Kepala Kantor BPN Muna Barat, Romandhona Setyawan mengungkapkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut surat Sekda Muna Barat tentang Penentuan Titik Lokasi PLTS Komunal. Clear and clean secara hukum direncanakan akan direalisasikan dalam waktu dekat.

Ia pun menegaskan komitmen BPN Muna Barat, yang siap mendukung dan berkolaborasi dalam hal kepastian hukum atas tanah yang direncanakan dibangun PLTS.

“Hal ini demi kepastian hukum melalui sertifikasi tanah dilakukan untuk mengamankan aset negara/BUMN, mencegah sengketa lahan, serta memastikan keberlanjutan layanan listrik bagi masyarakat,” tegasnya.

Baginya, pembangunan PLTS ini menjadi harapan besar bagi 120 kepala keluarga atau 450 jiwa di Pulau Santigi dan pulau lainnya yang mayoritas menggantungkan hidup sebagai nelayan. Selama ini keterbatasan listrik menjadi hambatan besar, mulai dari penerangan hingga penyimpanan hasil laut.

Untuk itu, BPN Muna Barat berharap dengan adanya sinergi antara BPN Muna Barat dan pemerintah setempat, PLN serta pemerintah desa, Pulau Santigi dapat merasakan penerangan yang lebih maksimal di kemudian hari.

“Bukan hanya listrik yang hadir tapi juga harapan baru bagi kesejahteraan nelayan di wilayah pesisir dan kepulauan,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Muna Barat, La Ode Darwin mengatakan, empat desa telah selesai disurvei, yakni Desa Maginti, Pasipadangan, Gala, dan Desa Santigi. Sementara tujuh desa lainnya yang sedang disurvei adalah Desa Mandike, Desa Tiga, Desa Bero, Santiri, Katela, Tasipi dan Desa Kangkunawe.

“Kita akan push mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan sebelas desa ini kita target paling lambat 2028 sudah listrik semua,” ujar Darwin, beberapa waktu lalu. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post BPN dan Pemda Muna Barat Tinjau Lokasi Pembangunan PLTS Wilayah Kepulauan first appeared on DetikSultra.com.

Melalui Tim Akses Reform, Kantor Pertanahan Muna Barat menggandeng Pemerintah Daerah, Bank Sultra, Rumah BUMN dan Organisasi Kemasyarakatan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), melakukan kegiatan pendampingan kepada kelompok tani pengolah gula aren di Desa Katangana Muna Barat, pada Rabu (07/10/26).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat dalam skema kses reforma graria, dimana masyarakat penerima sertifikat tidak hanya diberikan kepastian hukum atas tanahnya, tetapi juga didorong untuk memiliki nilai tambah ekonomi dari tanah yang dimilikinya.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, Romandhona Setyawan, menyampaikan bahwa pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk gula aren yang selama ini menjadi potensi unggulan lokal di Muna Barat.

“Reforma agraria harus memberikan dampak ekonomi nyata. Kita tidak hanya menyerahkan sertifikat, tetapi kita dampingi kelompok tani gula aren agar usahanya naik kelas, mulai dari proses produksi yang higienis, pengemasan, hingga akses pemasaran,” ujar Romandhona.

Dalam kegiatan pendampingan tersebut, Tim Akses Reforma BPN Muna Barat berkolaborasi dengan dinas terkait untuk memberikan pelatihan pengolahan, manajemen kelompok, serta penguatan kelembagaan petani.

Terpantau di lokasi kegiatan, Kepala Kantor BPN Muna Barat bersama lembaga terkait menyerahkan sertifikat tanah milik petani, memberikan bantuan sembako, serta menyerahkan bantuan berupa seperangkat alat produksi gula aren.

Kantor Pertanahan Muna Barat berkomitmen untuk terus mendukung pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Muna Barat, Unding, menyampaikan apresiasi atas inisiasi Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat dalam program pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok tani gula aren.

“Melalui kolaborasi antara BPN, Pemda, Bank Sultra, Rumah BUMN, dan Ormas PSHT, program reforma agraria berhasil diwujudkan tidak hanya melalui legalisasi aset berupa sertifikasi lahan, tetapi juga akses reforma berupa akses permodalan petani gula merah dari perbankan, serta optimalisasi potensi gula aren bernilai tinggi melalui pembinaan dan edukasi bersama,” ungkap Unding.

Pemerintah daerah berharap kolaborasi ini terus berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, dan menjadikan gula aren Muna Barat sebagai komoditas unggulan yang berdaya saing.

Ketua PSHT Cabang Muna Barat yang juga selaku Ketua Kelompok Tani penerima manfaat, Miskan, mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini. Selama ini produksi gula aren masih dilakukan secara tradisional, pemasaran terbatas serta kurangnya modal produksi.

“Dengan adanya akses reforma ini, diharapkan permodalan dipermudah, produk gula aren asal Muna Barat dapat memiliki daya saing, masuk ke pasar yang lebih luas, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan para petani,” harapnya. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Akses Reforma Agraria, BPN Muna Barat Dampingi Petani Gula Aren first appeared on DetikSultra.com.

Sugeng datang ke Mubar bersama Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, dan anggota DPD RI, La Ode Umar Bonte. Kunjungan itu turut didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Raha, Indra Thimoty dan Kapolres Muna, AKBP Indra Sandy Purnama Sakti.

Pelaksanaan program ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan rumah di Kelurahan Konawe, Kecamatan Kusambi, Selasa (06/10/2026).

Sugeng mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan rumah berjalan sesuai sasaran. Ia berharap jumlah rumah yang ditangani dapat bertambah melalui penguatan gotong royong.

“Insyaallah nanti akan terus tambah. Kalau kita semakin kuat gotong royongnya, tambah terus,” katanya.

