“Untuk SPPG ranahnya BGN, untuk Dinas Kesehatan kita sudah maksimalkan dengan menambah tenaga perawat dan dokter empat Puskesmas serta rumah sakit,” ucap Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Konsel, Yuyun Nirwana Subair, Rabu (14/10/2026).

Yuyun menerangkan, dari data yang diterima, sebanyak 144 siswa terdiri atas siswa SMAN 10 Konsel, SDN 3 Angata, SDN 1 Angata, SDN 12 Angata, SDN 4 Angata dan SMPN 7 Konsel menjalani perawatan di Puskesmas Angata pagi tadi.

“Dinkes sudah memaksimalkan penanganan dengan berkolaborasi tenaga medis dan dokter dari Puskesmas Motaha, Mowila, Sabulakoa, Benua dan Tim Rumah Sakit Umum Daerah. Alhamdulilah dari 145 siswa, saat ini tinggal 25 siswa yang menjalani perawatan di Puskesmas Motaha,” jelasnya .

Di tempat terpisah, Camat Angata, Al Asmin menegaskan, menu MBG yang dikonsumsi para korban keracunan, didistribusi oleh SPPG Desa Puao.

“Penyedia MBG berasal dari SPPG Puao,” tegas Al Asmin.

Al Asmin menuturkan saat ini beberapa siswa yang telah menjalani perawatan medis sudah ada yang pulang ke rumahnya.

“Alhamdulillah sudah ada yang pulang usai menjalani perawatan. Tidak ada yang dirujuk,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut peristiwa tersebut, lanjut Al Asmin, Pemerintah Kecamatan Angata dan Polsek Angata telah berkoordinasi untuk mengamankan SPPG Puao.

“Jadi saat ini SPPG di-Police Line. Untuk sementara diamankan oleh pihak Polda Sultra, Polres Konsel sembari menunggu hasil sampel makanan yang telah disajikan,” tuturnya.

Al Asmin menuturkan bahwa kejadian dugaan keracunan massal tersebut bukan jatah MBG hari ini (Rabu).

“Jadi bukan jatah hari ini, tapi hari yang kemarin. Untuk hari ini sebelumnya sempat dibagikan, namun dengan adanya kejadian ini maka dihentikan dulu jangan sampai terjadi tambahan peristiwa yang sama. Tetapi setelah diidentifikasi tidak ada masalah untuk jatah hari ini,” ujarnya.

Menurut Al Asmin, informasi yang dihimpun diduga penyebab keracunan massal yang menimpa para pelajar karena sajian ayam pada MBG Selasa 13 Oktober 2026 berbusa.

“Diduga karena sajian ayamnya. Informasinya menu ayam ada yang berbusa. Mungkin karena para siswa lapar jadi makanannya tetap dikonsumsi,” pungkasnya. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post BGN Sultra Lakukan Investigasi Usai Keracunan Massal di Angata, SPPG Desa Puao Diberi Garis Polisi first appeared on DetikSultra.com.

Aksi kemanusiaan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat yang jatuh pada 9 September 2026 lalu.

Kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat, tetapi juga melibatkan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

Ketua DPC Partai Demokrat Konsel, Hj. Isyatin Syam mengatakan kegiatan donor darah tersebut merupakan tindak lanjut gerakan kemanusiaan yang digagas Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan dilaksanakan secara serentak oleh jajaran partai di seluruh Indonesia.

Menurutnya, meskipun pelaksanaan kegiatan berlangsung lebih dari sebulan setelah puncak peringatan HUT Partai Demokrat, hal itu tidak mengurangi semangat pengurus dan kader untuk berkontribusi membantu masyarakat.

“Alhamdulillah, meskipun dilaksanakan setelah puncak peringatan HUT Partai Demokrat, seluruh jajaran pengurus tetap antusias melaksanakan kegiatan kemanusiaan ini. Kami ingin membantu menjaga ketersediaan stok darah, khususnya di Konsel,” ujar Isyatin.

Ia menjelaskan, DPC Partai Demokrat Konsel menargetkan pengumpulan sedikitnya 50 kantong darah. Namun, jumlah tersebut bukan menjadi batas maksimal karena semakin banyak darah yang terkumpul, semakin besar pula manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.

“Target kami minimal 50 kantong darah, tetapi tidak mematok jumlah tertentu. Semakin banyak yang terkumpul tentu semakin baik, karena darah sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Isyatin menegaskan, kegiatan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pengurus maupun kader Partai Demokrat, melainkan terbuka bagi seluruh masyarakat Konawe Selatan yang memenuhi persyaratan sebagai pendonor.

“Kami mengajak masyarakat umum untuk ikut mendonorkan darahnya demi membantu sesama. Insyaallah, kegiatan sosial seperti ini harapannya akan terus berlanjut,” harapnya.

Lebih lanjut, Isyatin berharap kegiatan donor darah tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial dalam rangka memperingati hari jadi partai, tetapi mampu memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya pasien yang membutuhkan transfusi darah.

“Kegiatan sosial seperti ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya donor darah secara sukarela, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas kemanusiaan,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Demokrat Konsel, Ramlan menjelaskan bahwa, pelaksanaan donor darah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Menurutnya, kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk sinergi dalam mendukung ketersediaan darah bagi masyarakat.

Ramlan mengungkapkan, pihaknya sebelumnya telah berkoordinasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Konsel untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Namun, karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana, kerja sama kemudian dilakukan dengan RSUD Konawe Selatan.

“Awalnya kami telah menyurat ke PMI Konsel. Namun, karena pihak PMI terkendala ketersediaan sarana dan prasarana, kami kemudian menyurat ke RSUD Konsel untuk bekerja sama melaksanakan kegiatan ini,” ungkapnya.

Ia memastikan, seluruh kantong darah yang berhasil dikumpulkan melalui kegiatan tersebut nantinya akan diserahkan kepada Bank Darah RSUD Konsel untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.

“Kantong darah yang terkumpul nantinya akan diserahkan ke Bank Darah RSUD Konsel, sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ramlan yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Konsel menilai ketersediaan darah merupakan salah satu kebutuhan penting dalam menunjang pelayanan kesehatan masyarakat.

“Kebutuhan darah menjadi tanggung jawab bersama dan membutuhkan perhatian serta dukungan berbagai pihak,” imbuhnya.

