Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Konawe Kepulauan Rifqi Saifullah Razak, Kepala BKD Mahmud, dan Kepala KPP Pratama Kendari Calvin Octo Pangaribuan. Pertemuan tersebut membahas Laporan Kinerja Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pemerintah Daerah hingga 30 Oktober 2025, termasuk pelaporan SPT Tahunan ASN, setoran pajak belanja pemerintah, serta realisasi pajak dana desa. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT ASN tercatat mencapai 63,91% atau 1.323 dari 2.070 pegawai, meningkat dari tahun sebelumnya.

Aktivasi akun Coretax System masih di angka 2,22% atau 46 pegawai, namun hal ini akan menjadi fokus pendampingan lanjutan KPP Pratama Kendari. Upaya edukasi dan asistensi digital akan diperkuat agar ASN dan perangkat daerah lebih siap mengadopsi sistem perpajakan modern tersebut.

Dari sisi fiskal, realisasi belanja daerah hingga Oktober 2025 mencapai Rp349,44 miliar atau 54,92% dari pagu, dengan setoran pajak Rp18,14 miliar (rasio 5,19%). Penyaluran Dana Desa tercatat Rp35,07 miliar dengan 53,93% desa telah melaksanakan penyetoran pajak. Meski masih ada ruang perbaikan, capaian ini mencerminkan arah positif bagi transparansi dan kepatuhan fiskal di Konawe Kepulauan.

Kepala KPP Pratama Kendari, Calvin Octo Pangaribuan, menilai kesejahteraan daerah dan penerimaan pajak saling memperkuat.

“Ketika masyarakat sejahtera dan belanja publik terserap optimal, potensi pajak tumbuh secara alami. Sinergi dengan pemda adalah kunci menjaga keseimbangan fiskal jangka panjang,” ujarnya.

Bupati Konawe Kepulauan, Rifqi Saifullah Razak, menegaskan bahwa pajak adalah pilar utama pembangunan.

“Setiap rupiah pajak adalah gotong royong untuk kemajuan Konawe Kepulauan. Kami akan terus memperkuat kepatuhan dan digitalisasi pelaporan,” katanya.

KPP Pratama Kendari dan Pemkab Konawe Kepulauan sepakat melanjutkan kolaborasi fiskal melalui integrasi data, peningkatan literasi pajak, dan percepatan aktivasi Coretax demi menciptakan daerah yang mandiri, transparan, dan berkelanjutan. (kjs)

The post Pajak Kendari Gandeng Pemkab Konawe Kepulauan, Bangun Sinergi Pajak demi Daerah Mandiri first appeared on DetikSultra.com.

Dalam pertemuannya tersebut, ASR berjanji untuk memberikan perhatian serius di bidang perikanan, utamanya bagi nelayan di Konkep. Menurutnya, sektor perikanan harus terus didorong dengan dukungan dari pemerintah.

“Ini kan tempat saya dulu waktu kecil, tentu saja sebagian besar warganya memang merupakan nelayan. Saya ingin nelayan kita lebih sejahtera sehingga harus didukung dengan alat memadai, mulai dari alat tangkap hingga kapalnya,” katanya.

Sebagai calon gubernur, ASR paham bahwa nelayan merupakan bagian dari penggerak roda perekonomian. Nelayan juga tentu harus sejahtera. Sayangnya, kadang kala apa yang dihasilkan nelayan tidak sesuai ketika akan menjual hasil tangkapnya.

“Untuk itu saya berencana untuk menyediakan cold storage untuk tetap menjaga mutu ikan hasil tangkap dari nelayan, sehingga harganya juga tetap terjaga,” tegasnya.

Tidak hanya itu, ASR juga berjanji jika terpilih dengan Hugua sebagai wakilnya, maka mereka akan membangun rumah yang lebih layak bagi nelayan.

“ASR-Hugua itu punya cita-cita, jika terpilih kami akan bangun tempat tinggal yang layak bagi nelayan kita karena memang sebagian besar tinggal di wilayah pesisir,” ujarnya.

Pada akhir pertemuan, ASR tidak lupa untuk mengajak ribuan masyarakat yang hadir untuk memilih pasangan calon ASR-Hugua, nomor urut dua sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra periode 2025-2030. (*)

The post ASR Janjikan Nelayan di Konkep Bantuan Alat Tangkap dan Rumah yang Layak first appeared on DetikSultra.com.

Diketahui kapal tersebut memuat 127 orang penumpang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Kendari, Amiruddin mengatakan, pada Rabu (18/09/2024) sekira pukul 17.10 Wita, pihaknya mendapatkan laporan terkait kandasnya kapal tersebut.

“Pada hari Rabu sekira pukul 17.10 Wita Comm Centre KPP Kendari menerima informasi dari Bapak Erik salah seorang penumpang kapal yang melaporkan telah terjadi kecelakaan kapal yakni KM Mekar Teratai yang kandas di sekitar perairan Pulau Wawonii,” ujarnya.

Berdasarkan laporan tersebut, pada pukul 17.25 Wita Tim Rescue KPP Kendari diberangkatkan ke lokasi kejadian untuk memberikan bantuan SAR. Jarak tempuh LKP dari Dermaga Basarnas Kendari sekitar 30 nm.

Kemudian pada pukul 19.30 Wita kapal rescue KN SAR Pacitan dan KM Uki Raya 23 tiba di lokasi kandasnya kapal. Selanjutnya KN SAR Pacitan melaksanakan proses evakuasi penumpang dengan menggunakan searider. Sementara KM Uki Raya 23 menunggu proses evakuasi penumpang selesai untuk dilakukan penarikan terhadap kapal yang kandas.

Sebanyak 127 orang penumpang berhasil dievakuasi ke KN SAR Pacitan dalam keadaan selamat. Sementara itu dua belas orang ABK tetap berada di dalam kapal KM Mekar Teratai untuk membantu proses penarikan kapal.

Total penumpang keseluruhan sebanyak 139 orang. Dalam rilis awal jumlah penumpang sebanyak 97 orang. Namun setelah dilakukan pendataan ulang oleh Tim yang berada di lokasi, jumlah penumpang keseluruhan sebanyak 139 orang.

Selanjutnya pada pukul 22.00 Wita proses evakuasi dari KM Mekar Teratai ke KN SAR Pacitan selesai dan dilakukan persiapan bergeser menuju Pelabuhan Bungkutoko Kendari. Pada pukul 00.26 Wita kapal penumpang KM Mekar Teratai tiba dengan selamat di Pelabuhan Bungkutoko Kendari. (bds)

Reporter: Mukhtar Kamal
Editor: Biyan

The post Tujuh Jam di Lautan, KM Mekar Teratai yang Kandas di Perairan Pulau Wawonii Berhasil Dievakuasi first appeared on DetikSultra.com.

Pihak kepolisian membeberkan penyebab kebakaran ini. Awalnya korban sebelumnya membakar kopra di dalam rumahnya. Namun korban pergi ke luar rumah dan lupa mematikan api, sehingga api menyambar papan kayu yang ada di rumah tersebut. Akibatnya api menyambar beberapa bagian rumah yang mudah terbakar. Diketahui hampir seluruh bagian rumah korban terbuat dari kayu.

“Pemilik rumah bernama Ladunca. Awalnya ia membakar kopra dan lupa mematikan api,” kata Kapolsek Waworete, Ipda Agus Salim.

Ipda Agus menambahkan, sejumlah warga bahu-membahu untuk memadamkan kobaran api yang membakar rumah korban. Warga memadamkan api dengan alat seadanya. Beruntung api tidak menyambar rumah lain yang ada di samping rumah korban.

“Sekira pukul 14.45 kobaran api yang membakar rumah korban bisa dipadamkan,” tambahnya.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun barang-barang korban tidak bisa diselamatkan karena besarnya kobaran api. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp30 juta. (cds)

Reporter: Mukhtar Kamal
Editor: Wulan

The post Satu Unit Rumah Milik Warga di Konawe Kepulauan Ludes Terbakar first appeared on DetikSultra.com.

Akibat direndam banjir, membuat kendaraan yang melalui jembatan tersebut harus dipikul oleh beberapa warga. Terlihat dalam video yang diterima, polisi bersama beberapa warga memikul kendaraan yang hendak melalui jembatan tersebut. Hal itu karena genangan air yang cukup tinggi menggenangi jembatan penghubung Desa Wawoone dan Bobolio ini. Diketahui peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (04/07/2024).

Bhabinkamtibmas Desa Wawoone, Aipda Asaruddin mengatakan, pada Kamis malam sekitar pukul 23.00 Wita, jembatan tersebut masih terendam banjir.

“Kamis malam masih banjir hingga jembatan di Desa Wawooni terendam,” ujarnya Jumat (05/07/2024).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa banjir yang merendam wilayah tersebut kali ini cukup parah. Debit air yang cukup tinggi membuat genangan air hampir menutupi pagar jembatan.

“Banjir kali ini cukup parah karena genangan air hampir menutupi pagar jembatan,” tambahnya.

Sementara itu, akibat curah hujan yang cukup tinggi membuat beberapa rumah warga yang berada di sekitar sungai Desa Wawooni terendam. Hal itu karena hujan yang mengguyur kawasan tersebut cukup lama sehingga sungai meluap dan menggenangi rumah warga. (bds)

Reporter: Mukhtar Kamal
Editor: Wulan

The post Terendam Banjir, Jembatan Wawoone Konawe Kepulauan Sulit Dilalui Kendaraan first appeared on DetikSultra.com.

Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Fitrayadi mengatakan, identitas oknum guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut berinisial ASL (34). Pelaku dugaan pencabulan ini diamankan polisi hari ini, Selasa (23/4/2024) sekitar pukul 15.00 Wita.

“Pelaku telah diamankan dan ditetapkan tersangka,” ujar dia.

Fitrayadi menerangkan, kejadian dugaan pencabulan ini bermula tersangka dan korban yang juga siswinya, inisial RSP (14) janjian bertemu di Jalan By Pass, Kelurahan Langara, Kecamatan Langara, Konkep untuk membahas soal nilai.

Tepat sekitar pukul 18.30, Senin (1/4/2024) lalu, korban bertemu di tempat yang sudah tentukan. Awalnya pertemuan tersebut masih membicarakan terkait nilai korban yang mesti diperbaiki.

Tidak lama kemudian, tersangka tiba-tiba meraba dua bagian sensitif korban, serta melakukan tindakan cabul lainnya terhadap korban. Merasa tidak terima, korban pun melaporkan kepada orang tuanya, yang kebetulan tinggal di Kota Kendari.

“Korban lalu menceritakan kejadian yang ia alami kepada ibunya, sehingga ibunya merasa keberatan lalu melaporkan kejadian tersebut di Polresta Kendari,” jelas dia.

Perbuatan tersangka terhadap siswinya itu, membuat dirinya terancam pidana badan paling lama 15 tahun, sesuai
Pasal 81 atau Pasal 82 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post Oknum Guru di Wawonii Barat Konkep Ditangkap Polisi Usai Dilapor Kasus Pencabulan first appeared on DetikSultra.com.

Mulai dari sisi penyerapan tenaga kerja lokal, pendapatan daerah serta pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di daerah lingkar tambang dan di Konkep secara umum.

Secara hukum menurut Marlion, kehadiran tambang di Konkep tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Ia mengungkapkan, dalam keputusan Menteri ESDM nomor 104 tahun 2022, menyebutkan bahwa Pulau Wawonii, termasuk dalam wilayah yang dapat dilakukan kegiatan pertambangan.

Selain Keputusan Menteri ESDM tersebut, ada juga Peraturan Daerah (Perda) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dengan tegas menyebutkan, setiap kabupaten/kota di Sultra boleh dilakukan kegiatan pertambangan.

Bahkan dalam UU Nomor 27 tahun 2007, bahwa apabila kegiatan pertambangan tidak menimbulkan dampak negatif, berupa kerusakan dan pencemaran atau merugikan masyarakat, maka kegiatan pertambangan dapat dilakukan.

Sehingga dari sisi regulasi dan peraturan, kegiatan pertambangan di pulau Wawonii, dibolehkan. Masyarakat Wawonii secara umum sangat bersyukur atas kehadiran perusahaan tambang.

“Ada manfaat berlipat yang dirasakan masyarakat dengan kehadiran perusahaan tambang di pulau ini. Banyak tenaga kerja terserap, pertumbuhan ekonomi masyarakat pun akan bergeliat,” ucapnya, Senin (30/1/2023).

Sementara itu, terkait putusan Mahkamah Agung (MA), menurut dia tidak serta merta kegiatan pertambangan di Wawonii, ditutup. Dalam amar putusan MA, tidak menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan harus dihentikan atau ditutup.

Dalam putusan tersebut, hanya memerintahkan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melakukan revisi terhadap RTRW.

“Pemda Konkep hanya diminta Revisi bukan menutup tambang,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Perda RTRW, bukanlah instrumen atau landasan untuk menghentikan operasional pertambangan. Terlebih lagi, Perda RTRW tersebut sudah sinkron dan harmonis dengan Perda RTRW Sultra dan Tata Ruang Nasional.

Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya persetujuan substansi dari Kementrian ATR/BPN. Olehnya itu, dengan tegas dia menyebut izin pertambangan, hanya bisa dihentikan oleh Kementrian ESDM, sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2020.