Program tersebut diarahkan untuk mendukung target Asta Cita Presiden RI terkait pembangunan tiga juta rumah. Setiap unit rumah dialokasikan anggaran Rp50 juta.

Menurut Sugeng, pembiayaan berasal dari kombinasi stimulus pemerintah pusat dan dukungan swadaya Baznas. Kementerian Perumahan menanggung Rp20 juta per unit melalui skema Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS), sedangkan Rp30 juta lainnya dipenuhi melalui gotong royong.

“Kenapa dilakukan gotong royong? Karena rumah layak huni itu minimal 50 juta,” ujarnya.

Ia mengajak masyarakat ikut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut. Menurutnya, gotong royong tidak harus dilakukan dalam jumlah besar.

“Kalau 12 rumah sudah 600 juta. Nah, nanti kalau ada tambah, ini teman-teman semua, wartawan 5 ribu, 10 ribu saja tidak usah banyak-banyak, lama-lama rumah yang tidak layak bisa jadi baik,” tuturnya.

Selain pembangunan fisik, Kejati Sultra menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membantu pengurusan legalitas tanah warga penerima manfaat.

“Dari BPN kami dampingi juga bantu sertifikatnya. Itulah yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan kolaborasi kejaksaan, pemerintah kabupaten, provinsi, semuanya. Saya yakin pelayanan pada masyarakat akan lebih baik,” katanya.

Kunjungan tersebut merupakan agenda resmi perdana Sugeng sebagai Kajati Sultra di Muna Barat. Ia datang atas undangan Bupati Muna Barat, La Ode Darwin.

“Beliau ini sahabat saya. Jadi ke sini, pertama tentu silaturahim, yang kedua berbagi diskusi dengan teman-teman para perangkat pemerintahan di sini,” ujar Sugeng.

Di tempat yang sama, Bupati Mubar, La Ode Darwin, mengapresiasi dukungan Kejati Sultra terhadap masyarakat di daerahnya. Ia mengatakan keterbatasan anggaran daerah di tengah tingginya kebutuhan infrastruktur dasar membuat pemerintah daerah perlu mengoptimalkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Baznas. Salah satunya melalui program BSPS dan penanganan rumah tidak layak huni.

Bantuan BSPS sebesar Rp20 juta per unit belum mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan rumah. Kekurangan Rp30 juta per unit dipenuhi melalui dukungan swadaya Baznas.

Melalui skema tersebut, Mubar memperoleh alokasi penanganan 12 unit rumah yang didorong dan dikawal Kejati Sultra. Adapun dari program pemerintah pusat, Mubar secara keseluruhan memperoleh kuota BSPS sekitar 520 rumah.

“Saya belajar dari beliau (Kajati Sultra) bahwa memang kalau kita terbatas fiskal, maka cara membantu masyarakat kita tidak kehilangan cara. Bagaimana kita bisa membantu lewat Baznas. Nanti Baznas yang akan memprogramkan itu kepada masyarakat kita. Tapi kalau Bupati langsung yang memungut kepada para pihak, maka itu dianggap sebagai pelanggaran hukum,” tutur Darwin.

Darwin mengatakan persoalan hunian menjadi salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian serius di Muna Barat. Daerah yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Muna sekitar 12 tahun lalu itu memiliki 36 pulau. Sebanyak 16 pulau di antaranya berpenghuni dan tersebar di 12 desa wilayah kepulauan. Menurut Darwin, keterbatasan akses listrik, air bersih, dan perumahan masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah kepulauan.

Berdasarkan pendataan pemerintah daerah, sekitar 5.000 unit rumah di Muna Barat masuk kategori tidak layak huni. Kepadatan hunian juga ditemukan di kawasan pesisir dan kepulauan.

“Satu rumah itu dihuni dua sampai tiga KK. Ada satu tempat di Desa Tanjung Pinang, waktu saya cek rumah-rumah tidak layak huni di sana, ada satu rumah dihuni tiga KK. Kamarnya hanya dua, itu pun kamarnya satu pas setengah,” katanya.

Untuk memperkuat dukungan pembiayaan bagi program sosial dan kemanusiaan, Pemkab Muna Barat juga mendorong keterlibatan aparatur sipil negara melalui Baznas.

Darwin mengatakan pemerintah daerah telah menerbitkan surat edaran kepada ASN dan pejabat di lingkungan Pemkab Muna Barat.

“Saya sudah keluarkan surat edaran kepada seluruh pegawai yang ada di Kabupaten Muna Barat, terutama para pejabat pimpinan eselon II, III, dan IV untuk membuat surat pernyataan agar gajinya dipotong dan disumbangkan ke Baznas. Itu sudah berjalan,” ujar Darwin. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Kajati Sultra Kawal Program Bedah Rumah di Muna Barat first appeared on DetikSultra.com.

Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, mengatakan empat desa telah selesai disurvei, yakni Desa Maginti, Pasipadangan, Gala, dan Desa Santigi. Tujuh desa lainnya yang sedang disurvei adalah Desa Mandike, Desa Tiga, Desa Bero, Santiri, Katela, Tasipi dan Desa Kangkunawe.

“Kita akan push mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan. Sebelas desa ini kita target paling lambat 2028 sudah listrik semua,” ujar Darwin, Selasa (06/10/2026).

Darwin menambahkan, pihaknya akan segera menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan setelah laporan hasil survei dari Kementerian ESDM dan PLN keluar.

Untuk sumber anggaran elektrifikasi tersebut, Darwin menyebut akan dikucurkan langsung melalui kementerian terkait. Nilainya cukup besar, mencapai puluhan miliar rupiah per desa.

“Untuk sumber anggarannya dikucurkan melalui kementerian terkait dengan anggaran per desanya mencapai hingga puluhan miliar tergantung dari PLTS apa yang akan digunakan, PLTS Komunal atau PLTS Individu,” jelasnya.

Pemilihan jenis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, terutama kesiapan lahan.

“Jadi kalau menggunakan PLTS Komunal berarti tergantung dari kesiapan lahan. Kalau tidak memenuhi syarat maka PLTS individu yang kita pakai menempel di rumah masing-masing,” terangnya.

Darwin menegaskan, pihaknya akan terus mendorong program ini ke pemerintah pusat agar percepatan listrik di wilayah kepulauan dapat segera terwujud. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan
Editor: Wulan

The post Sebelas Desa Kepulauan di Muna Barat Ditarget Teraliri Listrik di 2028 first appeared on DetikSultra.com.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata kolaborasi program kejaksaan peduli masyarakat melalui program bedah rumah dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat kurang mampu.

Pada kesempatan tersebut, Kajati Sulawesi Tenggara, Sugeng Riyanta, menegaskan bahwa negara hadir untuk masyarakat di wilayah terluar sesuai Asta Cita Presiden RI.

“Hari ini kita menyaksikan kolaborasi. Sertifikat tanahnya dibantu oleh Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan Muna Barat, pembangunan rumahnya gotong royong oleh Kejaksaan, Baznas, dan Pemda. Tujuannya satu, memberikan hunian yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Sugeng Riyanta.

Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, mengapresiasi sinergi Kejaksaan, Baznas dan BPN atas bantuan ini. Ia menyebut, program ini selaras dengan percepatan sertifikasi tanah di Muna Barat yang tahun ini tuntas 100 persen sebanyak 4.063 sertifikat PTSL dengan kebijakan pembebasan BPHTB gratis bagi warga.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, Romandhona Setyawan berharap, kolaborasi ini terus berlanjut, tidak hanya untuk perumahan gotong royong tetapi juga percepatan sertifikasi tanah wakaf, rumah ibadah, dan tanah masyarakat di Kabupaten Muna Barat.

“Semoga sertifikat yang diserahkan dapat bermanfaat dan memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Kantah Muna Barat siap berkolaborasi untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah dengan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat dan Kabupaten Muna Barat,” tegasnya. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Kepala BPN Muna Barat Dampingi Kajati Sultra dan Bupati Serahkan Sertifikat Tanah first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Muna Barat, Sukarti Lykra menyebut, bantuan tersebut bersumber dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, dana aspirasi Komisi IV DPR RI, dan APBD Muna Barat tahun anggaran 2026.

Sementara itu, La Ode Darwin mengatakan, penyaluran bantuan merupakan realisasi visi-misi pemerintah daerah untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan.

“Bantuan ini tercantum dalam visi-misi kami. Dikhususkan untuk masyarakat nelayan, pengolah, serta pembudidaya ikan di Kabupaten Muna Barat,” ujar Darwin.

Rincian bantuan yang disalurkan meliputi
sarana pengolahan ikan (coolbox), untuk
dua kelompok, masing-masing 10 unit coolbox senilai Rp25.872.690. Dua kelompok ini yakni Kelompok Metro Politan, Desa Kasimpa Jaya dan Kelompok Metro Indah, Desa Langku-Langku. Kemudian freezer pengolah ikan untuk
Empat kelompok, yang masing-masing menerima satu unit freezer senilai Rp23.201.264. Empat kelompok ini yakni
Kelompok Dapur Sultan, Desa Tanjung Pinang, Kelompok Mawar, Desa Latawe, Kelompok Bungka Bulawa, Desa Watumela, dan Kelompok Pindang Kencana, Desa Suka Damai.

Selanjutnya peralatan pengolahan ikan bagi dua kelompok, menerima satu set peralatan senilai Rp25.163.700. Dua kelompok ini yakni Kelompok Abon Malundra, Desa Latawe dan Kelompok Dapur Maginti, Desa Maginti. Terakhir, sektor Budidaya yang diperuntukkan bagi
Kelompok Walega-Lega Lestari, Desa Lasama, menerima satu paket sarana produksi udang vanname senilai Rp80 juta, dan Kelompok di Desa Wanseriwu dan Desa Waumere menerima dua paket bioflok ikan air tawar dengan total nilai Rp98,6 juta.

Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, menjaga mutu hasil perikanan, dan mendukung Program Kedaulatan Pangan Nasional. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Pemkab Muna Barat Salurkan Bantuan Kelompok Nelayan, Pengolah dan Pembudiya Ikan first appeared on DetikSultra.com.

Adapun nuansa batik yang dihadirkan dalam pelayanan hari ini meliputi seluruh petugas front office, satpam, dan petugas keamanan wajib mengenakan batik. Penggunaan atribut dan ornamen bernuansa batik di area loket sebagai penyambut Hari Batik Nasional, serta pemutaran musik instrumental bernuansa batik di ruang tunggu, yang menjadikan suasana pelayanan lebih nyaman dan berdaya tarik.

Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, pemohon yang datang ke kantor dengan mengenakan batik diberikan souvenir cantik dari petugas loket. Para pemohon juga diajak untuk berfoto dan membuat video dengan pesan “Saya Dilayani BPN Muna Barat dengan Batik”.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, Romandhona Setyawan menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang turut melestarikan batik.

“Terima kasih telah menjadi bagian dari pelestarian Batik Indonesia. Selamat Hari Batik Nasional. Dalam balutan batik nusantara, kami melayani negeri,” ujar Romandhona.

Ia menegaskan, Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat berkomitmen untuk terus melestarikan warisan budaya sambil memberikan pelayanan pertanahan yang terbaik untuk masyarakat.

“Kami bangga berbatik, warisan budaya bangsa Indonesia,” tutupnya. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Peringati Hari Batik Nasional, BPN Muna Barat Layani Masyarakat dengan Balutan Batik Nusantara first appeared on DetikSultra.com.

Ananda Fitriyani S merupakan perwakilan resmi Kabupaten Muna Barat. Saat ini ia tengah berjuang di tingkat nasional untuk meraih Juara Favorit Duta Pariwisata Indonesia 2026.

Menurut Rhika Purwaningsih Darwin, perjuangan Ananda bukan hanya membawa nama pribadi, tetapi membawa nama baik Kabupaten Muna Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara di kancah nasional.

“Ananda adalah putri terbaik kita dari Muna Barat yang dipercaya mewakili Sultra. Ini adalah kebanggaan untuk kita semua. Mari kita tunjukkan solidaritas kita sebagai warga Sulawesi Tenggara. Satu vote dari kita sangat berarti untuk Ananda,” ujar Rhika Purwaningsih Darwin, Jumat (02/10/2026).

Sosok Ananda dinilai sangat inspiratif dan memiliki potensi besar untuk mempromosikan pariwisata dan wastra Sultra, khususnya tenun khas Muna Barat, di tingkat nasional. Hal ini sejalan dengan visi Muna Barat yang tumbuh, sehat, dan keren.

“Kami dari Dekranasda Muna Barat sangat bangga. Ananda tidak hanya cantik dan cerdas, tapi juga punya kepedulian terhadap budaya dan pariwisata berkelanjutan. Mari kita antarkan dia menjadi Juara Favorit,” tambahnya.

Saat ini, kompetisi memasuki tahap voting yang sangat menentukan. Untuk itu, Dekranasda Muna Barat mengajak masyarakat untuk melakukan vote melalui link resmi https://vote.dutapariwisataindonesia.com/vote/ Setelah melakukan vote, masyarakat diharapkan dapat membantu menyebarluaskan informasi ini ke media sosial, grup whatsapp, dan platform lainnya. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Ketua Dekranasda Muna Barat Ajak Warga Sultra Dukung Ananda Fitriyani S di Ajang Duta Pariwisata Indonesia 2026 first appeared on DetikSultra.com.

Peringatan Hantaru tahun ini terbilang meriah dari tahun- tahun sebelumnya. Dimana upacara kali ini selain diikuti karyawan-karyawati BPN Muna Barat, dihadiri juga oleh pejabat lingkup Pemda Muna Barat, mitra kerja dari instansi vertikal, lembaga/badan, BUMN/BUMD, serta masyarakat penerima manfaat sertifikasi hak atas tanah.

La Ode Darwin dalam amanatnya membacakan sambutan Menteri Nusron Wahid. Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) genap berusia 66 tahun, dengan sejumlah capaian dan pesan penting diantaranya layanan pengukuran terjadwal kini sudah berjalan di 465 Kantor Pertanahan atau 96,3 persen dari seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia, dengan waktu penyelesaian maksimal 12 hari kerja.

Selanjutnya, layanan Peralihan Hak Terintegrasi (Perintis) dengan target penyelesaian 10 hari, sudah mulai berjalan di 78 Kantor Pertanahan. Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita+) kembali hadir di 44 lokasi di Pulau Jawa dan Bali, serta pendaftaran tanah telah mencapai 129,5 juta bidang berkat Program PTSL.

“Jadi, transformasi layanan harus berjalan bersama integritas. Perubahan tidak boleh hanya bagus di atas kertas, tetapi harus benar-benar dirasakan masyarakat. Digitalisasi membuat layanan lebih mudah, perubahan organisasi membuat layanan lebih dekat, dan kepastian hukum hadir dalam setiap proses administrasi pertanahan dan tata ruang,” ucapnya.

Di akhir amanatnya, ia menyampaikan pujian dan apresiasi atas kerja keras jajaran pertanahan dalam melayani masyarakat Muna Barat. Ia berharap pelayanan yang baik ini terus dijaga dan ditingkatkan agar manfaatnya semakin dirasakan oleh warga.

4.063 Sertifikat Dibagikan kepada Masyarakat.

Setelah upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian 4.063 sertifikat kepada masyarakat Muna Barat. Sertifikat adalah bukti sah kepemilikan tanah. Dengan memegang sertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanahnya, sehingga tanah lebih aman dari sengketa dan bisa dimanfaatkan dengan tenang, untuk tempat tinggal, lahan usaha, maupun tanah pertanian.

Kunjungi UMKM Hasil Program Akses Reforma Agraria

Usai penyerahan sertifikat, La Ode Darwin yang didampingi oleh kepala BPN dan Direktur Rumah BUMN Muna Barat mengunjungi lapak-lapak pelaku UMKM di Muna Barat. UMKM ini lahir binaan Rumah BUMN Muna Barat dan dukungan BPN Muna Barat melalui kolaborasi program Akses Reforma Agraria.

Program ini sejalan dengan pesan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, bahwa tanah yang diberikan kepada masyarakat harus mampu menjadi sumber kesejahteraan. Sertifikat tidak hanya menjadi bukti kepemilikan, tetapi masyarakat juga dapat mengakses permodalan mengembangkan usaha dan menambah penghasilan.

Launching Inovasi Layanan “Barkkah Tawaf”

Semarak upacara Hantaru ditutup dengan launcing inovasi layanan Barkkah Tawaf. Inovasi ini berfokus pada pensertifikatan rumah ibadah, agar masjid, gereja, pura, vihara, dan rumah ibadah lainnya memiliki kepastian hukum atas tanahnya.

Inovasi ini dilakukan untuk meneguhkan Kembali komitmen BPN dan Kementerian Agama Muna Barat, serta dukungan maksimal dari Pemda Muna Barat untuk mempercepat sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah dari berbagai agama.

Di tempat yang sama, Kepala BPN Muna Barat, Romadhona Setyawan, menyampaikan perasaan haru dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bupati Muna Barat dan lintas sektor atas dukungan dan apresiasinya. Terutama atas kerja-kerja yang dilaksanakan, dan untuk terus melayani masyarakat Muna Barat dalam layanan pertanahan dan tata ruang.

“Semoga ikhtiar kami dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maju dan berkeadilan,” tukasnya. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Hantaru 2026 di Muna Barat, La Ode Darwin Puji Layanan Pertanahan first appeared on DetikSultra.com.

Pada momen Hantaru tahun ini, semangat yang dihembuskan adalah bahwa kebijakan agraria dan tata ruang hanya akan bermakna bila benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat melalui tema “Transformasi Melayani Lebih Pasti”.

Peringatan Hantaru tahun 2026 bukan sekadar tanda peringatan, melainkan juga media akademis yang menginternalisasi nilai-nilai strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yaitu terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, menuju Indonesia Emas 2045.

Kantor Pertanahan Muna Barat ikut menyemarakkan Hantaru 2026 dengan mengadakan upacara yang dipimpin langsung Bupati Muna Barat, La Ode Darwin. Penyerahan sertifikat untuk masyarakat sebanyak 1.000 bidang, pemberian bantuan kepada UMKM, penyerahan piagam penghargaan kepada ketua panitia ajudikasi PTSL dan peluncuran inovasi layanan pertanahan.

Pada rangkaian acara tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, meluncurkan inovasi layanan publik bernama “Barakkah Tawaf” dengan misi kolaboratif “Bersama Amankan Aset Rumah Ibadah dan Tanah Wakaf”.

Inovasi tersebut diluncurkan oleh Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, didampingi Kepala Kantor Pertanahan Muna Barat, Romandhona Setyawan, Kepala Kementerian Agama Muna Barat Drs. H. Thahirudin, di halaman Kantor Pertanahan Muna Barat.

Setelah melaksanakan upacara, Romandhona Setyawan menyampaikan bahwa nama inovasi ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Kata Barakkah diambil dari salah satu desa administratif yang terletak di Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan kata Tawaf yang secara harfiah berarti mengelilingi atau berkeliling menjadi representasi dari gerakan dinamis, kolaboratif, dan sistem jemput bola dalam pelayanan pertanahan.

“Melalui inovasi ini, terjalin sinergi bersama antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan BPN yang berkolaborasi secara jemput bola untuk mengumpulkan data dan memberikan kepastian hukum atas tanah rumah ibadah dan tanah wakaf,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, mengapresiasi gebrakan-gebrakan BPN Muna Barat yang banyak melakukan inovasi dalam melayani dan membantu masyarakat Muna Barat.

“Salah satunya knovasi Barakkah Tawaf, ini luar biasa dan sangat mulia, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mengamankan aset-aset tempat ibadah milik umat di wilayah Muna Barat melalui sertipikasi tanah yang difasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional,” ucapnya.

Dengan adanya program ini, diharapkan seluruh tanah wakaf dan rumah ibadah di Muna Barat dapat tersertipikasi, terhindar dari sengketa, dan memberikan rasa aman bagi umat dalam menjalankan aktivitas keagamaan, sekaligus mendukung terwujudnya tertib administrasi pertanahan yang berkeadilan.

“Semoga BPN Muna Barat terus tingkatkan pelayanan masyarakat, bertransformasi melayani lebih pasti, bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan di Kabupaten Muna Barat,” pungkasnya. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Semarak Hantaru ke-66, BPN Muna Barat Luncurkan Inovasi Layanan Publik “Barakkah Tawaf” first appeared on DetikSultra.com.

Dengan mengenakan pakaian kedinasan, jajaran BPN Muna Barat memadati pasar untuk membelanjakan uang mereka, guna membantu memutar roda ekonomi pedagang lokal.

Poin penting terkait gerakan tersebut yakni
membangkitkan ekonomi kerakyatan. Aksi nyata ini bertujuan untuk menjaga eksistensi pasar rakyat agar tetap ramai, eksis, dan tidak kalah saing dengan pasar modern atau digital. Kemudian apresiasi pemerintah daerah dan pedagang pasar: Gerakan ini mendapat apresiasi langsung dari Wakil Bupati Muna Barat yang menilai aksi bersama tersebut sangat berdampak positif bagi para pedagang kecil. Para pedagang kecil di pasar juga merasakan sangat terbantu dengan kehadiran para pegawai yang hadir dan belanja, sehingga pendapatan mereka meningkat.

Selain itu sebagai wujud sinergi antar lembaga. Kegiatan ini menjadi contoh kolaborasi positif antara instansi vertikal, perbankan daerah, dan BUMN dalam mendorong kesejahteraan masyarakat lokal.

Usai kegiatan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, Romandhona Setyawan mengatakan, bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu pedagang kecil, sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui aktivitas belanja langsung di pasar rakyat.

“Gerakan ini sekaligus menjadi ajakan kepada seluruh pegawai ASN dan masyarakat luas untuk ikut meramaikan pasar tradisional. Dengan berbelanja di pasar rakyat, masyarakat turut berkontribusi dalam memperkuat perekonomian lokal secara berkelanjutan. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua,” kata Romandhona.

Salah satu pedagang jamu di pasar, Sumi, mengucapkan terima kasih atas kehadiran rombongan dari BPN Muna Barat.

“Dagangan kami diborong banyak, pendapatan kami meningkat pesat. Semoga jadi amal ibadah dan selalu diberi kesuksesan dalam menjalankan tugas,” ucapnya. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Rangkaian Hantaru ke-66, BPN Muna Barat Gelar Gerakan Belanja di Pasar Tradisional first appeared on DetikSultra.com.

