Suasana Penyerahan persetujuan penetapan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Wakatobi tahun anggaran 2018 menjadi Perda, Foto : Ema/Detiksultra.
WAKATOBI, DETIKSULTRA.COM – Adanya rekomendasi temuan BPK atas Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) pelaksanaan APBD Kabupaten Wakatobi tahun 2018 lalu, kian menjadi sorotan dari DPRD Wakatobi.
DPRD Wakatobi melalui juru bicara gabungan fraksi DPRD, Hj Safia Wualo pada sidang paripurna Senin (15/7/2019), tak tanggung-tanggung memberikan catatan 10 rekomendasi penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, guna menghindari kesalahan-kesalahan penganggaran ke depan.
Sepuluh rekomendasi tersebut antara lain, meminta kepada Pemda Wakatobi agar dalam melakukan pengusulan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat, serta semua kegiatan baik itu dana hibah maupun bantuan sosial, sebelum dilakukan serah terima kegiatan, semua dokumen persyaratan harus dilengkapi terlebih dahulu.
[artikel number=3 tag=”apbd,wakatobi”]
Tak disitu saja, merekomendasi DPRD juga menyuarakan pelaksanaan Wakatobi religius, agar disesuaikan dengan kriteria yang ada serta pelaksanaannya pun harus betul-betul dapat dipatuhi.
“Kepada pemerintah daerah agar semua rekomendasi BPK segera ditidaklanjuti dan diupayakan agar diminimalisir sehingga tidak terjadi di tahun-tahun berikutnya,” tegas Hj Safia Wualo.
Meskipun demikian, lima feraksi yang ada menyatakan persetujuan pengajuan Raperda LHP pelaksanaan APBD Kabupaten Wakatobi tahun anggara 2018, hal itu berdasarkan hasil rapat kerja DPRD bersama Pemda Wakatobi pertanggal 8 Juli 2019.
Reporter: Ema
Editor: Rani