KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini tengah bergerak cepat dalam rangka menekan laju inflasi daerah. Hal ini juga untuk menjaga perekonomian di wilayah Bumi Anoa, dengan memperkuat sektor pangan di Sultra.
Gubernur Sultra, Ali Mazi mengatakan, dalam menekan laju inflasi tersebut maka pemerintah menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi dan High Level Meeting (HLM) bersama Forkompimda sebagai tindak lanjut rakor inflasi dari Kemendagri.
“Rakor ini digelar mengingat kenaikan inflasi umum terjadi menjelang hari besar keagamaan. Namun jika dilihat pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif di Sultra di mana tahun 2021 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,10 persen dan 2022 sebesar 5,53 persen, tentunya hal ini patut di syukuri,” ungkapnya, Senin (6/3/2023).
Lebih lanjut, dengan tren tersebut tentunya hal ini merupakan suatu pencapaian membanggakan di tengah tingginya perlambatan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.
Kendati demikian, tidak dapat dipungkiri tahun 2022 merupakan tahun yang cukup menantang mengingat tingginya laju inflasi daerah. Olehnya itu, Ali Mazi berharap pada 2023 ini dapat terkendali.
“Kami apresiasi langkah TPID Sultra bekerja sama dengan mitra strategis lainnya termasuk Bank Indonesia. Mereka ini yang telah aktif merespon kenaikan inflasi melalui kegiatan seperti pasar murah, operasi pangan dan penerbitan berbagai surat edaran untuk pengendalian harga minyak goreng, gerakan menanam cabai, dan beberapa hal lainya,” kata Ali Mazi.
Demi menjaga laju inflasi itu, Pemprov Sultra bakal melakukan langkah konkrit dalam mitigasi resiko gejolak harga pangan, diantaranya dengan mendukung pengamanan stok beras, menjaga pasokan minyak goreng, serta mengamankan pasokan tingkat petani guna memastikan ketersediaan harga dan pasokan.
Selain itu, upaya lainnya yakni melaksanakan kerjasama antar daerah untuk menentukan daerah surplus dan defisit pangan. Meningkatkan komunikasi efektif jelang ramadan dengan semua instansi terkait. Langkah lainnya yaitu melakukan penerbitan kebijakan harga sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi).
Pemprov Sultra juga akan rutin melakukan pasar murah, sidak pasar, operasi pasar, rapat koordinasi, pemberian bantuan alat dan sarana prasarana pertanian, pemberian subsidi, kampanye belanja melalui media masa dengan menggandeng institusi lainya.
“Pemerintah juga akan melakukan komunikasi penyebarluasan terkait harga eceran tertinggi di beberapa komoditas pangan yang rentan mengalami kenaikan harga,” jelasnya.
Upaya lainnya yaitu, pemerintah daerah juga perlu meneruskan koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait untuk mengendalikan tarif angkutan udara di daerah. Hal ini mengingat kontribusi inflasi terbesar ada di sektor penerbangan.
Di tempat yang sama, Deputi Kepala Perwakilan BI Sultra, Adik Afrinaldi mengungkapkan, jika melihat wilayah Sultra dua bulan terakhir telah menunjukkan kondisi deflasi. Meski demikian melihat kondisi ke depan memungkinkan akan terjadi inflasi.
“Meski kedepannya adanya kemungkinan itu, yang perlu diupayakan saat ini adalah bagaimana inflasi tersebut dapat ditekan seminimal mungkin, khususnya menjelang Ramadan,” katanya.
Adik menambahkan, dalam memastikan pasokan dan harga kebutuhan pokok bisa terkendali maka pihaknya akan melakukan sidak pasar secara rutin. Tidak hanya itu, akan diadakan juga pasar murah setiap seminggu sampai Idul Fitri mendatang. BI juga akan terus berupaya meningkatkan kerjasama antar daerah dalam mendukung ketersediaan pangan. (bds)
Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan
