Dalam beberapa kejadian dan berbagai seminar atau diskursus wacana ingin menyeimbangkan penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini bukan sudah sering diingatkan bahkan sudah sampai pada tahap toleransi yang kronis di kalangan masyarakat merelakan “pemerintahan dikelola dengan ugal ugalan” liat saja jejak digitalnya di media social. Padahal sesungguhnya fungsi Checks and balances dalam pemerintahan adalah prinsip yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang berkuasa. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada satu pihak atau lembaga yang memiliki kekuasaan absolut dan dapat bertindak semena-mena tanpa ada pengawasan atau pembatasan. Namun, dalam praktiknya, sistem presidensial bila checks and balances tidak dilakukan dengan baik menurut Prof AM (Uceng) “keimanan kita yang berlebihan” kepada pemerintah yang berkuasa terlalu sangat berlebihan dan masih perlu diperkuat dan diperbaiki dalam dalam praktek kebijakan publik.
Salah satu penguatan argumen untuk memperkuat checks and balances dalam pemerintahan sejatinya diperuntukan control dari DPR dan masyarakat secara kuat sebagai tools pencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan secara berlebihan. Ketidak adaan upaya mengontrol mekanisme pengawasan yang kuat dari para legislator di DPR dan masyarakat, menjadikan pihak-pihak yang berkuasa lupa diri dan tidak dalam menjalangkan praktik kekuasaan mereka. Para penguasa akan abai meskipun tahu bahwa tindakan-tindakan mereka akan diperiksa dan dievaluasi oleh masyarakat sebagai pemangku otoritas tetrtinggi kekuasaan.
Masyarakat pada umumnya membutuhkan control checks and balances yang datang dari legislator yang ada di DPR untuk melakukan control yang kuat juga supaya dapat mencegah terjadinya keputusan yang tidak rasional atau berdasarkan kepentingan pribadi presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini. Dalam proses pembuatan kebijakan publik, seringkali terdapat berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Jika penguasa tidak diawasi dengan baik, keputusan-keputusan yang diambil dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu si penguasa, dan keputusannya tersebut berujung pada kepentingan kelompok dan pribadi yang tidak menyandarkan pertimbangan objektif dan kepentingan umum. Dengan adanya checks and balances yang kuat, keputusan-keputusan tersebut akan lebih menjamin keadilan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Argumentasi dan keinginan yang kuat yang datang dari fungsi legislator di pemerintahan dapat juga memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Di dalam sistem demokrasi, pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatantertinggi. Namun, tanpa adanya mekanisme checks and balances dimana pengawasan yang efektif dilemahkan atau lemah, maka sulit bagi rakyat untuk mengetahui apakah pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Hanya dan hanyajika adanya checks and balances yang kuat, pemerintah akan lebih terdorong untuk bertanggung jawab secara transparan dan akuntabel kepada rakyat. Pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara, menjalankan program-program publik, dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan lainnya.
Tidak hanya itu, kita memerlukan control yang kuat agar dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat harus melihat politikal well bahwa pemerintah memiliki mekanisme pengawasan yang kuat dan efektif, masyarakat akan merasa lebih yakin bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah adalah berdasarkan pertimbangan yang matang dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini akan meningkatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat dan mengurangi potensi konflik atau ketidakpuasan yang dapat timbul akibat kebijakan-kebijakan yang tidak adil atau tidak transparan.
Ada beberapa saran yangdapat dilakukan untuk memperkuat checks and balances dalam penyelenggaraan kebijakan publik, antara lain diperlukan beberapa langkah konkret. Pertama, perlu adanya peningkatan penguatan kualitas integritas di lembaga-lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penguatan kelembagaan ini perlu diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk melakukan tugasnya tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Maka dengan itu, perlu adanya peningkatan integritas, kapasitas dan independensi lembaga-lembaga pengawasan diatas agar mereka dapat bekerja secara independent, efektif dan efisien tanpa tekanan.
Kedua, perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasan pemerintah, dimana masyarakat perlu diberikan akses yang lebih luas terhadap informasi-informasi publik, baik melalui media massa maupun melalui platform-platform digital. Maka dengan demikian, masyarakat dapat terlibat lebih aktif dalam mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah dan memberikan masukan atau kritik yang konstruktif. Pemerintah juga perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, misalnya melalui mekanisme konsultasi publik atau penyelenggaraan forum-forum dialog antara pemerintah dan masyarakat.
Ketiga, perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Hukum harus berlaku sama bagi semua orang jangan tumpul keatas dan tajam kebawah, termasuk bagi para memiliki kekuasaan. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, pihak-pihak yang berkuasa akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang melanggar aturan atau merugikan masyarakat. Hal inilah akan memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang serupa di masa depan.
Sebagai konklusi sementara, checks and balances dalam pemerintahan sangat perlu diperkuat dan diperbaiki dalam implementasi kebijakan publiknya. Dengan adanya checks and balances yang kuat, Apabila kontrolnya kuat dan penegakan hukumnya tegas dan jelah maka penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas akan dapat mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, mencegah terjadinya keputusan yang tidak rasional atau berdasarkan kepentingan pribadi, sehingga memperkuat akuntabilitas pemerintahan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk memperkuat checks and balances ini, perlu adanya peningkatan kapasitas kualitas lembaga-lembaga pengawasan, peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkuasa.
Oleh : DRLAKAI
