha mempertahankan kedaulatan di titik persilangan lalu lintas laut pada masanya. Secara simbolik, benteng ini juga menjadi pesan pada bangsa-bangsa yang melintasi Buton bahwa negeri tersebut bukanlah negeri yang tidak bertuan,” jelasnya.

Selain Benteng Wolio, peserta mengikuti tradisi pekande-kandea yang dilakukan di Baruga Benteng Wolio. Dalam bahasa Buton, pekande-kandea berarti ‘makan-makan’. Pada masa silam, tradisi ini digelar untuk menyambut pahlawan yang pulang dari medan perang. Seiring dengan perkembangan zaman, pekande-kandea saat ini digelar untuk berbagai keperluan, seperti menjamu tamu, syukuran, ataupun untuk menjalin tali silaturahmi pada Idulfitri. Di pakande-kandea, seluruh lapisan masyarakat berbaur menikmati hidangan tradisional dari olahan hasil bumi dan laut Buton.

KRI Dewaruci beserta Laskar Rempah nantinya meninggalkan Baubau dan Buton untuk melanjutkan pelayaran menuju titik Ternate. Bersama KRI Dewaruci, Laskar Rempah dijadwalkan akan tiba di Pelabuhan Ahmad Yani, Ternate, pada 14 Juni 2022. (*)

The post Laskar Rempah Napak Tilas Jalur Rempah Nusantara di Baubau dan Nikmati Tradisi Pakande-kandea first appeared on DetikSultra.com.

Pencabutan pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Repbulik Indonesia (RI).

Adapun surat keputusan (SK) pencabutan 39 IUP tersebut, tertanggal 03 Maret 2022 dan ditandatangani Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.

Pencabutan merujuk pada pasal 119 Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dimana, pemerintah dapat mencabut IUP, apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukan hanya pencabutan, pemerintah juga menekankan dan memberikan ketentuan kepada mereka (Pelaku usaha) atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan yang baru cabut izinnya, diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan, menyelesaikan masalah fasilitas terhutang, serta menyelesaikan seluruh kewajiban yang belum dilaksanakan sebelum dan setelah pencabutan IUP.

IUP yang telah dicabut tersebut tersebar pada tujug Kabupaten di Sultra yakni, 2 IUP di Kolaka, 10 IUP di Konawe Utara, 9 IUP di Konawe, 7 IUP di Bombana, 2 IUP di Kolaka, 1 IUP di Kolaka Timur, 6 IUP di Kolaka Utara dan 4 IUP di Buton.

Dari 39 IUP yang dicabut, selain di terbitkan oleh para bupati, terdapat 8 IUP yang di terbitkan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMTSP) Provinsi Sultra.

Kemudian juga terdapat 2 IUP yang diterbitkan Gubernur Sultra dan 1 IUP dikeluarkan Kepala BKPM atas nama Menteri ESDM.

Dari 39 perusahaan yang dicabut izinnya di antaranya adalah:

1. Nomor surat izin 20220302-01-57701, dengan nama pelaku usaha PT Babarina Putra Sulung, nomor IUP  08/DPM-PTSP/I/2018 yang diterbitkan Kadis PMTSP Sultra, tanggal 09 Januari 2018 yang berlokasi di Kabupaten Kolaka

2. Nomor surat izin 20220302-01-59213, dengan nama pelaku usaha PT Dharma Bumi Kendari, nomor IUP 154 Tahun 2010 yang diterbitkan Bupati Kolaka, tanggal 12 April 2010

3. Nomor surat izin 20220302-01-46849, dengan nama pelaku usaha PT Konawe Utara Indo Mineral Mining, Nomor IUP 220 Tahun 2012 yang diterbitkan Bupati Konut, tanggal 24 Mei 2012.

4. Nomor surat izin 20220302-01-57440, dengan nama pelaku usaha PT Kembar Emas Sultra, nomor IUP 321 Tahun 2011 yang diterbitkan Bupati Konut, tanggal 13 Juli 2011.

Reporter: Sunarto
Editor: Via

The post BKPM dan Kementerian ESDM Resmi Cabut 39 IUP di Sultra, Diantaranya PT Babarina first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kementerian Agama Provinsi Sultra, Abdul Rauf mengatakan, berdasarkan pantauan tinggi hilal 1 derajat 40 menit.

Hari ini pihaknya melakukan pantauan bersama Badan meteorologi dan Geofisika (BMKG) serta stakeholder terkait.

Dia mengatakan, fisibilitas kenampakan hilal belum dapat terlihat, sehingga pihaknya meminta kepada masyarakat untuk bersabar menunggu keputusan dari pemerintah melalui sidang Isbat.