“Di situ korban langsung memukul buaya pakai tongkat pengait kepiting namun buaya melawan hingga diterkam,” katanya.

Saat diterkam, korban sempat menusuk  mata buaya. Bahkan tangan korban sempat masuk ke dalam mulut buaya.

“Korban langsung menyelamatkan diri dan naik ke darat dan berjalan kaki hingga jaraknya sekitar dua kilometer untuk meminta pertolongan kepada warga sekitar,” jelasnya.

Akibatnya terkaman buaya, warga Desa Labokolo, Kecamatan Tiworo Tengah ini mengalami luka robek di dada kiri, perut, dan lengan kanannya, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.

“Saat ini korban sudah di rawat di RSUD Muna Barat untuk mendapatkan perawatan intensif,” tukasnya. (cds)

Reporter: La Ode Darlan
Editor: Wulan

The post Lagi-Lagi, Warga Muna Barat Diterkam Buaya first appeared on DetikSultra.com.

Dari hasil pengecekan di lapangan, ia menilai pekerjaan yang dilakukan pihak penyedia menunjukkan kualitas yang memuaskan. Bahkan, ketebalan aspal pada sejumlah titik ditemukan mencapai 5 hingga 7 sentimeter. Angka tersebut lebih tebal dibandingkan ketentuan dalam kontrak yang menetapkan ketebalan aspal sebesar 4 sentimeter.

“Alhamdulillah dari hasil pengecekan saya, hasil pekerjaannya dari pihak penyedia sangat memuaskan. Kualitasnya juga sesuai dengan standar yang ditentukan,” kata La Ode Darwin.

Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan juga telah dilakukan oleh pihak inspektorat. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah titik dengan ketebalan aspal mencapai 5 hingga 7 sentimeter.

“Ketebalan dari kontrak itu 4 sentimeter ditemukan ada yang 5 sampai 7 sentimeter. Berarti penyedianya sangat mengutamakan kualitas, bahkan melebihi dari kontrak yang ditentukan,” ujarnya.

Pekerjaan ruas Jalan Sukadamai-Labokolo tersebut dibiayai melalui APBD Kabupaten Muna Barat tahun anggaran 2026 dengan nilai anggaran sebesar Rp2,3 miliar.

La Ode Darwin mengatakan kualitas pembangunan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam membenahi infrastruktur jalan di Muna Barat.

Menurutnya, pembangunan jalan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan, tetapi juga harus memperhatikan kualitas agar dapat memberikan manfaat jangka panjang.

“Ke depan kita tidak hanya berfokus untuk memperbaiki jalan terus. Dua tahun kita perbaiki lagi, tiga tahun kita perbaiki lagi, sehingga nanti mungkin hitungan kita 10 tahun ke depan jalan ini baru kita perbaiki lagi,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemkab Mubar akan mengutamakan penggunaan aspal AC-WC untuk ruas jalan utama yang sering dilalui masyarakat maupun kendaraan berat.

Apabila belum memungkinkan, pemerintah akan mengupayakan penggunaan CPHMA. Sementara Butur Seal akan lebih diarahkan untuk jalan-jalan yang berada di dalam lorong.

“Kualitas jalan aspal yang paling bagus yaitu AC-WC. Kalau Butur Seal untuk jalan-jalan yang masuk lorong. Tapi kalau ruas-ruas jalan utama yang sering dilewati masyarakat dan kendaraan-kendaraan berat, kami utamakan kualitas yang paling bagus,” jelasnya.

La Ode Darwin berharap pembangunan ruas Jalan Sukadamai-Labokolo dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Sementara itu, warga Desa Sukadamai, Ketut Mantra, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Muna Barat atas perhatian terhadap pembangunan infrastruktur jalan.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada bapak bupati yang telah berjuang dan memperhatikan pembangunan di daerah Muna Barat,” ucapnya. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan
Editor: Wulan

The post Pastikan Pekerjaan Jalan sesuai Spesifikasi, Bupati Muna Barat Tinjau Ruas Jalan Sukadamai-Labokolo first appeared on DetikSultra.com.

“Para peserta donor darah yang terdiri atas pegawai, tenaga magang, serta masyarakat umum ikut menyemarakkan kegiatan tersebut,” ungkap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, Romandhona Setyawan.

Ia mengatakan, kegiatan tersebut sangat mulia dan merupakan upaya untuk menumbuhkan semangat, empati, kepedulian sosial, serta kesadaran akan pentingnya kesehatan.

“Kolaborasi dengan RSUD/PMI Muna Barat menjadi bentuk nyata sinergi antar lembaga dalam menggerakkan aksi kemanusiaan yang berkelanjutan. Setetes darah bisa menyelamatkan nyawa seseorang, bahkan kita selaku pendonor tidak pernah tahu darah kita untuk menyelamatkan nyawa siapa,” tambahnya.

Dengan semangat kemanusiaan dan gotong royong, ia berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin yang tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima donor, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial di kalangan pegawai dan masyarakat. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Rangkaian Hantaru ke-66, Kantor Pertanahan Muna Barat Gelar Donor Darah first appeared on DetikSultra.com.

Kapolsek Tiworo Kepulauan (Tikep), Ipda Baharuddin, dalam keterangan tertulisnya, pada Kamis (17/9/2026) menjelaskan, korban pertama kali ditemukan oleh ibu kandungnya, Payem, pada Senin (14/9/2026) sekitar pukul 15.30 Wita.

Saat itu, Payem melihat AW dalam kondisi lemas dan muntah berwarna kebiru-biruan di dapur rumahnya. Ia kemudian berteriak dan meminta pertolongan warga sekitar.

Warga yang datang memberikan pertolongan pertama dengan memberikan air kelapa. Setelah itu, korban dibawa ke RSUD Muna Barat oleh ibu kandungnya dengan bantuan warga dan didampingi petugas medis menggunakan kendaraan roda empat.

Setelah tiba di rumah sakit, korban langsung mendapat penanganan medis. Namun, setelah menjalani perawatan selama dua hari, Agus dinyatakan meninggal dunia pada Rabu (16/09/2026) sekitar pukul 19.20 Wita.

Dugaan korban meminum racun rumput muncul setelah polisi menemukan sejumlah botol racun di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP). Barang yang ditemukan antara lain satu botol Patani Kuat ukuran 5 liter dalam kondisi kosong.

Polisi juga menemukan satu botol Ranger ukuran 1 liter yang telah digunakan sebagian, satu botol Supremi ukuran 1 liter yang isinya telah terpakai separuh, serta dua botol Patani Kuat ukuran 1 liter yang juga telah digunakan sebagian.

Sebelum meninggal, korban disebut sering mengeluhkan sakit dada kepada ibu kandungnya. Dalam catatan kepolisian, korban diduga mengalami stres atau depresi akibat keluhan sakit dada yang dialaminya.

“Korban meninggal diduga minum racun, akibat keluhan sakit dada yang dialami,” tulis Ipda Baharuddin.

Setelah korban dinyatakan meninggal dunia, jenazah dibawa ke rumah duka di Desa Parura Jaya, Kecamatan Tiworo Selatan.

Pihak keluarga menerima kematian korban dengan ikhlas dan menyatakan tidak akan memproses kejadian tersebut secara hukum. (cds)

Reporter: La Ode Darlan
Editor: Wulan

The post Warga Muna Barat Tewas Diduga Usai Minum Racun Rumput first appeared on DetikSultra.com.

“Memang prioritas kita di APBD Perubahan tahun 2026 ini adalah memaksimalkan penambahan anggaran untuk pembenahan kawasan perkantoran Bumi Praja Laworo,” ujar Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, usai menghadiri Rapat Paripurna Penyerahan Rancangan APBD-P 2026 Senin (14/09/2026).

Ia menjelaskan, sekitar Rp4 miliar dialokasikan untuk pembentukan dua ruas jalan ke dalam kawasan dan jalan lingkar internal. Pekerjaan tahap ini berupa peningkatan dan perkerasan badan jalan. Sedangkan pengaspalan direncanakan pada tahun anggaran berikutnya.

“Kita alokasikan untuk pembentukan jalan dua ruas ke dalam dan jalan lingkar ke dalam, itu kurang lebih sekitar Rp4 miliar. Itu baru peningkatan atau perkerasan, nanti mungkin tahun depan baru kita anggarkan untuk diaspal,” tuturnya.

Sementara untuk gedung kantor bupati sebagai pusat pemerintahan, Pemda Muna Barat menganggarkan dana dengan besaran serupa yakni Rp4 miliar. Dana tersebut ditargetkan dapat menyelesaikan pekerjaan hingga akhir tahun 2026.
Pembangunan kawasan pusat pemerintahan ini dirancang secara bertahap. Darwin menargetkan, kompleks perkantoran terpadu tersebut dapat beroperasi penuh pada awal 2028 setelah penyelesaian tahap lanjutan di tahun anggaran mendatang. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Pemda Muna Barat Siapkan Anggaran Rp8 Miliar untuk Penataan Kawasan Perkantoran first appeared on DetikSultra.com.

“Selamat bekerja kepada La Ode Safarudin yang baru saja diambil sumpahnya sebagai anggota DPRD,” ucap La Ode Rafiudin.

Ia berharap Safarudin bekerja secara optimal dengan penuh rasa tanggung jawab, serta dapat mencurahkan segala daya dan kemampuannya dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai anggota DPRD demi kesejahteraan masyarakat dan daerah Muna Barat.

Sementara itu, Wakil Bupati Muna Barat, Ali Basa, yang turut hadir dalam pelantikan berharap, Safarudin mampu menjalankan tugas, membangun sinergi dan kolaborasi, serta bekerja maksimal demi kepentingan masyarakat dan daerah.

“Semoga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat selalu amanah dan membangun kepercayaan di mata masyarakat demi kemajuan daerah Muna Barat tercinta ini,” tandasnya. (cds)

Reporter: La Ode Darlan
Editor: Wulan

The post Dari Jurnalis, La Ode Safarudin Kini Duduk di Kursi Wakil Rakyat first appeared on DetikSultra.com.

Kolaborasi ketiga pihak tersebut juga menjadi kunci pelaksanaan Peralihan Hak Terintegrasi (Perintis) 10 Hari yang diluncurkan Kementerian ATR/BPN pada 17 Agustus 2026.

“Kita ingin menjadikan rakyat sebagai raja. Esensi tugas kita adalah mempermudah urusan pelayanan kepada rakyat. Karena itu, sinergi dan kolaborasi tiga pilar ini, yakni ATR/BPN, Bapenda, dan PPAT adalah kunci suksesnya. Kalau ini tidak berjalan bersama, tidak bisa. Ini momentum untuk memperbaiki dan mempermudah rakyat,” ujar Nusron saat Rapat Koordinasi Transformasi Layanan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (11/09/2026).

Perintis 10 Hari dirancang dengan tiga pilar dan tahapan yang saling berkaitan, yakni verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pemerintah daerah selama 3 hari, pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT selama 2 hari, serta penyelesaian permohonan di Kantah paling lama lima hari. Di hadapan Bapenda, PPAT, serta Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) se-Jawa Timur, Nusron menegaskan bahwa layanan tersebut tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan satu institusi.

“Untuk BPHTB, saya minta tolong Bapenda supaya prosesnya tidak lama. Saya juga minta Kepala Kantah dan Bapenda bersama-sama mempermudah proses (Peralihan Hak) ini,” kata Menteri Nusron.

Selain percepatan proses, integrasi data antara pemerintah daerah dan Kantah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Perintus 10 Hari. Menteri Nusron mendorong penyinergian Nomor Objek Pajak (NOP) dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) agar pertukaran data dapat integrasi secara daring sehingga proses pelayanan pertanahan dan perpajakan dapat berlangsung lebih efektif.

“Mumpung kita berkumpul, mohon segera ada perjanjian kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan bupati atau wali kota, terutama dalam hal integrasi data,” ujar Nusron.

Sementara itu, Nusron menekankan kepada para PPAT agar pembuatan AJB dapat diselesaikan dalam waktu dua hari. Ia menyebut, kepatuhan terhadap standar waktu akan menjadi bagian dari evaluasi kinerja PPAT, termasuk melalui pemberian apresiasi bagi PPAT yang mampu memberikan layanan tepat waktu.

“Nanti setiap bulan Kepala Kantor akan mengumumkan secara berkala PPAT yang terbaik, artinya yang tepat waktu, dan yang tidak tepat waktu. Ada reward bagi yang tepat waktu karena konsumen juga akan melihat mana yang memberikan pelayanan dengan baik,” tutur Nusron.

Untuk Provinsi Jawa Timur, layanan Perintis 10 Hari telah diterapkan di dua Kantah, yakni Kota Surabaya I dan Kabupaten Malang. Pada 24 September mendatang, tujuh Kantah lainnya ditargetkan turut menerapkan layanan Perintis 10 Hari. Menteri Nusron optimistis seluruh Kantah di Jawa Timur dapat menerapkan layanan tersebut secara bertahap hingga akhir 2026.

Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan, untuk memastikan keberhasilan Perintis 10 Hari, butuh perubahan cara kerja dari seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sinergi antara ATR/BPN, pemerintah daerah, dan PPAT perlu terus diperkuat agar masyarakat memperoleh kepastian waktu dalam setiap tahapan layanan. “Karena itu ini tiga pilar ini, BPN, Bapenda, dan PPAT harus sama-sama berubah kalau kita ingin melayani rakyat dengan baik,” tegasnya.

Setelah memberikan pengarahan dalam Rakor, Menteri ATR/Kepala BPN bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Muhammad Naim, dan Kepala Kantah Kota Surabaya II, Agung Basuki, meresmikan Gedung Kantah Kota Surabaya II. Prosesi ditandai dengan penandatanganan prasasti.

Dalam pertemuan ini, Menteri ATR/Kepala BPN hadir didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana; Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri; serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak; Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono; para kepala daerah se-Jawa Timur; serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Sinergi Tiga Pilar Jadi Kunci Percepatan Peralihan Hak Terintegrasi 10 Hari first appeared on DetikSultra.com.

Bupati Muna Barat ini mengatakan bahwa amanah yang diberikan sebagai ketua DPC  Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Muna Barat menjadi wujud keseriusannya dalam memerhatikan petani, terlebih di Muna Barat yang merupakan daerah yang memiliki mata pencaharian di bidang pertanian.

“Saya rasa dengan HKTI ini ada sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah untuk menyejahterakan petani terutama di Kabupaten Muna Barat,” ujarnya, Kamis (10/09/2026).

Ia tak menampik bahwa selama ini para petani di Muna Barat masih memiliki banyak kendala yang dihadapi dalam memaksimalkan hasil pertaniannya, seperti kekeringan yang terjadi saat ini.

Dengan adanya HKTI ini ia dapat mengupayakan berbagai kendala serta keluhan para petani. Ia berharap mampu mempermudah akses dalam mendapatkan fasilitas untuk kebutuhan petani di Kementerian Pertanian. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Nahkodai DPC HKTI, La Ode Darwin Siap Perjuangkan Aspirasi Petani first appeared on DetikSultra.com.

Kapolsek Lawa, Ipda Jaman menjelaskan, awalnya korban bersama istrinya menuju lokasi untuk menyadap air aren yang sering disebut kameko atau nira sekitar pukul 04.30 Wita. Lokasi pohon aren berada di belakang rumahnya yang berjarak sekitar 400 meter.

Sekitar pukul 05.30 Wita, korban memanjat pohon enau yang pertama untuk mengambil nira. Seperti biasa, saat korban naik di pohon enau, ia tak lupa mengikat tali nilon di pinggangnya sebagai pengaman.

“Saat itu korban mengambil hasil sadap kameko di pohon pertama, dan melanjutkan di pohon kedua untuk mengambil air aren,” ujar Ipda Jaman saat dikonfirmasi.

Tak lama kemudian, korban melanjutkan kegiatannya lagi. Saat itu korban menyuruh istrinya untuk mengambil jeriken kosong untuk memidahkan nira. Jaraknya sekitar 25 meter dari lokasi kejadian.

Tak berselang lama, istri korban mendengar bunyi keras di sekitar lokasi. Ternyata suaminya terjatuh dari pohon enau.

“Saat itu istrinya langsung menuju ke lokasi kejadian. Ia melihat suaminya yang jatuh. Saat itu istrinya langsung memangku korban yang berkata ‘saya sudah mau mati’,” kata Ipda Jaman menirukan kesaksian istri korban.

Karena panik, istri korban langsung meminta pertolongan dan warga berdatangan untuk mengevakuasi korban.
Namun akibat peristiwa ini, korban mengalami pendarahan di hidung dan telinga.

“Korban meninggal di tempat. Pecah di kepala, hidung dan telinga mengalami pendarahan,” jelasnya. (cds)

Reporter: La Ode Darlan
Editor: Wulan

The post Warga Muna Barat Meninggal Dunia Usai Terjatuh saat Menyadap Aren first appeared on DetikSultra.com.