Kegiatan ini merupakan wujud nyata implementasi reforma agraria secara utuh. Tidak hanya legalitas aset berupa kepastian hukum atas tanah melalui sertipikat, tetapi juga akses untuk peningkatan ekonomi kerakyatan.

Pasca menerima sertipikat tanah dari program PTSL, para nelayan kini memperoleh pendampingan agar sertifikat tersebut lebih produktif. Sertifikat dapat dimanfaatkan sebagai akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR), legalitas usaha, serta pengembangan UMKM olahan hasil perikanan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, Romandhona Setyawan, menegaskan peran BPN tidak hanya sebatas sertifikasi.

“Reforma Agraria tidak berhenti di sertifikat. Kami ingin memastikan sertifikat itu hidup dan produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dari tanah yang berkepastian hukum, lahir ekonomi kerakyatan untuk mendongkrak ekonomi pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Negara hadir untuk rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Pimpinan Rumah BUMN Muna Barat, Aldirsas, menyampaikan komitmennya untuk mendampingi nelayan agar naik kelas.

“Kami dari Rumah BUMN Muna Barat siap mendampingi nelayan tangkap secara berkelanjutan. Dengan sertifikat sebagai legalitas aset yang kuat, kami bantu akses permodalan, pembinaan UMKM, pelatihan pengolahan hasil laut, dan digital marketing agar pendapatan nelayan meningkat dan mandiri,” ujar Aldirsas.

Sambil mengasap ikan hasil tangkapan, nelayan penerima manfaat, Rendi mengungkapkan rasa terima kasihnya.

“Terima kasih kepada BPN Muna Barat dan Rumah BUMN. Setelah menerima sertipikat, kami sekarang juga dibantu mendapat ilmu untuk modal usaha dan cara jual hasil tangkap yang lebih baik. Kami sebagai nelayan sangat terbantu, insyaallah pendapatan bisa meningkat. Sertifikat dari BPN kita agunkan ke bank untuk modal usaha dan menyekolahkan anak, alhamdulillah sekarang sudah lunas dan sertifikat sudah di rumah,” ucap Rendi.

Melalui sinergi antara BPN dan Rumah BUMN ini, diharapkan kesejahteraan nelayan tangkap di Muna Barat semakin meningkat, UMKM pesisir tumbuh, dan ekonomi kerakyatan semakin kuat dan berdaya saing. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post BPN Muna Barat Gandeng Rumah BUMN, Dorong Peningkatan Pendapatan Nelayan first appeared on DetikSultra.com.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh, Kapolsek Kusambi, Iptu Rusman, api pertama kali muncul dari rumah milik Nurhaida, seorang guru paruh waktu.  Menurut saksi Wa Sudia (60) dan La Rula (60), terdengar bunyi letusan dari bagian rumah tersebut. Api langsung membesar dengan cepat dan merembet, karena jarak rumah hanya sekitar dua meter. Dalam hitungan menit, api menghanguskan lima rumah.

“Jadi salah satu korban bernama La Edi, memiliki dua unit rumah, panggung dan permanen,” jelasnya.

Warga sekitar sempat berdatangan untuk berusaha menyelamatkan barang dengan alat seadanya, namun kewalahan. Mobil pemadam baru tiba pada pukul 16.30 Wita dan api baru padam total pukul 17.30 Wita.

Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Namun para korban kini mengalami trauma karena kehilangan tempat tinggal, barang berharga, dan dokumen penting lainnya.

“Untuk penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Tim Inafis Polres Muna,” kata Iptu Rusman.

Pihak kepolisian dan Bhabinkamtibmas mengimbau warga Muna Barat khususnya warha Bakeramba untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama instalasi listrik dan kompor gas.

“Semoga para korban diberi ketabahan. Bagi yang ingin membantu, bisa hubungi Pemerintah Desa Bakeramba,” tukasnya. (cds)

Reporter: La Ode Darlan
Editor: Wulan

The post Lima Unit Rumah di Muna Barat Terbakar, Kerugian Mencapai Ratusan Juta first appeared on DetikSultra.com.

Aksi blokade jalan tersebut akibat jadwal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Puao di tunda Pemerintah Daerah (Pemda) Konsel, yang semestinya dilaksanakan bersamaan dengan sejumlah desa lainnya besok.

Camat Angata, Al Asmin membenarkan adanya pemblokadean jalan poros Motaha-Kendari, bertempat di Desa Puao.

“Benar, sebelum magrib warga blokir jalan, dan sampai saat ini,” katanya kepada awak media ini.

Al Asmin menerangkan, pemblokadean jalan buntut dari penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkades Puao yang kemudian tidak diterima salah satu Calon Kepala Desa (Cakades).

Dimana, dalam Pilkades kali ini, sifatnya meneruskan jabatan dari Kades Puao sebelumnya yang memilih mundur, sehingga pemilih yang boleh menyalurkan hak suaranya hanya aparat desa dan kelompok tani.

Salah satu Cakades, menolak kelompok tani yang dibentuk jelang Pilkades masuk di dalam DPT, dan hanya menerima kelompok tani yang dibentuk Kades lama.
Sementara, Cakades lainnya mau apa yang sudah ditetapkan dalam DPT itu saja yang diikuti.

“Dari versi salah satu calon desa, terima saja tiga kelompk tersebut, tapi salah satu calon desa lain menolak, harus sesuai kelompok tani yang dibentuk Kades lama, dan kelompok tani bentukkan Pj Kades tidak boleh diikutkan dalam pemilihan. Nah inilah awal polemiknya,” tuturnya.

Menurut Camat Angata, Sekda Konsel telah mencoba menengahi agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut, dan Pilkades Puao dilaksanakan sesuai jadwal.

“Karena mediasi mental, tidak ada titik temu sehingga Pemda Konsel menunda Pilkades Puao untuk sementara waktu, sehingga dengan penundaan ini menimbulkan reaksi dari warga, dan terjadilah memblokiran jalan,” jelas Al Asmin.

Ia menambahkan, saat ini Sekda Konsel sedang menuju lokasi pemblokiran jalan di Desa Puao.

“Pak Sekda sedang menuju ke TKP, semoga ada titik temu,” tukasnya. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Jadwal Pilkades Ditunda, Warga Desa Puao Konsel Blokade Jalan hingga Lalu Lintas Lumpuh first appeared on DetikSultra.com.

Melalui Program Mandiri Pangan PT Antam (Persero) Tbk UBPN Konawe Utara, Ibnu mendapat pendampingan budidaya sekaligus dukungan sarana pertanian berupa cultivator untuk membantu pengolahan lahan.

Hingga panen ke empat pada 20 Oktober 2026, kebun cabai yang dikelolanya telah menghasilkan sekitar 110 kilogram. Hasil tersebut menjadi perkembangan positif bagi Ibnu yang sebelumnya sempat mengalami kegagalan saat membudidayakan cabai di lahan yang lebih luas.

Sebelum mengembangkan kebun cabai, Ibnu memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam berbagai jenis sayuran. Hasilnya tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga dijual kepada masyarakat sekitar.

Penjualan sayuran bahkan menarik minat ibu rumah tangga hingga pengelola katering. Berbekal pengalaman tersebut, Ibnu kemudian memberanikan diri memperluas usaha pertaniannya.

Ia membuka lahan dengan kemiringan cukup curam, sekitar 45 derajat, untuk menanam cabai merah keriting varietas Laba F1 dan cabai merah besar. Sebanyak 1.700 lubang tanam disiapkan, meski sekitar 20 tanaman mati akibat cuaca panas dan kemarau.

Tantangan yang dihadapi tidak hanya soal kondisi lahan dan cuaca. Sebelum mengikuti Program Mandiri Pangan, Ibnu mengaku masih kesulitan menangani hama, penyakit, serta memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Kondisi tersebut membuat hasil budidayanya belum optimal.

Melalui pendampingan program, ia mulai memperbaiki teknik budidaya, menambah pengetahuan, dan bertukar pengalaman dengan petani lain. Kegagalan sebelumnya menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan hasil panen.

“Jangan langsung melihat dari hasil, jangan tanya hasil panennya, coba tanya prosesnya, mulai dari cabai yang gagal terkena hama dan lain-lain. Kebanyakan orang hanya melihat hasil akhirnya, padahal ada proses yang dilalui. Menurut saya, yang dibutuhkan itu ketekunan dan kesabaran,” ungkap Ibnu.

Selain pendampingan, keberadaan cultivator yang diberikan Antam kepada Ibnu bersama kelompok taninya turut membantu mempercepat pekerjaan di kebun.

Sebelumnya, pengolahan lahan berukuran 50×30 meter secara manual membutuhkan waktu sekitar tujuh hingga sepuluh hari. Setelah menggunakan cultivator, pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua hari, sebelum dilanjutkan dengan pembuatan bedengan.

“Kalau menggunakan tenaga manual, kami harus mencangkul dalam dan membutuhkan beberapa orang. Biayanya juga cukup besar karena harus membayar tenaga kerja harian. Setelah ada cultivator, pekerjaan menjadi lebih cepat dan tenaga yang dikeluarkan tidak sebanyak sebelumnya,” jelasnya.

Setelah pengolahan lahan, Ibnu melanjutkan proses budidaya dengan membuat bedengan dan saluran drainase, melakukan pemupukan awal, serta memasang mulsa. Keterbatasan air di bagian atas lahan juga diatasi dengan memanfaatkan air sungai di dekat kebun menggunakan selang.

Upaya tersebut mulai membuahkan hasil. Dari empat kali panen, Ibnu mencatat produksi enam kilogram pada panen pertama, 25 kilogram pada panen kedua, 40 kilogram pada panen ketiga, dan 39 kilogram pada panen keempat.

Sejak pembukaan lahan hingga panen pertama, ia membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga bulan.

Hasil panen itu pun telah memiliki pasar. Sebagian cabai dipesan oleh katering perusahaan di sekitar wilayah tersebut, sementara sisanya dijual kepada pedagang dan pembeli langsung.

Pemasarannya bahkan menjangkau pembeli dari luar Desa Mowundo, termasuk wilayah Asera dan Lasolo. Ibnu juga memanfaatkan WhatsApp untuk membagikan informasi hasil panen sehingga calon pembeli lebih mudah mengetahui ketersediaan cabai yang dijualnya.

Menurutnya, peluang usaha pertanian masih terbuka lebar karena kebutuhan cabai dan sayuran di masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi oleh produksi petani lokal.

“Selama saya mengamati, kebutuhan konsumen masih lebih besar dibandingkan kemampuan produsen untuk memenuhinya. Saya optimistis, selama masyarakat mendapatkan edukasi pertanian dan mau belajar, peluang ini bisa dikembangkan,” tuturnya.

Ke depan, Ibnu berharap pendampingan Program Mandiri Pangan terus berlanjut agar semakin banyak masyarakat memiliki kesempatan mengembangkan usaha pertanian. Ia juga bercita-cita menjadikan Desa Mowundo sebagai salah satu sentra produksi pangan dan sayuran di Kecamatan Molawe.

Ia bahkan bersedia berbagi pengalaman dengan warga lain yang ingin belajar bertani, termasuk masyarakat yang belum tergabung dalam program tersebut.

Sementara itu, Southeast Sulawesi Region CSR ER Sub Division Head PT Antam Tbk, Muhammad Rusdan, mengapresiasi ketekunan Ibnu bersama kelompok taninya dalam mengembangkan usaha pertanian.

Menurutnya, keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan sarana, tetapi juga pada kemauan masyarakat untuk belajar dan mengelola potensi lokal secara mandiri.

“Antam hadir sebagai pendukung melalui penyediaan sarana dan pendampingan, sementara masyarakat menjadi pelaku utama dalam mengembangkan usahanya. Kami berharap semangat Pak Ibnu dapat menginspirasi masyarakat lainnya untuk terus belajar, mengembangkan potensi pertanian, dan membangun kemandirian,” ujar Rusdan.

Ia menegaskan, Antam berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas petani dan kelompok tani melalui pendampingan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat memperluas manfaat Program Mandiri Pangan sekaligus mendorong kemandirian pangan masyarakat.

Antam juga berharap Desa Mowundo dapat berkembang menjadi sentra pangan dan sayuran di Kecamatan Molawe, sehingga potensi pertanian lokal mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. (cds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post Petani Mowundo Panen 110 Kilogram Cabai Hasil Pendampingan PT Antam first appeared on DetikSultra.com.