“Saat ini sedang dalam proses pemaparan fisibilitasnya di Jakarta, dan saat ini kami masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah,” ujarnya melalui telepon, Jumat (1/4/2022).

Dia juga mengatakan, penentuan satu ramadhan tersebut, nantinya ditentukan dari 100 titik yang melakukan rukiyak di 34 provinsi sore tadi dan juga 1 April 2022 bertepatan dengan 29 sa’ban 1443 Hijriah.

Lanjut dia mengatakan, itu merupakan keterangan dari Kabupaten Kolaka bahwa hilal belum terlihat.

Reporter: Zubair
Editor: Via

The post Kemenag Sultra: Pantauan di Kolaka Ketinggian Hilal 1 Derajat first appeared on DetikSultra.com.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Endang Abbas menjelaskan, SK pemberhentian Wali Kota Baubau sebelumnya, almarhum AS Tamrin masih berproses di Kemendagri.

“Saya dengar sekarang sudah dalam proses di biro hukum (Kemendagri). Mudah-mudahan secepatnya selesai,” kata Nur Endang ditemui di Vila Nirwana Kota Baubau, Rabu (30/3).

Soal pengusulan pemberhentian AS Tamrin, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi percepatan terbitnya SK tersebut.

“Mungkin butuh waktu. Sebab sekarang semuanya by sistem. Kita tidak bisa tatap muka mau tanya ini sudah di mana. Tapi yang pasti, kalau sudah biro hukum itu maka akan naik ke Menteri,” kata Nur Endang.

Ia menuturkan, Pemprov Sultra akan menyampaikan ke DPRD Baubau jika Kemendagri telah menerbitkan SK pemberhentian mendiang AS Tamrin sebagai Wali Kota Baubau. Setelah SK pemberhentian tersebut, DPRD Kota Baubau bisa kembali mengusulkan pengangkatan Wali Kota Baubau definitif.

Diketahui, DPRD Baubau telah melaksanakan rapat paripurna terkait pemberhentian mendiang AS Tamrin dengan alasan meninggal dunia pada Kamis, 3 Februari 2022. (bds*)

Reporter: Surahman Djunuhi
Editor: J. Saki

The post Sekda Sultra Sebut Kemendagri Belum Terbitkan SK Pemberhentian AS Tamrin first appeared on DetikSultra.com.

Kepala BPVP Kendari La Ode Haji Polondu mengatakan, penyerahan SK 100 persen kepada 11 PNS baru BPVP Kendari sesuai dengan nota dinas Sekretaris Direktorat Jendral Pembina Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor 2/4457/KP.02/XI/2021 tanggal 25 November 2021 dan Nota Dinas Koordinator Bidang Perencanaan SDM Aparatur Nomor 1/4105/KP.02/XI/2021 tanggal 29 November 2021.

“SK mereka sudah kita serahkan kemarin, Senin (28/3/2022) ketika pelaksanaan apel pagi dan diterima langsung oleh mereka,” tuturnya di Kendari, Selasa (29/3/2022).

Dia mengatakan, SK 100 persen yang diterima para PNS baru BPVP Kendari merupakan hal yang telah lama ditunggu. Pasalnya, dengan SK tersebut gaji dan tunjangan sudah dapat diterima 100 persen.

“Sebelumnya kurang lebih hampir satu tahun mereka menerima gaji dan tunjangan serta yang lainnya hanya 80 persen sesuai SK yang dimiliki,” jelasnya.

Lanjut dia, dengan adanya SK 100 persen tersebut, 11 PNS baru BPVP Kendari kini telah dapat melakukan pendidikan dasar (dikdas) untuk memperoleh angka kredit yang menjadi salah satu syarat dalam kenaikan pangkat dan golongan.

“Alhamdulillah, sekarang mereka sah secara utuh menjadi PNS BPVP Kendari dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebenar-benarnya sesuai amanah undang-undang,” pungkasnya.

Dia berharap, PNS yang telah menerima SK dapat bekerja secara maksimal mengabdikan diri terhadap bangsa dan negara serta masyarakat, mengharumkan nama BPVP Kendari sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

“Bisa menjadi contoh bagi yang lain, mampu beradaptasi dengan baik terhadap para PNS senior dan mau belajar lebih sehingga tercipta keluarga besar BPVP Kendari yang semakin baik,” harapnya.

Dari 11 PNS baru itu, ada dua orang yang penempatannya di arsiparis, satu orang pada bagian pengantar kerja, satu orang instruktur bangunan, satu orang instruktur elektronika, empat orang instruktur bisnis manajemen, satu orang instruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta satu orang instruktur otomotif. (bds*)

Reporter: Zubair
Editor: J. Saki

The post 11 PNS BPVP Kendari Terima SK 100 Persen first appeared on DetikSultra.com.