Dimana, izin pertambangan dapat dicabut oleh Menteri apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemegang IUP melakukan tindak pidana, dan pemegang IUP dinyatakan pailit. Kondisi inilah yang menjadi alasan dasar penghentian operasional tambang dan unsur-unsur ini tidak terjadi di Wawonii.

Apabila ada penghentian operasional tambang di Wawonii yang sedang berjalan, akan berdampak sosial yang cukup besar. Ribuan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan tambang, akan kehilangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran baru. Daerah juga akan terkena dampaknya dengan kehilangan pendapatan, karena investasi yang sudah mulai berjalan tidak terjaga dan dipertahankan. akibatnya, pembangunan berbagai sektor yang diharapkan, tidak berjalan.

“Putusan MA itu sama sekali tidak menyebutkan penghentian operasional tambang. tidak ada itu. Sebagai masyarakat Wawonii, kami justru mengkhawatirkan dampak sosial yang timbul akibat pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar itu, justru membuat kondisi di Wawonii tidak kondusif. Padahal, selama ini, semuanya berjalan dengan baik, kondusif dan harmonis,” pungkas Marlion. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Marlion: Pemda Konkep Hanya Diminta Revisi RTRW, Bukan Menutup Tambang first appeared on DetikSultra.com.

Perbaikan dilakukan karena akses jalur poros menuju dan dari arah Langara. Curah hujan yang cukup tinggi, menjadi penyebab akses jalan terputus.

“Sebelumnya sudah tiga kali kita melakukan perbaikan  jalan di wilayah Gunung Jati, namun curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan akses jalan  tidak bisa dillewati oleh semua jenis kendaraan,” ujar Aldo tim CSR PT GKP dalam rilis yang diterima Detiksultra.com, Senin (3/10/2022).

Untuk perbaikan jalan kali ini, lanjut Aldo, sebanyak 17 titik jalan diperbaiki dengan akumulasi sepanjang lima kilometer.

Sejak pertengahan Agustus, perbaikan jalan sudah direncanakan, namun untuk pengerjaan, masih menunggu musim panas datang.

“Kalau dipaksakan dikerjakan saat musim hujan, tentu tidak akan bertahan lama” katanya.

Hal itu  mengacu dari pengalaman sebelumnya. Perbaikan dilakukan saat musim hujan. Namuj belum sepekan, jalan sudah kembali rusak. Karena itu, pihak perusahaan memutuskan untuk melakukan  perbaikan saat memasuki musim kemarau.

Kepala Teknik Tambang (KTT) PT GKP, Aep Khaeruddin menyampaikan, bahwa kegiatan perbaikan jalan area Gunung Jati, merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan. Apalagi jalur ini merupakan akses utama bagi semua masyarakat, terutama yang berada di wilayah Selatan dan Tenggara.

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bentuk sinergi dengan pemerintah daerah, sehingga harapannya dengan kehadiran perusahaan bisa memberi manfaat bagi daerah dan benar-benar dirasakan. Salah satunya melalui kegiatan perbaikan infrastruktur ini.

Dalam kegiatan ini, PT GKP bersinergi bersama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Kepalauan, melalui penggunaan alat berat, dalam kegiatan perbaikan jalan Wowouso-Bobolio.

Baca : Dinkes Sebut Produk Keripik Kelapa dan Mete Khas Konkep Binaan PT GKP Layak Dipasarkan

“Kegiatan perbaikan jalan ini memakan waktu sekitar dua minggu, sejak tanggal 26 September 2022,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Teknis perbaikan jalan, Taufik Haryanto, material perbaikan jalan, disuplai dari Roko-Roko Raya, lokasi site GKP, berupa batu bolder dan pasir batu (situ).

Dalam perbaikan jalan tersebut cukup menantang. Pasalnya lokasi pemuatan material yang cukup jauh ditambah lagi hujan yang masih turun, meski sudah memasuki musim kemarau.

Meski demikian, tidak menyurutkan semangat untuk terus melakukan kegiatan perbaikan jalan, bersama beberapa karyawan dan juga dukungan dari masyarakat dan anggota PPWS.

Lebih lanjut, Taufik menjelaskan, dalam kegiatan perbaikan jalan ini, batu bolder yang dibutuhkan sekitar 500 ret dan sirtu sebanyak 200 ret. Terdapat enam armada dumptruck yang dikerahkan untuk pengangkutan material ke lokasi.

“Alhamdulillah, hasil perbaikan memuaskan dan semoga akses masyarakat menuju dan dari Langara, lancar dan tidak terhambat lagi,” pungkasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan Subagiantoro

The post Jalan Jalur Wawouso-Bobolio Rusak, PT GKP Kembali Lalukan Perbaikan first appeared on DetikSultra.com.

Kerusakan jalan ini, sudah dirasakan warga sejak April 2022. Hal ini diperparah dengan adanya hujan yang hampir setiap hari mengguyur wilayah Konkep.

Jalan yang rusak membuat kendaraan roda empat sulit untuk melalui jalur tersebut, tanpa terkecuali kendaraan transportir yang menyuplai BBM ke SPBU yang berada di Roko-roko, Wawonii Tenggara. Akibatnya  BBM jenis pertalite yang notabene merupakan salah kebutuhan masyarakat mengalami kelangkaaan.

Salah satu warga bernama Sultan mengaku, hal ini memicu harga BBM  eceran melambung tinggi. Harga per botol dijual mulai dari Rp12 ribu, bahkan pernah naik hingga Rp25 ribu per botolnya.

“Penyebab kelangkaan BBM itu akses jalan, tidak bisa tembus kendaraan empat roda. Kendaraan bermotor saja susah untuk tembus, setengah mati,” katanya, Rabu (24/8/2022).

Selain BBM jenis Pertalite, Sultan juga mengeluhkan kelangkaan tabung LPG.

“Biar tabung gas tidak ada, akhirnya kita memasak pake kayu kalau tidak ada tabung,” keluhnya.

Ia berharap, pemerintah setempat segera mengambil langkah cepat guna memperbaiki infrastruktur penunjang masyarakat, seperti perbaikan ruas jalan di Kecamatan Wawonii Selatan. Sebab, jika jalan tersebut terus menerus dan biarkan rusak tanpa ada perbaikan, bisa dipastikan masyarakat akan semakin sulit mendapatkan BBM dan tabung LPG.

“Harus ada solusi, kalau tidak kasian kami yang tinggal jauh dari Langara (Ibu Kota Konkep-red),” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Konkep, Harsin Abd Rahim menjelaskan, jalan provinsi itu akan dilakukan perbaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Hanya saja, menurutnya percuma jika diperbaiki bila masih dalam kondisi musim penghujan.

“Kami dari dinas, menunggu cuaca panas baru kita lakukan pemeliharaan jalan diruas Bobolio-Wawouso,” jelasnya.

