Ilustrasi
MUNA BARAT, DETIKSULTRA.COM – Nelayan di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, menjerit. Solar subsidi yang seharusnya jadi hak mereka untuk melaut, diduga ditampung dan dijual kembali dengan harga mencekik leher.
Fakta di lapangan, harga solar subsidi di SPBU Nelayan hanya Rp136 ribu per jeriken 20 liter. Namun di tangan penampung, harganya melambung hingga Rp250 ribu sampai Rp300 ribu.
“Kalau beli di penampung, 20 liter bisa 300 ribu. Di SPBU nelayan cuma 136 ribu. Tapi mau bagaimana, stok di SPBU selalu cepat habis. Kalau tidak beli, kami tidak bisa melaut,” ungkap nelayan asal Desa Maginti, YA, pada Senin (09/11/2026).
Dugaan permainan kotor ini tidak hanya terjadi di Maginti. Di Desa Bangko, Kecamatan Maginti, warga bahkan mencium aroma keterlibatan oknum perangkat desa.
“Di Bangko juga ada yang menampung solar subsidi, lalu dijual lagi ke nelayan. Kami duga ada oknum perangkat desa yang ikut bermain,” beber warga berinisial M.
Kecurangan lain disorot nelayan Desa Tondasi, Kecamatan Tiworo Utara. Mereka mempersoalkan takaran solar di SPBU Nelayan Tondasi yang tidak pernah penuh meski sudah bayar penuh.
“Takaran harus diperiksa Pertamina. Kami bayar penuh, tapi solar yang diterima tidak sesuai. Pakai gantang liter manual,” keluh AS, warga Tondasi.
Warga juga mempertanyakan mengapa stok solar di SPBU Nelayan Tondasi selalu ludes dalam sekejap. Hal ini pun menimbulkan dugaan, solar disalurkan ke pihak yang bukan nelayan.
Puncak kekesalan warga, mereka mendesak Polda Sultra turun tangan. Pasalnya, laporan berulang kali ke Polres Muna disebut jalan di tempat.
“Kami sudah sering mengeluh ke Polres Muna, tapi belum ada tindakan. Kami minta Kapolda Sultra, Irjen Pol Himawan Bayu Aji, turun langsung,” desaknya.
Warga meminta Pemerintah Kabupaten Muna Barat, Pertamina, dan Polda Sultra memeriksa total jalur distribusi solar subsidi, mulai dari kuota, penyaluran, takaran, hingga dugaan mafia penampungan.
“Jangan sampai solar untuk nelayan dinikmati orang lain. Kalau terbukti ada yang bermain, harus ditindak tegas. Kami cuma ingin melaut,” tegasnya.
Diketahui, penyalahgunaan niaga BBM subsidi diancam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dengan pidana 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar.
Menanggapi keluhan nelayan soal kelangkaan solar subsidi, pemilik SPBU Nelayan (SPBUN) Tondasi, Aras, buka suara. Ia menegaskan, penyaluran solar subsidi di SPBUN Tondasi tidak sembarangan dan sudah sesuai prosedur resmi dari Dinas Perikanan Kabupaten Muna Barat.
“Kami di SPBUN Tondasi hanya melayani nelayan yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Muna Barat. Memang masih banyak nelayan yang belum dapat rekomendasi karena kuota sangat terbatas,” tegasnya.
Ia menjelaskan, wilayah layanan SPBUN Tondasi sangat luas, mencakup kurang lebih 18 desa pesisir bahkan desa daratan dengan jangkauan jauh. Oleh karenanya, pengambilan jatah solar sebagian besar diwakilkan dengan membawa surat kuasa dari nelayan pemilik rekomendasi.
“Jadi bukan penimbun, tapi memang perwakilan desa karena jarak yang jauh,” jelasnya.
Pemilik mengakui takaran masih menggunakan sistem manual (gantang liter), namun pihaknya selalu berusaha menjaga agar takarannya pas dan tidak merugikan nelayan.
“Soal takaran kami memang masih dengan cara manual dan kami selalu perhatikan agar takarannya baik,” ujarnya.
Pihaknya juga menegaskan, terkait keluhan warga, pihak Polda Sultra sudah turun melakukan pemeriksaan.
“Perlu kami sampaikan bahwa tim dari Polda Sultra sudah pernah datang memeriksa semua yang dikeluhkan, termasuk soal takaran,” ungkapnya.
Terkait stok yang cepat ludes, pemilik menyebut karena pembagian sudah diatur jadwalnya per desa.
“Kenapa stok cepat habis, karena dalam pembagian di setiap desa kami sudah aturkan jadwal penyalurannya sesuai jumlah rekomendasi yang didapat dari Dinas Perikanan. Jadi begitu jadwal desa A, langsung habis terbagi,” tutupnya.
Pihak SPBUN Tondasi menegaskan komitmennya untuk tetap menyalurkan solar subsidi tepat sasaran hanya untuk nelayan yang berhak, transparan, dan siap diawasi oleh Pertamina, Dinas Perikanan, maupun aparat penegak hukum.
Pihaknya juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi isu penimbunan, dan jika menemukan dugaan penyalahgunaan di lapangan agar dilaporkan dengan bukti yang jelas. (cds)
Reporter: La Ode Darlan
Editor: Wulan
This website uses cookies.