Penyerangan kelompok Egianus Kogoya terjadi pukul 17.50 Wit. Dalam aksi itu, KKB melakukan penyerangan dengan cara membabi buta serta melemparkan granat.

KKB ini selain membunuh warga sipil, juga menembak aparat TNI yang sedang mengemban tugas negara.

Dalam aksi penyerangan itu, dikabarkan ada sembilan prajurit TNI terluka, dan satu perwira bernama Moh. Iqbal, berpangkat letda (gugur) luka pada bagian lengan atas kanan hancur. Moh. Iqbal merupakan putra Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kapolres Nduga, AKBP I Komang Budiartha, membenarkan terkait adanya penyerangan oleh KKB tersebut. Pos Marinir TNI di Nduga Papua diserang KKB.

“Iya benar ada aksi penyerangan terhadap rekan-rekan kami sore tadi,” kata dia ketika dikonfirmasi, dikutip dari JPNN.

Sementara itu, Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan, S.E. menjelaskan, penyerangan terjadi pada pada Sabtu (26/3/2022) sore menjelang malam.

“Prajurit TNI Pos Marinir perikanan Quari Bawah telah diserang dan ditembak oleh gerombolan KST (KKB), sehingga personel Pos tersebut melakukan tembakan balasan kepada kelompok teroris yang menyerang,” kata Wakapendam.

Lebih lanjut, Akibat mendapat serangan dari gerombolan KST, kemudian Dansatgas mengirimkan bantuan dengan pasukan ke Pos Quari Bawah.

Wakapendam menjelaskan, ulah kekejaman yang menyerang dan menembak Pos TNI Quari Bawah mengakibatkan korban dari Prajurit TNI, baik luka maupun meninggal dunia.

“Diperoleh informasi 1 orang Prajurit TNI Letda Mar Moh. Iqbalterkena tembakan di bagian tangan sebelah kanan dan meninggal dunia, serta beberapa Prajurit lainnya mengalami luka berat dan ringan,” jelasnya.

Adapun kesepuluh prajurit TNI yang terluka dan gugur sebagai berikut:

1. Serda Mar Bayu Pratama luka pada tangan lengan kiri.

2. Serda Mar Rendi Febriansah, luka pada paha sebelah kiri dan luka pada bagian perut.

3. Serda Mar Ebit Erisman Sikubu, luka lecet pada kedua lengan tangan.

4. Pratu Mar Wison Anderson Here, luka pada perut sebelah kiri, kepala sebelah kiri bagian belakang, luka lecet kaki sebelah kiri.

5. Pratu Mar Rahmat Sulaman luka pada bagian belakang kepala.

6. Pratu Mar Dicky Sugara luka pada kaki sebelah kiri.

7. Pratu Mar Adik Saputra A mengalami Luka pada bagian punggung.

8. Prada Mar La Harmin, luka lecet pada lengan sebelah kiri dan paha sebelah kiri.

9. Prada Mar Alif Dwi Putra Nugraha luka pada mata kaki sebelah kanan.

10. Letda Mar Moh. Iqbal, luka pada bagian lengan atas kanan hancur (meninggal dunia).

Reporter: Erik Lerihardika
Editor: Via

The post KKB Pimpinan Egianus Kogoya Menyerang, Putra Sultra Letda Mar Moh. Iqbal Gugur first appeared on DetikSultra.com.

Kali ini, Kanwil Kemenkumham Sultra menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) Sultra, yang diikuti seluruh jajaran divisi pemasyarakatan.

Kegiatan donor yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkumham Sultra berhasil menyumbangkan sebanyak 40 kantong darah.

Sementara Lapas Kelas IIB Kota Baubau 32 kantong darah, Rutan Kelas IIB Kolaka lima kantong darah, dan Rutan Kelas IIB Raha tujuh kantong darah.

Kepala Bidang Pembinaan, Pembimbingan, Kerja Sama dan Teknologi Informasi Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sultra, Totok Budiyanto, mengatakan, selain dalam rangka memperingati HBP, juga bagian dari bentuk kepedulian sesama.

Tujuan lainnya, lanjut dia agar terbentuk petugas di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sultra yang sehat bugar serta mengajarkan peduli antar sesama manusia.

“Dengan menyumbangkan darahnya bagi orang lain, artinya kita sudah berkontribusi untuk sesama,” katanya.

Dia berharap kegiatan ini dapat bernilai positif bagi organisasi sesuai dengan tema HBP ke-58 tahun 2022 “Pemasyarakatan Pasti dan Berahlak mewujudkan Indonesia Maju. (bds*)

Reporter: Sunarto
Editor: J. Saki

The post Kanwil Kemenkumham Sultra Sumbang 84 Kantong Darah ke PMI first appeared on DetikSultra.com.

