Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Andi Syahrir mengungkapkan, terdapat dua titik ruas jalan utama di Buton Utara yang menjadi fokus pengerjaan fisik tahun ini. Kedua titik tersebut adalah ruas Lambale–Ereke dan ruas jalan di Desa Pongkowulu, Kecamatan Kambowa. Masing-masing ruas jalan tersebut akan mendapatkan porsi penanganan sepanjang lima kilometer.

Andi Syahrir menjelaskan, ruas Lambale–Ereke saat ini sedang dalam tahap persiapan lelang. Ditargetkan, penandatanganan kontrak dapat berjalan tepat waktu agar pekerjaan bisa segera dilaksanakan.

Sementara itu, penanganan untuk ruas jalan di Desa Pongkowulu akan dibagi menjadi dua skema pendanaan, yaitu penanganan darurat melalui APBD dan pengusulan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD). Prioritas utama jangka pendek ditekankan pada tanjakan Pongkowulu sepanjang 150 meter, yang merupakan titik kerusakan yang sifatnya ekstrem dan kerap menghambat mobilisasi logistik masyarakat setempat.

“Pengerjaan ruas jalan Pongkowulu diprioritaskan pada tanjakan Pongkowulu sepanjang 150 meter yang kerusakannya sangat parah dan membahayakan pengendara. Pada bulan Juni ini juga perbaikan akan dilakukan menggunakan anggaran pemeliharaan rutin pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air,” jelas Andi Syahrir saat memberikan keterangan pers di Kendari, Jumat (5/6/2026).

Setelah penanganan darurat pada tanjakan tersebut selesai, Pemprov Sultra juga melanjutkan perbaikan ruas jalan Pongkowulu sepanjang lima kilometer melalui IJD. Saat ini, penyusunan dokumen usulan dan pemenuhan kriteria kesiapan sedang intensif dilakukan oleh tim teknis dari dinas terkait.

Andi Syahrir juga menanggapi sorotan tajam dari publik mengenai kondisi jalan provinsi di berbagai daerah yang puluhan tahun belum pernah tersentuh aspal atau perbaikan berat.

“Di masa kepemimpinan ASR-Hugua, jalan-jalan yang puluhan tahun tidak disentuh, sekarang mendapat perhatian serius. Termasuk di Pongkowulu dan juga di Lalembuu, Konawe Selatan,” tegasnya.

Sebagai informasi, keseriusan Pemprov Sultra dalam membenahi infrastruktur di Buton Utara sebenarnya telah terlihat sejak tahun lalu. Sepanjang tahun 2025, Pemprov Sultra telah menuntaskan perbaikan jalan pada tiga ruas utama di wilayah tersebut.

Ketiga ruas yang telah selesai dikerjakan pada tahun lalu meliputi ruas Lambale–Ereke, Simpang 3 Bubu–Ronta, serta Ronta–Lambale dengan total panjang jalan mencapai 16,42 kilometer, yang kini dampaknya sudah dirasakan oleh warga Butur. (adv)

The post Lanjutkan Poros Lambale-Ereke, Pemprov Sultra Juga Benahi Ruas Pongkowulu first appeared on DetikSultra.com.

Pada malam apresiasi tersebut, Kemendagri memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah terbaik di regional Sulawesi dalam empat kategori penilaian, di antaranya kategori penurunan tingkat pengangguran, yang menilai upaya daerah dalam menekan angka pengangguran melalui program dan inovasi ketenagakerjaan. Kategori Creative Financing, penilaian mencakup kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber daya melalui inovasi pembiayaan pembangunan, pengelolaan BUMD untuk meningkatkan PAD, digitalisasi tata kelola keuangan, serta konsistensi opini audit dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Kategori pengendalian inflasi, yang menilai kinerja pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi secara konsisten dan terukur. Indikator penilaian meliputi kepatuhan pelaporan, dukungan anggaran, efektivitas program pengendalian inflasi, serta keberhasilan menjaga daya beli masyarakat. Kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, penilaian mencakup komitmen daerah dalam menurunkan kemiskinan dan stunting melalui sinergi program, efektivitas intervensi, dan inovasi daerah.

Adapun penerima penghargaan pada masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

1. Kategori Penurunan Angka Pengangguran

Tingkat kabupaten: Terbaik I Kabupaten Kolaka, Terbaik II Kabupaten Konawe Kepulauan, dan Terbaik III Kabupaten Kolaka Utara.

Tingkat kota: Terbaik I Kota Baubau, Terbaik II Kota Kendari, dan Terbaik III Kota Parepare.

Sementara tingkat provinsi, Terbaik I diraih Provinsi Sulawesi Barat.

2. Kategori Creative Financing

Tingkat kabupaten: Terbaik I Kabupaten Wajo, Terbaik II Kabupaten Kolaka, dan Terbaik III Kabupaten Mamasa.

Tingkat kota: Terbaik I Kota Makassar, Terbaik II Kota Palu, dan Terbaik III Kota Manado.

Tingkat provinsi, Terbaik I diraih Provinsi Sulawesi Selatan dan Terbaik II Provinsi Sulawesi Tenggara.

3. Kategori Pengendalian Inflasi

Tingkat kabupaten: Terbaik I Kabupaten Sigi, Terbaik II Kabupaten Polewali Mandar, dan Terbaik III Kabupaten Takalar.

Tingkat kota: Terbaik I Kota Bitung, Terbaik II Kota Palopo, dan Terbaik III Kota Palu.

Tingkat provinsi, Terbaik I diraih Provinsi Gorontalo dan Terbaik II Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting

Tingkat kabupaten: Terbaik I Kabupaten Sidenreng Rappang, Terbaik II Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Terbaik III Kabupaten Gowa.

Tingkat kota: Terbaik I Kota Tomohon, Terbaik II Kota Manado, dan Terbaik III Kota Makassar.

Tingkat provinsi, Terbaik I diraih Provinsi Sulawesi Utara.

Malam puncak penganugerahan tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, serta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, dan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti serta para gubernur, bupati, wali kota, serta unsur Forkopimda se-Sulawesi.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh tamu dan peserta kegiatan di Bumi Anoa.

“Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sulawesi Tenggara, kami menyampaikan selamat datang di Bumi Anoa kepada Bapak Menko Polkam, Bapak Mendagri, Bapak Menteri PKP beserta rombongan, para gubernur beserta Forkopimdanya, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi,” ujar Andi Sumangerukka.

Ia berharap seluruh tamu dapat menikmati suasana Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari, sembari melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Menurutnya, kegiatan Apresiasi Pemda Berprestasi Regional Sulawesi Tahun 2026 merupakan bentuk penghargaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas capaian pembangunan dan inovasi pelayanan publik di wilayah masing-masing.

“Kami atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh pemerintah daerah yang memperoleh penghargaan malam ini. Semoga penghargaan ini menjadi penambah motivasi dan penguat semangat bersinergi dalam melaksanakan program pembangunan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memberikan motivasi kepada kepala daerah sekaligus menunjukkan bahwa masih banyak kepala daerah yang memiliki kinerja baik di tengah maraknya kasus hukum yang menjerat pejabat daerah.

“Acara ini menunjukkan bahwa banyak kepala daerah yang baik dan berprestasi,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, sistem penilaian penghargaan kini dilakukan berbasis regional agar daerah dengan kapasitas fiskal kecil tetap memiliki peluang bersaing secara adil.

Menurut Tito, sebelumnya kompetisi tingkat nasional cenderung dimenangkan daerah dengan kemampuan fiskal besar. Karena itu, Kemendagri membagi penilaian menjadi enam regional di Indonesia.

“Yang dipertandingkan dapat dihitung secara kuantitatif, seperti pengangguran, kemiskinan, dan inflasi. Datanya berasal dari BPS dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga hasilnya objektif dan transparan,” jelasnya.

Ia juga meminta seluruh kepala daerah terus meningkatkan kinerja, baik yang telah menerima penghargaan maupun yang belum berhasil meraih penghargaan tahun ini.

“Selamat kepada yang mendapatkan penghargaan. Semoga terus dipertahankan dan ditingkatkan. Bagi yang belum berhasil, masih ada kesempatan pada putaran berikutnya,” tambah Tito.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dalam sambutannya menyampaikan bahwa persaingan antar daerah dalam ajang tersebut semakin ketat.

Ia menilai selisih nilai antar daerah sangat tipis, sehingga menunjukkan kualitas kinerja pemerintah daerah di regional Sulawesi secara umum sudah berada pada posisi yang baik.

“Yang belum mendapatkan penghargaan jangan terlalu kecewa, karena selisih nilainya sangat tipis. Ini menunjukkan rata-rata daerah kita berada pada posisi yang baik,” ujarnya

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersamaan dan sinergi seluruh unsur pemerintahan dan Forkopimda dalam menjalankan tugas pembangunan daerah.

“Tidak ada pekerjaan yang bisa diselesaikan sendiri. Semua unsur di daerah harus bekerja bersama-sama dengan tujuan utama menyejahterakan masyarakat,” tegasnya. (adv)

The post Dari Bumi Anoa untuk Indonesia: Ini dia Daerah se-Sulawesi Penerima Penghargaan Kemendagri first appeared on DetikSultra.com.

Salah satu program yang menjadi perhatian publik adalah “Laris” atau Layanan Ambulans Darat dan Laut Gratis. Program ini hadir sebagai solusi atas keterbatasan akses transportasi kesehatan yang selama ini dirasakan masyarakat, khususnya di daerah kepulauan dan wilayah terpencil.

Sebagai provinsi dengan karakteristik geografis yang terdiri dari daratan dan kepulauan, Sulawesi Tenggara menghadapi tantangan tersendiri dalam pelayanan kesehatan. Tidak sedikit warga yang harus menempuh perjalanan panjang untuk mendapatkan penanganan medis. Kondisi itu menjadi dasar lahirnya program ambulans gratis yang digagas ASR sejak awal pengabdiannya untuk masyarakat Sultra.

Dalam peluncuran Call Center dan ambulans gratis yang bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2023 lalu di Kendari, ASR resmi mengoperasikan 22 unit ambulans yang disebar di seluruh kabupaten dan kota di Sultra.

“Karena Kota Kendari sebagai ibukota cukup kompleks dan rumah sakit banyak di sini, maka memang membutuhkan lebih banyak ambulans,” ujar ASR saat peluncuran program tersebut.

Program ini tidak hanya menghadirkan ambulans darat, tetapi juga ambulans laut guna menjangkau masyarakat kepulauan yang selama ini kerap mengalami keterbatasan akses layanan medis darurat.

Kehadiran layanan kesehatan gratis ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah satunya datang dari Ibu Nani, warga Kabupaten Wakatobi, yang mengaku sangat terbantu dengan perhatian pemerintah terhadap layanan kesehatan masyarakat kecil.

“Selama ini akses kesehatan bagi kami yang di pulau jarang tersentuh pemerintah. Akhirnya sekarang bisa menikmati layanan kesehatan gratis melalui kepemimpinan Pak ASR,” ujarnya.

Selain ambulans gratis, Pemerintah Provinsi Sultra juga menghadirkan program Jaminan Kesehatan Sultra (JKS) bagi pasien non-JKN atau warga yang belum tercover BPJS Kesehatan. Program ini disiapkan khusus bagi masyarakat ber-KTP Sultra agar tetap memperoleh layanan kesehatan tanpa terkendala biaya.

Melalui dukungan anggaran daerah, pemerintah memastikan tidak ada lagi warga Sultra yang ditolak rumah sakit hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS. Kebijakan tersebut dinilai menjadi bentuk keberpihakan nyata pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu.

Tak hanya itu, pemerintahan ASR juga aktif melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis di berbagai daerah, termasuk pengobatan gratis hingga kegiatan sosial kesehatan seperti sunatan massal. Program tersebut rutin dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan sekaligus mendekatkan layanan medis ke tingkat desa dan kelurahan.

Di sisi lain, penguatan fasilitas rumah sakit daerah turut menjadi perhatian utama. Pemerintah Provinsi Sultra terus meningkatkan kualitas pelayanan RSUD dengan menghadirkan alat kesehatan modern, salah satunya pengadaan fasilitas MRI di RSUD Bahteramas Kendari.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan rujukan di Sultra agar masyarakat tidak lagi harus keluar daerah untuk mendapatkan pemeriksaan medis tertentu.

Berbagai program kesehatan yang dijalankan ini turut mendorong capaian Universal Health Coverage (UHC) di Sultra melampaui target nasional. Pemerintah Provinsi Sultra mencatat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di daerah itu telah mencapai lebih dari 100 persen dari target yang ditetapkan pemerintah pusat.

Dengan fokus pada pemerataan layanan, penguatan fasilitas kesehatan, dan jaminan akses bagi masyarakat kecil, kepemimpinan ASR dinilai menghadirkan perubahan nyata di sektor kesehatan Sulawesi Tenggara. (adv)

The post Pemprov Sultra Fokus Tingkatkan Pelayanan Kesehatan untuk Warga Kurang Mampu first appeared on DetikSultra.com.

Melalui Diskominfo Sultra, Pemprov mengumumkan skema beasiswa senilai Rp1,8 miliar yang langsung bersumber dari dana pribadi ASR. Langkah ini diambil agar bantuan bisa cair cepat tanpa harus menunggu proses pengesahan APBD Perubahan.

“Pakai dana pribadi, karena sangat dibutuhkan mahasiswa,” ungkap ASR, seperti tertuang dalam kutipan yang tercantum dalam materi resmi.

Beasiswa ini menyasar mahasiswa yang sudah mendaftar sejak tahun lalu. Dari sekitar 3.000 pelamar, 150 orang terpilih berdasarkan seleksi yang dilakukan Pemerintah provinsi sulawesi tenggara. Pembagiannya sesuai jenjang, yakniS1 100 sebanyak mahasiswa, masing-masing Rp7,5 juta, S2 sebanyak 30 mahasiswa, masing-masing Rp15 juta, dan
S3 sebanyak 20 mahasiswa, masing-masing Rp30 juta.

Tahap seleksi dan penyaluran dana dijadwalkan pada Mei 2026. Pemerintah provinsi sulawesi tenggara juga menegaskan komitmen transparansi, tidak ada potongan apapun dalam proses pencairan. Jika ada pihak yang meminta potongan, mahasiswa diminta melapor langsung ke tim khusus gubernur.

Program ini menjadi bagian dari program kerja layanan masyarakat Sultra 2026 dengan tema pendidikan. Tujuannya jelas, menurunkan hambatan finansial, menjaga keberlangsungan studi, dan mendorong SDM Sultra yang lebih maju, aman, sejahtera, dan religius sesuai tagline provinsi. (adv)

The post Dorong Pendidikan Sultra, ASR Gelontorkan Rp1,8 Miliar Dana Pribadi untuk Beasiswa Pendidikan first appeared on DetikSultra.com.

Jalan Lalembuu merupakan jalan sepanjang kurang lebih 20 kilometer. Kondisi jalan telah lama mengalami kondisi yang belum memadai dan dinilai sangat mempengaruhi aktivitas warga. Infrastruktur jalan tersebut dianggap strategis dalam menunjang mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Dalam peninjauan tersebut, ASR menegaskan pentingnya percepatan penanganan secara menyeluruh, tidak hanya pada ruas jalan, tetapi juga pembangunan jembatan yang berada dalam satu kesatuan paket pekerjaan.

Pemerintah provinsi melalui Bappeda Sulawesi Tenggara diminta untuk mengawal secara ketat agar seluruh perencanaan dan pelaksanaan dapat dituntaskan pada tahun ini. Pekerjaan tersebut mencakup peningkatan jalan, pembangunan jembatan, serta penataan sistem drainase yang baik.

ASR juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan efektif dan tepat waktu.

“Pekerjaan ini harus kita pastikan tuntas tahun ini, karena ini menyangkut akses vital masyarakat. Kita dorong kolaborasi antara provinsi, kabupaten, dan balai jalan agar hasilnya maksimal,” tegasnya.

Diketahui, dalam peninjauan jalan di Lalembuu tersebut ASR didampingi oleh Kepala Dinas Bina Marga Sultra, Kepala Bappeda Sultra, Kadis Kominfo Sultra, Kadis Pariwisata, Karo Adpim, Kepala Dinas Bina Marga Kab. Konsel, anggota DPRD Kab. Konsel, sejumlah kepala desa di Kecamatan Lalembuu dan Pejabat terkait. (adv)

The post Tinjau Ruas Jalan Rusak di Lalembuu, ASR Pastikan Penuntasan di Tahun Ini first appeared on DetikSultra.com.

Tahun 2025 lalu, Sultra mendapatkan bantuan berbagai jenis alsintan seperti Traktor Roda 2 (TR-2) sebanyak 100 unit, Traktor Roda 4 (TR-4) sebanyak 52 unit, mesin panen tipe combine harvester sebanyak 10 unit, mesin pompa air untuk pengairan ukuran tiga inci sebanyak 25 unit, serta drone untuk aplikasi pestisida dan pemupukan sebanyak tiga unit.

Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) Sultra sejak tahun 2025 hingga 2026 ini terus menggencarkan penyaluran alsintan tersebut. Teranyar, Distanak menyalurkan bantuan-bantuan tersebut ke Kabupaten Konawe dan Kolaka Timur, Sabtu (4 April 2025), dipimpin langsung Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Prof. Muhammad Taufik.

Sebanyak empat kelompok tani menerima TR-2, masing-masing berasal dari Kabupaten Konawe satu kelompok tani, dan Kabupaten Kolaka Timur tiga kelompok tani. Selain itu, enam kelompok tani di Kolaka Timur, khususnya di Desa Wia-Wia dan Desa Tokai, yang tengah mengalami kekeringan ekstrem, memperoleh bantuan pompa air sebagai langkah mitigasi dini.

