KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 kepada 17 kepala daerah di Sultra, pada Selasa (12/12/2017). Plt Gubernur Sultra, Saleh Lasata menyerahkan secara langsung DIPA 2018, dengan didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sultra, Ririn Qadariyah, serta disaksikan Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh.
Dalam sambutannya, Saleh Lasata mengatakan, penyerahan DIPA ini dilaksanakan lebih awal agar pencairan dana dari pusat ke daerah lebih cepat, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Dengan begitu dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Hal ini sesuai arahan presiden pada penyerahan DIPA 2018 di Bogor.
“Perda terkait APBD harus disahkan tepat waktu untuk percepatan pelaksanaan program dan anggaran, serta hindari penumpukan anggaran di akhir tahun, dan terus tingkatkan koordinasi seluruh jajaran, sehingga APBN dapat menjadi katalisator pembangunan,” tuturnya.
Sementara​ itu, Kepala BPKAD Sultra Hj. Isma menyampaikan, dari 17 kabupaten/kota yang telah menyerahkan APBD ke provinsi, hanya 13 daerah yang tepat waktu.
“Batas pelaporan tanggal 9 Desember 2017, dan diberikan kebijaksanaan lagi hingga 14 Desember 2017, jika belum menyetor akan dikenakan sanksi yakni tidak akan dibayar gajinya, tergantung kesalahan oleh siapa, apakah bupati atau DPRD,” ujarnya.
Menurut Ririn Qadariyah, Sultra tercepat ke dua se-Indonesia dalam penyerahan DIPA, dengan realisasi belanja kurang lebih 90 persen atau mencapai Rp9,05 milyar hingga akhir 2017.
Untuk diketahui, DIPA yang diserahkan kepada instansi vertikal dan SKPD di Sultra tahun 2018 sebesar Rp6,7 triliun. Mengalami kenaikan dari tahun 2017 yang hanya Rp5,9 triliun. Alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun 2018 di Sultra ditetapkan sebesar Rp15,8 triliun. Meliputi dana bagi hasil dan DAU Rp10,2 triliun, DAK fisik dan DAK nonfisik Rp4 triliun, dana insentif daerah Rp201 miliar, dan dana desa Rp1,4 triliun.
Reporter: Fadli Aksar
Editor: Ann
