KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Kota Kendari membutuhkan dana sebesar Rp10 miliar untuk biaya honor, jika menerima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Kita kira sebelumnya mengangkat tenaga honorer menjadi P3K dibebankan pada APBN, ternyata dibebankan oleh APBD daerah. Sementara kita tau sendiri APBD tahun 2019 sudah teken palu, tidak tercantum anggaran untuk P3K,” ungkap Kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan Kota Kendari (BPKAD) Kota Kendari, Susanti, Senin (04/03/2019).
Ia mengatakan Pemerintah Kota Kendari masih mempertimbangkan untuk merekrut P3K atau menundanya hingga tahun depan sampai anggaran untuk P3K tersedia. Pasalnya, dalam setahun dibutuhkan anggaran lebih dari Rp10 miliar .
[artikel number=3 tag=”rekrut,pemkot,p3k,” ]
“Dari postur kemampuan keuangan memang harus kita akui belum memungkinkan, ”katanya.
Dana sebesar Rp10 miliar, sudah maksud dengan gaji, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan sosial lainnya untuk lebih dari 200 tenaga P3K selama setahun.
“Kita tidak asal langsung merekrut begitu saja, sebab kita harus memperhitungkan berapa orang yang akan kita rekrut disesuaikan dengan kas daerah. Karena anggaran sangat terbatas sehingga harus serba dipertimbangkan, sekali mengangkat berarti kita bertanggung jawab bukan hanya satu atau dua bulan tapi selamanya sampai berakhir masa tugasnya,” pungkasnya.
Reporter : Ningsih
Editor: Sumarlin