Ia menilai, keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi lembaga penyedia layanan donor darah perlu mendapatkan perhatian agar kegiatan kemanusiaan serupa dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Ramlan menyatakan komitmennya untuk menyuarakan berbagai kebutuhan fasilitas pelayanan darah melalui fungsi dan kewenangannya di lembaga legislatif.

“Kami berharap kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan darah dapat menjadi perhatian, sehingga masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan ketika membutuhkan transfusi darah,” pungkasnya. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Tebar Kepedulian Sesama, Demokrat Konsel Gelar Donor Darah Gratis first appeared on DetikSultra.com.

Kendaraan yang dipakai Eks Sekda Konsel bersama wanita yang diduga simpanannya bernama EW, untuk menabrak adik kandungnya saat digerebek beberapa waktu lalu, ternyata mobil dinas dengan menggunakan pelat palsu.

Dimana, Toyota Fortuner berwarna hitam milik Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemkab Konsel tersebut bernomor polisi asli DT 1270 H. Namun, saat kejadian, kendaraan tersebut diketahui diganti menggunakan pelat palsu nomor B 1483 PDW.

Kapolresta Kendari, Kombes Pol Edwin Louis Sengka, membenarkan temuan tersebut. Menurutnya, nomor polisi yang terpasang pada kendaraan tidak terdaftar dalam data resmi Direktorat Lalu Lintas maupun Samsat.

“Mobilnya plat palsu, tidak teridentifikasi di Direktorat Lalu Lintas, Samsat. Jadi ini palsu ya,” ucapnya, Kamis (06/08/2026).

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Wellianto Malau mengatakan, kasus dugaan penganiayaan yang menyeret Eks Sekda Konsel, Minggu (02/08/2026) malam di BTN Pradana 9, Jalan Ade Irma Nasution, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.

Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, korban Andriani Porosi bersama keluarganya mendatangi mobil yang dikemudikan Ichsan setelah mengetahui ia sedang bersama Elis Wahid yang diduga memiliki hubungan khusus dengannya.

Saat korban menghadang kendaraan dan meminta pintu mobil dibuka, mobil justru tetap melaju. Penyidik menduga kendaraan tersebut menabrak Andriani hingga kaki kirinya terlindas ban depan sebelah kiri. Korban mengalami luka lebam, bengkak, serta patah tulang pada jari kaki.

Penyidik Reskrim Polresta Kendari kini telah menetapkan Eks Sekda Konsel sebagai tersangka.

“Terlapor Ichsan Porosi telah kami tetapkan sebagai tersangka hasil mekanisme gelar perkara dalam perkara penganiayaan berat. Tersangka disangkakan Pasal 466 ayat (1), ayat (2), atau Pasal 474 KUHP,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan, Ichsan mengaku tidak sengaja menabrak adiknya. Ia hanya berusaha meninggalkan lokasi karena kendaraan dihadang keluarga dan tidak menyadari kaki korban berada di jalur mobil yang dikemudikannya.

“Saat ini, penyidik telah menyita Toyota Fortuner tersebut sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan,” tukasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Eks Sekda Konsel Palsukan Pelat Mobil Dinas saat Bawa Perempuan Inisial EW first appeared on DetikSultra.com.

Pelimpahan ini dilakukan usai upaya praperadilan yang diajukan oleh tersangka ditolak sepenuhnya oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kendari.

Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Wellianto Malau, membenarkan penyerahan tersangka beserta berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan.

“Sudah, setelah kami di-praperadilan di pengadilan, kalah dan ditolak sepenuhnya dan semuanya,” ujarnya.

Pelimpahan tahap II ini merujuk pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/175/V/2026/SPKT/Polres Kendari/Polda Sultra tertanggal 14 Mei 2026, serta Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kendari Nomor: B-4947/P.3.10/Etl.1/07/2026 tertanggal 22 Juli 2026 mengenai pemberitahuan berkas perkara yang telah lengkap.

Tersangka diketahui berinisial EC, seorang petugas keamanan (security). Peristiwa dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi pada Selasa (12/5/2026) sekitar pukul 20.50 Wita di rumah kediaman/kediaman dinas Bupati yang berlokasi di Jalan Poros Bandara Haluoleo, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.

Korban merupakan seorang asisten rumah tangga (ART) yang bekerja di rumah tersebut. Berdasarkan kronologi kejadian, tersangka masuk ke kamar korban dengan berpura-pura menanyakan keberadaan pekerja lainnya.

Tersangka kemudian mendekati korban, merangkul, dan melakukan tindakan pelecehan secara fisik. Meski korban sempat mengancam akan melapor kepada ibu bupati dan berteriak, tersangka tetap memaksa serta melakukan tindakan kekerasan fisik dan seksual hingga korban mengalami luka lebam di bagian paha dan tangan kanan.

“Korban berhasil menyelamatkan diri setelah mengetuk dinding pintu kamar untuk meminta pertolongan, yang membuat tersangka panik dan melarikan diri keluar kamar,” jelasnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 414 Ayat (1) Huruf B UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Dengan rampungnya tahap II ini, tersangka akan segera menjalani proses persidangan di PN Kendari,” tukasnya. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Praperadilan Ditolak, Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Rumah Pribadi Bupati Konsel Dinyatakan P-21 first appeared on DetikSultra.com.

Sultang diketahui mengalami sakit keras sejak sepekan terakhir. Meski diagnosis medis secara pasti belum keluar, gejala yang dialami pasien cukup fatal.

Menurut Kepala Desa (Kades) Torokeku, Enteng, Sultang sempat mengalami insiden muntah darah sebelum kondisinya benar-benar drop dan terbaring lemas.

“Warga kami, pasien Sultang sudah dirawat di RSUD Konsel kemarin, alhamdulillah itu berkat kerja sama antara Pemdes Torokeku, Pemerintah Kecamatan Tinanggea, Dinsos dan Dinkes Konsel,” ucapnya kepada awak media ini saat dihubungi, Rabu (13/5/2026).

Ia mengatakan, pasien memang tergolong keluarga kurang mampu, yang tinggal di pesisir Desa Torokeku. Orang tua pasien bernama Hamira dan Ani. Pasangan suami istri ini tinggal di sebuah rumah yang jauh dari kata layak. Ruang makan dan tempat tidur menyatu dalam satu ruangan sempit.

“Atap rumahnya sudah bolong-bolong dan dinding rumah juga demikian,” katanya.

Kades Torokeku ini menjelaskan, ayah pasien merupakan penyandang disabilitas. Meski begitu, Hamira tetap bekerja setiap harinya menangkap ikan di tengah laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

“Bapaknya pasien penyandang disabilitas, pekerjaan sehari-sehari Pak Hamira ini sebagai nelayan, kalau mama pasien hanya ibu rumah tangga,” ungkapnya.