Disiarkan langsung pada channel YouTube resmi Sekretariat Presiden, Rabu (23/3/2022) malam, Jokowi membolehkan masyarakat mudik atau pulang kampung saat lebaran Idul Fitri nanti.

Tentu kabar baik itu, sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, setelah dua tahun sebelumnya ada pelarangan mudik, dengan alasan penyebaran Covid-19.

Kali ini tidak lagi. Hanya saja walupun ada pelonggaran dari tahun sebelumnya, masyarakat tetap dituntut melakukan vaksin dosis lengkap baik dosis I, II hingga III (Booster).

Seruan vaksin lengkap itu nantinya menjadi syarat wajib bagi pemudik yang akan pulang ke kampung halaman masing-masing.

“Mudik lebaran juga dipersilahkan, dengan syarat sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali Booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19,” katanya.

Selain itu, Presiden Repulik Indonesia yang ke tujuh ini, juga membolehkan umat muslim menggelar salat tarawih berjamaah di masjid-masjid

“Tahun ini umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah salat tarawih berjamaah di masjid dengan tetap menerapkan Prokes Covid-19,” tegas mantan Gubernur DKI ini.

Jokowi menambahkan, pembolehan mudik hingga salat tarawih berjamaah di tahun 2022 ini, tak terlepas dari penanganan pandemi Covid-19 yang semakin baik. Yang tentunya membawah optimisme menjelang bulan Suci Ramadan.

Reporter: Sunarto
Editor: J. Saki

The post Selain Mudik Dibolehkan asal Vaksin Dosis Lengkap, Jokowi Membolehkan Tarwih Berjamaah first appeared on DetikSultra.com.

Pasalnya, tiga bulan berjalan di tahun 2022 ini, pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tak kunjung dilakukan. Hal tersebut diakibatkan adanya aturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ihwal TPP tahun 2022.

Pemprov Sultra melalui tim percepatan  telah menyepakati Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Tunjangan Tambahan Pegawai (TPP) berdasarkan Kelas Jabatan beberapa waktu lalu.

Melalui Biro Hukum Sekertariat Daerah (Setda) Pemprov Sultra rancangan Pergub TPP tersebut telah diteruskan ke Produk Hukum Daerah (PHD) Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Koordinator Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum, Abdul Rakil Naba mengatakan draf rancangan Pergub telah dijukan.

“Draf rencangan Pergub tersebut telah diharmonisasi PHD Otda Kemendagri,” katanya, Rabu (23/3/2022).

Hanya saja lanjut dia, setelah diharmonisasi, PHD Otda Kemendagri merekomendasikan, bahwa harus mendapat persetujuan atas lampiran draf Pergub dari BPKAD Sultra.

Akan hal itu, lalu pihak Biro Hukum Setda Pemprov Sultra menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan lampiran atas rincian besaran penerimaan TPP Tahun 2022 berdasarkan kelas jabatan.

“Kini menunggu lampiran besaran dari BPKAD,” ujar dia.

Apabila lampiran tersebut telah selesai diharmonisasi BPKAD Sultra, maka selanjutnya akan diteruskan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri.

“Untuk divalidasi guna mendapat persetujuan oleh pihak Dirjen Keuda dan seterusnya,” bebernya lagi.

Jika sudah di validasi, hasil persetujuan nanti akan diteruskan ke PHD Otda untuk kemudian diharmonisasi dan setelah ada hasil harmonisasi akan diteruskan ke pemerintah daerah (Pemda) melalui Biro Hukum untuk disempurkan hasil harmonisasi PHD Otda.

“Dan setelah itu baru dapat diajukan ke bapak Gubernur untuk ditandatangan,” jelas Rakil Naba.

Menurutnya prosesnya tidak lama lagi, baru dilakukan pencairan TPP tahun 2022
“Sebenarnya jika sudah rampung lampiran besaran penerimaan TPP, prosesnya tak akan lama lagi,” urai dia.

Dia tak dapat berandai-andai kapan pencairan TPP, yang jelas pihaknya menargetkan proses pengajuannya tuntas di bulan Maret 2022 ini.

“Kita terus berupaya agar TPP ini cepat dicairkan, hanya saya belum memastikan kapan,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Via

The post TPP ASN Pemprov Sultra Segera Cair, Biro Hukum: Kini Menunggu Lampiran Besaran dari BPKAD first appeared on DetikSultra.com.

Sudirman mengatakan, bahwa langkah yang dilakukan pihak kejaksaan harus didukung dan patut diapresiasi karena ini merupakan bagian dari upaya membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Sultra.

Sebab kata dia, dengan melakukan penertiban terhadap potensi kerugian negara, maka keran kebocoran keuangan negara dari sektor pertambangan dapat tertutupi.

“Yah, kita apresiasi dengan apa yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya kawan-kawan dari kejaksaan yang telah bekerja keras untuk menyelamatkan keuangan negara akibat aktivitas penambangan ilegal,” ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini saat ditemui di Kendari pada Rabu (9/3/2022).

Ia juga menyampaikan, bahwa langkah yang dilakukan pihak kejaksaan harus didukung dalam rangka penegakan hukum, sehingga pelaksanaan pertambangan di Sultra benar-benar sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Apa lagi, kata dia, penindakan terhadap para pengusaha tambang nakal yang terus melakukan ilegal mining dapat terus digalakkan, sehingga ada efek jera.

“Kita berharap, para pengusaha tambang menerapkan kaidah pertambangan yang baik dan benar dalam beraktivitas. Tak hanya sekadar mengeruk hasil alam, tapi ada pemikiran untuk keberlanjutan lingkungan dan sekitarnya,” harap politisi yang populer dengan sapaan Imenk ini.

Sebelumnya, Kejati Sultra bersama Kejaksaan Negeri Konawe berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp9,32 miliar, dari hasil lelang barang sitaan kasus UU Minerba dan kehutanan dari dua perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Konawe Utara.

Dua perusahaan itu yakni PT Pertambangan Nikel Nusantara (PNN) dan PT Rockstone Mining Indonesia (PT RMI) yang merupakan Join Operasional (JO) PT Bososi, diduga tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) serta menambang di Kawasan Hutan Lindung (KHL).

Reporter: Erik Lerihardika
Editor: Via

The post DPRD Sultra Apresiasi Kejaksaan Tinggi Selamatkan Uang Negara first appeared on DetikSultra.com.

Program yang dilaksanakan kali ini adalah pembuatan sumur bor dan fasilitas umum seperti kamar mandi, WC dan tempat wudhu di Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Ikhsan di Kelurahan Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konsel.

Kepala Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kadia Kendari, Hidayat menyampaikan pembangunan sumur bor dan fasilitas umum di Ponpes Darul Ikhsan Konsel merupakan dana kebajikan ummat yang terhimpun dari infaq dan sedekah para nasabah.

Ia berharap, fasilitas umum yang di bangun untuk di Ponpes Darul Ikhsan dapat terjaga dan digunakan dengan baik oleh santri.

“Kami berharap agar fasilitas umum yang di bangun digunakan dan dijaga dengan baik dan semoga dapat memudahkan para santri dan pembina Ponpes dalam melakukan aktifitas di pesantren,” ujar dia, Selasa (8/3/2022).

Sementara itu, Kepala Kantor IZI Sultra, Rian Nurayati menyampaikan bahwa pembangunan sumur bor dan fasilitas umum lainnya merupakan hasil kerja sama antara Pegadaian Syariah Cabang Kadia Kendari.

“Kami menyampaikan bahwa program sumur bor dan fasilitas umum Ponpes sebagian bersumber dari dana Wakaf para donatur yang di salurkan melalui IZI Sultra,” bebernya.

Ditempat yang sama, Pimpinan Ponpes  Darul Ikhsan Konsel, Yunus menyampaikan terima kasih yang sangat besar kepada Pegadaian Syariah dan IZI Sultra yang telah memilih Ponpes Darul Ikhsan sebagai sasaran lokasi pembangunan sumur bor dan fasilitas umum.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Pegadaian Syariah dan IZI Sultra yang telah berkenan membantu kami. Ini sangat membantu kami dalam memudahkan aktifitas para santri dalam proses menuntut ilmu di Ponpes,” katanya.

Pendiri ponpes Darul Ikhsan ini juga mengungkapkan bahwa selama ini para santri sangat membutuhkan air bersih yang cukup dan fasilitas umum yang layak, sehingga dapat mempercepat aktifitas mereka.

“Selain itu air bersih untuk proses masak memasak pondok sangat tidak layak jika menggunakan air dari sumur galian yang ada sehingga kami sangat berterima kasih telah mendapatkan bantuan sumur bor dan fasilitas umum,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Via

The post Gandeng IZI Sultra, Pengadaian Syariah Resmikan Pembangunan Sumur Bor di Ponpes Darul Ihsan Konsel first appeared on DetikSultra.com.