Kunjungan Kepala BSI Muna, Muhamad Yasin, diterima langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, Romandhona Setyawan beserta jajaran.

Kunjungan ini dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi antar sektor pertanahan dengan sektor perbankan syariah, khususnya dalam mendukung program strategis nasional pertanahan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat di ruang Kepala Kantor BPN tersebut, kedua pihak membahas beberapa potensi kerja sama, antara lain dukungan akses permodalan reforma agraria, memfasilitasi akses permodalan bagi masyarakat penerima sertipikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pelaku UMKM binaan akses reforma agraria. Selanjutnya, layanan keuangan syariah bagi pegawai, sosialisasi layanan payroll, tabungan haji, dan produk keuangan syariah lainnya bagi pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Muna Barat, edukasi dan literasi, kolaborasi edukasi tentang pentingnya sertifikasi tanah sebagai legalitas aset yang dapat meningkatkan nilai ekonomi dan menjadi jaminan yang sah di lembaga keuangan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, Romandhona Setyawan menyampaikan apresiasinya atas kunjungan tersebut.

“Kami menyambut baik kunjungan dari Bank BSI Muna. Sinergi antara BPN dan perbankan sangat penting. Sertifikat tanah yang kami terbitkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memiliki nilai ekonomi. Dengan dukungan perbankan syariah seperti BSI, kami berharap aset masyarakat dapat lebih berdaya dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bank BSI Muna, Muhamad Yasin, menyampaikan komitmen BSI untuk terus bersinergi dengan instansi pemerintah, termasuk Kantor Pertanahan, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di daerah.

“Kami berharap silaturahmi ini menjadi awal kolaborasi yang baik dan berkelanjutan untuk kemaslahatan masyarakat Muna Barat,” ungkapnya.

Keduanya sepakat untuk terus menjalin silaturahmi dan perkuat perekonomian masyarakat dan kemajuan pembangunan Kabupaten Muna Barat. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Perkuat Sinergi Layanan Pertanahan dan Keuangan Syariah, BPN Muna Barat Terima Kunjungan Kepala Bank BSI Muna first appeared on DetikSultra.com.

Kepala KUPP Kelas I Molawe, Capt. Mastri Tulak, menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi dan pengabdian Capt. Sorindra selama kurang lebih dua tahun bertugas di KUPP Molawe.

Menurutnya, Capt. Sorindra merupakan sosok pejabat yang berpengalaman, berkompeten, serta memiliki keberanian dan semangat tinggi dalam bekerja.

“Selalu bersyukur di mana pun kita berada. Saya selalu mengingatkan rekan-rekan untuk terus berkomitmen dalam pekerjaan. Kesan saya terhadap Pak Indra selama dua tahun ini adalah kerja sama yang sangat baik, beliau sangat berpengalaman, berkompeten, punya keberanian, dan keinginan kuat untuk maju,” ujar Capt. Mastri Tulak, Selasa (20/10/2026).

Sementara itu, Kepala KUPP Kelas III Bungku, Capt. Sorindra, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran staf KUPP Molawe yang telah bekerja sama dengan baik selama masa menjabat sebagai Kasi Kesyabandaran KUPP Molawe.

Ia berpesan agar seluruh jajaran terus menjaga profesionalisme dalam bekerja, mengutamakan keselamatan berlayar, dan memberikan pelayanan terbaik kepada mitra kerja dan masyarakat.

“Terima kasih kepada teman-teman staf dan kepala kantor yang selalu menjalankan tugas serta memperhatikan perintah atasan, sehingga pelaksanaan pekerjaan di bidang operasional dan pengawasan berjalan dengan baik. Keselamatan adalah di atas segala-galanya, setidaknya kegiatan yang kita jalankan tidak menimbulkan dampak atau justifikasi hukum,” ungkap Capt. Sorindra.

Menatap tugas barunya di Sulteng, Capt. Sorindra menegaskan kesiapannya untuk memberikan kinerja terbaik di KUPP Kelas III Bungku dengan membawa sistem tata kelola birokrasi yang adaptif dan profesional.

“Di tempat baru, saya akan berkolaborasi dengan baik sesuai dengan SOP birokrasi yang ada. Saya akan memberikan yang terbaik untuk KUPP Bungku. Penerapan birokrasi di Bungku akan kita jalankan seperti saat saya di Molawe, dan jika ada kekurangan tentu akan kita benahi bersama,” jelasnya.

Ia menutup penyampaiannya dengan ungkapan haru saat harus berpisah dengan jajaran KUPP Molawe demi menunaikan amanah dan tugas di tempat yang baru.

“Sebenarnya berat hati saya harus meninggalkan teman-teman di Molawe, tetapi karena tugas dan perintah, saya harus mematuhi tugas yang diberikan atasan,” tutup Capt. Sorindra. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Serah Terima Jabatan di KUPP Molawe, Capt. Sorindra Resmi Emban Tugas Baru sebagai Kepala KUPP Bungku first appeared on DetikSultra.com.

Empat titik sumur bor tersebut adalah Padepokan PSHT Desa Sidomakmur Tiworo Kepulauan, Masjid Baiturrahim Desa Wulanga Jaya, Tiworo Kepulauan, Masjid Nurul Huda Desa Parura Jaya, Tiworo Selatan, dan Musala Desa Parura Jaya, Tiworo Selatan.

“Ini luar biasa. BPN tidak hanya memberi kepastian hukum lewat sertifikat wakaf, tapi juga memberi sumber kehidupan yaitu air bersih. Ini kontribusi nyata, bukan pencitraan, ini amal jariah,” tegas Miskan.

Ia menambahkan, selama ini masjid-masjid ini kesulitan air untuk wudu dan kebutuhan sehari-hari saat musim kemarau. Kini ratusan jemaah tidak lagi kesulitan untuk beribadah.

“Ajaran PSHT adalah Memayu Hayuning Bawana, berbuat baik untuk sesama. Apa yang dilakukan BPN Muna Barat ini sejalan dengan ajaran kami,” tambahnya.

Miskan berharap sinergi antara ormas dan pemerintah terus terjalin. Selama untuk kebaikan umat, PSHT Muna Barat siap berada di garda terdepan mendukung program BPN. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post BPN Terbitkan Sertifikat Wakaf Masjid dan Bangun Empat Sumur Bor, PSHT: Ini Kontribusi Nyata, Bukan Pencitraan first appeared on DetikSultra.com.