Meski sudah mendapatkan penanganan medis, biaya hidup dan pemulihan Sultang serta keluarganya masih sangat besar. Ia pun mengajak para dermawan untuk menyisihkan sedikit rezeki melalui aksi donasi.

“Bagi masyarakat baik dari Desa Torokeku maupun dari luar Desa Torokeku yang ingin mengulurkan tangan dan membantu meringankan beban Sultang, bantuan dapat disalurkan melalui pihak Pemdes Torokeku,” tukasnya. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Terbaring Lemas di Rumah Sakit, Sultang Anak Nelayan Disabilitas di Konsel Butuh Uluran Tangan first appeared on DetikSultra.com.

Menurut para pendemo, SPPG Desa Puao mengumumkan hasil perekrutan relawan SPPG dianggap sepihak. Mestinya dibuka atau diumumkan terbuka, supaya khalayak banyak tahu siapa-siapa relawan yang di loloskan dalam seleksi calon relawan SPPG sebelumnya.

“Pengumuman terhadap calon relawan dianggap sepihak dan tidak profesional, yang dimana hanya lewat WhatsApp Grub (WAG),” kata salah satu pendemo.

Karena ketidaktransparan ini, pendemo meminta Koordinator Wilayah SPPG Konsel untuk mengganti Kepala SPPG Desa Puao, Rivaldi mundur dari jabatannya.

“Apabila tuntutan kami tidak dilaksanakan, maka SPPG yang ada di Desa Puao kami tutup,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dapur SPPG Desa Puao, Rivaldi mengatakan, secara teknis tidak ada yang secara spesifik mengatur pengumuman hasil seleksi relawan SPPG harus diumumkan terbuka.

Pengumuman hasil seleksi relawan SPPG, kata dia, tergantung kebijakan dari Kantor Dapur SPPG bersangkutan.

“Pada saat mereka (Calon Relawan) di wawancarai, kami sudah jelaskan, kalau misalkan nanti hasil pengumumannya itu dikirimkan notifikasinya baik lewat SMS, di WhatsApp atau di telepon langsung, dan kalau dia dapat itu berarti lulus, Kalau dia tidak dapat berarti dinyatakan tidak lulus,” katanya.

Rivaldi juga menyatakan, dalam proses perekrutan dibuka terbuka, profesional, dan transparan untuk seluruh masyarakat Kecamatan Angata, dan dia pastikan tidak ada permintaan uang pada calon relawan agar diluluskan.

“Tidak ada itu (permintaan uang), bahkan kami SPPG memprioritaskan masyarakat Desa Puao dalam perekrutan ini, dari 47 orang yang direkrut dan lulus, sebanyak 25 orang itu masyarakat di Desa Puao, sisanya dari beberapa desa di Kecamatan Angata,” tukasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Diduga Tak Transparan Umumkan Perekrutan Calon Relawan, SPPG Desa Puao Konsel Didemo Warga first appeared on DetikSultra.com.

Kegiatan yang digelar di Stadion Lababa Silondae ini terasa istimewa. Kebahagiaan peresmian status ASN bagi 4.345 PPPK langsung dibalut dengan aksi nyata. Di tengah euforia jabatan baru, Bupati Irham Kalenggo dan Wakil Bupati Wahyu Ade Pratama mengajak seluruh peserta untuk berbagi kasih.

Irham Kalenggo dalam sambutannya menekankan bahwa sumpah sebagai ASN adalah pengabdian total kepada negara dan kepada sesama.

“Hari ini anda bukan hanya menerima SK, tapi anda menerima amanah sebagai pelayan rakyat. Jangan biarkan kebahagiaan ini hanya milik kita. Di saat kita tersenyum, saudara-saudara kita di Sumatra dan Aceh sedang menangis kehilangan harta dan tempat tinggal,” ujarnya.

“Ini adalah ujian pertama kita sebagai ASN sejati. Buktikan bahwa hati kita seluas samudra, siap menolong siapa pun yang membutuhkan. Anggap ini sebagai gaji pertama kita yang paling mulia, gaji dari keikhlasan,” tambahnya, yang langsung disambut tepuk tangan riuh dan antusiasme PPPK untuk berdonasi.

Kotak-kotak donasi diedarkan, dan 4.345 PPPK PW yang baru dilantik menyambutnya dengan tulus. Hanya dalam waktu singkat, terkumpul dana berjumlah Rp8.243.000.

Senada dengan itu, wakilnya Wahyu Ade Pratama sangat mengapresiasi respons cepat tersebut yang menjadi momen istimewa.

“Apa yang kita berikan hari ini mungkin tidak seberapa nilainya, tetapi maknanya tak terhingga. Ini adalah pesan solidaritas dari Konawe Selatan, dari ujung timur Indonesia, untuk saudara-saudara kita di barat. PPPK Konsel bukan hanya cerdas dalam tugas, tapi juga kaya dalam nurani,” ujarnya. (cds)

Reporter: Sainal
Editor: Wulan

The post Momen Pengangkatan Ribuan PPPK Paruh Waktu Konsel Jadi Aksi Donasi untuk Aceh dan Sumatra first appeared on DetikSultra.com.

Pembentukan panitia ini menjadi tindak lanjut dari aspirasi masyarakat di wilayah bagian timur Konawe Selatan yang menginginkan adanya daerah otonomi baru guna mempercepat pembangunan dan pelayanan publik. Dalam keputusan tersebut, Bupati Irham menegaskan pentingnya koordinasi lintas elemen agar seluruh proses berjalan sesuai aturan perundang-undangan. Panitia percepatan dibagi dalam tiga unsur utama, yakni dewan pembina, dewan penasehat, dan panitia pelaksana.

Dewan pembina terdiri dari unsur pimpinan daerah dan aparat penegak hukum, seperti bupati, ketua DPRD, wakil bupati, kapolres, Dandim 1417 Kendari, hingga Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Mereka berperan memberikan pembinaan dan evaluasi terhadap seluruh tahapan persiapan pemekaran.

Sementara dewan penasehat diisi oleh sejumlah tokoh penting Sulawesi Tenggara, yakni mantan Gubernur Sultra Dr. H. Nur Alam, akademisi Prof. Buyung Sarita, dan Prof. Dr. Ir. Sitti Aida Adha Taridala. Dewan ini bertugas memberikan masukan teknis, solusi, serta pandangan akademis terhadap berbagai tantangan yang dihadapi tim pelaksana.

