KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Andi Makkawaru menanggapi terkait pemberitaan bahwa Kabupaten Kolaka akan bergabung dan mendukung pembentukan Provinsi Tana Luwu.
Tanggapan tersebut terkait dengan berita yang termuat dalam salah satu media yang memberitakan bahwa Kolaka dan Kolaka utara siap gabung di Provinsi Tana Luwu.
Dalam isi pemberitaan tersebut menyatakan terdapat dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yakni Kolaka dan Kolaka Utara menyatakan siap bergabung dan mendukung sepenuhnya upaya pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Tana Luwu.
Hal itu terungkap dalam Peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL-78) dan Hari Jadi Luwu (HJL-756), di Luwu Timur.
Dalam isi pemberitaan tersebut juga menyatakan Kolaka dan Kolaka Utara sangat mendukung terbentuknya Provinsi Luwu Raya sebagai Daerah Otonom Baru.
Hal tersebut mengingat ratusan tahun silam daerah Kolaka dan Kolaka Utara adalah bagian dari wilayah kekuasaan Kedatuan Luwu.
Pj Bupati Kolaka Andi Makkawaru menjelaskan sekaligus menegaskan, dirinya tidak pernah memberikan statement atau pernyataan untuk siap bergabung dalam Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Tana Luwu.
“Saya sebagai Pj Bupati Kolaka tidak pernah memberikan statemen demikian untuk bergabung dalam Provinsi Tana Luwu,” katanya melalui pesan singkat WhatsApp, Rabu (24/1/2024).
Andi juga menegaskan dirinya tidak hadir dalam Peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL-78) dan Hari Jadi Luwu (HJL-756), di Luwu Timur tersebut.
“Saya juga tidak hadir dalam kegiatan tersebut, jadi tidak paham juga rundown agendanya,” jelasnya.
Ia menegaskan hal tersebut sebab, tugasnya sebagai penjabat bupati yakni adalah hanya untuk mengisi kekosongan pimpinan daerah berakhir, dan sampai terpilihnya bupati defenitif melalui proses pemilu ke depan.
Selain itu Pj Bupati berfokus pada penanganan pasca banjir bandang yg menimpa 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Samaturu dan Latambaga.
Olehnya itu, ia mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing terkait dengan berita yang bersifat politis dan belum jelas kebenarannya. (bds)
Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan
