MUNA, DETIKSULTRA.COM- Pelaksanaan Jambore PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dipusatkan di Kabupaten Muna tinggal empat hari lagi, tepatnya pada 23 Agustus.
Namun, dibalik pelaksanaan ivent besar itu, TP PKK Muna sebagai penyelenggara terkendala biaya.
Anggaran yang disiapkan Pemkab sebesar Rp 1,4 miliar yang melekat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) hingga saat ini sepeserpun belum dicairkan.
Bupati, LM Rusman Emba dan Ketua TP PKK, Yanti Setiawati pun murka. Rusman memerintahkan agar DPMD dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) segera mencairkan anggaran tersebut.
“Secepatnya dicairkan. Kegiatanya ini sudah mau dimulai, jangan tunggu lama-lama,” tegas Rusman disela-sela rapat pemantapan pelaksanaan Jambore PKK, Senin (19/8/2019).
La Ode Saifuddin, Sekretaris BPKAD menerangkan, pihaknya belum bisa memproses pencairan itu dikarenakan, DPMD belum mengajukan usulan permintaan pencairan.
“Belum ada usulan, yang dibahas baru proses pertanggungjawabanya,” kata jebolan STPDN itu.
Plt Kadis PMD, La Ode Darmansyah, berkelit belum dicairkannya anggaran itu akibat dokumen masih ada yang kurang.
Pasalnya, untuk kegiatan itu ada yang dilelang dan ada pula Penujukan Langsung (PL).
“Kontraknya baru dibawa tiga hari lalu. Insya Allah kita akan proses hari ini,” katanya.
Ketua TP PKK Muna, Yanti Setiawati Rusman menerangkan, persiapan menyambut kegiatan tahunan itu sudah mencapai 90 persen.
“Kegiatan pembukaanya dibuat semeriah mungkin. Kita akan tampilkan tarian sekitar 400 pelajar dan devile sekitar 1300 orang,” sebutnya.
Sementara untuk penyabutan kontingen dari 16 kabupaten/kota, satu kontingen ditangani dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dua pengurus PKK.
“Ibu gubernur akan hadir lebih awal tanggal 22 Agustus, sementara gubernur pasa hari pelaksanaan menggunakan helikopter,” tukasnya.
Reporter: Naryo
Editor: Dahlan
