MUNA BARAT, DETIKSULTRA.COM – Aliansi Masyarakat Wandoke Bersatu (AMWB) melaporkan Kepala Desa Wandoke Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat soal dugaan penyelewengan dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD) tahun 2020–2021.
Koordinator AMWB La Muntu menjelaskan, pada Selasa, 16 Februari 2022 pihaknya unjuk rasa di kantor Bupati Muna Barat sebagai bentuk kekecewaan terhadap kadesnya yang diduga tidak transparan dalam pengelolaan DD dan ADD.
Ia menyebutkan sejumlah pembangunan di desanya, seperti pembukaan jalan usaha tani sepanjang 3.500 meter dengan anggaran Rp159 juta (anggaran 2021), renovasi posko Covid-19 sebanyak 2 unit yang dianggap fiktif (anggaran 2021), seluruh pengadaan kegiatan anggaran Covid-19 yang dianggap fiktif (anggaran 2021).
Lalu HOK pembuatan rumah empat unit tahun 2020 yang diduga ada penyalahgunaan anggaran sebanyak Rp2,1 juta per unit, serta sewa rumah isolasi mandiri T.A 2020-2021 yang saat ini sudah dilaporkan di Polres Muna dan Kejaksaan Negeri Muna.
Kata dia, sebelumnya masyarakat sudah pernah melakukan koordinasi secara persuasif dengan pihak BPD Wandoke sebagai penyerap dan penyambung aspirasi masyarakat terkait keluhan dan dugaan yang ada.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua BPD menyampaikan selama ini Kepala desa Wandoke dalam menjalankan program kegiatan tidak ada keterbukaan dan transparansi anggaran kepada lembaga BPD.
BPD bahkan sudah tiga kali melayangkan surat kepada pemerintah desa perihal laporan pertanggungjawaban(LPJ) program kegiatan 2021 oleh kades ke BPD secara transparan yang disaksikan langsung oleh masyarakat, namun tidak pernah diindahkan.
“Kami langsung menyampaikan beberapa poin-poin yang menjadi temuan dan dugaan kami terhadap Pemdes Wandoke,” ujarnya, Senin (14/3/2022)
Sementara Kepala Desa Wandoke La Ngkeba menampik tuduhan itu. Ia mengatakan ada tendensi politik di dalamnya.
“Apa yang mereka cari? Soal transparansi anggaran saya kira setiap item pekerjaan sudah ada informasi anggarannya dan papan proyeknya jelas, masa mereka mau cari lagi dengan sisanya? Soal pembukaan jalan usaha tani sepanjang 3.500 M² justru saya tambahkan volumenya,” terangnya.
“Saya tahu yang demo saya ini karena mereka tidak diloloskan untuk menjadi perangkat desa, makanya mereka sakit hati sama pemerintah desa saat ini,” tambahnya.
La Ngkeba sangat menyayangkan sikap warganya itu yang tidak mau berkoordinasi sebelumnya jika ada persoalan atau keluhan di wilayah pimpinannya itu.
“Kalau ada hal yang tidak disukai sebenarnya tidak perlu ada sikap yang seperti itu. Alangkah baiknya kita bicarakan dulu dan kita cari solusi agar masalah yang ada bisa terpecahkan,” pungkasnya. (bds*)
Reporter: La Ode Darlan
Editor: J. Saki