“Untuk SPPG ranahnya BGN, untuk Dinas Kesehatan kita sudah maksimalkan dengan menambah tenaga perawat dan dokter empat Puskesmas serta rumah sakit,” ucap Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Konsel, Yuyun Nirwana Subair, Rabu (14/10/2026).

Yuyun menerangkan, dari data yang diterima, sebanyak 144 siswa terdiri atas siswa SMAN 10 Konsel, SDN 3 Angata, SDN 1 Angata, SDN 12 Angata, SDN 4 Angata dan SMPN 7 Konsel menjalani perawatan di Puskesmas Angata pagi tadi.

“Dinkes sudah memaksimalkan penanganan dengan berkolaborasi tenaga medis dan dokter dari Puskesmas Motaha, Mowila, Sabulakoa, Benua dan Tim Rumah Sakit Umum Daerah. Alhamdulilah dari 145 siswa, saat ini tinggal 25 siswa yang menjalani perawatan di Puskesmas Motaha,” jelasnya .

Di tempat terpisah, Camat Angata, Al Asmin menegaskan, menu MBG yang dikonsumsi para korban keracunan, didistribusi oleh SPPG Desa Puao.

“Penyedia MBG berasal dari SPPG Puao,” tegas Al Asmin.

Al Asmin menuturkan saat ini beberapa siswa yang telah menjalani perawatan medis sudah ada yang pulang ke rumahnya.

“Alhamdulillah sudah ada yang pulang usai menjalani perawatan. Tidak ada yang dirujuk,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut peristiwa tersebut, lanjut Al Asmin, Pemerintah Kecamatan Angata dan Polsek Angata telah berkoordinasi untuk mengamankan SPPG Puao.

“Jadi saat ini SPPG di-Police Line. Untuk sementara diamankan oleh pihak Polda Sultra, Polres Konsel sembari menunggu hasil sampel makanan yang telah disajikan,” tuturnya.

Al Asmin menuturkan bahwa kejadian dugaan keracunan massal tersebut bukan jatah MBG hari ini (Rabu).

“Jadi bukan jatah hari ini, tapi hari yang kemarin. Untuk hari ini sebelumnya sempat dibagikan, namun dengan adanya kejadian ini maka dihentikan dulu jangan sampai terjadi tambahan peristiwa yang sama. Tetapi setelah diidentifikasi tidak ada masalah untuk jatah hari ini,” ujarnya.

Menurut Al Asmin, informasi yang dihimpun diduga penyebab keracunan massal yang menimpa para pelajar karena sajian ayam pada MBG Selasa 13 Oktober 2026 berbusa.

“Diduga karena sajian ayamnya. Informasinya menu ayam ada yang berbusa. Mungkin karena para siswa lapar jadi makanannya tetap dikonsumsi,” pungkasnya. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post BGN Sultra Lakukan Investigasi Usai Keracunan Massal di Angata, SPPG Desa Puao Diberi Garis Polisi first appeared on DetikSultra.com.

Aksi kemanusiaan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat yang jatuh pada 9 September 2026 lalu.

Kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat, tetapi juga melibatkan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

Ketua DPC Partai Demokrat Konsel, Hj. Isyatin Syam mengatakan kegiatan donor darah tersebut merupakan tindak lanjut gerakan kemanusiaan yang digagas Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan dilaksanakan secara serentak oleh jajaran partai di seluruh Indonesia.

Menurutnya, meskipun pelaksanaan kegiatan berlangsung lebih dari sebulan setelah puncak peringatan HUT Partai Demokrat, hal itu tidak mengurangi semangat pengurus dan kader untuk berkontribusi membantu masyarakat.

“Alhamdulillah, meskipun dilaksanakan setelah puncak peringatan HUT Partai Demokrat, seluruh jajaran pengurus tetap antusias melaksanakan kegiatan kemanusiaan ini. Kami ingin membantu menjaga ketersediaan stok darah, khususnya di Konsel,” ujar Isyatin.

Ia menjelaskan, DPC Partai Demokrat Konsel menargetkan pengumpulan sedikitnya 50 kantong darah. Namun, jumlah tersebut bukan menjadi batas maksimal karena semakin banyak darah yang terkumpul, semakin besar pula manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.

“Target kami minimal 50 kantong darah, tetapi tidak mematok jumlah tertentu. Semakin banyak yang terkumpul tentu semakin baik, karena darah sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Isyatin menegaskan, kegiatan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pengurus maupun kader Partai Demokrat, melainkan terbuka bagi seluruh masyarakat Konawe Selatan yang memenuhi persyaratan sebagai pendonor.

“Kami mengajak masyarakat umum untuk ikut mendonorkan darahnya demi membantu sesama. Insyaallah, kegiatan sosial seperti ini harapannya akan terus berlanjut,” harapnya.

Lebih lanjut, Isyatin berharap kegiatan donor darah tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial dalam rangka memperingati hari jadi partai, tetapi mampu memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya pasien yang membutuhkan transfusi darah.

“Kegiatan sosial seperti ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya donor darah secara sukarela, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas kemanusiaan,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Demokrat Konsel, Ramlan menjelaskan bahwa, pelaksanaan donor darah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Menurutnya, kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk sinergi dalam mendukung ketersediaan darah bagi masyarakat.

Ramlan mengungkapkan, pihaknya sebelumnya telah berkoordinasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Konsel untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Namun, karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana, kerja sama kemudian dilakukan dengan RSUD Konawe Selatan.

“Awalnya kami telah menyurat ke PMI Konsel. Namun, karena pihak PMI terkendala ketersediaan sarana dan prasarana, kami kemudian menyurat ke RSUD Konsel untuk bekerja sama melaksanakan kegiatan ini,” ungkapnya.

Ia memastikan, seluruh kantong darah yang berhasil dikumpulkan melalui kegiatan tersebut nantinya akan diserahkan kepada Bank Darah RSUD Konsel untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.

“Kantong darah yang terkumpul nantinya akan diserahkan ke Bank Darah RSUD Konsel, sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ramlan yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Konsel menilai ketersediaan darah merupakan salah satu kebutuhan penting dalam menunjang pelayanan kesehatan masyarakat.

“Kebutuhan darah menjadi tanggung jawab bersama dan membutuhkan perhatian serta dukungan berbagai pihak,” imbuhnya.

Ia menilai, keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi lembaga penyedia layanan donor darah perlu mendapatkan perhatian agar kegiatan kemanusiaan serupa dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Ramlan menyatakan komitmennya untuk menyuarakan berbagai kebutuhan fasilitas pelayanan darah melalui fungsi dan kewenangannya di lembaga legislatif.

“Kami berharap kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan darah dapat menjadi perhatian, sehingga masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan ketika membutuhkan transfusi darah,” pungkasnya. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Tebar Kepedulian Sesama, Demokrat Konsel Gelar Donor Darah Gratis first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Kantor BPN Muna Barat, Romandhona Setyawan mengungkapkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut surat Sekda Muna Barat tentang Penentuan Titik Lokasi PLTS Komunal. Clear and clean secara hukum direncanakan akan direalisasikan dalam waktu dekat.

Ia pun menegaskan komitmen BPN Muna Barat, yang siap mendukung dan berkolaborasi dalam hal kepastian hukum atas tanah yang direncanakan dibangun PLTS.

“Hal ini demi kepastian hukum melalui sertifikasi tanah dilakukan untuk mengamankan aset negara/BUMN, mencegah sengketa lahan, serta memastikan keberlanjutan layanan listrik bagi masyarakat,” tegasnya.

Baginya, pembangunan PLTS ini menjadi harapan besar bagi 120 kepala keluarga atau 450 jiwa di Pulau Santigi dan pulau lainnya yang mayoritas menggantungkan hidup sebagai nelayan. Selama ini keterbatasan listrik menjadi hambatan besar, mulai dari penerangan hingga penyimpanan hasil laut.

Untuk itu, BPN Muna Barat berharap dengan adanya sinergi antara BPN Muna Barat dan pemerintah setempat, PLN serta pemerintah desa, Pulau Santigi dapat merasakan penerangan yang lebih maksimal di kemudian hari.

“Bukan hanya listrik yang hadir tapi juga harapan baru bagi kesejahteraan nelayan di wilayah pesisir dan kepulauan,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Muna Barat, La Ode Darwin mengatakan, empat desa telah selesai disurvei, yakni Desa Maginti, Pasipadangan, Gala, dan Desa Santigi. Sementara tujuh desa lainnya yang sedang disurvei adalah Desa Mandike, Desa Tiga, Desa Bero, Santiri, Katela, Tasipi dan Desa Kangkunawe.

“Kita akan push mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan sebelas desa ini kita target paling lambat 2028 sudah listrik semua,” ujar Darwin, beberapa waktu lalu. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post BPN dan Pemda Muna Barat Tinjau Lokasi Pembangunan PLTS Wilayah Kepulauan first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Buteng, Hasri mengatakan, pelayanan jemput bola bakal menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buteng.

“Sebelumnya kami sudah keliling di setiap sekolah di kecamatan, sisa dua kecamatan yang belum kami kunjungi, terakhir kemarin di Polres Buteng,” tuturnya saat dikonfirmasi oleh rekan media, Jumat (09/10/2026).

Hasri menjelaskan, IKD yang merupakan program inovasi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil, bertujuan untuk men digitalisasi KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya ke dalam aplikasi ponsel pintar.

“Jadi, melalui IKD, warga tidak perlu selalu membawa kartu fisik karena data identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga sudah tersimpan dengan aman dalam sistem digital yang terintegrasi secara nasional,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Hasri, IKD telah membuka sepuluh item layanan yang selama ini pengurusnya memakan waktu dan masyarakat datang langsung ke kantor Disdukcapil.

Seperti, permohonan cetak KK, cetak biodata, perubahan golongan darah, perubahan pendidikan, permohonan surat keterangan pindah baik individu dan keluarga, akta kelahira anak dan dewasa, akta kematian dan pengajuan penduduk non permanen.

“Nah sekarang semua itu dapat dilakukan sendiri di rumah tanpa capek-capek datang ke kantor,” tambahnya

Oleh karena itu, ia berharap kepada semua masyarakat Buteng, agar segera melakukan aktivitas IKD di setiap ponsel, untuk memudahkan pengurusan berkas dan lebih menjaga keamanan berkas yang selama ini disimpan di rumah.

“Sekarang bisa aktivasi di rumah, untuk scan QR-nya dpat menghubungi petugas Capil, karena mereka telah diberikan kewenangan guna mempermudah pelayanan,” pungkasnya.

Saat ini, sekitar 3.000 lebih warga Buteng telah melakukan aktivitas aplikasi IKD, sementara target yang diberikan nasional untuk Kabupaten Buton Tengah 30 ribu. (cds)

Reporter: Ali Tidar
Editor: Wulan

The post Dukcapil Buteng Genjot Aktivasi Identitas Kependudukan Digital first appeared on DetikSultra.com.

Melalui Tim Akses Reform, Kantor Pertanahan Muna Barat menggandeng Pemerintah Daerah, Bank Sultra, Rumah BUMN dan Organisasi Kemasyarakatan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), melakukan kegiatan pendampingan kepada kelompok tani pengolah gula aren di Desa Katangana Muna Barat, pada Rabu (07/10/26).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat dalam skema kses reforma graria, dimana masyarakat penerima sertifikat tidak hanya diberikan kepastian hukum atas tanahnya, tetapi juga didorong untuk memiliki nilai tambah ekonomi dari tanah yang dimilikinya.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, Romandhona Setyawan, menyampaikan bahwa pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk gula aren yang selama ini menjadi potensi unggulan lokal di Muna Barat.

“Reforma agraria harus memberikan dampak ekonomi nyata. Kita tidak hanya menyerahkan sertifikat, tetapi kita dampingi kelompok tani gula aren agar usahanya naik kelas, mulai dari proses produksi yang higienis, pengemasan, hingga akses pemasaran,” ujar Romandhona.

Dalam kegiatan pendampingan tersebut, Tim Akses Reforma BPN Muna Barat berkolaborasi dengan dinas terkait untuk memberikan pelatihan pengolahan, manajemen kelompok, serta penguatan kelembagaan petani.

Terpantau di lokasi kegiatan, Kepala Kantor BPN Muna Barat bersama lembaga terkait menyerahkan sertifikat tanah milik petani, memberikan bantuan sembako, serta menyerahkan bantuan berupa seperangkat alat produksi gula aren.