Adapun panitia pelaksana diketuai oleh Dr. Drs. H. Ridwansyah Taridala dengan puluhan anggota yang terbagi dalam berbagai bidang, seperti bidang desa, administrasi, kajian akademis, verifikasi lapangan, sosialisasi, hubungan antar lembaga, advokasi/hukum, teknologi informasi dan dokumentasi, bidang sekretariat hingga tim kerja kecamatan.

Masing-masing bidang memiliki peran strategis dalam menyiapkan seluruh syarat administratif, melakukan verifikasi lapangan, serta menyosialisasikan rencana pembentukan daerah otonomi baru kepada masyarakat.

Dalam keputusannya, Bupati Konsel, Irham Kalenggo menekankan agar dalam melaksanakan tugas, dewan penasehat dan panitia pelaksana wajib mengutamakan kerja sama sinergitas di atas nilai-nilai kekeluargaan.

Keputusan ini juga ditembuskan kepada berbagai instansi, mulai dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur Sultra, hingga Ketua DPR dan DPD RI, sebagai bentuk transparansi dan koordinasi formal antar lembaga.

Langkah pembentukan panitia ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam perjuangan panjang masyarakat wilayah timur Konawe Selatan untuk memiliki daerah otonom sendiri.

Dengan kerja terstruktur dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, harapan akan lahirnya Kabupaten Konawe Timur kini semakin dekat dengan kenyataan. (bds)

Reporter: Sainal
Editor: Wulan

The post Bupati Konsel Tetapkan Panitia Percepatan Pembentukan DOB Konawe Timur first appeared on DetikSultra.com.

Kasat Resnarkoba Polres Konawe Selatan, Iptu Herman Eka Purnama menjelaskan, pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya transaksi narkotika di wilayah tersebut.

Menindaklanjuti informasi itu, tim Opsnal langsung bergerak melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi dan menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar.

“Terduga pelaku Aldi (21), warga Desa Pamandati. Ia diamankan di sebuah pondok kebun bersama barang bukti puluhan saset sabu yang siap edar,” ungkapnya.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 29 saset berisi kristal bening yang diduga kuat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 8,14 gram, serta sejumlah alat yang digunakan untuk menakar dan mengonsumsi barang haram tersebut.

“Selain sabu, kami juga menyita timbangan digital, alat hisap (bong), pipet, pirex kaca, handphone, dan sepeda motor yang diduga digunakan untuk menunjang aktivitas peredaran,” jelasnya.

Pelaku Aldi diketahui belum memiliki pekerjaan tetap dan diduga sudah cukup lama berperan sebagai pengedar sabu-sabu di sekitar Kecamatan Lainea.

“Modusnya, pelaku mengedarkan sabu dalam paket-paket kecil. Saat ini pelaku dan seluruh barang bukti sudah diamankan di Mapolres Konawe Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut,” tambahnya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Iptu Herman Eka Purnama menegaskan, pihaknya akan terus melakukan operasi dan pengembangan untuk mengungkap jaringan lain yang terlibat.

“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Pengungkapan ini akan kami kembangkan untuk mencari sumber pasokan barang haram tersebut,” tegasnya.

Polres Konsel mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran narkotika.

“Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memutus mata rantai narkoba di daerah kita,” pungkasnya. (cds)

Reporter: Sainal
Editor: Wulan

The post Seorang Pemuda Terduga Pengedar Narkotika Berhasil Diamankan Polres Konsel first appeared on DetikSultra.com.

Kondisi tersebut terjadi akibat panen yang berlangsung secara bersamaan di wilayah tersebut, sehingga sejumlah penggilingan mengalami kelebihan kapasitas (over capacity) dan tidak mampu menampung seluruh hasil panen petani pada saat yang sama.

Menanggapi hal itu, Perum Bulog Kanwil Sultra melalui Manager SCPP dan Pimpinan Cabang Bulog Bombana turun langsung ke lapangan untuk menyerap gabah petani Konda pada Sabtu (25/10/2025).

“Gabah petani yang sebelumnya menumpuk kini telah kami serap seluruhnya. Saat ini tinggal sekitar 20 ton gabah yang langsung kami angkut ke mitra penggilingan makloon. Jadi tidak ada lagi gabah petani yang menumpuk,” ujar Aang Fahri Hajad, Pimpinan Cabang Bulog Bombana.

Langkah cepat Bulog ini disambut baik oleh para petani di Konda. Salah satu perwakilan petani mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perhatian dan respons cepat dari pihak Bulog, sehingga gabah mereka dapat terserap dan tidak mengalami kerusakan di lapangan.

Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan melalui Kepala Dinas Pertanian bersama Bulog mengimbau agar pelaksanaan panen ke depan dapat dilakukan secara terkoordinasi, sehingga kapasitas penggilingan dapat terkelola dengan baik dan tidak terjadi lagi penumpukan gabah di lapangan. Langkah responsif ini menjadi bentuk nyata komitmen Perum Bulog Sulawesi Tenggara dalam menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani serta memastikan hasil panen masyarakat terserap dengan baik. (*)

The post Bulog Sultra Gerak Cepat Atasi Persoalan Gabah Petani Konda first appeared on DetikSultra.com.

Aksi tersebut dilakukan atas dukungan terhadap kehadiran investor di wilayah mereka karena telah terbukti membawa dampak positif dan kontribusi nyata di enam desa lingkar tambang yakni Labokeo, Wonua Kongga, Wowonua, Paraasi, Mondui dan Torobulu.

Salah satu massa aksi, Agus Tinus mengatakan meminta masyarakat agar tidak termakan isu-isu yang beredar di media sosial terkait informasi miring terhadap PT WIN.

“Jangan terpengaruh dengan isu-isu oknum yang ingin merusak di kampung, kita harus bersatu mempertahankan investor yaitu PT WIN yang telah terbukti berkontribusi nyata bagi masyarakat lingkar tambang,” ujarnya.

Senada dengan hal itu, Femrin mengatakan, kehadiran PT WIN adalah berkah oleh masyarakat di enam desa yang berada wilayah lingkar tambang, sehingga dengan berhentinya PT WIN, ratusan masyarakat sangat dirugikan karena penghasilan mereka terhenti.

“Kami masyarakat lingkar tambang mendukung kembalinya beraktifitas PT WIN, karena banyak masyarakat menggantungkan hidup mereka di perusahaan.

Tal hanya itu, salah satu warga Torobulu, Kaisar mengatakan, sangat mendukung aktivitas PT WIN dilahan miliknya.

“Saya selaku warga Desa Torobulu sekaligus pemilik lahan mendukung aktivitas PT WIN di lahan saya”, ujarnya.

Menanggapi aksi ribuan masyarakat lingkar tambang, Kepala Teknik Tambang (KTT) PT WIN, Nur Iman, menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat yang menginginkan perusahaan kembali beraktivitas.

Namun perusahaan tidak serta merta mengabulkan permintaan ini, melainkan akan terlebih dahulu berkoordinasi lintas sektoral, agar kedepannya tidak ada lagi kendala.

Ia melanjutkan, penghentian sebelumnya dilakukan lantaran adanya protes dari masyarakat, ihwal aktivitas penambangan PT WIN di lokasi masyarakat.

Padahal, penambangan itu berdasarkan kesepakatan kedua bela pihak, pemilik lahan dan perusahaan. Kerja sama ini pun dilatarbelangi dengan penandatanganan perjanjian kerja sama atau Memorandum Of Understanding (MoU).

“Historinya itu, diawali saat pihak sekolah minta ke perusahaan untuk bagaimana meratakan tebing di belakang sekolah, saat berjalan itu tiba-tiba ada gejolak dari organisasi diluar. Begitu pula lahan warga yang perusahaan kerjakan, itu diprotes sebagaian kecil masyarakat yang bukan pemilik lahan, makanya kami hentikan aktivitas,” katanya.

Namun dengan adanya perminyaan besar-besaran dari masyarakat, T WIN akan mempertimbangkan kembali untuk beraktivitas.

Perihal kontribusi perusahaan ke daerah lingkar tambang, Nur Iman menyampaikan selama ini perusahaan terus memberikan apa yang menjadi permintaan masyarakat.

Bahkan kata dia, PT WIN selalu memberi ruang bagi masyarakat yang tidak bekerja di perusahaan, untuk membuat suatu usaha bisnis yang dimodali oleh perusahaan.

“CSR kami bukan hanya pada bantuan sembako, tapi juga menyasar bantuan pembuatan drainase, dan lainnya. Terbaru, kelompok masyarakat ajukan pembuatan karamba ikan, dan itu sudah kami fasilitais. Dengan adanya karamba, ini juga, menepis isu dugaan pencemaran lingkungan, buktinya ikan-ikan disana tidak mati,” tukasnya. (bds)

Reporter: Sainal
Editor: Wulan

The post Masyarakat dari Enam Desa di Lingkar Tambang Gelar Aksi Dukungan Terhadap Hadirnya PT Win first appeared on DetikSultra.com.

Kehadiran Gubernur Sherly Laos di Konawe Selatan sebenarnya dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) Tahun 2025 yang digelar di Kendari.

Namun, di sela jadwalnya yang padat, Sherly menyempatkan diri mengunjungi Air Terjun Moramo—sebuah destinasi wisata yang kian populer setelah meraih juara 3 kategori Daya Tarik Pengunjung pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022.

Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, menyampaikan rasa syukur sekaligus kebanggaan atas kunjungan orang nomor satu di Maluku Utara tersebut.

“Ini adalah kehormatan besar bagi kami. Kedatangan Ibu Gubernur Sherly menjadi bukti bahwa potensi wisata kami, khususnya Air Terjun Moramo, mulai dikenal luas secara nasional. Kami berharap kunjungan ini dapat menjadi jembatan kerja sama antara Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara, khususnya di sektor pariwisata,” ujar Irham dengan penuh semangat.

Setibanya di lokasi, Gubernur Sherly disambut dengan tarian tradisional Mondotambe khas Sultra serta alunan musik daerah. Warga desa pun antusias menyiapkan penyambutan hangat, seolah ingin menunjukkan keramahan dan kebanggaan mereka atas keindahan alam yang dimiliki.

Gubernur Sherly tampak terpesona saat menyaksikan langsung keindahan Air Terjun Moramo. Air terjun bertingkat dengan kolam-kolam alami berair jernih membuatnya kagum dan berulang kali mengabadikan momen menggunakan kamera pribadinya.

Baca Juga : Jadi Idola, Masyarakat Kendari Antusias Sambut Kedatangan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda

“Air Terjun Moramo ini luar biasa indah. Saya sangat terkesan. Pemandangannya sangat menyejukkan dan udaranya begitu segar. Saya melihat potensi besar di tempat ini untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan yang lebih dikenal secara nasional,” tutur Sherly sambil berbincang dengan warga sekitar.

Tak hanya menikmati panorama alam, ia juga tampak akrab berdialog dengan masyarakat. Interaksi hangat tersebut memberikan kesan mendalam bagi warga yang merasa tersanjung atas perhatian seorang gubernur dari provinsi lain.

Air Terjun Moramo memang menjadi salah satu ikon wisata andalan Sulawesi Tenggara. Keunikan air terjun bertingkat hingga tujuh lapis dengan kolam-kolam alami yang jernih menjadikannya berbeda dari destinasi wisata lainnya.

Lokasinya yang masih asri turut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin merasakan suasana alami, jauh dari hiruk pikuk kota.

Kunjungan Gubernur Sherly semakin menegaskan posisi Air Terjun Moramo sebagai destinasi wisata yang layak diunggulkan di tingkat nasional. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, pengembangan wisata ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat serta mengangkat nama Konawe Selatan di kancah pariwisata Indonesia. (bds)

Reporter: Sainal
Editor: Biyan

The post Kunjungi Wisata Air Terjun Moramo di Konsel, Gubernur Malut Sherly Laos Kagum dengan Keindahannya first appeared on DetikSultra.com.

Irham Kalenggo menegaskan bahwa pergeseran jabatan merupakan hal yang wajar dalam birokrasi sebagai bentuk penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja pemerintahan.

“Rotasi dan promosi jabatan adalah kebutuhan dalam tata kelola birokrasi. Saya minta para pejabat yang baru dilantik bekerja profesional, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Konawe Selatan,” tegas Irham.

Ia juga mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Saya berharap seluruh pejabat eselon II yang dilantik hari ini mampu menyesuaikan diri dengan tugas barunya, serta bersinergi dalam mewujudkan pembangunan daerah menuju Konsel Setara (Sehat, Cerdas, Sejahtera),” tambahnya.

Sebanyak 15 pejabat eselon II bergeser dan menempati posisi baru di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Konsel.

Berikut nama-nama pejabat eselon II yang diambil sumpah jabatannya:

1. Iksan Porosi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (sebelumnya Kepala BPBD).

2. Saribana sebagai Kepala Badan Kesbangpol.

3. Amran Aras sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.

4. Nurlita Jaya AS sebagai Kepala Dinas Kesehatan.

5. Setianingsih Mangidi sebagai Kepala Perpustakaan Daerah.

6. Dr. Sahlul sebagai Kepala Dinas Sosial.

7. Budi Yuliarto Silondae sebagai Kepala DPM-PTSP.

8. Nisbanurrahim sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

9. Samsul sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

10. Sajudin Idris sebagai Kepala Dinas Perhubungan.

11. Asrudin sebagai Kepala Pelaksana BPBD.

12. Irwan Hasanudin Silondae sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

13. Dr. Marwiah Tombili sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

14. dr. Boni Lambang Pramana sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

15. I Putu Darta sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah.
(cds)

Reporter: Sainal
Editor: Wulan

The post Bupati Konsel Lantik 15 Pejabat Eselon II first appeared on DetikSultra.com.

Kasat Resnarkoba Polres Konsel, Iptu Herman Eka Purnama mengatakan, penangkapan bermula dari laporan masyarakat yang menginformasikan adanya aktivitas peredaran gelap narkotika di wilayah Kecamatan Laeya.

“Dari laporan tersebut, tim langsung melakukan penyelidikan. Setelah mengetahui identitas pelaku, kami mengamankan dua terduga, yakni AM (16) dan Satrio Supanji (19), di pinggir jalan poros Kendari–Andolo,” ungkap Iptu Herman, Rabu (13/8/2025).

Saat penggeledahan, petugas menemukan barang bukti 115 saset berisi sabu-sabu dengan berat bruto 48,25 gram, serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk mengonsumsi dan mengemas barang haram tersebut.

Barang bukti lain yang disita antara lain empat korek gas, empat bungkus plastik permen, satu pirex kaca, tiga sendok sabu dari pipet, satu bong, satu botol mizone, satu botol nipis madu, satu toples hijau, delapan potongan pipet, serta dua unit telepon genggam.

“Keduanya diduga berperan sebagai pengedar. Saat ini, pelaku beserta barang bukti sudah kami amankan di Mapolres Konsel untuk proses penyidikan lebih lanjut,” jelasnya.

Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. (bds)

Reporter: Sainal
Editor: Wulan

The post Diduga Edarkan Narkoba, Dua Pelajar di Konsel Diringkus Polisi first appeared on DetikSultra.com.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), setiap perusahaan wajib memiliki izin penguasaan air tanah (IPAT) untuk mengambil dan memanfaatkan air tanah guna mendukung operasional usaha mereka.

Perizinan IPAT ini diatur secara jelas dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah PP No. 28 Tahun 2025 yang menggantikan PP No. 5 Tahun 2021 tentang PBBR. Selain itu, IPAT juga diatur secara spesifik dalam Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan bagian dari PBBR dan diterbitkan untuk usaha yang membutuhkan izin guna menunjang kegiatan operasional.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non-Perizinan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Konsel, Muhammad Hamdar, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada laporan terkait PB-UMKU yang mencakup penguasaan air tanah untuk aktivitas PT Karya Alam Perdana.

“Sampai hari ini, kami belum menerima laporan terkait penguasaan air tanah dari PT KAP,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 12 Agustus 2025.

Selanjutnya, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Konsel, Alpian Polingay, mengatakan bahwa pihaknya juga belum menerima permohonan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) dari PT KAP.

“Belum ada permohonan terkait itu yang masuk ke kami dari PT KAP,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 12 Agustus 2025.

Alpian menambahkan bahwa seharusnya perusahaan tersebut segera mengajukan izin karena itu merupakan salah satu persyaratan wajib yang harus dipenuhi.

“Izin ini bertujuan untuk mengatur pemanfaatan air tanah agar tidak merusak lingkungan dan untuk menjaga ketersediaan air tanah dalam jangka panjang,” tegasnya.

Dengan demikian, PT KAP berisiko dikenakan sanksi jika tidak memiliki SIPA. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif atau pidana lingkungan, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Sanksi administratif dapat berupa denda, penghentian sementara kegiatan, penarikan produk, atau pencabutan izin. Sementara itu, sanksi pidana bisa berupa hukuman kurungan penjara dan denda yang lebih besar.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur SIPA dan sanksinya, antara lain Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Peraturan Menteri PUPR No. 6 Tahun 2021. (bds)

Reporter: Sainal
Editor: Biyan

The post Belum Kantongi Izin Pengusahaan Air Tanah, PT KAP di Konsel Terancam Kena Sanksi first appeared on DetikSultra.com.

Penyidik Polda Sultra telah menyerahkan berkas tahap I kepada jaksa penuntut umum untuk diteliti kelengkapannya. Ini adalah tahap awal dalam proses peradilan pidana, dimana jaksa akan memeriksa apakah berkas perkara sudah memenuhi syarat formil dan materiil. Hal tersebut dibenarkan oleh Humas Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), Ipda Hasrun saat dikonfirmasi, Selasa (12/8/2025).

“Berkas perkara yang dimaksud (Surdin) sudah tahap 1 di kejaksaan. Berkasnya sudah dikirim,” ungkap Ipda Hasrun.

Selanjutnya, penyidik tinggal menunggu hasil keputusan dari kejaksaan apakah sudah memenuhi syarat formil dan materiil atau ada petunjuk lain yang harus dilengkapi.

Baca Juga : Gelapkan Uang Kompensasi Warga, Kades Laonti Ditetapkan Tersangka

Selain itu, kata Ipda Hasrun, status penetapan tersangka Kades Laonti, penyidik telah menembuskan ke Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan.

“Penetapan tersangka itu penyidik sudh tembuskan ke Pemda,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Konsel, Ambolaa berdalih belum menerima tembusan surat penetapan tersangka Kades Laonti dari Penyidik Polda Sultra.

“Belum (tembusan surat penetapan tersangka) sampai sekarang,” akunya.

Menurutnya, terkait aparat publik dalam hal ini kepala desa perlu disampaikan kepada dinas terkait jika aparaturnya telah ditetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana.

“Harus ada,” ungkapnya.

