Massa yang tergabung dalam Serikat Pekerja Serikat Buruh (SPSK) dan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) yang bekerja di PT VDNI dan PT OSS Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berunjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Rabu, (18/1/2023).
KONAWE, DETIKSULTRA.COM – Massa yang tergabung dalam Serikat Pekerja Serikat Buruh (SPSK) dan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) yang bekerja di PT VDNI dan PT OSS Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berunjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Rabu, (18/1/2023).
Ketua DPD KSPN Kabupaten Konawe, Yopi Wijaya dalam orasinya, mengungkapkan agar wakil rakyat dan pemerintah bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan buruh yang ada di Morosi.
Yopi Wijaya mengungkapkan, massa menuntut agar wakil rakyat dan pemerintah mempercepat dan membantu proses Pernjanjian Kerja Bersama (PKB) antara buruh dan perusahaan.
“Kami minta kepada DPRD Konawe dan pemerintah dalam hal ini Disnakertrans agar memperhatikan nasib kami yang bekerja di dua perusahaan PT OSS dan PT VDNI di Morosi,” ungkapnya.
Tak hanya itu, berkaitan dengan mobilisasi massa ke perusahaan PT GNI Morowali Utara. Mengingat polemik kerusuhan beberapa waktu. Ia dan massa aksi meminta agar hal demikian tidak terjadi, karena hal tersebut bukan urusan dari pekerja di Morosi.
Yopi Wijaya menambahkan, mengenai pengupahan pekerja disana yang masih jauh dari standar upah pekerja. Hal ini akan disuarakan, sebab kesejahteraan buruh diutamakan.
Lanjut Yopi, belum lagi kebijakan perusahaan tentang aturan swab PCR Covid-19 di perusahaan, itu diwajibkan bagi pekerja yang baru melaksanakan cuti. Ironinya, pemerintah pusat telah mencabut kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat pasca pandemi.
“Pekerja yang baru saja cuti itu diwajibkan lakukan Swab PCR yang biaya dibebankan kepada pekerja,” sebutnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Konawe, Rusdianto saat menemui massa aksi, berharap agar setiap permasalahan yang dikeluhkan, mendapat titik terang penyelesaian.
Terkait deretan aspirasi yang disampaikan, Rusdianto menekankan terhadap kerusuhan di PT PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kabupaten Morowali Utara (Morut). Ia berharap dampaknya tidak merembes hingga ke Konawe.
Ia berharap apa yang terjadi di Kabupaten Morut soal kerusuhan di perusahaan PT GNI agar tidak terjadi di mega industri Morosi. Pasalnya perusahaan tersebut diketahui merupakan anak perusahaan dari PT VDNIP.
Rusdianto mendukung tuntutan massa aksi agar tidak adanya mobilisasi pekerja dari Morosi ke Morowali, karena saat ini situasi belum kondusif paska terjadinya kerusuhan.
Dia menegaskan, berkaitan tuntutan buruh hari ini secara keseluruhan, DPRD Konawe bakal memanggil pihak perusahaan bersama dengan perwakilan buruh.
“Selaku pimpinan DPRD saya berharap ini tidak tejadi di Virtue dan OSS. Apa yang menjadi harapan sodara hari ini, saya selaku pimpinan langsung berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja supaya hari ini menghadiri untuk kita sama-sama memberikan jawaban apa yang menjadi tuntutan teman-teman,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Konawe, Lidya Wulandari Nathanmarak mengatakan, mengenai PKB bersama sedang dalam proses.
Lidya menerangkan, dalam prosesnya selalu melibatkan perwakilan dari organisasi serikat buruh, agar menghasilkan PKB yang baik. Semua ini untuk kepentingan buruh juga sehingga butuh rangkaian proses. (Adv)