Kantor Pertanahan Muna Barat berkomitmen untuk terus mendukung pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Muna Barat, Unding, menyampaikan apresiasi atas inisiasi Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat dalam program pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok tani gula aren.

“Melalui kolaborasi antara BPN, Pemda, Bank Sultra, Rumah BUMN, dan Ormas PSHT, program reforma agraria berhasil diwujudkan tidak hanya melalui legalisasi aset berupa sertifikasi lahan, tetapi juga akses reforma berupa akses permodalan petani gula merah dari perbankan, serta optimalisasi potensi gula aren bernilai tinggi melalui pembinaan dan edukasi bersama,” ungkap Unding.

Pemerintah daerah berharap kolaborasi ini terus berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, dan menjadikan gula aren Muna Barat sebagai komoditas unggulan yang berdaya saing.

Ketua PSHT Cabang Muna Barat yang juga selaku Ketua Kelompok Tani penerima manfaat, Miskan, mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini. Selama ini produksi gula aren masih dilakukan secara tradisional, pemasaran terbatas serta kurangnya modal produksi.

“Dengan adanya akses reforma ini, diharapkan permodalan dipermudah, produk gula aren asal Muna Barat dapat memiliki daya saing, masuk ke pasar yang lebih luas, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan para petani,” harapnya. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Akses Reforma Agraria, BPN Muna Barat Dampingi Petani Gula Aren first appeared on DetikSultra.com.

Sugeng datang ke Mubar bersama Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, dan anggota DPD RI, La Ode Umar Bonte. Kunjungan itu turut didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Raha, Indra Thimoty dan Kapolres Muna, AKBP Indra Sandy Purnama Sakti.

Pelaksanaan program ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan rumah di Kelurahan Konawe, Kecamatan Kusambi, Selasa (06/10/2026).

Sugeng mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan rumah berjalan sesuai sasaran. Ia berharap jumlah rumah yang ditangani dapat bertambah melalui penguatan gotong royong.

“Insyaallah nanti akan terus tambah. Kalau kita semakin kuat gotong royongnya, tambah terus,” katanya.

Program tersebut diarahkan untuk mendukung target Asta Cita Presiden RI terkait pembangunan tiga juta rumah. Setiap unit rumah dialokasikan anggaran Rp50 juta.

Menurut Sugeng, pembiayaan berasal dari kombinasi stimulus pemerintah pusat dan dukungan swadaya Baznas. Kementerian Perumahan menanggung Rp20 juta per unit melalui skema Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS), sedangkan Rp30 juta lainnya dipenuhi melalui gotong royong.

“Kenapa dilakukan gotong royong? Karena rumah layak huni itu minimal 50 juta,” ujarnya.

Ia mengajak masyarakat ikut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut. Menurutnya, gotong royong tidak harus dilakukan dalam jumlah besar.

“Kalau 12 rumah sudah 600 juta. Nah, nanti kalau ada tambah, ini teman-teman semua, wartawan 5 ribu, 10 ribu saja tidak usah banyak-banyak, lama-lama rumah yang tidak layak bisa jadi baik,” tuturnya.

Selain pembangunan fisik, Kejati Sultra menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membantu pengurusan legalitas tanah warga penerima manfaat.

“Dari BPN kami dampingi juga bantu sertifikatnya. Itulah yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan kolaborasi kejaksaan, pemerintah kabupaten, provinsi, semuanya. Saya yakin pelayanan pada masyarakat akan lebih baik,” katanya.

Kunjungan tersebut merupakan agenda resmi perdana Sugeng sebagai Kajati Sultra di Muna Barat. Ia datang atas undangan Bupati Muna Barat, La Ode Darwin.

“Beliau ini sahabat saya. Jadi ke sini, pertama tentu silaturahim, yang kedua berbagi diskusi dengan teman-teman para perangkat pemerintahan di sini,” ujar Sugeng.

Di tempat yang sama, Bupati Mubar, La Ode Darwin, mengapresiasi dukungan Kejati Sultra terhadap masyarakat di daerahnya. Ia mengatakan keterbatasan anggaran daerah di tengah tingginya kebutuhan infrastruktur dasar membuat pemerintah daerah perlu mengoptimalkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Baznas. Salah satunya melalui program BSPS dan penanganan rumah tidak layak huni.

Bantuan BSPS sebesar Rp20 juta per unit belum mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan rumah. Kekurangan Rp30 juta per unit dipenuhi melalui dukungan swadaya Baznas.

Melalui skema tersebut, Mubar memperoleh alokasi penanganan 12 unit rumah yang didorong dan dikawal Kejati Sultra. Adapun dari program pemerintah pusat, Mubar secara keseluruhan memperoleh kuota BSPS sekitar 520 rumah.

“Saya belajar dari beliau (Kajati Sultra) bahwa memang kalau kita terbatas fiskal, maka cara membantu masyarakat kita tidak kehilangan cara. Bagaimana kita bisa membantu lewat Baznas. Nanti Baznas yang akan memprogramkan itu kepada masyarakat kita. Tapi kalau Bupati langsung yang memungut kepada para pihak, maka itu dianggap sebagai pelanggaran hukum,” tutur Darwin.

Darwin mengatakan persoalan hunian menjadi salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian serius di Muna Barat. Daerah yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Muna sekitar 12 tahun lalu itu memiliki 36 pulau. Sebanyak 16 pulau di antaranya berpenghuni dan tersebar di 12 desa wilayah kepulauan. Menurut Darwin, keterbatasan akses listrik, air bersih, dan perumahan masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah kepulauan.

Berdasarkan pendataan pemerintah daerah, sekitar 5.000 unit rumah di Muna Barat masuk kategori tidak layak huni. Kepadatan hunian juga ditemukan di kawasan pesisir dan kepulauan.

“Satu rumah itu dihuni dua sampai tiga KK. Ada satu tempat di Desa Tanjung Pinang, waktu saya cek rumah-rumah tidak layak huni di sana, ada satu rumah dihuni tiga KK. Kamarnya hanya dua, itu pun kamarnya satu pas setengah,” katanya.

Untuk memperkuat dukungan pembiayaan bagi program sosial dan kemanusiaan, Pemkab Muna Barat juga mendorong keterlibatan aparatur sipil negara melalui Baznas.

