KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Polemik antara buruh Pelabuhan Fery Kendari-Wawonii dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kendari menemui titik terang.
Ketua Komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi mengatakan, hasil rapat dengar pendapat (RDP) bersama buruh pelabuhan Fery Kendari-Wawonii bersama pihak terkait, diputuskan surat edaran KSOP Kelas II Kendari dicabut.
Pencabutan surat edaran soal rencana pemindahan atau relokasi aktivitas kapal rakyat dari Pelabuhan Feri Kendari-Wawonii ke Pelabuhan Kapal Wanci.
“Surat edaran KSOP itu kita cabut dan batalkan. Apalagi surat itu hanya kebijakan internal saja, jadi tidak perlu dipersoalkan,” ujar dia saat ditemui di kantor DPRD Sultra, Kamis (28/1/2021) siang tadi.
“Jadi kapal rakyat kembali ke Pelabuhan Kendari-Wawonii, dan kapal yang tadinya dipindahkan ke Pelabuhan Nusantara, kembali ke Pelabuhan Wanci,” sambungnya.
Lebih lanjut, Suwandi Andi menerangkan, pencabutan surat edaran tersebut, guna menyelamatkan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di area Pelabuhan Fery Kendari-Wawonii.
Dengan pencabutan itu juga, Suwandi Andu bilang semua aktifitas di area pelabuahan kembali normal.
“Masyarakat kembali beraktivitas kembali disana, baik kapal-kapal maupun pedagang dan yang lainnya,” terangnya.
Dalam kesempatan itu juga, Sekertaris DPW PAN Sultra ini menyatakan saat ini DPRD bersama pemerintah provinsi (Pemprov) Sultra sedang memperjuangkan agar di area tersebut dibangun tambanan perahu.
“Kita sedang berjuang agar 2022 mendatang dibangun tambanan perahu. Supaya kapal Fery tetap disitu, pelabuhan dan masyatakat tetap beraktivitas disitu. Jadi itu solusinya,” tukasnya.
Sebelumnya, buruh Pelabuhan Fery Kendari-Wawonii menolak atas relokasi kapal rakyat yang dicanangkan oleh KSOP Kelas II Kendari dengan alasan penataan terminal.
Persoalan ini pun kemudian dibawah di meja Dewan Sultra melalui RDP yang digelar Rabu (27/1/2021) kemarin.
Reporter: Sunarto
Editor: Via