Diketahui, Penetapan tersangka Surdin atas dugaan tindak pidana penggelapan sesuai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Direskrimum Nomor B/1003/VII/RES.1.11/2025/Dit.Reskrimum tertanggal 25 Juli 2025. (bds)

Reporter: Sainal
Editor: Wulan

The post Berkas Tahap I Kasus Penggelapan Kades Laonti Telah Masuk di Kejaksaan first appeared on DetikSultra.com.

Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konawe Selatan, Hamrin, didampingi oleh Wakil Ketua I Ronald Rante Alang, dan Wakil Ketua II Arjun, serta dihadiri para anggota DPRD. Hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Penyerahan Rancangan Akhir RPJMD dilakukan oleh Sekretaris Daerah Konawe Selatan, Hj. St. Chadidjah mewakili Bupati Konawe Selatan.

“RPJMD yang kami serahkan hari ini merupakan dokumen penting yang berisi visi, misi, serta arah pembangunan Kabupaten Konawe Selatan untuk lima tahun ke depan,” ujar Hj. St. Chadidjah dalam sambutannya.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD ini dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, potensi daerah, serta penyelarasan terhadap dokumen perencanaan nasional dan provinsi.

“Penyusunan dokumen ini telah melalui konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara serta review oleh APIP dari Inspektorat Konawe Selatan. Ini menjadi dasar yang kuat untuk menetapkan RPJMD sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025,” jelasnya.

Visi: Konawe Selatan Setara

Dalam kesempatan itu, Hj. Chadidjah juga menguraikan makna filosofis dari visi pembangunan lima tahun ke depan, yakni “Menuju Konawe Selatan Setara: Sehat, Cerdas, dan Sejahtera.”

“Menuju bermakna mengarah pada kondisi yang lebih baik. Setara dimaknai sebagai kondisi sejajar dengan kabupaten maju lainnya di Sulawesi Tenggara. Artinya, tidak ada lagi ketimpangan perlakuan antarwilayah dan kelompok masyarakat,” terangnya.

Ia menambahkan, makna Sehat mengacu pada peningkatan pembangunan sektor kesehatan yang inklusif, Cerdas pada pembentukan masyarakat cakap secara spiritual, emosional, dan intelektual, serta Sejahtera pada peningkatan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Enam Misi Strategis

Lebih lanjut, Sekda memaparkan enam misi utama dalam RPJMD Konawe Selatan 2025–2029:

1. Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang adil dan merata.
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
3. Penguatan kualitas SDM yang cerdas, produktif, religius, dan berbudaya.
4. Pertumbuhan ekonomi berkeadilan, berbasis inovasi dan investasi masyarakat.
5. Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
6. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas.

“Misi ini disusun untuk mendukung Visi Pembangunan Daerah dan sejalan dengan RPJMD Provinsi Sultra dan RPJMN 2025–2029,” kata Chadidjah.

Serahkan untuk Dibahas DPRD

Sebagai penutup sambutannya, Hj. Chadidjah secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Akhir RPJMD Konawe Selatan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut.

“Kami berharap pembahasan ini dapat dilakukan secara mendalam dan konstruktif dalam semangat kolaboratif antara eksekutif dan legislatif, demi terwujudnya Konawe Selatan yang benar-benar Setara: Sehat, Cerdas, dan Sejahtera,” pungkasnya.

Rapat Paripurna ini menandai langkah strategis Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam mengawal arah pembangunan lima tahun ke depan, sekaligus sebagai bentuk komitmen bersama untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (*)

Reporter: Sainal
Editor: Wulan

The post Serahkan RPJMD ke DPRD, Sekda Konsel Sebut Ada Enam Misi Utama Pembangunan 2025-2029 first appeared on DetikSultra.com.

Acara pelantikan yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati pada Jumat, 1 Agustus 2025, dihadiri oleh Wakil Bupati Wahyu Ade Pratama Imran, Ketua DPRD Hamein, Sekda ST Chadidjah, Ketua TP PKK Nurlita Jaya, serta sejumlah kepala OPD di lingkup Pemkab Konsel.

Dalam sambutannya, Bupati Irham Kalenggo menyatakan bahwa rotasi dan mutasi jabatan adalah hal yang wajar dalam sistem organisasi pemerintahan.

“Pelantikan ini harus dimaknai sebagai upaya untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat,” ujarnya.

Bupati menekankan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap tantangan zaman. Pejabat yang dilantik dipilih berdasarkan pertimbangan kompetensi, integritas, dan rekam jejak kinerja mereka.

“Pelantikan ini juga menjadi momentum untuk menegaskan komitmen kita terhadap reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” tegas Irham Kalenggo.

Lebih lanjut, Bupati berharap agar setiap pejabat memiliki wawasan luas dan dapat membantu pimpinan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal ini penting untuk mencapai visi dan misi kepala daerah dalam mewujudkan Kabupaten Konawe Selatan yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera.

Bupati juga menyampaikan beberapa pesan penting kepada pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh integritas.

“Jabatan adalah kepercayaan yang harus diemban dengan tanggung jawab dan kejujuran. Tingkatkan kinerja dan inovasi. Di era digital ini, kecepatan, kreativitas, dan solusi dalam pelayanan publik menjadi kunci utama,” ujarnya.

Bupati Irham Kalenggo juga menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati. Masyarakat harus menjadi mitra utama dalam setiap program yang dilaksanakan.

“Menghadapi kompleksitas tantangan di masa depan, kita harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan. Pelantikan ini diharapkan dapat memunculkan semangat baru untuk bersama-sama membangun Konawe Selatan agar lebih baik dan sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya,” harapnya.

Beberapa pejabat yang dilantik pada kesempatan ini antara lain:

Camat:

• • Moamar Ashrawi Imran sebagai Camat Konda;
  • Ashar sebagai Camat Laonti;
  • Sutami Silondae sebagai Camat Andoolo;
  • Ashabul Anaopa sebagai Camat Buke;
  • Aidon sebagai Camat Moramo;
  • Joni sebagai Camat Moramo Utara;
  • Sawaludin sebagai Camat Landono.

Sekretariat Daerah:

• • Yusnadirawan sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  • Sinartin Musuma sebagai Kepala Bagian Umum;
  • Jimmy Nurman sebagai Analis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bagian Kesra.

Sekretaris Dinas dan Badan:

• • Firman sebagai Sekretaris Dinas Perikanan;
  • Harlin sebagai Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  • Sri Yuningsih sebagai Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  • Kiken Sukma Batara sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian;
  • Erwin Muchtar sebagai Sekretaris Dinas Sosial;
  • Andi Wirdayani sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  • Kolins Taridala Gamoro sebagai Sekretaris Inspektorat Daerah.