Memasuki awal triwulan kedua tahun 2026 ini, Gubernur kembali sukses mendatangkan 40 unit TR-2, setelah sebelumnya mendapatkan tambahan jatah cetak sawah seluas 10 ribu hektare yang disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, sehingga total program cetak sawah di Sultra mencapai 24.050 hektare

Berbagai alsintan tersebut didistribusikan secara proporsional ke kelompok tani di daerah-daerah di Sultra berdasarkan luas lahan baku sawah yang dimiliki. Alsintan ini berstatus pinjam pakai, dan jika pemanfaatannya sudah selesai maka dapat dipergilirkan ke kelompok tani lain yang membutuhkan.

“Alsintan ini tidak dimiliki secara penuh oleh kelompok tani tertentu saja. Jika penggunaan traktor di satu kelompok tani sudah selesai, maka dapat digunakan oleh kelompok tani lainnya dalam wilayah itu. Penyaluran alsintan ini tidak dipungut biaya apapun,” jelas Kepala Dinas Prof. Muhammad Taufik, Senin (06/04/2026).

Program alsintan ini menjadi strategi pemerintah provinsi dalam memperkuat infrastruktur pertanian dan meningkatkan efisiensi produksi. TR-2 dan TR-4 diharapkan mampu mempercepat proses pengolahan lahan, sementara pompa air menjadi bagian dari quick response bagi petani yang menghadapi kekeringan untuk menghindari gagal panen.

Adapun combine harvester menjadi solusi percepatan panen untuk menghindari kerugian akibat keterlambatan proses pascapanen. Sedangkan drone menjadi solusi pemanfaatan teknologi dalam aplikasi pemupukan dan perawatan tanaman.

“Sesuai arahan bapak gubernur, pembangunan sektor pertanian harus berbasis solusi dan teknologi. Bantuan ini merupakan bukti komitmen pemerintah provinsi untuk selalu hadir mendampingi petani dalam kondisi apa pun,” pungkasnya. (adv)

The post Di Tengah Keterbatasan Anggaran, Gubernur Sultra Siap Genjot Sektor Pertanian first appeared on DetikSultra.com.

Ketua DPRD Kolaka, I Ketut Arjana, menegaskan kesiapannya untuk mengawal dan mendukung program-program prioritas yang akan dijalankan Amri-Husmaluddin selama lima tahun ke depan. DPRD siap bersinergi dengan Pemda dalam mengimplementasikan sembilan program prioritas Beramal.

“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung program-program bapak H. Amri dan bapak H. Husmaluddin, khususnya terkait dengan program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastrukur daerah yang mendesak,” kata I Ketut Arjana.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, program Beramal mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun daerah dengan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat, kemajuan di berbagai sektor pembangunan, serta keunggulan dalam pelayanan dan daya saing daerah.

“Kami berharap sinergi dan kolaborasi antara DPRD dan Pemda dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah Kabupaten Kolaka,” tuturnya.

Dukungan terhadap program Beramal juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Kolaka, Bahana Alam Sultan. Bahana memberikan apresiasi terkait program beasiswa bagi tahfiz, bantuan operasional rumah ibadah, dan pemberian insentif bagi pengurus masjid (dai, khatib, guru mengaji, marbot, muazin).

“Kami dari fraksi PKS akan mendukung penuh program-program bupati dan wakil bupati Kolaka, termasuk penyelenggaraan pemandi jenazah di tiap desa dan kelurahan yang akan diberikan insentif setiap bulan. Kemudian yang paling kita apresiasi juga adalah terkait dengan rencana peraturan bupati bahwa 10 menit sebelum azan dikumandangkan di masjid, segala aktivitas di perkantoran dihentikan sampai waktu shalat selesai,” kata Bahana.

Sebelumnya, H. Amri dan H. Husmaluddin menyampaikan sembilan program prioritasnya dalam pidato perdananya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kolaka periode 2025-2030 di gedung DPRD Kolaka, Rabu (5/3). Pemerintahan Amri-Husmaluddin mengusung visi mewujudkan Kolaka Beramal (Berkeadilan, Maju, dan Unggul).

Visi tersebut akan ditunaikan melalui 9 program prioritas, yang difokuskan pada pembangunan di bidang keagamaan dan budaya, tata kelola pemerintahan, pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan struktur ekonomi kerakyatan, dan peningkatan konektivitas infrastruktur. Disamping itu, pemenuhan lapangan kerja, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, penataan kawasan perkotaan, pemberdayaan pemuda dan olahraga, serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak, lansia dan disabilitas.

“Terkait dengan program keagamaan, mulai tahun 2025 ini kami akan memberikan biaya operasional untuk semua rumah ibadah di Kabupaten Kolaka. Minimal setiap bulan kita akan siapkan biaya listrik dan air, ini berlaku untuk semua rumah ibadah baik masjid, gereja, vihara maupun pura,” ungkap mantan Camat Kolaka itu.

“Kita juga akan meningkatan kapasitas Tolea, dan pemberian insentif kepada imam masjid, guru ngaji, marbot masjid, muazin, guru pasraman, pendeta, pastor,” ucap Amri. (ADV)

Reporter: Yusrin

The post DPRD Kolaka Dukung Penuh Program Prioritas Bupati Kolaka first appeared on DetikSultra.com.

Ketua Komisi III DPRD Kendari, La Ode Ashar, menuturkan, dalam penanganan dan pencegahan banjir di Kendari pihaknya sudah merapatkan hal tersebut dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, balai sumur, balai jalan, dan seluruh stakeholder, hingga pengembang perumahan.

“Dalam penanganan banjir mesti dilihat mulai dari hulu hingga hilir, jika di hilir kita berbicara dampak dari hulu, seperti pendangkalan atau sedimen yang menumpuk di drainase. Sementara di hulu karena kerusakan hutan dan pembangunan perumahan,” terangnya saat ditemui di Gedung DPRD Kendari, Selasa (11/03/2025)

Dia menyarankan, untuk pembangunan perumahan agar diperketat izinnya, namun ia lebih fokus pada Amdal karena yang ada saat ini pengembangan hanya memegang dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL).

“Karena melihat dari aturannya, jika itu berdampak penting terhadap lingkungan hidup maka wajib Amdal. Itu kata kuncinya,” kata Ashar.

Seperti perumahan A99 yang bahkan sudah berdampak hingga terjadi banjir lumpur terhadap warga, terkait itu pihaknya sudah memberikan solusi agar dibuat kolam retensi. Hanya saja ia melihat skalanya masih terbilang kecil.

Sebelumnya DPRD Kendari telah memberikan sanksi kepada developer A99 Corps Land yang diduga menjadi penyebab banjir lumpur yang dialami warga Kelurahan Punggolaka. Sanksi yang diberikan ialah penghentian sementara aktivitas developer A99 Corps Land dan penyitaan aset yang digunakan berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kendari, 22 Januari 2025 lalu.

“Selain itu, warga yang menjadi korban banjir lumpur juga meminta kompensasi kepada developer. Terkait hal tersebut, ada baiknya warga duduk bersama pemerintah setempat baik camat dan lurah untuk dikomunikasikan termasuk dengan nominal kompensasinya,” tutur Ashar.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemantauan Lingkungan DLHK Kendari, Ratna Sakay mengungkapkan, akan menjalankan rekomendasi yang telah dikeluarkan DPRD Kendari.

“Kami akan berikan sanksi administrasi kepada developer berupa paksaan pemerintah yakni penghentian sementara seluruh kegiatan dan penyitaan alat produksi,” terang dia.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman yang baru saja memimpin rapat evaluasi pembangunan perumahan bersama developer perumahan, di ruang rapat Wali Kota Kendari 10 Maret 2025, bertekad untuk mewujudkan perumahan yang berkualitas bagi masyarakat Kota Kendari.

“Karena dampak positif dan negatif yang ditimbulkan perumahan, sehingga perlu pengawasan lebih ketat, agar dampak negatif bisa diminimalisir,” ungkapnya.

Evaluasi yang dilakukan tidak hanya menilai kemajuan pembangunan, tetapi juga melibatkan aspek-aspek kualitas infrastruktur seperti jalan, air bersih, serta aksesibilitas transportasi yang menjadi prioritas utama.

Selain itu, salah satu faktor yang tak kalah penting adalah keberlanjutan pembangunan perumahan itu sendiri. Di tengah semakin meningkatnya kebutuhan lahan untuk perumahan, evaluasi terhadap dampak lingkungan sangat diperlukan.

Pembangunan perumahan yang tidak memperhatikan faktor-faktor lingkungan dapat menimbulkan masalah baru seperti banjir, kerusakan ekosistem, dan masalah sampah. Oleh karena itu, pembangunan perumahan di Kendari harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Pemerintah Kota Kendari juga akan melibatkan Aparat penegak hukum (APH) untuk menindak developer nakal yang melanggar aturan atau ketentuan yang berlaku. (Adv)

The post Upaya Cegah Banjir, DPRD Kendari Minta Pembangunan Perumahan Perhatikan Amdal first appeared on DetikSultra.com.

Ketua Komisi III DPRD Kendari, La Ode Ashar menerangkan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan hari ini ialah membahas terkait kisruh status jalan di Kelurahan Puday tepatnya di Lorong Mata Air, di mana salah satu warga mengklaim status kepemilikan tanah di lorong tersebut.

“Jadi jalan yang ada itu lebarnya enam meter, sementara tanah yang dibebaskan oleh pemilik lahan ialah 2X60 meter. Sehingga masih ada sisa jalan yang belum. Namun, kelemahannya dari sertifikat hak milik yang dipegang oleh si empunya tanah, jalan itu tidak masuk menjadi bagian hak milik,” ungkap Ashar saat ditemui usai RDP di DPRD Kendari, Selasa (11/03/2025).

Sehingga pihaknya meminta Pemkot Kendari untuk mengambil alih jalan tersebut dan dijadikan aset. Selanjutnya lurah dan camat akan melakukan komunikasi dengan pemilik lahan. Pasalnya persoalan ini sudah berlarut-larut.

Sebelumnya, DPRD Kota Kendari juga telah melakukan RDP terkait masalah yang sama pada 12 Februari 2025 bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) ATR Kota Kendari, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari, Camat Abeli, Lurah Puday, Imran selaku pemilik tanah, perwakilan masyarakat Lorong Mata Air, dan DPW Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Wilayah Teritorial Sulawesi Tenggara (LSM GMBI Wilter Sultra).

Dalam RDP itu, Ketua Komisi I DPRD Kendari, Zulham mengatakan, berdasarkan telaah BPN Kota Kendari dan data citra satelit, diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.103 berbatasan dengan jalan umum.

Dia menjelaskan, persoalan ini terkait keluhan warga tentang perbaikan jalan di Kelurahan Puday, Kecamatan Nambo tepatnya di Lorong Mata Air yang tak kunjung diselesaikan karena adanya polemik kepemilikan tanah.

“Sebagaimana fungsinya, kami dari DPRD Kota Kendari berupaya melakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan umum,” tuturnya.

Dia menyarankan kepada masyarakat agar melakukan mediasi dengan Pemerintah Kota Kendari atas polemik ini. Apabila proses mediasi tidak berjalan dengan baik, Pemerintah Kota Kendari diperintahkan untuk mengambil alih jalan tersebut sebagai aset daerah.

“Jadi jika mediasi tidak menemukan titik terang, maka Pemerintah Kota Kendari diperintahkan untuk mengambil alih jalan tersebut sebagai aset daerah,” jelas dia.

Pihaknya berharap apa yang menjadi masalah saat ini segera terselesaikan, karena hal itu untuk kepentingan masyarakat umum.

Diketahui, persoalan utama dari RDP ini ialah terkait klaim kepemilikan tanah. Imran, selaku pemilik tanah menyampaikan, dirinya hanya membebaskan dua meter dari tanahnya untuk perbaikan jalan.

“Jalan saat ini memiliki lebar enam meter, sehingga tersisa empat meter tanah yang tidak memiliki status kepemilikan yang jelas,” katanya.

Sementara, LSM GMBI Wilter Sultra yang mendampingi masyarakat Kelurahan Puday dalam menyampaikan aspirasinya terkait polemik perbaikan jalan ke DPRD Kendari.

Ketua GMBI Wilter Sultra, Muhammad Ansar S mengatakan, kedatangannya bersama masyarakat Kelurahan Puday, Kecamatan Nambo ke DPRD Kendari ini untuk menyampaikan aspirasi tentang polemik terkait status kepemilikan tanah.

Ansar mengatakan, akibat adanya persoalan tanah ini, membuat jalan di wilayah tersebut belum dilakukan perbaikan.

“Kami ke sini mendampingi masyarakat untuk mendapat titik terang atas polemik yang terjadi, dalam hal ini terkait permintaan perbaikan jalan, namun belum dilakukan karena adanya masalah terkait status kepemilikan tanah,” tutur dia.

Dia berharap, apa yang menjadi keinginan masyarakat saat ini bisa segera terselesaikan. Pihaknya pun menginginkan agar masalah status tanah ini mendapat kejelasan. Pasalnya, dengan adanya masalah itu, jalan yang seharusnya sudah dilakukan perbaikan, hingga saat ini belum diperbaiki karena adanya polemik atau dinamika antara oknum masyarakat dengan beberapa masyarakat lainnya yang ada di sana.

“Kita pun mengapresiasi kinerja DPRD Kota Kendari karena sudah mau mendengarkan keinginan masyarakat yang kami dampingi dan dalam hal ini perbaikan jalan di lorong Mata Air, Kelurahan Puday, Kecamatan Abeli, Kota Kendari,” katanya mengakhiri. (Adv)

The post Kisruh Persoalan Tanah di Kelurahan Puday, DPRD Kendari Minta Pemerintah Ambil Alih untuk Dijadikan Aset first appeared on DetikSultra.com.

“Upaya pengendalian banjir saat ini merupakan prioritas utama yang harus dilakukan seiring dengan meningkatnya curah hujan yang terjadi di Kota Kendari
dalam beberapa hari terakhir,” katanya.

Ia menambahkan, pentingnya percepatan penanganan banjir sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Karena hingga saat ini, genangan air masih menjadi permasalahan yang menghambat aktivitas warga setiap kali hujan deras melanda.

“Kota Kendari masih menghadapi permasalahan banjir di berbagai titik. Ini harus menjadi prioritas utama dan kita dorong pemerintah kota bersama DPRD untuk mencarikan solusi penanganan genangan banjir tersebut,” kata LM Inarto

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi pun sangat dibutuhkan agar penanganan banjir dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

“Kita harapkan ada kolaborasi Pemprov Sultra dan Pemkot Kendari dalam penanganan banjir dilakukan secara efektif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Ia juga berharap kepada masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah agar tidak menyumbat saluran air dan memperburuk kondisi lingkungan. Hal ini harus ada sosialisasi lebih lanjut agar kesadaran warga meningkat dalam menjaga kebersihan.

Sementara, Pemerintah Kota Kendari juga telah mengadakan rapat koordinasi yang membahas penanganan banjir di wilayah Kota Kendari pada hari ini, Senin (10/3/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, didampingi Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWS) IV Kendari, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sultra, Bina Marga Provinsi Sultra dan Ketua DPRD Kota Kendari.

Wali Kota Siska Karina Imran mengharapkan rapat koordinasi ini dapat menghasilkan solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir yang sering melanda Kota Kendari, serta meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrem yang sering terjadi.

Dalam pantauannya, Wali Kota Kendari melihat terdapat 24 titik yang menjadi lokasi banjir yang disebabkan oleh masalah drainase, sedimen serta sampah, yang membutuhkan perhatian dari semua pihak.

“Kami melihat terdapat sekitar 24 titik banjir yang tersebar di berbagai wilayah di kota ini. Oleh karena itu, penanganan banjir menjadi prioritas. Banjir dan sampah ni menjadi keluhan utama, yang memang sudah menjadi satu paket,” ungkapnya.

Pemkot Kendari telah mengambil langkah awal untuk mencegah banjir dengan melakukan pengerukan drainase di beberapa titik yang menjadi pusat banjir.

Pengerukan ini bertujuan untuk membersihkan lumpur yang mengendap di saluran drainase. Upaya ini diharapkan dapat memperbaiki aliran air dan mencegah banjir di wilayah-wilayah yang rawan.

Selain itu, Pemkot Kendari juga mengusulkan mengenai memfasilitasi pembangunan Bendungan Sungai Wanggu. Proyek strategis ini akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Balai Wilayah Sungai, yang diharapkan dapat mengendalikan aliran air dan mengurangi risiko banjir. Bendungan ini menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang untuk mengelola air hujan dan banjir yang sering terjadi di Kota Kendari.

“Ini menjadi visi-misi utama kita yaitu memfasilitasi pembangunan sungai wanggu, ini memang proyek besar karena banyak sungai-sungai kecil larinya ke sungai wanggu. Oleh karena itu, kami pemerintah kota akan memfasilitasi,” jelasnya.

Sebelumnya Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman juga telah melakukan peninjauan langsung ke beberapa titik lokasi banjir, yakni di Kelurahan Korumba, Anawai, Wua-wua, Anduonohu dan Kelurahan Kambu.

“Dari hasil tinjauan tersebut, saya melihat banyak sungai atau kali di Kendari ini butuh normalisasi. Bahkan ada sungai yang belum memiliki tanggul ataupun drainase. Ini menjadi masukan dan catatan untuk kita,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, ia juga melihat banjir ini juga merupakan dampak dari pembangunan-pembangunan yang ada di Kendari. Di Kelurahan Wua-wua sendiri, banjirnya itu akibat adanya pembangunan Jalan 40 yang berkolaborasi dengan beberapa perumahan dan membuat sedimen-sedimen masuk ke Kali yang mengakibatkan pendangkalan.

“Jadi saat terjadi hujan sedikit, air cepat meluap ke warga. Untuk itu, kedepan kita tidak hanya melakukan perbaikan tetapi juga pencegahan,” imbuhnya.

Dimana, setiap pembangunan akan dilakukan evaluasi kembali. Namun sebelum itu, pihaknya akan melakukan langkah-langkah, seperti memastikan setiap pembangunan perumahan mengikuti kaidah-kaidah yang baik dan benar. Begitupun dengan pembangunan jalan, memastikan portal air dan drainase dilakukan dengan baik.

“Kedepan kita akan atensi semua. Tetapi dalam penanganan banjir tentu kita butuh sinergitas semua pihak. Kita harap kerjasama dari semua termasuk masyarakat,” pungkasnya.(Adv)

The post Ketua DPRD Kendari Siap Kawal Pemkot dalam Menangani Banjir first appeared on DetikSultra.com.

Acara dibuka langsung oleh Kepala BNN Kota Kendari Mohamad Dafi Bastomi, dan dihadiri Anggota DPRD Kota Kendari, Fadhal Rahmat serta Forkopimda Kota Kendari.

Diungkapkan, Anggota DPRD Kota Kendari, Fadhal Rahmat, dalam pertemuan tersebut ia bersama BNN Kota Kendari dan Forkopimda Kendari membahas terkait kematangan anak dalam menghadapi permasalahan sosial di Kota Kendari.

“Kami juga membahas terkait fasilitas terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya dan prekursor narkotika di Kota Kendari,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, penyalahgunaan narkoba memang menjadi masalah yang serius di bangsa ini, tidak terkecuali Kendari.

Narkoba merupakan masalah yang menimbulkan banyak korban jiwa dan dampak negatif yang sangat merugikan bagi kondisi fisik, mental dan sosial pengguna, kesejahteraan keluarga sehingga perlu penanganan serius.

Selain itu, penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peningkatan tingkat kriminalitas di masyarakat. Banyak tindakan kriminal dilakukan oleh pengguna narkoba untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan kecanduannya. Beberapa tindakan kriminal yang umum terkait narkoba meliputi pencurian, perampokan, penipuan, dan bahkan tindak kekerasan.

“Sehingga perlu dilakukan tindak pencegahan, karena mencegah selalu lebih baik dari pada mengobati, termasuk dalam hal narkoba,” katanya.

Mengetahui bahaya pemakaian serta penyalahgunaan narkoba, merupakan langkah awal dari menjauhi barang haram tersebut.

Ada beberapa hal dalam mencegah penyalahgunaan narkoba seperti isi waktu luang dengan kegiatan yang positif, misalnya membaca buku motivasi hidup, olahraga, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau kampus, membantu orang tua, bekerja, kursus, dan lainnya.

Di samping itu, penting pula adanya fasilitas yang baik untuk menunjang upaya-upaya pencegahan narkoba. Diantaranya, menyediakan tempat rehabilitasi bagi mereka yang sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Oleh karena itu, akses ke program rehabilitasi harus mudah diakses oleh siapa saja yang membutuhkan. Masyarakat pun perlu mendukung langkah ini dengan tidak mengucilkan atau memberikan stigma negatif pada pengguna yang sedang berjuang untuk sembuh.

Di sisi lain pendidikan juga penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat akan lebih sadar akan bahaya narkoba dan efek buruknya. Penyuluhan dan kampanye anti-narkoba perlu dilakukan secara rutin di berbagai kalangan, mulai dari sekolah, tempat kerja, hingga komunitas warga.

Pendidikan tentang narkoba tidak hanya melibatkan informasi medis tentang bahaya narkoba bagi kesehatan fisik dan mental, tetapi juga aspek legal dan sosial. Penyuluhan ini bisa dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau kampanye media sosial yang menarik minat berbagai usia. Pendidikan sejak dini di sekolah juga sangat penting agar anak-anak dan remaja dapat memahami risiko penyalahgunaan narkoba.

Tak sampai disitu, peran keluarga dan aparat hukum pun sangat diperlukan, mengingat komunikasi terbuka antar keluarga akan meminimalisir risiko anak atau anggota keluarga lainnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.

Sementara, lingkungan yang memiliki kerjasama baik dengan pihak kepolisian akan lebih mampu mencegah dan menangani kasus narkoba dengan lebih cepat dan efektif. Melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkoba ke pihak berwenang harus menjadi kebiasaan yang diterapkan di masyarakat, sehingga mengatasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar membutuhkan kerjasama yang erat antara individu, keluarga, komunitas, dan aparat hukum. Edukasi yang berkelanjutan, pembentukan kelompok pendukung, memperkuat hubungan keluarga, kerjasama dengan pihak berwenang, serta menyediakan akses rehabilitasi adalah langkah-langkah penting yang harus diambil.

Dengan strategi yang tepat, lingkungan yang sehat dan bebas narkoba dapat tercapai, melindungi generasi muda dan memastikan kehidupan masyarakat yang lebih baik. (Adv)

The post DPRD dan Pemkot Kendari Kunjungi BNN, Bahas Fasilitas Pencegahan Narkoba first appeared on DetikSultra.com.

Rapat diikuti via daring di Command Center, Balai Kota Kendari yang dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari, serta Pj Sekretaris Kota Kendari, Ketua DPRD Kendari dan kepala OPD, Rabu (05/03/2025).

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran mengungkapkan, pihaknya berkomitmen penuh untuk mendukung dan mengimplementasikan program IPKD tahun 2025. Sebab IPKD adalah instrumen pengukuran baru, dirancang untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah.

“IPKD bukan hanya alat ukur, tetapi juga pendorong transparansi dan akuntabilitas. Kami berharap IPKD dapat menjadi model bagi daerah lain dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Kendari.” kata Siska.

Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Kendari, La Ode Muhammad Inarto, bahwa pihaknya akan mendukung program IPKD dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sebagaimana diketahui bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan upaya pemberantasan yang luar biasa pula. Sehingga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

“Melalui program tersebut diharapkan dapat menjaga Kendari sebagai kota yang bebas dari praktik korupsi. Kami pun sebagai mitra Pemkot Kendari siap mengawal agar program berjalan maksimal,” tutunya.

Tidak hanya itu, jika Kendari ingin menjadi kota yang bebas dari segala praktik korupsi maka seluruh stakeholder pun harus saling bersinergi dan berkomitmen dengan program yang telah diusung tersebut.

“Mari bersama-sama menjadikan kota ini sebagai Kota yang bebas dari korupsi,” ajaknya.

MCP sendiri merupakan program yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi agar tercipta tata kelola pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi.

Sementara IPKD, sebagai instrumen baru, dirancang untuk mengukur sejauh mana kebijakan pencegahan korupsi telah diimplementasikan di tingkat pemerintah daerah. Indeks ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.

Melalui indikator yang terukur, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan publik serta memberikan dampak positif bagi masyarakat
Dalam rapat tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan, Program MCP sendiri sudah mulai berjalan sejak tahun 2018.

“Implementasi pelaksanaan kolaborasi dan sinergi antara KPK, BPKP dan Kemendagri dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah agar semakin baik dan berdampak positif untuk percepatan terwujudnya ekosistem pencegahan anti korupsi,” jelasnya.

Berdasarkan data yang dilampirkan, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2024 KPK paling banyak menangani kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah yaitu sebesar 38% kabupaten/kota dan 12% provinsi.

“Tata kelola di pemerintahan daerah masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, penting dilakukannya evaluasi secara berkala untuk peningkatan atau perbaikan ekosistem pencegahan anti korupsi,” ujarnya.

Dengan peluncuran IPKD 2025, diharapkan pemerintah daerah tidak hanya mampu mengukur tingkat kemajuan dalam pencegahan korupsi, tetapi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya akan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

“Indeks ini juga diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih dan bebas dari praktik korupsi,” harap dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, tantangan pemberantasan korupsi saat ini adalah penanganan korupsi skala kecil (petty corruption).

“Masih banyak tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pejabat publik. Selain itu, sudah jadi kebiasaan masyarakat memberi imbalan sebagai bentuk terima kasih. Ini tentu kebiasaan yang salah,” tegas Alex.

Alex berharap KPK dapat fokus memberantas korupsi pada praktik-praktik yang merusak sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. (Adv)

The post Hadiri Rapat MCP dan Peluncuran IPKD, DPRD dan Pemkot Kendari Komitmen Perangi Korupsi first appeared on DetikSultra.com.

Resmi menjabat sebagai Wali Kota Kendari, Siska menyebut akan konsisten menyelaraskan program Kota Kendari dengan pemerintah pusat sebagaimana arahan Presiden RI, Prabowo Subianto khususnya terkait asta cita.

Asta cita merupakan delapan misi yang diusung Prabowo-Gibran untuk mewujudkan visi ‘Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045’.

Kedelapan misi disusun dalam rangka memajukan Indonesia dari segala sisi. Mulai pengokohan ideologi, pertahanan, pangan, hingga toleransi antar umat beragama.

Delapan misi tersebut ialah, memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Selanjutnya, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

“Dalam mewujudkan itu semua, kami menyadari tidak mungkin berjalan sendiri tanpa dukungan dan kerjasama dari semua pihak baik itu OPD lingkup Kota Kendari, camat, dan lurah, termasuk didalamnya anggota DPRD Kendari, serta masyarakat Kota Kendari pada umumnya,” ungkapnya pada rapat paripurna tentang penyampaian pidato Wali Kota Kendari di DPRD Kendari, Rabu (05/03/2025).

Pihaknya sangat mengharapkan melalui kerjasama seluruh stakeholder menjadi faktor penyebab keberhasilan pembangunan dan segala program Pemerintah Kota Kendari. Mari bersama-sama berkontribusi dalam mengakreditasikan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan.

“Mari kita bersatu untuk membuat Kota Kendari semakin maju,” ajaknya.

Walaupun kedepan, tantangan pembangunan sangat banyak. Tetapi melalui korelasi dari semua elemen masyarakat, mulai dari RT. RW, hingga tokoh-tokoh masyarakat, maka apa yang dicita-citakan akan terwujud.

Pada kesempatan tersebut, ia juga berkomitmen untuk melakukan penanggulangan banjir, perbaikan drainase, mengatasi masalah sedimen, dan persampahan yang memang selalu menjadi keluhan masyarakat Kota Kendari.

“Kami akan berupaya agar permasalahan dasar seperti banjir, sampah dan pelayanan air bersih dapat segera tertangani,” ujarnya.

Siska juga menambahkan, Kendari ini memiliki banyak potensi PAD yang harus benar-benar dimaksimalkan sehingga tidak hanya mengandalkan transfer dana dari pusat.

Ketua DPRD Kendari, La Ode Muhammad Inarto pun mengatakan, pihaknya akan mengawal program Pemerintah Kota Kendari, khususnya program yang menyentuh langsung kepentingan dasar.

Inarto begitu ia disapa, menekankan bahwa DPRD Kota Kendari akan terus berperan aktif dalam mengawasi dan mengawal kebijakan pemerintah, memastikan program-program yang telah disusun dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Kami tidak hanya akan mendukung, tetapi juga akan terus mengawal dan memastikan bahwa program-program yang telah dirancang benar-benar direalisasikan,” pungkasnya.(Adv)

The post Paripurna DPRD Kendari, Wali Kota Kendari Konsisten Selaraskan Program Pemerintah first appeared on DetikSultra.com.

Ketua DPRD Kendari, La Ode Muhammad Inarto menyampaikan, pihaknya mengapresiasi apa yang menjadi program dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2025-2030. Terlebih keduanya komitmen dalam penanganan banjir dan sampah yang sudah meresahkan masyarakat Kota Kendari.

“Hal itu menunjukkan komitmen keduanya untuk bekerja nyata bagi masyarakat. DPRD Kendari sendiri sebagai wakil rakyat akan mendukung dan mengawal pelaksanaan program-program yang telah disusun, berjalan secara maksimal dan dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat,” jelas dia

Inarto begitu ia disapa, menekankan bahwa DPRD Kota Kendari akan terus berperan aktif dalam mengawasi dan mengawal kebijakan pemerintah, memastikan program-program yang telah disusun dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Kami tidak hanya akan mendukung, tetapi juga akan terus mengawal dan memastikan bahwa program-program yang telah dirancang benar-benar direalisasikan. Tidak boleh ada program yang hanya sebatas wacana tanpa implementasi nyata,” ujarnya.

Hadir pula di acara tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ir Hugua, ia meminta agar Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran bersama wakilnya Sudirman untuk meningkatkan kerjasama dan sinergitas antara pemerintah baik pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Hugua pun menyampaikan, Kota Kendari ini merupakan ikon Sultra sehingga sebagai ibu kota tentu akan mendapat perhatian lebih, bukan berarti daerah lain ditinggalkan.

“Tetapi atas dasar itu, sehingga penting bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari untuk memperbaiki dan meningkatkan hubungan kerjasama, baik antara kabupaten/kota di seluruh Sultra, pemerintah provinsi, terkhusus hubungan dengan pemerintah pusat. Pada intinya dalam membangun suatu daerah kuncinya ialah kebersamaan,” jelasnya.

Tidak lupa, mewakili Pemerintah Provinsi Sultra, ia mengapresiasi dan menghargai dedikasi para pejabat dan pemimpin Kota Kendari sebelumnya.

Sementara Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menuturkan, dalam memimpin Kota Kendari pihaknya akan berkiblat pada program Asta Cita yang diusung oleh Presiden Prabowo.

“Kita pun akan memperhatikan peningkatan pendidikan, kesehatan hingga pengembangan ekonomi yang menjadi atensi pemerintah pusat,” ujarnya.

Siska pun memberi apresiasi kepada Pj Wali Kota, Parinringi yang dimana dalam menjabat telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Kota Kendari, baik itu berupa kebijakan strategis maupun dalam mengawal peralihan pemerintahan.

“Sehingga saya sebagai Wali Kota dan pak Sudirman sebagai Wakil Wali Kota Kendari, kami tinggal melanjutkan saja, karena apa yang tidak baik kemarin beliau (Parinringi) sudah perbaiki dan kita akan lebih maksimalkan dan tingkatkan lagi,” katanya.

Adapun yang menjadi rekomendasi Pj Wali Kota Kendari, Parinring khususnya dalam penanganan banjir itu juga menjadi program prioritas dari Pemkot Kendari. Bahkan seluruh camat dan lurah se Kota Kendari pun telah menandatangani pakta integritas dalam hal penanganan sampah di Kota Kendari.

Sementara, Parinringi yang sebelumnya menjabat sebagai Pj Wali Kota Kendari, mengharapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari yang akan menjabat hingga lima tahun kedepan, dapat melanjutkan program yang sudah berjalan khususnya terkait program pelayanan dasar.

Seperti penangan banjir, persampahan, sedimen, pelayanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, hingga penerangan dan perbaikan jalan.

“Pasalnya di Kendari ini masih ada wilayah yang jalannya masih berlubang dan kurang penerangan bahkan gelap. Sehingga rawan terjadi tindakan kriminal, semoga itu semua menjadi perhatian bagi pemimpin Kota Kendari kedepan,” pungkasnya. (Adv)

The post Hadiri Sertijab Wali Kota Kendari, Ketua DPRD Siap Kawal Program Pemerintah first appeared on DetikSultra.com.

Diketahui selain dua layanan tersebut, pemerintah provinsi juga menghadirkan atau melaunching layanan virtual account dan samsat drive thru II, sehingga semua layanan tersebut resmi beroperasi di 17 kabupaten dan kota.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka mengatakan, inovasi ini dihadirkan dengan tujuan membuat masyarakat Sultra merasa lebih terlayani, dihargai dan lebih mudah melakukan pembayaran pajak kendaraan.

“Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan layanan yang transparan dan akuntabel,” katanya di Ruang Pola Kantor Gubernur, Rabu (5/3/2025).

Langkah ini juga untuk memastikan setiap pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan dalam keadaan aman dan nyaman. ASR menyampaikan dengan aplikasi mobile bapenda ini, bersamaan dengan itu juga diluncurkan metode pembayaran QRIS dan virtual account di Sultra.

“Inovasi ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pajak kendaraan secara digital tanpa perlu membawa uang lagi,” terang ASR.

Layanan ini merupakan langkah nyata dalam mendorong digitalisasi pemerintah yang sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu juga, ASR melaunching Samsat Drive Thru II. Ini memudahkan masyarakat wilayah Kecamatan Poasia terkhusus ASN di kompleks perkantoran untuk melakukan pajak kendaraan tanpa harus ke Kantor Samsat.

“Ini adalah layanan yang sangat praktis dan menghemat waktu, terutama bagi mereka yang sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Ini juga dapat memenuhi kewajiban masyarakat secara cepat dan efisien,” pungkasnya. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan

The post Pemprov Hadirkan Layanan Sigap dan Mobile Bapenda untuk Mudahkan Bayar Pajak Kendaraan first appeared on DetikSultra.com.

Ketua Komisi II DPRD Kendari, dr Jabar Aljufri yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan, beredarnya sejumlah vidio terkait dugaan adanya BBM oplosan di Kota Kendari tentu membuat keresahan di masyarakat. Sehingga, pihaknya berinisiatif untuk memanggil PT Pertamina Patra Niaga untuk dimintai penjelasannya.

“Karena kita tahu bersama bahwa Pertamina saat ini sedang tidak baik-baik saja, terkait isu nasional. Namun kita tidak menduga terjadi masalah juga terkait BBM di kota kita, Kota Kendari dalam hal ini dugaan adanya BBM oplosan,” ungkapnya, Rabu (05/03/2025).

Apalagi yang terkena langsung dampak atas masalah ini ialah para ojek online (Ojol). Sungguh disayangkan, apalagi Ojol ini menggunakan kendaraan roda dua untuk mencari nafkah.

“Rencananya, dalam waktu dekat yakni hari senin depan, kita akan lakukan pemanggilan kepada PT Pertamina Patra Niaga untuk klarifikasi atas masalah yang terjadi,” kata Jabar.

Dia menambahkan, adapun imbas antara masalah yang terjadi hari ini di Kendari dengan yang terjadi di pusat, jelas ada karena masyarakat Kendari juga melihat media. Intinya terang Jabar, citra Pertamina di masyarakat sudah tidak bagus.

“Dengan adanya kejadian yang di tingkat pusat dalam hal ini korupsi dan yang terjadi di Kendari sekarang jelas membuat nama Pertamina rusak. Bahkan tingkat kepercayaan masyarakat dengan Pertamina semakin turun,” ujarnya.

Sementara Kapolresta Kendari, Kombes Eko Widiantoro yang ditemui di DPRD Kendari, mengatakan, terkait adanya dugaan BBM oplosan di Kendari, pihaknya sudah mendapat laporan.

“Kita sudah terima laporan terkait hal tersebut dan akan di analisa, kemudian dilakukan penyelidikan,” jelasnya.

Adapun terkait barang bukti masih perlu dilakukan pemeriksaan melalui laboratorium. Intinya jika sudah semua, akan didalami lagi, termasuk dimana BBM tersebut dibeli. Sejauh ini, korban yang datang melapor sekitar 10 orang.

“Masalah ini dalam tahap penyelidikan, intinya kita masih perlu melihat labnya. Kita tidak bisa gegabah karena semua ada prosesnya,” terang dia.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah kendaraan bermotor ojek online (Ojol) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), tiba-tiba mengalami kerusakan alias mogok, setelah mengisi BBM jenis Pertalite di Stasiun Pengisian BBM.

Salah satu pengemudi Ojol, Sabarudin yang ikut menjadi korban mengatakan, insiden kerusakan pada kendaraan miliknya pasca mengisi BBM Pertalite, juga dialami ojol lainnya.

Bahkan menurut dia, jumlah kendaraan ojol di Kota Kendari yang mogok tembus ratusan kendaraan. Menurut dia, beberapa ojol sudah mengecek, dan BBM Pertalite yang terisi di tangki kendaraan mereka diduga sudah tercampur.

“Kurang lebih 100 motor yang mengalami kerusakan murni dari bahan bakar Pertalite,” katanya.

Masalah tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian untuk menindaklanjuti peristiwa mogoknya kendaraan para ojol, dan memeriksa sejumlah SPBU di Kota Kendari.

“Kami berharap pihak kepolisian bisa memeriksa SPBU-SPBU di Kendari, karena hampir semua SPBU yang ada di Kota Kendari yang habis mengisi, kendalanya sama semua,” harap dia.

Dihubungi terpisah, Senior Supervisor Communication & Relation Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Romi Bahtiar mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima informasi mengenai kendaraan pengemudi ojol mogok.

Perihal mogoknya kendaraan para ojol tersebut, tim investigas dari Pertamina sedang melakukan pemeriksaan, guna memastikan BBM Pertalite yang dijual sesuai spesifikasi atau tidak.

“Tim sudah turun, hasilnya sementara kami tunggu. Sementara, bagi ojol yang mengalami mogok kendaraan, Pertamina sudah menyiapkan formulir pengaduan,” ujar dia.

“Pertamina menyiapkan formulir aduan di SPBU, kantor cabang, dan Integrated Terminal Kendari,” pungkasnya. (Adv)

The post Heboh BBM Oplosan, Komisi II DPRD Kendari Bakal Panggil Pertamina first appeared on DetikSultra.com.

Pada rapat paripurna tersebut, ASR menerangkan arah kebijakan pemerintahan baru, serta penegasan komitmen terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sultra.

Dalam sambutannya, Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka menegaskan bahwa program-program yang akan dijalankan dalam kepemimpinannya bersama Hugua akan berorientasi pada kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi memiliki peran strategis dalam pembangunan Sultra secara keseluruhan,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, ia juga memaparkan 39 program prioritas yang akan dijalankan dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Beberapa di antaranya memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan Kota Kendari, seperti peningkatan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, dan penanggulangan bencana.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kendari, Riski Brilian Pagala mengungkapkan DPRD Kota Kendari siap bersinergi dan mendukung implementasi program-program tersebut, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat Kota Kendari.

“Kami mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra dalam menyusun program 100 hari kerja,” katanya.

Hal ini menunjukkan komitmen keduanya untuk bekerja nyata bagi masyarakat, untuk Kota Kendari sendiri, pihaknya akan mengawal dan mendukung pelaksanaan program-program tersebut agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Riski menekankan bahwa DPRD Kota Kendari akan terus berperan aktif dalam mengawasi dan mengawal kebijakan pemerintah, memastikan program-program yang telah disusun dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Kami tidak hanya akan mendukung, tetapi juga akan terus mengawal dan memastikan bahwa program-program yang telah dirancang benar-benar direalisasikan. Tidak boleh ada program yang hanya sebatas wacana tanpa implementasi nyata,” ujarnya.

Lebih lanjut, anggota Fraksi PKS ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam menciptakan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.

“Saya hadir dalam rapat paripurna ini sebagai bentuk dukungan terhadap kepemimpinan baru di Sulawesi Tenggara,” tutur Riski.

Ia dan anggota DPRD Kendari lainnya siap bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam menjalankan program-program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra. Mengingat kerja sama antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dibuat dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kota Kendari ialah pusat pemerintahan dan perekonomian Sultra, sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah provinsi harus bisa bersinergi dengan program-program yang ada di tingkat kota.

“Kami di DPRD Kota Kendari akan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sejalan dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam aspek infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik,” ungkapnya.

Salah satu program prioritas Pemkot Kendari yang diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah provinsi ialah penanganan masalah persampahan dan infrastruktur perkotaan. Riski menekankan bahwa peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur akan menjadi fokus utama dalam kerja sama antara DPRD Kota Kendari dan pemerintah provinsi.

“Kami berharap Pemprov Sultra memberikan perhatian lebih terhadap masalah-masalah yang ada di Kota Kendari, seperti pengelolaan sampah, penataan kawasan permukiman, dan perbaikan jalan-jalan utama di kota ini. Dengan adanya sinergi yang baik, kita bisa menciptakan Kendari yang lebih tertata, bersih, dan nyaman bagi warganya,” pungkasnya. (Adv)

The post Riski Pagala: DPRD Kendari Siap Bersinergi dan Dukung Program Gubernur ASR first appeared on DetikSultra.com.

Hadir dalam penyambutan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari, Siska-Sudirman, Wakil Ketua DPRD Kendari, Riski Brilian Pagala menyampaikan dalam sambutannya, sebagai mitra dari Pemkot Kendari, DPRD Kendari akan terus mendukung apa yang menjadi program pemerintah sekaligus mengawasi agar program berjalan dengan baik dan yang jelas program tersebut demi kepentingan masyarakat.

“Apapun programnya yang diusung oleh Pemkot Kendari kita akan pastikan program itu berjalan maksimal dalam proses penyelenggaraannya dan yang paling penting program dapat dirasakan langsung dampak dan manfaatnya bagi masyarakat,” katanya, Sabtu (01/03/2025).

Dia pun menambahkan, ia dan anggota DPRD Kendari lainnya meyakini, saat ini tidak ada lagi yang namanya tim 01, 02, 03, dan seterusnya. Sekarang pihaknya meyakini ialah persatuan, usai terselenggaranya Pilkada 2024 dan Kendari telah memiliki pemimpin baru yang telah dipilih langsung oleh masyarakat.

“Kita berharap ke depan terjadi akselerasi pembangunan dan pemerintahan dapat dimaksimalisasi dalam segala sektor,” ungkap Riski.

Sementara, setibanya di Kendari usai mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah (Jateng) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari, Siska-Sudirman menyampaikan, hal pertama yang menjadi perhatian ialah menangani permasalahan banjir dan sampah di Kota Kendari.

Hal ini diutarakan keduanya saat ditemui media dalam acara penyambutan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari di Ruang Samaturu, Balai Kota Kendari.

Siska mengungkapkan, program pertama yang akan dilaksanakan ialah penangan banjir dan sampah.

“Penangan banjir dan sampah akan menjadi hal pertama yang akan kami lakukan, usai dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari,” katanya.

Pasalnya kedua hal tersebut sudah meresahkan warga terlebih saat ini musim hujan. Seperti diketahui ada beberapa titik di Kendari yang menjadi langganan banjir.

Sehingga hal inilah yang perlu diselesaikan lebih dulu. Selanjutnya akan dilihat lagi apa-apa saja yang menjadi prioritas untuk diselesaikan.

“Namun yang utama juga ialah menjalankan program asta cita dari Presiden Prabowo karena itu yang menjadi sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” terangnya.

Tidak sampai di situ, Siska yang didampingi wakilnya Sudirman, menyampaikan, akan melaksanakan retret bagi OPD termasuk juga camat dan lurah lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari. Hal itu bertujuan untuk menyamakan visi dan misi dalam membangun daerah lebih baik lagi ke depan, khususnya Kota Kendari sebagai Ibu Kota Sulawesi Tenggara (Sultra).

Wali Kota Kendari, Siska menuturkan, banyak pengalaman dan pelajaran yang ia ambil dari kegiatan retret yang dilakukan di Magelang, Jawa Tengah (Jateng) di antaranya penyatuan visi dan misi antara pimpinan negara dan kepala daerah.

“Hal itu pula yang menjadi motivasi saya untuk mengadakan retret di lingkup Pemkot Kendari, tidak lain ialah melakukan menyatukan visi dan misi dalam membangun Kendari kearah yang lebih baik. Adapun pelaksanaannya, rencananya akan dilakukan setelah lebaran Idul Fitri,” ungkapnya.

Retret juga penting dilakukan, mengingat belum lama ini telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Sehingga dirasa perlu untuk menyatukan kembali rasa kebersamaan pasca Pilkada. Intinya semua harus bekerja untuk rakyat.

“Jadi tidak ada lagi 01, 02, 03 dan seterusnya. Sekarang mari kita bersama-sama membenahi Kota Kendari dengan satu tujuan,” tuturnya.

Siska juga membagikan pengalamannya selama mengikuti retret. Siska mengungkapkan, apa yang menjadi pelajaran selama retret itu, akan diimplementasikan selama kepemimpinannya bersama Sudirman sebagai Wakil Wali Kota Kendari.

“Mengikuti retret adalah pengalaman yang luar biasa dan tidak bisa saya lupakan. Apalagi materi diberikan langsung oleh para menteri dan juga yang utama ialah materi dari Presiden, Prabowo,” ungkap Siska.

Sebagai informasi, pasca dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari, untuk pertama kalinya, di acara tersebut Siska-Sudirman melakukan tatap muka dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari serta, camat, lurah dan kepala sekolah se Kota Kendari. (Adv)

The post Sambut Kedatangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, DPRD Kendari Siap Dukung Program Pemerintah first appeared on DetikSultra.com.

Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU Sultra, Hazamuddin menegaskan bahwa evaluasi Pilkada ini bukan hanya sekadar formalitas administratif.

“Evaluasi ini ada yang berpikir hanya sekadar proses pertanggungjawaban secara administratif. Kalau kita kembali melihat ketentuan, ada sembilan tugas yang diatur dalam Pasal 11-13 yang menjadi kewajiban KPU provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan evaluasi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pilkada tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memperbaiki dan meningkatkan kualitas pemilu ke depan.

Sementara itu, anggota KPU Sultra, Muh. Mu’min Fahimuddin, menjelaskan bahwa evaluasi tahapan Pilkada memiliki dasar hukum meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Pilkada.

“Evaluasi ini memang tidak disebutkan dalam PKPU, namun hal itu tercantum dalam UU Pilkada Pasal 9 dan 13,” kata Mu’min.

“Tujuannya adalah agar setiap tingkatan penyelenggara pemilu, khususnya KPU, dapat melihat kembali proses yang telah berjalan, mengidentifikasi kekurangan, serta menentukan langkah perbaikan ke depan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Mu’min menambahkan bahwa hasil evaluasi ini nantinya akan disampaikan kepada KPU RI sebagai bahan masukan untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa mendatang.

“Proses evaluasi ini sudah dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota dan hasilnya dibawa ke provinsi untuk dicermati kembali dengan pendampingan tim fasilitator dari KPU RI,” kata Mu’min.

Evaluasi ini dilakukan melalui pengisian kuesioner internal oleh 18 satuan kerja (satker) di Sulawesi Tenggara, yang kemudian divalidasi dan dikonfirmasi dalam FGD ini.

Mu’min berharap, melalui FGD ini, Pilkada mendatang dapat berjalan lebih baik, transparan, dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang berintegritas.

Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Bawaslu Provinsi Sultra, pemantau pemilu dari Sultrademo dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), perwakilan partai politik peserta Pemilu 2024, liaison officer (LO) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, 2, 3, dan 4, serta KPU kabupaten/kota se-Sultra.

Dalam FGD ini, beberapa akademisi dan praktisi turut memberikan materi, di antaranya Aji Pangestu, Devie Yundanto, dan Harimah Satria. Dari kalangan wartawan, hadir Abdi Mahatma, serta Ketua KIPP Sultra, Muhammad Nasir. (adv)

The post KPU Sultra Gelar FGD Evaluasi Pilkada 2024 first appeared on DetikSultra.com.

Pada kesempatan tersebut Parinringi yang saat itu masih menjabat sebagai Pj Wali Kota Kendari menuturkan, peresmian pemasaran produk lokal UMKM di swalayan modern ini dalam rangka memperluas pasar produk lokal UMKM.

“Pemasaran produk lokal UMKM di swalayan modern merupakan langkah Pemkot bersama Kadin Kendari untuk memajukan produk lokal. Dengan harapan produk lokal kita bisa lebih dikenal dan pasarnya semakin luas,” terangnya.

Selain itu, berdasarkan aturannya, para retail atau swalayan modern memang diharuskan untuk memberi tempat untuk produk lokal UMKM. Sebagaimana yang dilakukan Toko Damai Lepo-lepo, terlihat berbagai jenis produk UMKM tersedia di swalayan tersebut. Mulai dari makanan ringan, olahan makanan beku hingga beras pun sudah tersedia.

“Untuk itu, kita mengajak kepada masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) khususnya warga Kota Kendari untuk mencintai produk lokal,” ajak dia.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi II DPRD Kendari, dr Jabar Aljufri mengungkapkan, pihaknya sangat mengapresiasi program Kadin Kendari yakni memperluas pasar produk lokal dengan mewajibkan seluruh swalayan modern di Kendari untuk memberi tempat bagi UMKM.

“Kita sangat mengapresiasi program Kadin Kendari dimana hal tersebut menjadi upaya dalam meningkatkan kelas produk lokal,” katanya.

Hal tersebut merupakan langkah yang tepat, mengingat baik swalayan modern maupun UMKM saling berkaitan. Dimana tanpa swalayan atau retail modern, UMKM juga kurang dari segi pemasaran produknya. Tanpa UMKM perekonomian Kendari juga tidak akan berjalan seperti saat ini.

Ia berharap, program ini dapat diikuti oleh seluruh retail modern yang ada di Kendari yakni memberikan ruang kepada UMKM untuk pemasaran produknya. Agar perekonomian Kendari benar-benar berjalan dengan baik.

“Selain itu kita juga berharap melalui program ini tidak ada lagi masalah yang terjadi seperti sebelumnya bahwa ada yang menyebut dengan kehadiran retail modern dapat mematikan UMKM lokal,” jelasnya.

Tetapi sebaliknya, dengan hadirnya ritel modern bisa membantu para UMKM lokal untuk memasarkan produknya. Artinya dapat berjalan beriringan untuk meningkatkan perekonomian di Kendari.

Sementara, Ketua Kadin Kendari, Fadli Tanawali mengatakan, perluasan market produk lokal UMKM di swalayan modern merupakan tindak lanjut kerjasama yang dilakukan antara Pemkot Kendari, Kadin Kendari dan seluruh retail yang ada di Kota Kendari.

Pemasaran produk lokal UMKM di retail-retail modern ini merupakan program utama dari Kadin Kendari sejak dirinya dilantik sebagai Ketua Kadin Kendari.

“Mendukung produk UMKM memang sudah menjadi program utama kami di Kadin Kendari. Kita ingin produk UMKM ini bisa naik kelas dan pasarnya lebih luas, salah satunya dengan menempatkan produk UMKM di retail atau swalayan-swalayan modern,” tuturnya.

Hal ini juga dilakukan untuk menjamin segmen atau market UMKM Kendari. Sekaligus untuk menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 07 tahun 2021 bahwa retail wajib menyediakan tempat promosi bagi produk UMKM yakni 30 persen dari ruangan yang ada. Itu merupakan hak UMKM sebagaimana aturan yang ada.

“Untuk menjamin itu, Kadin Kendari akan melakukan evaluasi per tiga bulan. Jangan sampai, ada retail yang hanya menggugurkan kewajibannya, dalam artian hanya memajang tetapi tidak memenuhi presentasi yang ada,” kata Fadli.

Dia menambahkan, bagi UMKM yang produknya ingin dipasarkan di swalayan modern, cukup datang ke Kadin Kendari. Nanti Kadin Kendari memberi persyaratan, dimana dalam prosesnya ada yang disebut kurasi. Kurasi ialah untuk menjamin mutu, izin edar, dan kehalalan suatu produk, termasuk kapasitas produksi.

Fadli juga menjamin semua produk UMKM Kendari akan masuk di retail modern. Tentu pihaknya meminta dukungan dari pemerintah terkhusus kepada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disdagkop UKM) Kendari, diantaranya bantuan alat produksi bagi UMKM.

Fadli berharap kedepan, produk lokal UMKM Kendari bisa semakin maju dan berkembang. Serta memiliki market pasar yang luas. (Adv)

The post Pemkot dan DPRD Kendari Dukung Perluasan Market Produk UMKM first appeared on DetikSultra.com.