KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Perseturuan antara Sekjen Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sultra, Adriatma Dwi Putra (ADP), dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Muna Barat LM Rajiun Tumada, bisa menjadi bumerang balik bagi ADP.
Hal ini diungkapkan oleh Pakar Politik Sultra, Prof. Eka Suaib.
Menurutnya, di internal PAN terjadi turbulensi faksi gerbong Nur Alam dan faksi gerbong Asrun. Hal itu didasari atas implikasi terhadap perjalanan PAN selama ini. Selain itu ia juga menilai, ada persoalan komunikasi politik yang tidak baik antara Rajiun dan ADP.
“Hemat saya memang ADP yang terlalu emosional merespon apa yang dilakukan oleh Rajiun. Gerakan politik uang yang dicanangkan oleh Rajiun ditanggapi secara reaktif oleh ADP, dan dianggap tidak mendukung Asrun. Itu sebetulnya berlebihan. Karena sekarang dimana-mana muncul gerakan anti politik uang, anti politik sara. Jadi tidak perlu ditanggapi secara berlebihan,” ujarnya.
Sementara itu ia membenarkan adanya kewenangan ADP untuk menyolidkan kader PAN. Namun harus dengan pendekatan konsep pengelolaaan partai.
“Dia punya kewenangan, tapi ini dalam konteks pengelolaan partai politik. Tidak seperti wali kota yang punya otoritas untuk memaksa, punya daya powership yang kuat. Pertanyaannya adalah, apakah legitimasi dia cukup ampuh agar kader semua tunduk? Tidak juga, karena diinternal PAN bukan gerbong dia secara penuh, ada gerbongnya Nur Alam,” ungkapnya.
Hematnya, keadaan demikian menjad serius dan harus dituntaskan di internal partai. Jika Rajiun tidak nyaman, hal ini akan sangat berimplikasi.
“Harus selesai, kalau ini tidak tuntas akan merugikan partai. Saya kira banyak partai yang bisa merangkul Rajiun, jadi PAN harus berfikir ulang untuk itu. Sekarang bagaimana kemampuan PAN memanajemen faksi yang ada agar tidak menimbulkan perpecahan yang lebih serius,” ungkapnya.
Reporter: Putra
Editor: Ann