Dia menambahkan, tahun 2023 nanti, ruas jalan tersebut sudah akan ditangani oleh Balai Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Jalan tersebut kami sudah masukkan jalan strategis nasional,” pungkasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan Subagiantoro

The post Jalan Rusak di Konkep Picu Kelangkaan BBM dan Gas first appeared on DetikSultra.com.

Ruas jalan tersebut hanya bisa dilalui kendaraan roda dua dan roda empat tertentu yang memiliki daya jelajah tinggi. Selebihnya, kendaraan lain tidak dapat menembus medan.

Akibatnya mobilitas masyarakat baik dari Ibu Kota Kabupaten Konkep di Langara yang ingin bepergian ke Kecamatan Wawonii Tenggara maupun sebaliknya harus memutar jauh melalui empat kecamatan sekaligus. Diantaranya Wawonii Timur, Wawonii Timur Laut, Wawonii Utara, dan Wawonii Barat, yang memakan waktu berjam-jam.

Wadu, salah satu warga Desa Bobolio, Kecamatan Wawonii Selatan mengatakan bahwa kondisi jalan di desanya, memang sudah berbulan-bulan mengalami kerusakan yang sangat parah. Karena kerusakannya, ia secara pribadi mengaki sudah tak pernah berpergian ke Ibu Kota Konkep di Langara. Mengingat akses jalannya tidak memadai untuk dilalui kendaraan.

“Kita lihat sendiri mi Pak, sudah lama jalan desa kami rusak parah hingga hampir tidak ada kendaraan yang berani melintas. Apalagi kalau hujan, pasti semua kendaraan tenggelam dalam lumpur,” ucapnya kepada Detiksultra.com, Selasa (24/8/2022).

Hal yang sama diungkapkan oleh Sultan, warga Desa Wawoosu Baru, Kecamatan Wawonii Selatan. Dirinya mengatakan, dua desa tersebut sudah beberapa bulan belakangan rusak.

Dia mengakui, jalan tersebut hanya dapat dilalui kendaraan roda dua, meski harus berjibaku dengan kondisi licinnya jalan. Ditambah lumpur tebal bercampur bebatuan tajam.

“Kendaraan roda empat bisa lewat, tapi hanya beberapa saja seperti mobil 4×4,” bebernya.

Dengan kondisi seperti ini, Sultan berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki jalan di desanya, agar akses kembali lancar.

“Ya kita harap pemerintah segara perbaiki. Supaya kita ndak jauh-jauh lagi melingkar kalau mau ke Langara,” harapnya.

Dibubungi terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Konkep, Harsin Abd Rahim menjelaskan, bahwa memang kondisi jalan di ruas Desa Bobolio dan Desa Wawouso Baru saat ini rusak.

“Dari bulan April sampai Agustus hujan mulai mengguyur Konkep, ditambah lagi kontur tanah di ruas itu jika musim panas kondisinya padat, tapi jika di musim hujan kembali berlumpur,” katanya, Jumat (26/8/2022).

Menurut pengakuannya, jalan yang berstatus jalan provinsi itu akan dilakukan perbaikan. Hanya saja, menurutnya percuma diperbaiki bila masih dalam kondisi musim penghujan.

“Kami dari dinas menunggu cuaca panas baru kita lakukan pemeliharaan jalan di ruas Bobolio-Wawouso,” jelasnya.

Dia menambahkan, tahun 2023 ruas jalan tersebut akan ditangani oleh Balai Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Jalan tersebut kami sudah masukkan jalan strategis nasional,” pungkasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan Subagiantoro

The post Jalan di Konkep Rusak Parah, Masyarakat Harap Pemerintah Segera Turun Tangan first appeared on DetikSultra.com.

Dimana pihak SPBU Kompak Satu Harga diketahui membongkar BBM tepat di belakang gudang Pangkalan Tabung LPG milik PT Tenri Tarigasindo, di Langara, Kecamatan Wawonii Barat, Konkep, Minggu (21/8/2022) kemarin.

Menyikapi hal tersebut, Direktur PT Tenri Pulau Wawonii, Ratna, mengakui bahwa memang transportir atau perpanjangan tangan PT Pertamina, membongkar BBM jenis pertalite di Pangkalan LPG yang tak lain adalah miliknya sendiri.

Meski begitu, bukan berarti pihaknya tidak memiliki alasan yang kuat. Pembongkaran ini dilakukan karena akses jalan dari ibu kota Kabupaten Konkep, Langara, ke Roko-roko dalam kondisi rusak parah, sehingga kendaraan roda empat sulit melalui jalan akses tersebut. Apalagi kendaraan transportir yang memuat beban berat, tidak memungkinkan untuk melewati jalur itu.

“Sudah tiga bulan belakangan kendaraan transportir tidak dapat melalui jalur itu, karena memang kondisi jalan sangat rusak parah. Tadinya hanya sebagian sekarang sudah memanjang. Sebenarnya, kami ini pihak yang tinggal menerima BBM di tempat, yang disuplai oleh transportir,” katanya, Senin (22/8/2022).

Selain kondisi yang tidak memungkinan,  di sisi lain jika dihentikan suplai BBM, maka akan terjadi kelangkaan. Namun pihaknya pun tidak dapat memaksakan kendaraan transportir yang memuat BBM jenis pertalite untuk menyuplai langsung ke SPBU, seperti yang biasa dilakukan.

“Ini soal kondisional, yang mana tidak memungkinan kendaraan pembawa BBM ke SPBU kami itu menembus jalan dengan akses yang begitu parah rusaknya,” ucap Ratna.

Setelah berembuk, munculah kesempatan antara pihak SPBU Kompak Satu Harga Roko-roko dan pihak transportir PT Fajar Mekar Wakatobi, guna membongkar di pangkalan Tabung LPG yang berada di Desa Pasir Putih. Keputusan ini diambil setelah kedua belah menyampaikan ke sejumlah stakeholder dalam hal ini pemangku kebijakan di wilayah itu.

Bahkan dirinya bersama rekannya yang juga turut menyuplai bahan bangunan ke Roko-roko, bersepakat untuk kemudian membantu perbaikan jalan dengan masing-masing menyumbang Rp25 juta. Namun sebelum itu ia mengkomunikasikan wacana tersebut ke pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Konkep.

“Kita sudah sepakat, tapi pihak PU bilang percuma kalau diperbaiki akan kembali rusak, karena masih musim hujan. Pihak PU menjanjikan akan menurunkan alatnya ketika cuaca sudah mulai membaik. Kabarnya alat mereka sudah di titik jalan rusak, hanya belum bergerak karena masih menunggu cuaca benar-benar cerah,” jelasnya.

Sementara itu, Penanggungjawab Transportir PT Fajar Mekar Wakatobi, Arman, mengakui kondisi jalan menuju ke lokasi SPBU Kompak Satu Harga sulit untuk lewati kendaraan. Pihaknya pun mencari solusi bagaimana caranya BBM yang mereka suplai, bisa dibongkar. Arman lalu berkonsultasi ke pemilik SPBU.

Kemudian kata Arman, pemilik SPBU berkonsultasi ke Pertamina untuk mencari solusi terbaik. Menurutnya, mencoba berkonsultasi ke pihak aparat dan memahami kondisi jalan yang tidak bisa dilewati kendaraan.

“Ndak ada yang bisa tembus mobil dan kondisinya sampai saat ini seperti itu. Ada alternatif jalan lewat Timur, sebenarnya bagus hanya jembatannya lagi ndak memadai (jembatan batang kelapa), motor lewat saja goyang, apalagi kami yang memuat beban berat. Sehingga kami ndak berani lewat,” katanya.

Arman pun bersepakat dengan pemilik SPBU dan beberapa pihak untuk memutuskan membongkar BBM di Desa Pasir Putih. Dengan catatan, bahwa harus diinformasikan ke warga Roko-roko, jika ingin membeli BBM langsung datang ke lokasi pembongkaran.

“Bahkan saya sampaikan ke sejumlah kepala desa disana untuk menyampaikan ke warganya kalau BBM untuk sementara diambil di Desa Pasir Putih,” bebernya.

Ditambahkannya, lantaran parahnya jalur tersebut, kendaraan transportir pernah sekali terjebak hingga 3 hari untuk bisa lolos dari lumpur. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan Subagiantoro

The post Begini Tanggapan SPBU Roko-roko Soal Alasan Pembongkaran BBM di Gudang LPG Langara Konkep first appeared on DetikSultra.com.

Salah satu tokoh masyarakat Roko-Roko Raya, Abaruddin mengatakan menyambut baik upaya rekonsiliasi damai dengan warga yang berada di wilayah konsesi tambang PT GKP.

“Baiknya juga, pemerintah langsung turun ke lokasi menyampaikan ke warga mengenai duduk persoalan antar PT GKP dengan warga,” ujar dia.

Lebih lanjut, pria berkumis tebal ini bilang bahwa dirinya tidak menapikan jika PT GKP telah membawa dampak positif terhadap kepentingan masyarakat.

Sejak kedatangannya tiga tahun lalu, keberadaan PT GKP di Kabupaten Konkep khususnya di sekitaran wilayah Roko-Roko Raya, masyarakat sudah merasakan dampaknya.

Mulai dari lapangan pekerjaan di mana warga disana direkrut untuk bekerja di perusahaan, bantuan baik sembako maupun bantuan menyangkut kepentingan masyarakat.

“Mereka (PT GKP) sudah melakukan yang terbaik, hanya memang masih ada masyarakat yang tidak sepaham,” katanya.

Menyangkut sikap masyarakat yang sempat monolak kehadiran perusahaan anak Harita Group itu, saat ini kata Abaruddin masyarakat mulai memahami secara menyeluruh.

Namun penting saat ini, tambah dia, peran penting Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konkep dalam mengkonsolidasikan agar persatuan masyarakat kembali seperti semula.

Sehingga tidak ada lagi pengkotak-kotakan, antara yang mendukung dan menolak keberadaan perusahaan tambang nikel di Pulau Wawonii.

Prinsipnya, Abaruddin bilang masyarakat sedianya begitu mendukung dengan adanya investasi di daerahnya, asal kepentingan masyarakat tak diabaikan.

“Kami dari masyarakat mendorong penuh agar perusahaan segera beroperasi secepatnya,” tukasnya. (bds*)

Reporter: Sunarto
Editor: J. Saki

The post Warga Lingkar Tambang di Konkep Sambut Baik Rekonsiliasi Damai PT GKP first appeared on DetikSultra.com.

Rekonsiliasi damai ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara PT GKP dan warga lingkar tambang.

Hadir menyaksikan rekonsiliasi damai yakni Bupati Konkep, Amrulllah, Wakil Bupati Konkep, Andi Muhamad Lutfi, Ketua DPRD Konkep, Ishak, Direktur PT GKP, Bambang serta stackholder lainnya.

Dalam sambutannya, Direktur PT GKP, Bambang mengatakan, agenda rekonsiliasi damai bersama warga lingkar tambang ini, tidak terlepas peran pemerintah daerah (Pemda) Konkep hingga terlaksana dengan sukses.

Tentu yang lebih membahagiakan lagi, terlaksananya kegiatan ini atas dasar inisiatif dan antusias warga lingkar tambang guna mewujudkan islah atau perdamaian.

“Kita ingin semuanya baik-baik, pak wakil bupati turun ke lapangan bagaimana memediasi dan mengkomunikasikan dan juga suport pak bupati dan pada akhirnya kami semua berkumpul, In Syah Allah semua ini akan berjalan dengan baik,” ujar dia.

Bambang menjelaskan, kehadiran PT GKP bukan untuk menyengsarakan masyarakat, melainkan membawa kemaslahatan dan manfaat positif untuk masyarakat.

Bambang meminta kepada seluruh pihak agar mendukung investasi yang dibawa di Pulau Wawonii. Pihaknya hanya ingin melaksanakan aktivitas dengan damai, aman, dan tentram.

“Kami ingin memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat sekitarnya dengan apa yang kami kerjakan dengan niat yang tulus,” katanya.

Soal polemik kehadiran PT GKP, kata Bambang itu biasa terjadi dan bagian dari dinamika. Dia memaknai tidak ada gading yang tak retak, tidak ada pula manusia yang sempurna.

Melalui kesempatan ini, mewakili PT GKP ia memohon maaf sebesar-besarnya jika kehadiran mereka sempat membuat tali persaudaraan masyarakat terpecah.

Dengan demikian melalui konsiliasi damai ini menjadi langkah awal perdamaian antara PT GKP dan masyarakat lingkar tambang.

“Mudah-mudahan melalui forum ini semua kita saling meyayangi, berjalan beriringan guna mencapai satu tujuan. Semoga kedepan hubungan emosional kita makin baik. Ketika kami salah maka tegurlah kami dengan cara yang baik,” jelasnya.

Ia menambahkan dengan perdamaian ini, PT GKP dapat membawah Kabupaten Konkep menjadi daerah yang sejahtera dan bisa sejajar dengan daerah lainnya.

Sementara itu, Bupati Konkep, Amrullah begitu mengapresiasi upaya PT GKP dalam melakukan rekonsiliasi kepada warga Roko-Roko Raya, yang selama ini ada riak-riak.

“Riak-riak ini sebenarnya tidak begitu signifikan, sehingga upaya PT GKP ini benar-benar saya apresiasi,” beber Amrullah.

Untuk itu, ia berharap kedepannya tujuan perdamaian ini membawah dampak positif dan tali silahturahmi antar masyarakat dan PT GKP terus berjalan dengan baik.

Tentunya capaian ini, bagi Bupati Konkep sesuatu yang dianggap sebagai modal awal pemerintah melakukan pendekatan pembangunan ditengah masyarakat.

Yang menjadi fokusnya, kini bagaimana mengawal secara bersama proses investasi PT GKP di Pulau Wawonii, sehingga benar-benar membawah dampak besar untuk kemaslahatan masyarakat.

“Mari kawal investasi PT GKP demi mewujudkan kabupaten sejahtera dan mandiri, yang tidak selalunya berharap dengan asupan dari pemerintah pusat,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Via

The post Berdamai dengan Warga Lingkar Tambang, Bupati Ingin Investasi PT GKP Dikawal first appeared on DetikSultra.com.

MoU yang dilakukan kedua bela pihak yang turut disaksikan sejumlah stakeholder terkait, berisikan komitmen perusahaan salah satunya pembangungan Smelter.

Atas wacana itu, disambut baik oleh Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia (Himapindo) Kordinator wilayah (Korwil) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menurut Ketua Hampindo Korwil Sultra, Ahmas Zainul mengatakan upaya pembangunan Smelter adalah wujud dari amanat undang-undang untuk mendorong hilirisasi dunia pertambangan.

“Upaya ini pun dapat membawa Konkep menjadi Sentrum pembangunan Ekonomi Nasional khususnya di Indonesia Timur,” kata dia, Kamis (6/10/2021).

Dimana saat ini, pertumbuhan ekonomi KKonkep baru tertopang oleh konsumsi atau belanja pemerintah daerah (Pemda) ketimbang investasi maupun pembangunan infrastruktur.

“Pemda perlu membangun kerja sama yang kuat dan mengikat dengan Direksi PT GKP dalam upayanya meningkatkan taraf hidup masyarakat daerahnya,” sebutnya.

Ia menilai, Konkep sebagai kabupaten dengan wilayah paling strategis sebagai jalur Pertambangan yang dapat berkembang pesat dan nantinya bisa menjadi sentrum perekonomian.

“Tentunya bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Konkep dan Sultra kedepannya,” jelasnya.

Oleh karena itu, peran-peran krusial pemuda dan mahasiswa Konkep tentunya diharapkan untuk terus melahirkan ide dan gagasan gemilang sebagai sosial control agar kedepannya komitmen serta kerja sama Pemda Konkep dan PT GKP menjadi maksimal.

Reporter: Sunarto
Editor: Via

The post Bangun Smelter, Himapindo: PT GKP Bakal Jadikan Konkep Sentrum Ekonomi Indonesia Timur first appeared on DetikSultra.com.

Penekanan MoU melibatkan enam pihak terkait kegiatan usaha PT GKP di Pulau Wawonii nantinya.

Keenam stakeholder itu yakni Bupati Konkepa Amrullah, Ketua DPRD Konkep Ishak, Wakil Ketua I DPRD Imanudin, dan Wakil Ketua II DPRD Irwan.

Sementara pihak PT GKP diwakili oleh Hendra Surya selaku Komisaris Utama (Komut) dan Meris Wiryadi selaku Direktur Utama (Dirut).

Sejumlah tokoh masyarakat dan unsur forkopimda turut hadir dan menyaksikan penandatanganan MoU, di antaranya Wakil Bupati Konawe Kepulauan, Kapolres Kendari, Kajari Konawe, Dandim 1417 Kendari dan Kepala Bappeda Konkep.

Bupati Konkep Amrullah mengatakan
pandemi Covid-19 yang terjadi selama hampir dua tahun terakhir ini tidak hanya berdampak pada kesehatan dan sosial kemasyarakatan, namun juga ekonomi daerah.

Karenanya pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam upaya memulihkan ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Menyadari peran strategis ini, Pemkab Konkep menggandeng perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT GKP dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, politisi Partai Demokrat ini  sangat bersyukur atas terbitnya peraturan daerah (Perda) yang menjadi payung hukum dalam proses pembangunan di segala sektor di Konawe Kepulauan ini.

“Kabupaten Konkep sebagai bagian dari NKRI harus punya sumbangsih untuk negara. Dan inilah sikap kami pada hari ini. Bersama eksekutif dan legislatif kami bersepakat, Insyaallah kegiatan PT Gema Kreasi Perdana, ketika aspek legalitasnya sudah terpenuhi, bisa berjalan dengan baik,” ujar dia dalam rilis yang diterima media ini.

Amrullah juga menyampaikan harapannya, agar kegiatan yang akan dilaksanakan PT GKP bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Konkep.

Menyikapi harapan besar Pemkab Konkep mengenai kesejateraan masyarakat di sana, Komut PT GKP Hendra Surya mengatakan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk mengutamakan serapan tenaga kerja lokal.

Tentunya dengan MoU ini, lanjut dia, memungkinkan PT GKP untuk menjalankan rencana kegiatan usaha termasuk melakukan aktivitas pengembangan masyarakat di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konkep.

“PT GKP akan mewujudkan komitmen investasi di Pulau Wawonii. Bahkan tidak sekadar melakukan kegiatan penambangan saja, ke depan kami akan melakukan investasi pembangunan smelter nikel. Hilirisasi mineral adalah amanat undang-undang,” katanya.

Dua juga menuturkan, peningkatan kerja sama antara Pemkab Konkep dengan PT GKP merupakan tindak lanjut Rencana Tata Ruang (RTRW) wilayah Konkep tahun  2021-2040.

Aturan ini, tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 dan disahkan pada akhir Juli lalu. Sehingga menjadi dasar perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk peruntukan bagi pertambangan.

Ditambahkannya, PT GKP telah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Pulau Wawonii, Konkep, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Meski saat ini kegiatan operasional pertambangan belum berjalan, namun sejak tahun 2017 PT GKP telah membangun sejumlah sarana dan prasarana serta menjalankan berbagai program pengembangan masyarakat (PPM) di lingkar tambang.

“Di antaranya pembangunan menara telekomunikasi, program Desa Terang dan pemberdayaan UMKM,” ucapnya. (bds*)

Reporter: Sunarto
Editor: J. Saki

The post MoU dengan Pemkab Konkep, PT GKP Komitmen Serap Tenaga Kerja Lokal first appeared on DetikSultra.com.

Ketua Dewan Perwakilan Masyarakat untuk Hukum dan Pertambangan (DPM Hutan) Kecamatan Laonti, Muhammad Roy mengatakan, terdapat berbagai hal yang menjadi kewajiban PT GMS maupun poin perjanjian yang dimuat dalam pasal terpisah, yang sampai saat ini tidak direalisasikan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

“Salah satunya yaitu tidak adanya pelaksanaan reklamasi terhadap lubang bekas galian tambang, bahwa pelaksaan reklamasi tertuang dalam pasal 2 huruf C nomor 1 surat perjanjian kerja sama atau MoU yang berbunyi ‘pihak pertama berkewajiban untuk melakukan reklamasi pada kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata’,” bebernya di Kota Kendari, Selasa (28/9/2021).

“Memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya, mekanisme dan pengelolaannya diatur berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.

Atas dasar tersebut, PT GMS dinilai melakukan pembiaran terhadap lubang bekas galian dan mengabaikan MoU serta diduga melanggar Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara.

Selanjutnya, kata dia, dalam pasal 2 huruf A nomor 1 berbunyi ‘pihak pertama berkewajiban untuk merekrut, mengakomodir dan memprioritaskan masyarakat lingkar tambang sebagai tenaga kerja di PT GMS sesuai kebutuhan perusahaan, baik tenaga kerja kantor maupun tenaga kerja lapangan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Ia menjelaskan, masyarakat lingkar tambang yang dimaksud adalah masyarakat empat desa yakni Desa Sangi-sangi, Ulusawa, Tue-tue dan Desa Lawisata sebagaimana devinisi lingkar tambang yang dijelaskan dalam MoU bahwa lingkar tambang adalah wilayah IUP PT GMS yang menjadi objek kegiatan penambangan.

Jika dikomparasikan dengan fakta di lapangan maka sangat jelas bahwa dalam perekrutan karyawan, PT GMS tidak memprioritaskan masyarakat lingkar tambang sesuai dengan perjanjian yang ada.

“Saya pikir bahwa ini adalah salah satu penyebab terjadinya gejolak sosial di masyarakat,” ujar Muhammad Roy.

Selanjutnya, kata dia, dalam beberapa bulan ini terdapat banyak aduan masyarakat terkait dengan upah dan kontrak kerja, sehingga atas dasar itu pihaknya menduga bahwa PT GMS telah mengabaikan MoU tersebut.

Sebab terdapat poin yang menjelaskan tentang tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan atau tenaga kerja, yaitu pada pasal 2 huruf A nomor 4 yang berbunyi pihak pertama bersedia menerapkan upah minimum regional (UMR) dan hak lainnya kepada setiap karyawan atau pekerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Atas dasar tersebut kami menduga bahwa PT GMS telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Olehnya itu, kami mendesak Disnakertrans Provinsi Sultra untuk melakukan inspeksi di lokasi PT GMS guna memastikan hak-hak karyawan atau tenaga kerja terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan,” katanya.

Lebih lanjut Roy menegaskan agar PT GMS tidak selalu menyalahkan aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat setempat. Sebab, aksi yang dilakukan tentu dilandasi alasan yang jelas.

Tak hanya itu, Roy juga menilai sejatinya manajemen PT GMS yang memicu lahirnya konflik horizontal di tengah masyarakat karena telah mengambil banyak sikap di luar dari ketentuan MoU.

“Memang benar dalam MoU tersebut dijelaskan bahwa masyarakat lingkar tambang selaku pihak kedua berkewajiban menjaga keamanan pihak pertama, namun bukan berarti masyarakat tidak diperbolehkan untuk melakukan aksi unjuk rasa, apalagi jika PT GMS telah melenceng dari surat perjanjian kerja sama dan melanggar pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik,” tegas Roy.

Pihaknya juga meminta DPRD Provinsi Sultra dan instansi terkait untuk memberikan sanksi tegas kepada PR GMS atas pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah perairan Kecamatan Laonti.

“Kami mendukung DPRD Sultra untuk segera menerbitkan rekomendasi penghentian aktivitas PT GMS,” tutupnya.

Sementara Humas PT GMS, Airin Shakoya menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Laonti karena belum dapat memenuhi permintaan kompensasi tersebut karena pendapatan perusahaan menurun akibat cuaca buruk.

“Kami juga tidak bisa memberikan kompensasi jika tidak jelas dasarnya misalkan pendapat dari pihak yang berkaitan. Jika diberikan kompensasi juga pertanyaanya sampai kapan batas waktunya, karena tidak dijelaskan,” bilangnya.

Kemudian, kata dia, pihaknya masih fokus untuk merealisasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

“Kami berharap masyarakat lingkar perusahaan PT GMS dapat bersinergi dengan baik bersama perusahaan,” ucap Airin.

Airin juga menjelaskan, PT GMS belum bisa memenuhi ganti rugi atau kompensasi yang diminta masyarakat Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) senilai Rp3 juta per bulan untuk setiap kepala keluarga terhitung untuk empat desa.

Hal itu terkait adanya kapal tongkang milik PT GMS yang hampir karam di dekat Jetty pada 30 Mei 2021 lalu. Kemudian masyarakat meminta untuk diberikan kompensasi kepada nelayan karena menganggap apa yang terjadi di jety tersebut merupakan pencemaran lingkungan yang menyebabkan penurunan pendapatan nelayan.

Sementara itu Project Manager PT GMS, Muhammad Haris mengungkapkan pihak perusaahannya juga telah memberikan dampak positif berupa jaminan CSR kepada masyarakat sekitar PT GMS yang disepakati pihak perusahaan bersama empat kepala desa melalui penandatanganan MoU.

“Sejak 2018 kami sudah ada MOU yang disepakati bersama masyarakat berupa CSR dan bantuan yang diminta oleh masyarkat. Itu dibuat antara masyarakat lingkar tambang dan PT GMS, yakni empat desa dan sampai sekarang masih berlaku,” beber Haris, pada Senin (27/9/2021) lalu.

Reporter: Erik Lerihardika
Editor: J. Saki

The post Diduga Abaikan MoU dengan Masyarakat Lingkar Tambang Laonti, Ini Kata Humas PT GMS first appeared on DetikSultra.com.

Penetapan ini usai Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor Polda Sultra) melakukan gelar perkara, pada Rabu (8/9) lalu.

Kasubidpenmas Polda Sultra, Kompol Dolfi Kumaseh, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa IJP ditetapkan sebagai tersangka usai BPKP melakukan audit hingga hasil keluar.

“Hasil audit BPKP keluar dan kerugian mencapai kurang lebih Rp9,5 miliar,” ujar Dolfi via seluler,, Senin (13/9/2021).

IJP diketahui sebagai mantan Kepala Bank Sultra Cabang Konkep itu, telah dilayangkan surat pemanggilan dengan status tersangka.

Meski demikian, bila panggilan pertama mangkir akan dilakukan panggilan kedua, ketiga dan bahkan nantinya akan dilakukan penjemputan paksa dengan kata lain DPO (Daftar Pencarian Orang).

“Jika tidak dikonfirmasi oleh tersangka, maka kami akan menerbitkan surat DPO (daftar pencarian orang),” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, dana kas operasional Bank Sultra cabang pembantu Konkep senilai Rp9,6 miliar raib.

Sehingga membuat Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah melapor ke Polda Sultra pada Maret lalu.

Raibnya uang tersebut dicurigai pada saat IJP memimpin Bank Sultra Cabang Pembantu Konkep pada 2018-2020 lalu.

Reporter: Erik Lerihardika
Editor: Via

The post IJP Ditetapkan Tersangka Korupsi DKO Bank Sultra Konkep first appeared on DetikSultra.com.

Kedua korban yang bernama Umar Lakeo dan Darlis ini terdampar di Pulau Samarengga, Menui Kepulauan, Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam keadaan selamat sekitar pukul 11.00 WITA.

Dikutip inikatasultra.com keluarga korban, Jibrar mengatakan, korban sempat menelepon dan memberitahukan bahwa perahu yang mereka pakai untuk memancing mengalami kerusakan mesin.

Kemudian, lanjut Jibrar, keluarga Noko Raya membentuk grup informasi pencarian di Langara. Setelah menghimpun informasi dari keluarga, beredar informasi kedua korban ditemukan terdampar di Pulau Samarengga.

Kebenaran keduanya terdampar di Pulau Samarengga setelah tim keluarga melakukan panggilan video melalui aplikasi WhatsApp dengan salah satu kontak pihak keluarga yang berada di Pulau Samarengga.

“Iya kami sudah di rumah salah satu keluarga yang ada di Pulau Samarengga,” ujar Umar Lakeo dalam panggilan video tersebut. (bds*)

Reporter: Erik Lerihardika
Editor: J. Saki

The post Terdampar di Pulau Samarengga, Dua Nelayan Wawonii yang Hilang Ditemukan Selamat first appeared on DetikSultra.com.

Dengan dilantiknya kedua kepala daerah di dua daerah tersebut, Ali Mazi mengatakan sudah saatnya keduanya merealisasikan janji politik, yang disampaikan saat kampanye pada Pilkada 2020 lalu.

Bahkan Ali Mazi bilang, Bupati-Wakil Bupati Konsel, Surunuddin Dangga-Rasyid dan Bupati-Wakil Bupati Konut, Ruksamin-Abu Haera harus bekerja siang dan malam untuk mewujudkan janji politik keduanya.

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan dalam rangka memastikan setiap masyarakat di seluruh pelosok di daerah masing-masing, dapat merasakan kehadiran pelayanan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.

“Dengan mengedepankan tata kelola pemerintah yang baik, diantaranya profesional, responsif, transparan, akuntabel, berkeadilan, efisien dan efektif serta bermartabat dalam melaskanakan seluruh program disemua bidang,” kata Ali Mazi.

Politisi Nasdem ini melanjutkan, kedua Kada yang baru saja diambil sumpahnya merupakan petahana atau bupati periode 2015-2020.

Tentunya bebekal dengan itu, maka dapat dipastikan lima tahun memimpin daerah di wilayah masing-masing, pasti sudah tahu benar seluk beluk mengenai kelebihan dan kekuatan yang dimiliki.

Sehingga hal itu, dapat menjadi titik balik dalam membenahi segala kekurangan selama menjadi bupati lima tahun terkahir, sebelum dipilih kembali oleh masyarakat.

“Disisi lain, ini waktunya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan serta melaksanakan pembangunan secara prima dan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” jelasnya.

Olehnya itu, Ali Mazi berharap, kedua Kada yang baru ia lantik, agar menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata.

Reporter: Sunarto
Editor: Via

The post Ali Mazi Minta Bupati Konsel dan Konut Bekerja Ekstra Wujudkan Janji Politik first appeared on DetikSultra.com.

Pemerataan harga BBM sebesar Rp6.450 per liter untuk jenis premium atau bensin dan Rp5.150 per liter untuk solar. Program ini dikenal dengan Program BBM Satu Harga.

Untuk 2021 ini, PT Pertamina (Persero) Tbk memberikan dua kuota pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) BBM Satu Harga di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dari dua lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga hadir di Kabupaten Konkep, satu diantaranya di Desa Teporoko, Kecamatan Wawonii Tenggara.

Investor yang ditunjuk oleh PT Pertamina yakni PT Tenri Pulau Wawonii (TPW) selaku pemilik SPBU Kompak bernomor 76.933.18 telah melakukan proses pembangunan fisik SPBU.

Direktur PT Tenri Pulau Wawonii, Ady Faisal Prawidya menyatakan pembangunan SPBU tersebut sudah dimulai sejak beberapa pekan lalu yang diawali dengan penentuan lokasi SPBU.

Saat ini tahapannya sudah memasuki penanaman tangki timbun sebanyak tiga unit serta pengadaan dispenser SPBU sesuai standar operasional prosedur (SOP) Pertamina.

“Untuk proses penanaman tangki timbun itu sudah ditangani langsung kontraktor, vendor dari pihak Pertamina langsung,” kata dia, saat dihubungi Detiksultra.com, Jumat (26/3/2021).

Ditanya soal progres pembagunan fisik SPBU miliknya, lanjut lelaki yang kerap disapa Bang Ical ini menyebutkan kurang lebih sudah mencapai 40 persen.

Untuk target penyelesaian pembangunan SPBU, Ical bilang, pihaknya tidak dapat memastikan, yang jelas bisa lebih cepat dan bisa lebih lambat.

Sebab menurut dia, dalam proses pembangunan ini banyak faktor x yang mempengaruhi. Mulai dari aspek cuaca, kemudian aspek material yang juga dianggap menjadi salah satu faktor yang dapat mengambat proses pembangunan SPBU itu.

“Semua material diambil di Kendari. Lalu dikirim melalui kapal feri di Pelabuhan Wawonii menuju Pelabuhan Langara. Tiba di Langara akses darat lagi menuju Wawonii Tenggara tidak mudah. Intinya progres saya terus berjalan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ical menerangkan, saat ini Pertamina memberikan kebijakan untuk menjual sementara BBM, sambil menunggu penyelesaian pembangunan fisik SPBU miliknya.

Untuk sementara waktu, Pertamina memberi kuota percobaan sebanyak 55 kiloliter (Kl). BBM jenis premium sebanyak 45 Kl dan BBM jenis solar 15 Kl.

Harga per liternya untuk BBM subsidi jenis premium Rp6.450 dan BBM jenis solar Rp5.150.

“Saat ini baru dua jenis BBM yang kami jual,” terang Ical.

Dia menambahkan, selain menyediakan  BBM subsidi, pihaknya berencana akan mengembangkan dan menyediakan BBM nonsubsidi seperti pertamax, dexlite, dan pertalite.

“Agar kebutuhan energi khususnya BBM di Konkep dapat terpenuhi dan dapat membantu kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat Wawonii dan pemerintah dalam pembangunan daerah ke depannya,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: J. Saki

The post Pertamina Hadirkan SPBU Satu Harga di Wawonii Tenggara Konkep first appeared on DetikSultra.com.