“Jasa Raharja ingatkan dan ingin masyarakat lebih peduli terkait hak santunan yang dimiliki beserta jangka waktu pertanggungannya agar masyarakat bisa menerima manfaat dengan optimal,” ujar Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Dalam parameter pelayanan batas waktu pelayanan klaim santunan kecelakaan atau kadaluarsa, jelas Rivan, sesuai Pasal 18 PP No. 17/1965 dan Nomor 18/1965 tentang hak santunan menjadi gugur atau kadaluarsa bila tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungan tidak diajukan dalam waktu 6 bulan sesudah terjadinya kecelakaan.

Selain itu, tuntutan tidak bisa diajukan gugatan ke Pengadilan Perdata yang berwenang dalam waktu 6 bulan sesudah tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungan ditolak secara tertulis direksi perseroan, dan hak atas ganti kerugian pertanggungan tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada perseroan atau pihak lain dalam waktu 3 bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan atau disahkan.

“Kami imbau klaim harus diajukan secepat mungkin dan diurus setelah kecelakaan lalu lintas terjadi agar korban atau ahli waris segera menerima haknya dan terhindar dari batas kadaluarsa,” jelas Rivan.

Oleh karena itu, lanjut Rivan, bagi para korban kecelakaan atau keluarganya yang belum mengetahui hak santunan Jasa Raharja, maka segera laporkan kejadian kecelakaan kepada pihak kepolisian. Selanjutnya petugas Jasa Raharja di berbagai daerah yang akan bekerja siap membantu masyarakat dalam menyelesaikan klaim santunan kecelakaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 & 16 Tahun 2017 santunan meninggal dunia diberikan sebesar Rp50 juta, sedangkan untuk korban yang mengalami luka luka mendapat biaya perawatan melalui pihak Rumah Sakit maksimal sebesar Rp20 juta serta santunan Cacat Tetap maksimal Rp50 juta dan mafaat tambahan berupa santunan P3K maksimal Rp1 juta dan penggantian biaya Ambulance maksimal Rp500 ribu.

PT Jasa Raharja berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik, mudah, cepat dan tepat sebagai perwujudan Negara hadir bagi korban kecelakaan angkutan umum dan lalu lintas jalan.

Reporter: Betyrudin
Editor: Via

The post Hindari Batas Kadaluarsa, Jasa Raharja Ingatkan Masyarakat Urus Segera Klaim Santunan Kecelakaan first appeared on DetikSultra.com.

Setalah menempuh perjalanan dari Jakarta. Gubernur Sultra bersama rombongan (Kadis Kominfo, Karo Umum dan Karo Adpim) landing di Bandara Betoambari, Kota Bau-Bau.

Nampak Plt Walikota Bau-Bau, Bupati Buton dan Sejumlah pejabat eselon II Provinsi Sultra (Kadispora, Kasat Pol PP serta stah ahli Bidang SDM dan kemasyarakatan) nampak menjemput Ali Mazi.

Ali Mazi menyempatkan diri hadir sebagai narasumber pada Galadinner dan talkshow bertema Maritim Ways, Gubernur Sultra bersama rombongan mengadakan Galalunch dan rapat penanganan dampak angin kencang dan gelombang tinggi yang menimpa Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan.

Dalam rapat tersebut, Ali Mazi mengimbau ketiga kepala daerah yang terdampak bencana segera melalukan langkah-langkah perbaikan terhadap kerusakan fasilitas umum, seperti kerusakan talud dan abrasi jalan.

Tidak sampai disitu, Ali Mazi mengambil langkah cepat dengan memerintahkan kepala OPD terkait (Bina Marga dan BPBD) segera mrlalukan survei dan melakukan koodinasi dengan dinas terkiat di kab kota terdampam dalam penanganan kerusakan talud dan jalan di Kotamara (Kota Bau-Bau), Batauga di Kab. Buton Selatan dan Mawasangka Kab. Buton Tengah).

Setelah itu, Ali Mazi memanggil Kadispora untuk melaporkan kesiapan infrastruktur Porprov dan atlit yang akan berlomba.

“Seperti pepatah “sekali mengayuh perahu, dua tiga pulau terlampaui”, itulah langkah-langkah konkrit yang dilakukan untuk pembangunan Sulawesi Tenggara,” pungkasnya.

Sosok yang tanpa kenal lelah selalu memiliki ide cerdas dan visoner dalam membangun daerah Sulawesi Tenggara yang selalu dicintainya.

Setelah kegiatan tersebut, Gubernur Sultra dua periode ini pamit untuk beristirahat, selanjutnya pada sore harinya melakukan pemantau langsung di lokasi terdampak angin kencang dan gelombang tinggi.

Kunjungan kerja diakhiri dengan melakukan silaturahmi di rumah jabatan Bupati Buton dengan didampingi Asisten 1 bidang pemerintahan, kadis PTSP, Kadis Kominfo, kadis tanaman pangan dan karo adpim.

