MUNA BARAT, DETIKSULTRA.COM – Desas-desus Unit Layanan Pengadaan Muna Barat (Mubar) tak kunjung usai setelah beberapa hari yang lalu sejumlah elemen pemuda melakukan aksi demonstrasi di kantor ULP Mubar yang tak berpenghuni.
Saat itu Kepala Bagian (Kabag) ULP Mubar
Ahmad Sabir yang baru saja dilantik pada Maret 2021 berpendapat bahwa prosedur lelang proyek di LPSE Muna Barat sudah berjalan dengan semestinya.
AMLM Muna Barat pun menanggapi dengan keras apa yang telah disampaikan kabag ULP tersebut. Sebab, yang disampaikan tak semanis kenyataan.
“Buktinya saja situs LPSE Muna Barat tak bisa diakses sampai hari ini, ditambah lagi adanya beberapa paket pekerjaan yang sepengetahuan kami menduga bahwa di sistem LPSE pemenangnya lain dan yang melaksanakan pekerjaan lain, serta banyak paket-paket pekerjaan lainya di situs LPSE tidak ada pemenang berkontrak namun pekerjaanya sudah dilaksanakan. Ini kan aneh sekali, sangat janggal kami rasa,” tutur Yasir Ode Fukara.
“Tidak hanya sebatas itu juga, beberapa waktu yang lalu di Kantor ULP kami telah berdiskusi dengan salah satu Pokja berninisal JB. Kami rasa apa yang beliau sampaikan justru tidak masuk akal. Misalnya saja soal paket internet untuk ULP untuk tahun anggran 2021 tidak ada, lantas kenapa ada proses tender selesai dan kontrak berjalan,” tambahnya.
Hal yang aneh juga ketika mereka meminta bukti dokumentasi hasil pembuktian dokumen pada setiap pertemuan beberapa perusahaan pemenang tersebut tidak mampu ditunjukan dengan alasan yang tidak masuk akal.
“Dari proses yang kami duga keras cacat hukum tersebut kami berharap Kabag ULP yang masih begitu polos tentang urusan LPSE jangan menjadi tameng kekuasaan, sebab beberapa saat yang lalu juga dalam diskusi yang kami lakukan bahwa beliau mengakui tidak mengetahui terkait proses lelang proyek tahun anggaran 2021, sebab para POKJA-lah yang lebih tau terkait teknisnya,” ujarnya.
Dalam hal ini seharusnya para pokjalah yakni KDR, JB, FQH, dan MLPNG (inisial) yang seharusnya lebih greget dalam memberikan klarifikasi terkait prosedur amburadul LPSE Muna Barat tersebut.
Selain itu, Yasir juga meminta kepada Kejari Raha untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para POKJA tersebut guna memberikan langkah hukum yang pasti jika mereka bersalah dalam melakukan tugas dan kewenangannya.
Sementara Kepala ULP Mubar Ahmad Sabir saat ditemui di kantornya, Selasa (09/10/21) enggan berkomentar.
“Kalau hanya untuk berkonfrontasi lagi di media dengan soal ini berhenti mi saya,” ujarnya.
“Saya sekarang sedang fokus persiapan akan pemeriksaan BPK dan menyiapkan beberapa bahan untuk hearing dengan di DPR,” pungkasnya. (bds*)
Reporter: M3
Editor: J. Saki