Darwin mengatakan pemerintah daerah telah menerbitkan surat edaran kepada ASN dan pejabat di lingkungan Pemkab Muna Barat.

“Saya sudah keluarkan surat edaran kepada seluruh pegawai yang ada di Kabupaten Muna Barat, terutama para pejabat pimpinan eselon II, III, dan IV untuk membuat surat pernyataan agar gajinya dipotong dan disumbangkan ke Baznas. Itu sudah berjalan,” ujar Darwin. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Kajati Sultra Kawal Program Bedah Rumah di Muna Barat first appeared on DetikSultra.com.

Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, mengatakan empat desa telah selesai disurvei, yakni Desa Maginti, Pasipadangan, Gala, dan Desa Santigi. Tujuh desa lainnya yang sedang disurvei adalah Desa Mandike, Desa Tiga, Desa Bero, Santiri, Katela, Tasipi dan Desa Kangkunawe.

“Kita akan push mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan. Sebelas desa ini kita target paling lambat 2028 sudah listrik semua,” ujar Darwin, Selasa (06/10/2026).

Darwin menambahkan, pihaknya akan segera menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan setelah laporan hasil survei dari Kementerian ESDM dan PLN keluar.

Untuk sumber anggaran elektrifikasi tersebut, Darwin menyebut akan dikucurkan langsung melalui kementerian terkait. Nilainya cukup besar, mencapai puluhan miliar rupiah per desa.

“Untuk sumber anggarannya dikucurkan melalui kementerian terkait dengan anggaran per desanya mencapai hingga puluhan miliar tergantung dari PLTS apa yang akan digunakan, PLTS Komunal atau PLTS Individu,” jelasnya.

Pemilihan jenis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, terutama kesiapan lahan.

“Jadi kalau menggunakan PLTS Komunal berarti tergantung dari kesiapan lahan. Kalau tidak memenuhi syarat maka PLTS individu yang kita pakai menempel di rumah masing-masing,” terangnya.

Darwin menegaskan, pihaknya akan terus mendorong program ini ke pemerintah pusat agar percepatan listrik di wilayah kepulauan dapat segera terwujud. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan
Editor: Wulan

The post Sebelas Desa Kepulauan di Muna Barat Ditarget Teraliri Listrik di 2028 first appeared on DetikSultra.com.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata kolaborasi program kejaksaan peduli masyarakat melalui program bedah rumah dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat kurang mampu.

Pada kesempatan tersebut, Kajati Sulawesi Tenggara, Sugeng Riyanta, menegaskan bahwa negara hadir untuk masyarakat di wilayah terluar sesuai Asta Cita Presiden RI.

“Hari ini kita menyaksikan kolaborasi. Sertifikat tanahnya dibantu oleh Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan Muna Barat, pembangunan rumahnya gotong royong oleh Kejaksaan, Baznas, dan Pemda. Tujuannya satu, memberikan hunian yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Sugeng Riyanta.

Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, mengapresiasi sinergi Kejaksaan, Baznas dan BPN atas bantuan ini. Ia menyebut, program ini selaras dengan percepatan sertifikasi tanah di Muna Barat yang tahun ini tuntas 100 persen sebanyak 4.063 sertifikat PTSL dengan kebijakan pembebasan BPHTB gratis bagi warga.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, Romandhona Setyawan berharap, kolaborasi ini terus berlanjut, tidak hanya untuk perumahan gotong royong tetapi juga percepatan sertifikasi tanah wakaf, rumah ibadah, dan tanah masyarakat di Kabupaten Muna Barat.

“Semoga sertifikat yang diserahkan dapat bermanfaat dan memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Kantah Muna Barat siap berkolaborasi untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah dengan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat dan Kabupaten Muna Barat,” tegasnya. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Kepala BPN Muna Barat Dampingi Kajati Sultra dan Bupati Serahkan Sertifikat Tanah first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Muna Barat, Sukarti Lykra menyebut, bantuan tersebut bersumber dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, dana aspirasi Komisi IV DPR RI, dan APBD Muna Barat tahun anggaran 2026.

Sementara itu, La Ode Darwin mengatakan, penyaluran bantuan merupakan realisasi visi-misi pemerintah daerah untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan.

“Bantuan ini tercantum dalam visi-misi kami. Dikhususkan untuk masyarakat nelayan, pengolah, serta pembudidaya ikan di Kabupaten Muna Barat,” ujar Darwin.

Rincian bantuan yang disalurkan meliputi
sarana pengolahan ikan (coolbox), untuk
dua kelompok, masing-masing 10 unit coolbox senilai Rp25.872.690. Dua kelompok ini yakni Kelompok Metro Politan, Desa Kasimpa Jaya dan Kelompok Metro Indah, Desa Langku-Langku. Kemudian freezer pengolah ikan untuk
Empat kelompok, yang masing-masing menerima satu unit freezer senilai Rp23.201.264. Empat kelompok ini yakni
Kelompok Dapur Sultan, Desa Tanjung Pinang, Kelompok Mawar, Desa Latawe, Kelompok Bungka Bulawa, Desa Watumela, dan Kelompok Pindang Kencana, Desa Suka Damai.

Selanjutnya peralatan pengolahan ikan bagi dua kelompok, menerima satu set peralatan senilai Rp25.163.700. Dua kelompok ini yakni Kelompok Abon Malundra, Desa Latawe dan Kelompok Dapur Maginti, Desa Maginti. Terakhir, sektor Budidaya yang diperuntukkan bagi
Kelompok Walega-Lega Lestari, Desa Lasama, menerima satu paket sarana produksi udang vanname senilai Rp80 juta, dan Kelompok di Desa Wanseriwu dan Desa Waumere menerima dua paket bioflok ikan air tawar dengan total nilai Rp98,6 juta.

Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, menjaga mutu hasil perikanan, dan mendukung Program Kedaulatan Pangan Nasional. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Pemkab Muna Barat Salurkan Bantuan Kelompok Nelayan, Pengolah dan Pembudiya Ikan first appeared on DetikSultra.com.

Adapun nuansa batik yang dihadirkan dalam pelayanan hari ini meliputi seluruh petugas front office, satpam, dan petugas keamanan wajib mengenakan batik. Penggunaan atribut dan ornamen bernuansa batik di area loket sebagai penyambut Hari Batik Nasional, serta pemutaran musik instrumental bernuansa batik di ruang tunggu, yang menjadikan suasana pelayanan lebih nyaman dan berdaya tarik.

Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, pemohon yang datang ke kantor dengan mengenakan batik diberikan souvenir cantik dari petugas loket. Para pemohon juga diajak untuk berfoto dan membuat video dengan pesan “Saya Dilayani BPN Muna Barat dengan Batik”.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, Romandhona Setyawan menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang turut melestarikan batik.

“Terima kasih telah menjadi bagian dari pelestarian Batik Indonesia. Selamat Hari Batik Nasional. Dalam balutan batik nusantara, kami melayani negeri,” ujar Romandhona.

Ia menegaskan, Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat berkomitmen untuk terus melestarikan warisan budaya sambil memberikan pelayanan pertanahan yang terbaik untuk masyarakat.

“Kami bangga berbatik, warisan budaya bangsa Indonesia,” tutupnya. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Peringati Hari Batik Nasional, BPN Muna Barat Layani Masyarakat dengan Balutan Batik Nusantara first appeared on DetikSultra.com.

Ananda Fitriyani S merupakan perwakilan resmi Kabupaten Muna Barat. Saat ini ia tengah berjuang di tingkat nasional untuk meraih Juara Favorit Duta Pariwisata Indonesia 2026.

Menurut Rhika Purwaningsih Darwin, perjuangan Ananda bukan hanya membawa nama pribadi, tetapi membawa nama baik Kabupaten Muna Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara di kancah nasional.

“Ananda adalah putri terbaik kita dari Muna Barat yang dipercaya mewakili Sultra. Ini adalah kebanggaan untuk kita semua. Mari kita tunjukkan solidaritas kita sebagai warga Sulawesi Tenggara. Satu vote dari kita sangat berarti untuk Ananda,” ujar Rhika Purwaningsih Darwin, Jumat (02/10/2026).

Sosok Ananda dinilai sangat inspiratif dan memiliki potensi besar untuk mempromosikan pariwisata dan wastra Sultra, khususnya tenun khas Muna Barat, di tingkat nasional. Hal ini sejalan dengan visi Muna Barat yang tumbuh, sehat, dan keren.

“Kami dari Dekranasda Muna Barat sangat bangga. Ananda tidak hanya cantik dan cerdas, tapi juga punya kepedulian terhadap budaya dan pariwisata berkelanjutan. Mari kita antarkan dia menjadi Juara Favorit,” tambahnya.

Saat ini, kompetisi memasuki tahap voting yang sangat menentukan. Untuk itu, Dekranasda Muna Barat mengajak masyarakat untuk melakukan vote melalui link resmi https://vote.dutapariwisataindonesia.com/vote/ Setelah melakukan vote, masyarakat diharapkan dapat membantu menyebarluaskan informasi ini ke media sosial, grup whatsapp, dan platform lainnya. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Ketua Dekranasda Muna Barat Ajak Warga Sultra Dukung Ananda Fitriyani S di Ajang Duta Pariwisata Indonesia 2026 first appeared on DetikSultra.com.

Evaluasi ini dilakukan untuk melihat kinerja PPPK Paruh Waktu dalam kurun waktu setahun terakhir ini, apakah berkinerja baik atau buruk, sebab SK mereka berakhir tertanggal 30 September 2026.

PlT Sekda Buteng, Amrin mengatakan, syarat untuk mendapatkan kontrak perpanjangan harus memenuhi syarat kehadiran minimal tiga hingga lima kali dalam satu minggu, serta berperilaku baik selama bertugas.

“Jika tidak memenuhi syarat saat dievaluasi, maka siap-siap dirumahkan atau tidak akan diperpanjang massa kontraknya oleh Pemda Buteng,” tuturnya saat dikonfirmasi oleh awak media, Jumat (02/10/2026).

Untuk itu ia mengimbau kepada seluruh PPPK Paruh Waktu maupun Penuh Waktu, agar melaksanakan tugas dengan baik dan benar, karena kebijakan pemerintah jelas akan berpihak kepada mereka.

“Berkinerjalah dengan baik dan benar, karena kebijakan pemerintah ke depan akan berpihak ke mereka, jadi yang kinerjanya baik akan dilanjutkan dan kinerjanya buruk bisa saja diputuskan kontrakannya,” tegasnya.

Saat ini, insentif PPPK Paruh waktu Buteng terbagi dua jenis. Lulusan SMA mendapatkan insentif sebesar Rp500 ribu per bulan. Sementara sarjana mendapatkan insentif Rp750 ribu per bulannya.

“Insyaallah hasil evaluasi secepatnya akan diumumkan, begitu juga dengan besaran insentif masih tetap, belum ada perubahan sampai saat ini,” pungkasnya. (cds)

Reporter: Ali Tidar
Editor: Wulan

The post Kontrak Berakhir, 1.204 PPPK Paruh Waktu Buteng Siap-Siap Dirumahkan first appeared on DetikSultra.com.

PlT Kasat Pol PP dan Pemadaman Kebakaran Buteng, Hermansyah mengatakan, kebakaran hutan disebabkan dua faktor, yakni faktor ketidaksengajaan dan faktor kesengajaan. Faktor ketidaksengajaan seperti membuang puntung rokok sembarangan ke area yang muda terbakar. Sedangkan
faktor kesengajaan dilakukan oleh masyarakat yang sengaja membakar lahan yang akan dijadikan perkebunan. Kegiatan pembakaran ini merembet ke area sebelah yang belum dibersihkan, yang pada akhirnya menimbulkan kebakaran hutan.

“Mereka tidak mampu jaga, karena sisa-sisa api kadang diterbangkan angin, dan pada akhirnya lahan yang belum dibersihkan ikut terbakar,” jelasnya.

Sementara sepuluh titik kebakaran rumah yang tersebar di berbagai kecamatan disebabkan korsleting listrik dan lupa mematikan kompor saat melakukan aktivitas di dapur.

Untuk itu Hermansyah berharap, masyarakat selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan api. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang merugikan diri sendiri dan orang banyak. (cds)

Reporter: Ali Tidar
Editor: Wulan

The post Sepanjang 2026, 30 Titik Api Lahap Hutan dan Rumah Warga di Buteng first appeared on DetikSultra.com.