Reporter: Betyrudin
Editor: Via

The post Gubernur Ali Mazi Bergerak Cepat Tanggulangi Gelombang Tinggi di Kepulauan Buton first appeared on DetikSultra.com.

Hal ini dilakukan karena terdapat 12 ASN dan PPNPN Kantor Wilayah yang dinyatakan reaktif tes swab antigen Covid-19 pada Jumat (11/2/2022). Hal ini juga berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI Nomor Sek-5.OT.02.02 Tahun 2022.

Kepala Kantor Wilayah, Silvester Sili Laba, menjelaskan, bahwa pemberlakuan Karantina Kantor ini merupakan langkah untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah pegawai yang terpapar.

Ia juga  menegaskan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk segera melakukan swab pada jajaran sehingga bisa dilakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi lebih banyaknya pegawai yang terpapar Covid-19 ini.

“Segera lakukan swab pada seluruh pegawai, dan segera laporkan. Jika ditemukan banyak yang terpapar, segera lakukan Karantina Kantor dan lakukan penyinaran UV,” tegas Silvester.

Sementara itu terkait pelaksanaan tugas, Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) mengungkapkan bahwa walaupun diberlakukan Karantina Kantor, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tetap berjalan sebagaimana biasanya.

“Selama pelaksanaan karantina kantor dimaksud, seluruh Pegawai melaksanakan WFH (Work From Home) dan tidak diperkenankan untuk bepergian atau meninggalkan rumah kecuali untuk keperluan mendesak. Pelaksanaan WFH akan dipantau melalui aplikasi SiAP-DI (Sistem Aplikasi Penegakan Disiplin Pegawai) oleh atasan langsung dan Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Aplikasi SiAP-DI sendiri adalah aplikasi inhouse Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam memantau kinerja pegawai dan telah digunakan sejak tahun 2020.

Reporter: Erik Lerihardika
Editor: Via

The post Kanwil Kemenkumham Sultra Berlakukan Karantina Kantor first appeared on DetikSultra.com.

Kepala DPMPTSP Sultra, Parinringi, dalam sambutannya menjelaskan, kegiatan ini dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP di 17 kabupaten dan kota se-Sultra.

“Supaya kita bisa mendapatkan gambaran perencanaan tahunan secara resmi dalam rangka pelaksanaan program kerja DPMPTSP,” kata Parinringi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/1/2022).

Ia juga berharap kegiatan ini bisa menjadi motor pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan perizinan di Sultra secara komprehensif dan integralistik.

“Saya berharap, kami dari DPMPTSP Sultra bersama dengan rekan-rekan DPMPTSP 17 kabupaten/kota se-Sultra bisa bersinergi untuk mencapai target investasi yang ada,” jelasnya di hadapan para Kepala Dinas PMPTSP se-Sultra.

Para Kepala Dinas PMPTSP 17 kabupaten/kota juga diberi kesempatan menyampaikan realisasi kinerja pada 2021 dan rencana kerja 2022 yang nantinya akan diselaraskan dengan rencana kerja Kementerian Investasi. (bds*)

Reporter : Erik Lerihardika
Editor: J. Saki

The post DPMPTSP se-Sultra Gelar Rakor, Bahas Rencana Kerja 2022 dan Realisasi Kinerja 2021 first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, drg Rahminingrum mengatakan, pihaknya bakal melakukan vaksinasi booster untuk umum esok hari dan dijadwalkan Wali Kota Kendari yang akan menjadi penerima pertama vaksinasi tersebut.

Dia mengatakan, untuk jenis vaksin yang digunakan akan bervariasi. Ia mencontohkan, untuk masyarakat yang menggunakan vaksinasi tahap satu dan dua dengan jenis Sinovac maka untuk boosternya dapat menggunakan jenis Pfizer maupun Moderna.

“Kalau yang tahap satu dan duanya Astrazeneca mungkin bisa menggunakan jenis Moderna, artinya bisa disilang. Booster ini setengah dosis diberikan, 0,5 mili liter (ml) dibagi setengahnya berarti 0,25 ml,” paparnya belum lama ini.

Untuk diketahui vaksinasi booster dapat dilakukan oleh masyarakat yang telah menerima dosis satu dan dosis dua lalu setelah enam bulan baru bisa menerima vaksin booster.

Reporter: M5
Editor: Via

The post Vaksinasi Booster Untuk Umum Dimulai Besok first appeared on DetikSultra.com.

Dalam kegiatan dihadiri Wakapolda Sultra, Brigjen Pol Drs. Waris Agono, M.Si, PJU Polda Sultra dan PJU Satbrimobda Sultra.

Pembentukan Batalyon C Pelopor Satuan Brimobda Sultra ini berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep / 1884 / XII / 2021 dengan Tunggul “Satya Dharma Waspada”.