Kepala Bidang:

• • Sabri R sebagai Inspektur Pembantu III, Inspektorat Daerah;
  • Sartati Mokke sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
  • Arsyl Zaenul Ihsan Silondae sebagai Kepala Bidang Penagihan, Badan Pendapatan Daerah;
  • Haruddin Amir sebagai Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
  • Palaki sebagai Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata;
  • Muh Sawal sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi, Badan Pendapatan Daerah;
  • Evi Susanti Azis sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya, Pemanfaatan SDA dan TTG, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  • Masnun Zabir sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  • Marhan Taqwa Taridala sebagai Kepala Bidang Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  • Besse Asis sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup;
  • Muhammad Bakhtiar sebagai Kepala Bidang Aplikasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian.

Sekretaris Camat:

• • Kumaraden Saldi Tongasa sebagai Sekretaris Camat Landono;
  • Asmin sebagai Sekretaris Camat Moramo Utara;
  • Sitti Masriani sebagai Sekretaris Camat Angata;
  • Saharuddin sebagai Sekretaris Camat Basala;
  • Sutrisno sebagai Sekretaris Camat Lalembuu. (bds)

Reporter: Sainal
Editor: Biyan

The post Bupati Konsel Lantik Sejumlah Pejabat Administrator dan Pengawas, Tekankan Pentingnya Integritas dan Inovasi first appeared on DetikSultra.com.

Selanjutnya, Bupati Irham menunjuk Camat Laeya, Ansar sebagai pelaksana tugas (PlT) Kepala Desa Wonua Kongga terhitung sejak 31 Juli 2025 untuk jangka waktu tiga bulan ke depan.

Baca Juga : Kejari Konsel Tetapkan Kades Amolengu Tersangka Korupsi Dana Desa

“Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen kami menjaga stabilitas pemerintahan desa serta menjamin pelayanan publik tetap berjalan optimal,” tegas Bupati Irham Kalenggo dalam SK, Rabu (30/7/2025).

Pemberhentian La Ode Sabaino didasari oleh alasan tidak menjalankan kewajiban sebagai kepala desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017.

“Keputusan ini merujuk pada Pasal 8 ayat 2 huruf f dan Pasal 9 huruf a. Kepala desa dapat diberhentikan sementara jika tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya,” jelas Irham.

Penunjukan Camat Laeya sebagai PlT Kepala Desa Wonua Kongga juga merupakan respons atas usulan yang disampaikan oleh Camat Laeya melalui surat bernomor 140/252/2025 tertanggal 28 Juli 2025.

Baca Juga : Gelapkan Uang Kompensasi Warga, Kades Laonti Ditetapkan Tersangka

“Kami menerima laporan resmi dari camat terkait stagnasi roda pemerintahan di desa tersebut. Maka sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan, penunjukan PlT segera dilakukan,” tambah Bupati.

Dalam menjalankan tugasnya, PlT Kepala Desa Wonua Kongga akan melaksanakan seluruh kewenangan kepala desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga diatur dalam sejumlah regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.

Camat Laeya, Ansar, menyatakan kesiapannya menjalankan amanah tersebut.

“Kami akan menjaga roda pemerintahan di Desa Wonua Kongga tetap berjalan baik, serta memastikan pelayanan publik tetap maksimal untuk masyarakat,” ujarnya.

Langkah Bupati Irham Kalenggo ini juga menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam menegakkan aturan dan menjaga tata kelola pemerintahan desa agar tetap profesional, transparan, dan akuntabel. (cds)

Reporter: Sainal
Editor: Wulan

The post Bupati Konsel Berhentikan Sementara Kades Wonua Kongga Selama Tiga Bulan first appeared on DetikSultra.com.

Kepala SMPN 43 Konsel, Juli Rahayu, mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam terhadap kondisi ini. Menurutnya, jalan yang terbengkalai ini tidak hanya mengganggu mobilitas harian, tetapi juga berdampak serius pada minat orang tua murid untuk menyekolahkan anak-anak mereka di SMPN 43 Konsel.

“Kami sangat prihatin melihat kondisi jalan menuju sekolah kami. Ini benar-benar menghambat kegiatan belajar mengajar dan juga berdampak pada minat orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sini,” ujar Juli Rahayu saat reses anggota DPRD Konsel, Senin (28/7/2025).

Ia mencatat bahwa jumlah penerimaan murid baru di sekolah ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa buruknya akses jalan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat perkembangan pendidikan di wilayah tersebut.

Menyikapi permasalahan ini, pihak sekolah bersama Pemerintah Kelurahan Potoro dan warga masyarakat setempat telah berinisiatif mengadakan kegiatan kerja bakti besar-besaran. Kegiatan gotong royong ini akan dilaksanakan pada Jumat, 18 Juli 2025, di Lingkungan IV jalan masuk SMPN 43 Konsel.

Berbagai pihak akan turut serta dalam kegiatan ini, dengan total 96 personel yang terlibat, meliputi masyarakat, Babinsa, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemadam Kebakaran (Damkar), sejumlah guru SMPN 43 Konsel, serta siswa-siswi SMPN 43 Konsel.

Juli Rahayu berharap kerja sama lintas sektor ini dapat mengatasi permasalahan akses jalan dan kembali meningkatkan minat masyarakat terhadap SMPN 43 Konsel.

“Diharapkan dengan adanya kegiatan kerja bakti ini, akses jalan menuju SMP Negeri 43 Konawe Selatan dapat kembali bersih dan layak, sehingga aktivitas belajar mengajar dapat berjalan lancar dan jumlah murid baru kembali meningkat,” harapnya.

Lebih lanjut, Juli Rahayu juga mengungkapkan harapannya agar Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dapat memberikan perhatian dan bantuan terkait akses jalan. Ia menekankan pentingnya sekolah tersebut sebagai wadah pendidikan yang telah melahirkan sejumlah siswa berprestasi di ajang olimpiade nasional.

“Kami sangat menyayangkan bila hal ini tidak kita atensi. Terlihat dari sejumlah kejuaraan pendidikan tingkat nasional yang mereka ikuti mendapatkan hasil yang memuaskan, membawa harum nama Kabupaten Konawe Selatan di tingkat Nasional,” beber Juli Rahayu. (cds)

Reporter: Sainal
Editor: Wulan

The post Kepsek SMPN 43 Konsel Keluhkan Kondisi Jalan Rusak Menuju Sekolahnya first appeared on DetikSultra.com.