KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sultra menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) Wakatobi menekan populasi jumlah penduduk.
Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan Pengembangan dan Pendampingan pelaksanaan kelompok kerja (pokja) advokasi yang merupakan akselerasi program KKBPK bersama lintas di Kabupaten Wakatobi 2019, Selasa (15/10/2019).
Asisten I Pemda Wakatobi, La Kamalu mengatakan, program KKBPK menjadi salah satu perhatian khusus bagi pemerintah Wakatobi dalam menekan angka kelahiran dan meningkatkan kualitas SDM masyarakat.
[artikel number=3 tag=”bkkbn,wakatobi”]
“Wakatobi ini 97 persen wilayahnya adalah laut, hanya 3 persen daratan. Kalau tidak ditekan angka kelahiran maka ditakutkan kedepan lahan yang seharusnya untuk pertanian bisa jadi dialihfugsikan menjadi kawasan pemukiman,” katanya.
Menurutnya, program KB nasional menjadikan sebagai program prioritas pembangunan Wakatobi yakni program pelayanan kontrasepsi dan pemberdayaan masyarakat.
“Hal ini sebagai bagian dari realisasi visi dan misi menjadi kabupaten maritim yang sejahtera dan berdaya saing, khususnya perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan yang besar terhadap program KB di daerah ini,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Kepala BKKBN Sultra, Jamaluddin mengungkapkan, berbicara kesuksesan program KKBPK merupakan tugas atau kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah yang ada di daerah.
“Selain itu, berbicara kependudukan bukan hanya membahas tentang jumlah penduduk tetapi lebih pada kualitas penduduk, sehingga tercipta SDM yang berkualitas,” ungkapnya.
Dimana, tambah dia, BKKBN turut memperkuat pelaksanaan pembangunan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk serta mengarahkan persebaran penduduk.
“Diperlukan kemampuan yang memadai dari para pengelola program KKBPK, serta pemangku kepentingan yang terkait, agar mampu mengidentifikasi peluang dan mengembangkan strategi advokasi kepada para pengambil keputusan, guna mendapat dukungan politis berupa kebijakan atau peraturan, dukungan dana sehingga masyarakat memahami dan melaksanakan program KKBPK dengan mudah, baik dan tepat,” tambahya.
Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Sumarlin