Diketahui Batalyon C Pelopor memiliki Zona Rayonisasi Kamtibmas Wilayah Kabupaten Konawe, Kolaka Timur, Kolaka, Kolaka Utara serta Konawe Utara, hal ini merupakan bentuk implementasi dari program prioritas kapolri dan Bhakti Brimob untuk Indonesia.

“Keberadaan Brimob merupakan tuntutan situasi dan kondisi wilayah yang merupakan bagian dari upaya memelihara kamtibmas,” ujar Irjen Teguh kepada awak media.

Ia juga mengatakan, sebagai pimpinan tertinggi Mapolda Sultra, percaya dengan diresmikannya Batalyon C Pelopor, yang diorientasikan memberi pengaruh positif bagi kesatuan Polda Sultra.

“Ini memberi motivasi bagi para personel Satuan Brimob Sultra untuk lebih menampilkan dedikasi, loyalitas dan pengabdian terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya.

Tunggul tersebut bermakna bahwa sebagai insan Bhayangkara Polri, wajib memiliki kesetiaan kepada negara dan pimpinannya.

Selain itu, selalu mengabdikan diri kepada bangsa, negara dan masyarakat dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas, peka terhadap perubahan situasi serta selalu siap siaga dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Yaitu penanggulangan kejahatan yang berintensitas tinggi demi terwujudnya keamanan dalam negeri.

Reporter: Erik Lerihardika
Editor: Via

The post Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sultra Resmi Terbentuk first appeared on DetikSultra.com.

Dinas Kesehatan Kota Kendari, drg. Rahminingrum mengatakan bahwa untuk mengantisipasi itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk terapkan pola makan dan pola hidup sehat.

“Kalau pola makan dan pola hidup diterapkan dengan teratur, insyaAllah kita semua bisa terhindar dari segala macam penyakit,” ujar drg. Rahminingrum di ruang kerjanya, Senin (31/1/2022).

Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah infeksi di saluran pernapasan, yang menimbulkan gejala batuk, pilek, disertai dengan demam. ISPA sangat mudah menular dan dapat dialami oleh siapa saja, terutama anak-anak dan lansia.

Sesuai dengan namanya, ISPA akan menimbulkan peradangan pada saluran pernapasan, mulai dari hidung hingga paru-paru. Kebanyakan ISPA disebabkan oleh virus, sehingga dapat sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus dan antibiotik.

Rahminingrum juga menambahkan, kepada masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak dengan begitu dapat mengantisipasi penyakit maupun Covid-19.

Reporter: M5
Editor: Via

The post Waspada ISPA Musim Kemarau first appeared on DetikSultra.com.

Aksi tersebut dipicu polemik pengelolaan TKBM yang tak tuntas, antara Tunas Bangsa Mandiri dengan Karya Bahari di Pelabuhan Bungkutoko Kendari.

Perwakilan TKBM Bahari, Untung menjelaskan, aksi ini merupakan bentuk protes para buruh pelabuhan yang hingga hari ini tidak mendapatkan kejelasan dan menuntut hak mereka dipulihkan.

Pasalnya, kata dia, selama 3 tahun terkahir TKBM itu diabaikan oleh pihak berwenang, sehingga sangat merugikan mereka.

“Sekarang ini, banyak keluarga dari TKBM yang tidak bisa melanjutkan pendidikan sebab regulasi yang berimbas pada pemutusan pekerjaan kami,” ujarnya saat melakukan orasi di kantor DPRD Sultra.

Ia juga menegaskan, bahwa isu yang beredar soal TKBM Bahari emosional terhadap TKBM Tunas Bangsa Mandiri, keliru.

Pergerakan ini bukan hanya dari TKBM Bahari saja, namun dari pihak Tunas Bangsa Mandiri ikut serta.

Lino, koordinator aksi mengatakan bahwa persoalan TKBM ini sudah berlarut-larut dan belum menemui titik terang. Pemerintah provinsi bisa mengambil kebijakan tanpa perlu melempar ke pemerintah pusat.

“Kami mendesak DPRD Sultra untuk memanggil stakeholder, duduk bersama menyelesaikan polemik ini,” jelasnya.

Dari pantauan media ini, perwakilan dari DPRD sendiri tidak terlihat saat aksi unjuk rasa tersebut, sehingga menyulut emosi para buruh dengan memblokade pintu masuk dan membakar ban di pintu masuk Kantor DPRD Sultra. (bds)

Reporter: Erik Lerihardika
Editor: Via

The post Serbu DPRD Sultra, Buruh TKBM Blokade Pintu Pagar dengan Batu first appeared on DetikSultra.com.