Kasat reskrim Polres Buton Tengah, Iptu Bangga Parnadin Sidauruk mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan awal, bahan peledak yang ditemukan diduga kuat diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia.

“Diduga kuat bahan peledak tersebut diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia,” ujar Iptu Bangga saat dikonfirmasi Senin (16/06/2025).

Selain puluhan batang bahan peledak yang dikemas dalam lintingan aluminium foil, polisi juga menyita sebilah badik sepanjang 24 sentimeter. Selanjutnya bahan peledak yang ditemukan akan diperiksa oleh Tim Gegana Satuan Brimob Polda Sultra untuk memastikan jenis dan daya ledaknya.

“Penyelundupan dilakukan melalui jalur laut menggunakan speed boat menuju Tanjung Pinang, kemudian dilanjutkan dengan kapal milik PT Pelni KM Tidar menuju Baubau, dan berlanjut ke jalur Mawasangka hingga Kapontori,” tambah Iptu Bangga.

Diketahui, bahan peledak tersebut diduga akan digunakan untuk pengeboman ikan.

Iptu Bangga melanjutkan, awal mula penemuan bahan peledak tersebut berawal dari laporan kasus KDRT yang dialami oleh istri AL.

“Awalnya istri AL melaporkan kasus KDRT ke Polsek Kapontori. Ia juga meminta polisi untuk mengamankan senjata tajam milik suaminya,” jelas Iptu Bangga.

Saat polisi menindaklanjuti laporan tersebut dan memeriksa barang milik AL, mereka menemukan benda mencurigakan berbentuk menyerupai dinamit di dalam tas pelaku.

Saat ini pelaku saudara AL beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Polres Buton guna pemeriksaan lebih lanjut. (dds)

Reporter: Mukhtar Kamal
Editor: Wulan

The post Berawal dari Laporan KDRT, Polres Buton Temukan 69 Batang Bahan Peledak di Rumah Warga first appeared on DetikSultra.com.

Wakapolres Buton, Kompol Aslim, bersama Kasat Reskrim Iptu Bangga Parnadin Sidauruk dan Kasi Humas AKP Suwoto mengungkapkan, bahwa aksi bejat ini terjadi berulang kali. Kejadian pertama berlangsung pada 2022 di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, saat korban berusia 13 tahun. Aksi serupa terulang pada Desember 2024 di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dan terakhir pada 31 Desember 2024 di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau.

“UD melakukan perbuatan ini sejak 2022 di Fakfak, lalu di Banabungi, dan terakhir di Baubau. Korban adalah anaknya sendiri,” kata Kompol Aslim pada konfrensi pers. Rabu (23/4/2025).

Kasus terungkap setelah bibi korban curiga melihat perut korban membesar dan korban mengeluh sakit. Korban kemudian menceritakan bahwa UD melakukan perbuatan tersebut dalam pengaruh minuman keras. Bibi korban kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi.

Hasil tes kehamilan menunjukkan negatif, namun korban akan menjalani USG untuk pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti yang diamankan berupa celana panjang cokelat dan celana dalam pink milik korban.

UD disangkakan melanggar Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp5 miliar. Karena pelaku adalah orang tua korban, hukuman dapat ditambah sepertiga.
Kasus ini awalnya dilaporkan ke Polsek Sorowolio sebelum diserahkan ke Polres Buton untuk penanganan lebih lanjut. (dds)

Reporter: Dandy
Editor: Wulan

The post Anak di Bawah Umur di Buton Disetubuhi oleh Ayah Kandung first appeared on DetikSultra.com.

Diketahui, Azhari-Adam Basan resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah (Buteng) periode 2025-2030.

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, berlangsung di Kantor Gubernur, Jumat (21/3/2025).

Azhari-Adam Basan dilantik melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 100.2.1.3-1997 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Hasil Pemilihan 2024 Periode 2025-2030.

Azhari mengatakan, usai dirinya dilantik ia membeberkan sejumlah program seratus hari pertamanya usai dilantik sebagai kepala daerah terpilih.

Ia menjelaskan, sesuai dengan program kerjanya dirinya akan merencanakan atau menjadikan Kabupaten Buton Tengah sebagai daerah santri dan pendidikan.

“Kami ingin membangun Buton Tengah sebagai tempat bertumbuhnya pesantren dan orang-orang yang mau sekolah, jadi itu pertama yang akan kita dorong,” katanya.

Baca Juga : Azhari-Adam Basan Resmi Dilantik Jadi Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah

Selain itu, ia juga akan berupaya untuk menghidupkan ekonomi melalui perikanan, sebab perikanan di daerah itu cukup unik, karena memiliki beberapa teluk yang nantinya akan dikembangkan.

Di samping itu juga, Azhari akan menumbuhkembangkan komoditas kelapa yang menjadi potensi di sektor pertanian.

“Kami juga akan mencari lahan sekitar 100-200 hektare untuk penangkaran sapi masyarakat. Sapi itu akan dikelola melalui penangkaran,” terangnya.

“Selanjutnya baru kita akan menuju penghijauan kembali Buton Tengah untuk tanaman produktif,” tambah Azhari.

Untuk sektor pariwisata, Azhari akan mencanangkan program one day non stop traveling to Buteng bagi wisatawan.

Nantinya para wisatawan akan diajak untuk berwisata dan berkunjung ke gua, benteng, hingga menyelami laut Buton Tengah yang memiliki pesona keindahan alamnya.

“Tentu untuk infrastruktur kami akan bekerjasama dengan arsitek perguruan tinggi untuk mendesain ulang lanskap pemerintahan dan penataan ibu kota kecamatan di Buton Tengah,” pungkasnya. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan

The post Azhari akan Jadikan Buton Tengah Daerah Santri dan Pendidikan first appeared on DetikSultra.com.

Hal ini disampaikannya dalam pembukaan orientasi PPPK Angkatan XXXVI, XXXII, XXXIII, XXXIV lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, bertempat di Plaza Kubra Kendari, Senin (17/3/2025).

Alvin menyampaikan, ASN harus memahami dalam melaksanakan tugas wajib memperhatikan aspek pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu.

“Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN,” katanya.

Lanjutnya, dalam penyelenggaraan pemerintahan di segala sektor membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal untuk menunjang kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat berkembang.

Hal ini merupakan faktor penunjang untuk mencapai keunggulan kompetitif di berbagai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Olehnya itu, dalam mewujudkan SDM yang handal, Alvin berharap ada tiga hal yang mesti diperhatikan bagi para pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Pertama, PPPK harus mampu memperkuat dan meningkatkan kinerja Pemda Buton secara umum, dan secara khusus kehadiran pegawai dalam meringankan beban dan tugas dari unit kerjanya dalam melaksanakan program pemerintah.

“Untuk itu, saudara harus memiliki kemampuan beradaptasi, menjunjung tinggi idealisme dan bekerja keras sesuai dengan kemampuan masing-masing,” ujarnya.

Kedua, sebagai ASN PPPK dapat menjaga sikap, perilaku dan netralitas serta marwah Kabupaten Buton, baik disaat jam kerja maupun diluar jam kerja.

Ia menyakini para PPPK yang mengikuti orientasi merupakan pilihan terbaik yang telah melewati tahapan seleksi yang ketat, sehingga bisa menjadi pegawai yang profesional dan berintegritas.

Ketiga, Alvin mengimbau PPPK yang dulunya pegawai honorer yang kini telah resmi menjadi ASN agar harus melakukan penyesuaian dengan cepat.

“Penyesuaian ini penting dalam mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Buton 2025-2030, yakni terwujudnya masyarakat Buton yang religius, sejahtera, mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan berkelanjutan,” tutupnya. (kjs).

The post Bupati Buton Harapkan Tiga Hal untuk PPPK dalam Pembukaan Orientasi first appeared on DetikSultra.com.

Diketahui sebelumnya jembatan kayu itu sudah lapuk dan rapuh sehingga jembatan ini berlubang dan tak bisa dilalui kendaraan. Sebuah mobil truk besar harus dievakuasi oleh warga setempat karena ban mobil terperosok ke lubang hingga nyaris terbalik.

Kini jembatan penghubung antara dua kabupaten itu telah diperbaiki. Berdasarkan informasi dari Kapolsek Lasalimu Iptu Subagiyo, saat ini jembatan sudah diperbaiki oleh warga setempat. Jembatan tersebut kini sudah bisa dilalui oleh kendaraan.

“Sudah diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat sekitar, jadi jadi sudah bisa dilewati kendaraan,” ujarnya saat dihubungi Sabtu (18/05/2024).

Ia menambahkan, saat kejadian pada Rabu lalu warga setempat langsung memperbaiki jembatan kayu ini. Kayu-kayu yang sudah lapuk diganti dan lubang yang ada di jembatan ditambal agar bisa dilalui kendaraan.

“Pada saat itu juga jembatan diperbaiki. Mobil truk juga langsung dievakuasi,” tambahnya. (bds)

Reporter: Mukhtar Kamal
Editor: Biyan

The post Sempat Tak Bisa Dilalui, Warga Swadaya Perbaiki Jembatan Penghubung Buton dan Butur first appeared on DetikSultra.com.

Berdasarkan laporan tersebut, Nertu Syahnur mengaku sebagai kader Partai Golkar Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Laporannya ke DPP berbunyi La Bakry diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

La Bakry pun menanggapi dengan santai laporan Nertu Syahnur ke DPP tersebut. Ia mengatakan, jika laporan masuk ke DPP, dirinya pasti dipanggil oleh DPP untuk dimintai keterangan.

“Sampai sekarang, saya belum pernah dipanggil oleh DPP Golkar atas laporan (Nertu Syahnur) itu,” ucapnya pada Jumat, (03/05/2025).

La Bakry menerangkan pertama Nertu Syahnur bukan kader Partai Golkar, sehingga jika DPP Partai Golkar memanggil perihal tersebut, ia akan siap memberikan keterangan.

Selain itu lanjut La Bakry, laporan ke DPP atas dasar lampiran pemberitahuan perkembangan laporan pengaduan atas somasi terhadap dirinya yang dilayangkan di Polres Buton oleh Nertu Syahnur.

“Sementara, mengenai laporan yg masuk ke Polres Buton sudah selesai, dan posisi saya hanya sebagai penjamin dan mereka yang meminjam sudah menyelesaikannya dengan pihak pelapor,” ungkapnya

La Bakry menduga laporan atas dirinya merupakan cara untuk menjatuhkan elektabilitasnya sebagai bakal calon Bupati Buton. Ia mengaku saat ini masih memiliki peluang besar untuk kembali memenangkan pertarungan pilkada serentak yang akan diadakan pada 27 November 2024.

Bakry menambahkan, laporan tersebut bisa saja dibuat oleh lawan politik sehingga apapun yang terjadi harus dihadapi. Karena pada Pemilihan Legislatif Februari 2024 Partai Golkar berhasil menjadi pemenang dengan mencetak 4 kursi di DPRD Kabupaten Buton.

“Laporan itu untuk menjatuhkan elektabilitas, yang pastinya saya tahu mereka-mereka (Nertu Syahnur) itu,” tutupnya. (bds)

Reporter: Safrin
Editor: Biyan

The post La Bakry Tanggapi Santai soal Pelaporan Dirinya ke DPP Partai Golkar first appeared on DetikSultra.com.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin menyampaikan, perjanjian kerja sama tersebut sangat penting bagi para kepala desa. Perjanjian kerja sama ini menjadi wadah membangun komunikasi yang baik dengan Kejari Buton.

“Dengan adanya kerja sama ini sangat membantu bagi para kepala desa, sehingga kedepannya para kepala desa selalu berkonsultasi dengan pihak Kejari Buton,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (28/03/2024).

Asnawi menjelaskan, kegiatan tersebut sangat penting. Seperti diketahui, terdapat beberapa kepala desa di Kabupaten Buton yang terjaring penyalahgunaan dana desa.

Terlaksananya perjanjian tersebut, akan selalu menjadikan penyelenggaraan pemerintahan di desa bisa sesuai dengan aturan. Karena mendapat bimbingan hukum yang baik dari kejaksaan.

“Kegiatan hari ini patut kita apresiasi supaya kita jalan sesuai dengan koridor, yang ada artinya kita bekerja ikuti aturan tanpa berhadapan dengan masalah hukum,” ucapnya.

Ia berharap, kedepannya para kepala desa dapat tidak lagi bersentuhan dengan hukum, sehingga pemerintahan di desa dapat berjalan dengan baik dan desa membangun sesuai dengan anggaran yang telah digelontorkan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Buton, Ledrik V.M. Takaendengan mengatakan, perjanjian kerja sama tersebut sangat baik untuk menjalankan pemerintahan desa di tahun 2024 ini. Terutama bagi Kejaksaan Negari Buton, yang hadir di tengah-tengah masyarakat dalam membangun desa.

“Melalui PKS ini saya berharap manfaatkan betul posisi Datun sebagai pengacara negara untuk bersama-sama kita mengelola dana desa ini sebagaimana ketentuan, sehingga masyarakat bisa betul-betul merasakan manfaatnya,” ucapnya.

Ia menerangkan dengan adanya Datun, para kepala desa dapat didorong agar setiap kebijakan dalam penggunaan dana desa dikawal dan didampingi sehingga tidak harus berhadapan dengan hukum.

“Saya mengapresiasi kegiatan hari ini. Hubungan baik ini kita jaga dan kita berdoa bersama , betul-betul tidak ada lagi yang menjalankan tugas pemerintahan desa bersentuhan dengan hukum, itu komitmen kita bersama,” tutupnya. (kjs)

Reporter: Safrin
Editor: Wulan

The post Kajari Buton dan Pemdes Teken Perjanjian Kerja Sama Pendampingan Hukum first appeared on DetikSultra.com.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin menyampaikan, perjanjian kerja sama tersebut sangat penting bagi para kepala desa. Perjanjian kerja sama ini menjadi wadah membangun komunikasi yang baik dengan Kejari Buton.

“Dengan adanya kerja sama ini sangat membantu bagi para kepala desa, sehingga kedepannya para kepala desa selalu berkonsultasi dengan pihak Kejari Buton,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (28/03/2024).

Asnawi menjelaskan, kegiatan tersebut sangat penting. Seperti diketahui, terdapat beberapa kepala desa di Kabupaten Buton yang terjaring penyalahgunaan dana desa.

Terlaksananya perjanjian tersebut, akan selalu menjadikan penyelenggaraan pemerintahan di desa bisa sesuai dengan aturan. Karena mendapat bimbingan hukum yang baik dari kejaksaan.

“Kegiatan hari ini patut kita apresiasi supaya kita jalan sesuai dengan koridor, yang ada artinya kita bekerja ikuti aturan tanpa berhadapan dengan masalah hukum,” ucapnya.

Ia berharap, kedepannya para kepala desa dapat tidak lagi bersentuhan dengan hukum, sehingga pemerintahan di desa dapat berjalan dengan baik dan desa membangun sesuai dengan anggaran yang telah digelontorkan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Buton, Ledrik V.M. Takaendengan mengatakan, perjanjian kerja sama tersebut sangat baik untuk menjalankan pemerintahan desa di tahun 2024 ini. Terutama bagi Kejaksaan Negari Buton, yang hadir di tengah-tengah masyarakat dalam membangun desa.

“Melalui PKS ini saya berharap manfaatkan betul posisi Datun sebagai pengacara negara untuk bersama-sama kita mengelola dana desa ini sebagaimana ketentuan, sehingga masyarakat bisa betul-betul merasakan manfaatnya,” ucapnya.

Ia menerangkan dengan adanya Datun, para kepala desa dapat didorong agar setiap kebijakan dalam penggunaan dana desa dikawal dan didampingi sehingga tidak harus berhadapan dengan hukum.

“Saya mengapresiasi kegiatan hari ini. Hubungan baik ini kita jaga dan kita berdoa bersama , betul-betul tidak ada lagi yang menjalankan tugas pemerintahan desa bersentuhan dengan hukum, itu komitmen kita bersama,” tutupnya. (kjs)

Reporter: Safrin
Editor: Wulan

The post Kajari Buton dan Pemdes Teken Perjanjian Kerja Sama Pendampingan Hukum first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton, La Lodi mengatakan, gerakan pangan murah dilaksanakan serentak se-Kabupaten Buton di tujuh Kecamatan. Dimana komoditi yang dijual antara lain beras SPHP dengan harga Rp52.500 satu kilogram, gula pasir Rp 17.500 satu kilogram dan minyak kita Rp15.000 satu liter.

“Kegiatan pasar murah ini kita laksanakan agar masyarakat dapat berbelanja dengan harga stabil,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (27/03/2024).

La Lody menjelaskan, kegiatan pasar murah di Kecamatan Wolowa berlangsung selama dua hari. Pihaknya menyiapkan beras SPHP sebanyak 5 ton, gula pasir sebanyak 200 kilogram dan minyak kita sebanyak 200 liter.

Ia menerangkan, gerakan pangan murah merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah Kabupaten Buton untuk membantu masyarakat Kecamatan Wolowa yang jauh dari pasar dan sebagai upaya untuk menekan harga. Terlebih Hari Raya Idulfitri yang tinggal menghitung hari.

“Kegiatan ini kita adakan untuk menekan harga yang melonjak di pasar, dimana kita ketahui saat ini beberapa komoditi serba naik,” terangnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin menyampaikan, berdasarkan laporan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Tenggara, kebutuhan beras sampai dengan tiga bulan ke depan masih bisa terpenuhi, walaupun harganya masih cukup tinggi. Tetapi untuk ketersediaan stok beras hingga tiga bulan ke depan masih terpenuhi. Stok saat ini mencapai 42 ribu ton.

“Selain beras, gula pasir dan minyak kita, komoditi yang juga dibutuhkan adalah telur. Karena para ibu-ibu akan menggunakan telur untuk membuat kue persiapan Idulfitri,” ucapnya. (kjs)

Reporter: Safrin
Editor: Wulan

The post Atasi Kenaikan Harga Sembako, Pemda Buton Gelar Pangan Murah first appeared on DetikSultra.com.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sultan Buton ke-40 wafat pada Selasa, sekira pukul 18.10 WITA.

Sultan Buton ke-40 itu rencananya akan dimakamkan besok, Rabu (27/3/24) bertempat di pemakaman keluarga di lingkungan Masjid Quba Baubau.

Kabarnya, Izat Manarfa sebelumnya sempat dirawat di RS Palagimata Baubau, lalu kemudian dirujuk ke RS Bahteramas Kendari pada Selasa (26/3/2024).

Belum diketahui secara pasti penyakit apa yang dideritanya, namun kedatangan Izat Manarfa di RSUD Bahteramas Kendari untuk melakukan cuci darah.

Izat Manarfa telah memimpin Kesultanan Buton selama 11 tahun terhitung sejak 13 Desember tahun 2013 hingga sampai 2024.

Ia menggantikan kepemimpinan sebelumnya yakni Sultan La Ode Muhammad Jafar yang memimpin Kesultanan Buton mulai Mei 2012- hingga 19 Juli 2013.

Atas wafatnya Sultan Buton ke-40 tersebut, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto mengucapkan belasungkawa dan turut mendoakan atas kepergian Izat Manarfa.

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, saya atas nama Pemerintah Provinsi Sultra beserta seluruh jajaran dan mewakili seluruh masyarakat di jazirah Sultra, turut berbelasungkawa atas wafatnya Yang Mulia Sultan Buton ke-40, Almarhum dr. La Ode Muhammad Izat Manarfa,” ujar Pj Gubernur di RSUD Bahteramas, Selasa (26/3/2024).

Lanjutnya, teriring doa dan harapan, semoga almarhum diampuni segala kesalahan dan dosanya, diterangi kuburnya, dimudahkan jalannya menghadap Sang Khalik dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT.

“Saya juga mendoakan agar keluarga almarhum diberikan keikhlasan, dan kekuatan dari Allah SWT, insyaallah.
Aamiin Ya Robbal’ Aalamiin,” tambahnya.

Pj Gubernur juga bersaksi Izat Manarfa adalah orang baik, dan merupakan sosok orang tua yang dicintai oleh masyarakat.

“Saya bersaksi bahwa almarhum merupakan orang yang baik. Insyaallah,” pungkasnya. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan

The post Sultan Buton ke-40 Izat Manarfa Wafat di Usia 77 Tahun first appeared on DetikSultra.com.

Penyerahan 46 randis tersebut dilakukan langsung oleh Pj Bupati Buton, La Ode Mustari kepada petugas tenaga kesehatan di depan kantor Bupati Buton pada Selasa, 26 Maret 2024.

Mustari menerangkan, pengadaan kendaraan dinas kepada tenaga kesehatan sangat penting karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga dengan adanya randis tersebut, nakes dapat lebih maksimal lagi dalam pelayanan.

“Demi meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, kadis kesehatan dan semua pihak telah bekerja sama untuk memperjuangkan pelayanan kesehatan. Atas dasar itu kita apresiasi apa yang telah dilakukan Dinkes Buton,” tuturnya.

Ia berharap kepada seluruh nakes agar selalu bersemangat menjalankan tugasnya dan selalu tulus melayani masyarakat.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Syafaruddin menegaskan, tahun ini pihaknya mendapatkan 46 unit motor dalam mendukung kegiatan operasional layanan kesehatan.

Ia menerangkan 46 randis tersebut terbagi atas 8 unit motor untuk bidan koordinator puskesmas, 11 unit bagi petugas kesehatan lingkungan, 13 untuk bendahara BOK, 7 jatah programmer puskesmas lainnya dan tujuh untuk programmer di lingkup Dinkes Buton.

Menurut Syafaruddin, realisasi pengadaan bantuan operasional tersebut tak lepas dari dukungan Pj Bupati Buton, La Ode Mustari dan Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin.

Sehingga ia berharap ke depannya pengadaan randis dapat dilaksanakan lagi agar bisa semakin meningkatkan pelayanan, baik di lingkup dinas kesehatan dan puskesmas. (bds)

Reporter: Safrin
Editor: Biyan

The post Dinkes Buton Salurkan 46 Randis kepada Nakes di 15 Puskesmas first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Syafaruddin mengatakan, labkesda yang akan dibangun dekat dengan kantor DPRD Kabupaten Buton tersebut karena kondisi gedung yang lama sudah sangat memprihatikan.

“Kondisi gedung lama sudah tidak layak, jadi kita butuh gedung baru guna memaksimalkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat kita,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (14/03/2024).

Syafaruddin menerangkan, anggaran pembangunan Labkesda sebesar Rp15 miliar akan terbagi dalam dua item, yakni pembangunan untuk fisik sebesar Rp13,5 miliar dan prasarana Rp1,5 miliar.

Pengusulan pembangunan Labkesda, lanjut Syafaruddin, pihaknya telah mengajukan pada tahun 2023 lalu melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) guna pembangunan fasilitas, sehingga usulan tersebut telah disetujui dan direalisasikan pada awal tahun ini.

“Pembangunannya rencana dua lantai, semoga berjalan lancar, rencananya pembangunan dilakukan setelah semua dokumen selesai dan rampung,” tutupnya. (bds)

Reporter: Safrin
Editor: Biyan

The post Pemkab Buton akan Bangun Gedung Labkesda Baru Senilai Rp15 Miliar first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Syafaruddin mengatakan, Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, berdasarkan analisa rencana kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) sehingga pihaknya membutuhkan sebanyak 350 orang tenaga kesehatan untuk memenuhi kuota.

“Jumlah yanga akan kita terima sebanyak 350 di tahun 2024 ini, dari jumlah tersebut akan terbagi dari dinas kesehatan, gudang farmasi, serta laboratorium kesehatan,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (13/03/2024).

Syafaruddin menerangkan, penerimaan pada tahun 2024 ini, terbagi atas sembilan tenaga wajib di mana pada puskesmas akan menjadi prioritas di antaranya dokter, dokter gigi, bidan, analisis, farmasi, dan tenaga kesehatan lainnya.

Ia menambahkan, pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan tersebut terdapat di beberapa puskesmas yang jauh dari ibu kota Kabupaten Buton, seperti Kecamatan Lasalimu, Puskesmas Waoleona. Serta Kecamatan Kapuntori, Puskesmas Tuangila. Dan puskesmas di daerah padat penduduk yang ada di Kecamatan Pasarwajo.

“Kita lihat sesuai kebutuhan, dimana ada beberapa puskesmas jauh dari ibu kota, Puskesmas Tuangila, puskesmas Waoleona dan beberapa yang di Ibu kota juga,” terangnya.

Pemenuhan kebutuhan itu, lanjut Syafaruddin, berdasarkan tenaga yang tersedia pada tahun sebelumnya 2023lalu, dimana terdapat berapa yang tersedia dengan tenaga P3K baru. Sehingga terbentuk analisis dalam bentuk renbuk. (kjs)

The post Dinkes Buton Usulkan 350 CPNS dan PPPK Tahun 2024 first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Kendari, Muhamad Arafah mengatakan, kedua korban bernama Muh Rehan (16) dan Muh Alkausar (16) pada Senin 11 Maret pukul 12.00 Wita mendatangi posko SAR gabungan dengan diantar oleh tukang kebun Desa Wakangka, menggunakan kendaraan roda dua.

“Berdasarkan laporan kedua korban itu ditemukan sekitar 8,67 kilometer arah timur laut dari LKP. Setelah tiba di posko, kedua korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut yang didampingi oleh keluarga korban,” terangnya.

Setelah ditemukan, pencarian kedua korban yang dinyatakan hilang saat berkemah di Padang kuku Desa Lambusango, dinyatakan selesai dan ditutup. Pencarian kedua korban tersebut melibatkan 60 orang yang terdiri atas rescuer Pos SAR Baubau, Polsek Lasalimu, PMI Baubau, KPA Tarsius, BKSDA Buton, serta warga setempat. (bds)

Reporter: Safrin
Editor: Wulan

The post Dua Remaja yang Hilang saat Berkemah Ditemukan Selamat first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) atau Basarnas Kendari Muhamad Arafah mengatakan, kedua korban atas nama Muh Rehan (16) dan Muh Alkausar (16). Kedua remaja ini bersama empat rekannya yang lain berkemah di puncak Padang Kuku pada Sabtu, 9 Maret 2024.

Berdasarkan laporan yang diterima, Arafah menjelaskan, setelah sehari berkemah, pada Minggu, 10 Maret sekitar pukul pukul 07:40 WITA, kedua korban pergi untuk mencari tempat baru. Namun setelah beberapa jam, kedua remaja tersebut tidak kembali ke tempat empat rekannya menunggu.

Rekan korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Tim Rescue Pos SAR Baubau pukul 15: 00 Wita. Setelah menerima laporan tim SAR langsung menuju lokasi kejadian.

“Saat ini keempat temannya masih menunggu kedua rekannya di tempat kejadian, sambil datang bantuan dari tim SAR, di mana jarak tempuh LKP dan Pos SAR Baubau sekitar 50 km,” tutupnya. (bds)

Reporter: Safrin
Editor: Biyan

The post Dua Remaja Dilaporkan Hilang saat Berkemah di Puncak Padang Kuku Buton first appeared on DetikSultra.com.

Rakor ini diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan dihadiri seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga para pengusaha.

Pada kesempatan ini Tito Karnavian mengatakan, sesuai arahan presiden, menjelang HBKN dan puasa serta Idul Fitri tahun 2024, diharapkan harga bahan pokok dapat terkendali.

“Menjelang HBKN yang angka Inflasi di daerahnya masih tinggi, harap kepala daerahnya agar fokus pengendalian ketersediaan dan stabilitas pangan saat memasuki Bulan Ramadan dan Idul Fitri,” harapnya.

Ia menerangkan, ada beberapa langkah-langkah dalam mengendalikan inflasi, yakni ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok, stabilitas keamanan selama HBKN serta peninjauan dan koordinasi penetapan kebijakan tarif daerah.

Setiap daerah agar selalu memantau dan menjaga harga naik atau langka. Karena sangat berkolerasi dengan situasi keamanan, sehingga masyarakat khususnya yang beragama islam dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan baik. Hindari potensi gejolak yang memancing situasi apalagi berhubungan politik identitas keagamaan, serta menjaga kelancaran arus mudik dan arus balik.

“Menjelang Bulan Suci Ramadan, saya imbau agar selalu menjaga kestabilan harga sehingga dapat menjaga kestabilan keamanan,” ucapnya.

Dalam mengambil kebijakan, pimpinan harus mecari balance antara menyenangkan produsen dan menyenangkan konsumen karena Indonesia adalah negara yang memproduksi sekaligus mengkonsumsi.

“Negara Kita ini jika harganya terlalu murah sekali kasihan petani dan pengusaha yang memproduksi serta nelayan. Sebaliknya kalau harganya tinggi sekali masyarakat menjerit karena tidak terjangkau harganya. Oleh karena itu kita harus balance angka inflasinya terkendali menyenangkan kedua-duanya, tersenyum dua-duanya,” lanjutnya.

Pada rakor tersebut Mendagri mengimbau pada lembaga pusat bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dan di daerah setelah rakor para gubernur bisa melakukan rapat untuk mengendalikan inflasi daerah masing-masing sesuai dengan permasalahan masing-masing. Begitupun dengan bupati/wali kota agar koordinasi dengan Forkopimda dan pengusaha.

Pada kesempatan yang sama Pj Bupati Buton La Ode Mustari, mengucapkan terimah kasih kepada Kemendagri yang telah memberikan arahan menjelas HBKN. Pemda Buton telah berupaya menurunkan angka Inflasi agar mendekati angka Nasional.

“Rakor ini penting bagi Pemda, karena kita menghadapi Bulan Suci Ramadan, serta tugas kita menurunkan angka Inflasi,” katanya.

Iya menerangkan, Pemda Buto telah melaksanakan langkah-langkah untuk menurunkan angka Inflasi serta menjaga kestabilan harga sesuai arahan pemerintah pusat. (cds)

Reporter: Safrin
Editor: Wulan

The post Jelang HBKN, Pj Bupati Buton Hadiri Rakor Bersama Mendagri first appeared on DetikSultra.com.

Reakreditasi puskesmas di Kabupaten Buton dilaksanakan pada Desember 2023 lalu, di mana empat puskesmas menuai hasil positif.

Kadis Kesehatan Kabupaten Buton Syafaruddin mengatakan, keberhasilan peningkatan mutu kesehatan pada akreditasi yang telah dilaksanakan, dan terdapat empat puskesmas naik level.

“Naiknya level empat puskesmas tersebut tidak terlepas dari kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak-pihak yang turun langsung dalam persiapannya,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/3/2024).

Syafaruddin menerangkan, keempat puskesmas yang naik level tersebut yakni, Puskesmas Barangka raih paripurna atau bintang lima, Puskesmas Tuangila raih madya atau bintang tiga, Puskesmas Banabungi raih Utama atau bintang empat dan Puskesmas Wolowa raih utama atau bintang empat.

“Naiknya empat level puskesmas itu merupakan hasil akreditasi cukup memuaskan karena target naik level mampu kita capai,” terangnya.

Syafaruddin mengatakan, dari lima belas puskesmas di Kabupaten Buton terdapat tiga yang memiliki predikat akreditasi utama, yakni Puskesmas Wajah Jaya, Kumbewaha dan Lawele. Namun saat ini ada penambahan dua puskesmas.

“Di level akreditasi paripurna, setiap bab harus dapat nilai lebih dari atau sama dengan 80 persen, dan yang capai target tersebut yaitu Puskesmas Barangka,” tutupnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 46 Tahun 2015, akreditasi puskesmas dibagi menjadi lima. Yakni tidak terakreditasi, terakreditasi awal, madya, utama, dan paripurna. Struktur standar akreditasi puskesmas terdiri dari 9 Bab, 42 standar, 168 kriteria, dan 776 elemen penilaian.

Beberapa hal yang dinilai antara lain standar administrasi dan manajemen, standar program puskesmas, kompetensi tenaga kesehatan, kebersihan, hingga pelayanan. (bds)

Reporter: Safrin
Editor: Biyan

The post Reakreditasi Puskesmas di Buton, Empat Naik Level first appeared on DetikSultra.com.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin yang mewakili Pj Bupati Buton mengatakan, sarana bantuan perikanan yang disalurkan berupa prasarana kerang mabe sebanyak enam unit, katinting 102 unit, rumpon sebanyak 9 unit, armada tuna hand line sebanyak 2 unit, mesin inboard 24 PK sebanyak 5 unit, dan GPS sebanyak 5 unit.

“Sarana kapal ini sangat penting bagi para nelayan, karena kita ketahui sendiri wilayah kita ini adalah daerah pesisir ,sehingga bantuan armada nelayan sangat dibutuhkan,” katanya, Jumat (01/03/2024).

Selain armada perikanan, pihaknya memberikankan kebutuhan tangkap lainnya yakni, jaring insang sebanyak 14 unit, termos ikan sebanyak 105 buah, pass kecil kapal perikanan sebanyak 76 buah dan bantuan pengadaan jaring sero sebanyak 300 kilogram yang penerimanya tersebar di seluruh Kabupaten Buton.

Jenderal ASN Buton ini menerangkan potensi perikanan wilayah Kabupaten Buton sangat besar. Namun para nelayan masih keterbatasan armada, sehingga atas dasar itu Pemerintahan Kabupaten Buton memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan untuk memanfaatkan potensi besar yang terdapat di Kabupaten Buton.

“Sebagaimana yang kita tau persis bahwa Kabupaten Buton telah masuk dalam kategori wilayah WPPT 714, karena potensi perikanan yang bisa kita dapat sekitar 1,5 juta ton. Karena laut banda dan laut flores memiliki potensi ikan yang cukup besar,” terangnya.

Ia menambahkan, jika seluruh nelayan di Kabupaten Buton telah memiliki armada, dapat dipastikan kedepannya angka kemiskinan yang saat ini berada di posisi 13 persen akan turun derastis.

Pada kesempatan tersebut, ia berharap bagi para penerima bantuan untuk menggunakan bantuan yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Buton dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Buton.

Di tempat yang sama ,perwakilan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau, Sadudin mengatakan, pihaknya dari KSOP Kelas II Baubau menyerahkan pass kecil sebanyak 147 buah kepada masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Buton yang telah diukur pada tahun 2023 lalu.

Ia mengatakan, bahwa pass kecilnya sekarang berupa kartu bernama e-pass kecil yang bekerja sama dengan BNI, dimana dapat bermanfaat untuk berbelanja dan juga bermanfaat sebagai tanda kepemilikan kapal.

“Persyaratan untuk memiliki e-pas kecil diantaranya KTP, surat keterangan hak milik, surat keterangan tukang yang disahkan oleh lurah dan camat setempat,” katanya.

Dikatakannya, program ini merupakan program Kementerian Perhubungan pusat yang diamanahkan kepada daerah untuk menerbitkan e-pass kecil di Kabupaten Buton.

“Terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Buton atas kerjasamanya, untuk kedepannya harapan kami semua kapal-kapal yang di perairan Buton memiliki e-pass kecil,” harapnya. (kjs)

Reporter: Safrin
Editor: Wulan

The post Pemda Buton Serahkan Bantuan Sarana Perikanan Kepada Nelayan Buton first appeared on DetikSultra.com.

La Ode Mustrai mengatakan bahwa ASN adalah pelayan masyarakat, sehingga orientasi bekerja untuk kepentingan masyarakat. Ia berharap kedepannya pelayanan yang ada di Buton segera bisa diperbaiki.
“Sesuai yang telah di sampaikan oleh ombudsman tadi, kita ASN secara Subtansial melayani masyarakat bukan dilayani, sehingga maksimalkan untuk pelayanan terutama yang bersentuhan langsung,” tegasnya.

Mustari meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buton, lebih meningkatkan lagi pelayanan terhadap masyarakat, sehingga Buton mendapatkan penilaian Ombudsman pada posisi hijau. Dimana saat ini masih ada waktu untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat.

Pada kesempatan itu pula Mustari berharap kepada Ombudsman untuk terus memberikan saran dan pendampingan kepada Pemda Buton, sehingga pelayanan masyarakat Kabupaten Buton bisa menjadi lebih baik.

“Harapan kita semua, komunikasi antara Pemda dan Ombudsman terus terjaga dengan baik, karena kita butuh pendampingan. Pada tahun 2023 merupakan pelajaran untuk memperbaiki, sehingga kita lolos dari zona merah,” harapnya.

Di kesempatan yang sama Mastri Susilo menyatakan selalu siap memberikan pendampingan pelayanan public. Bahkan secara khusus guna meningkatkan penilaian pelayanan agar pada tahun 2025 mendatang tidak terdapat lagi kabupaten/kota berada di zona merah.

“Kita undang ini kepala daerah untuk berkomitmen melaksanakan perbaikan pada pelayanan. Jika nilai belum memuaskan, maka itu akan menjadi titik awal untuk lebih baik lagi,” ujarnya.

Mastri Susilo menambahkan, pada tahun 2025 mendatang ditargetkan dari 17 kabupaten/kota, terdapat 10 akan hijau dan tidak ada zona merah. (cds)

Reporter: Safrin
Editor: Wulan

The post Ombudsman Sultra Serahkan Hasil Penilaian Kepatuhan Tahun 2023 ke Pj Bupati Buton first appeared on DetikSultra.com.

Pj Bupati Buton, La Ode Mustari mengatakan, kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen antara Pemerintah Kabupaten Buton dan Bank Sultra, sebagai rekanan pembukaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Buton.

“Kita tetap komitmen dengan Bank Sultra, sebagai bank daerah untuk Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Buton,” katanya, Senin (29/01/2024).

Dalam kesempatan tersebut Mustari menyampaikan pentingnya kas keliling untuk menjangkau masyarakat di desa, sehingga aktivitas perputaran perekonomian desa berjalan lancar tanpa harus ke ibu kota.

Ia juga berharap kerja sama ini bisa berjalan dengan baik, sehingga kartu kredit pemerintah daerah bisa digunakan sebagaimana mestinya dan Bank Sultra akan terus menjadi bank kebanggaan warga Sultra.

“Atas kerja sama yang telah berlangsung beberapa tahun, kita berikan apresiasi yang setinggi tingginya atas dedikasi Bank Sultra menjadi mitra pemerintah daerah sebagai bentuk pelayanan publik,” ungkapnya.

“Terimah kasih kepada pihak Bank Sultra yang telah mensuport pemerintah Kabupaten Buton, semoga ke depan lebih baik dan Bank Sultra bisa berprestasi,” imbuhnya.

Tempat yang sama, Direktur Utama Bank Sultra, Abdul Latif mengucapkan terima kasih kepada Pemda Buton, yang telah mempercayakan pembukaan rekening kas daerah.

“Terimah kasih Pemda Buton, yang selalu mempercayakan kepada Bank Sultra, semoga kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik,” ucapnya.

Ia berharap, kerja sama yang telah terjali ini akan selalu terjaga dan saling membangun kepercayaan, sehingga Bank Sultra akan menjadi mitra bagi Pemda Buton. (bds)

Reporter: Safrin
Editor: Wulan

The post Pemda Buton Tandatangani Kerja Sama Kartu Kredit dengan Bank Sultra first appeared on DetikSultra.com.