KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Kasus pasien yang positif terpapar Virus Corona (Covid-19) di Indonesia terus meningkat. Tercatat data yang terkonfirmasi, kasus Covid-19 telah mencapai 514 pasien, 48 meninggal, dan 29 dinyatakan sembuh.
Menyikapi itu, Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pemerintah Indonesia agar segera mengambil tindakan tegas untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini.
Salah satunya yakni pemerintah harus melakukan lockdown atau mengunci semua aktivitas dalam jangka pendek, terutama di kota-kota yang paling berat terinfeksi Covid-19, sampai dianggap aman untuk kemudian dibuka kembali.
“Sementara harus membatasi pergerakan manusia dan menutup arus masu-keluar manusia ke dalam sebuah wilayah dan tetap menjaga kelancaran arus barang, terutama bahan pokok. Sehingga diharapkan dapat meminimalisir penjabaran Covid-19,” ujar dia dalam rilis DPP Demokrat yang diterima Detiksultra.com, Senin (23/3/2020).
“Lockdown pasti akan berdampak pada ekonomi, tapi keselamatan manusia dan masyarakat adalah yang pertama dan utama,” sambungnya.
Selanjutnya pemerintah harus melakukan upaya penghentian penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia secara intensif, masif dan terkoordinasi. Kebutuhan melakukan rapid test secara masif untuk mendeteksi dan mengantisipasi penyebaran virus, semakin mendesak.
Selain itu, perlu disinergikan langkah koordinasi pusat dan daerah, serta koordinasi antar daerah.
“Kami juga memandang perlunya perbaikan akurasi serta transparansi data dan informasi terkait peta penyebaran Covid-19, agar masyarakat lebih waspada dan kebijakan penanganannya lebih cepat dan tepat,” tutur AHY.
Tak hanya itu, putra mantan presiden Susilo Bambang yudhoyono (SBY) ini juga meminta pemerintah melakukan realokasi anggaran dan prioritas pembiayaan yang diperlukan dalam operasi penanggulangan virus Covid-19, utamanya fasilitas kesehatan.
Sehingga ini perlu dilakukan evaluasi APBN untuk merealokasi anggaran negara, utamanya dari sektor-sektor yang bisa ditunda, khususnya untuk meningkatkan kapasitas-fasilitas dan tenaga kesehatan, peningkatan perlindungan dan pemberian insentif yang memadai bagi para tenaga kesehatan.
“Saat ini, langkah-langkah itu memang sebaiknya diarahkan di perkotaan, karena tingkat kerentanan dan kepadatan penduduk yang tinggi. Tetapi, daerah juga harus dipersiapkan karena fasilitas di daerah cenderung masih terbatas. Jangan sampai kita terkejut dan terlambat,” pintahnya.
BACA JUGA :
Kemudian lanjut dia, pemerintah harus memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sangat terpuruk dalam krisis ini. Kepada kelompok yang paling rentan kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat krisis Covid-19.
Bantuan yang dimaksud seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau program jaring pengaman sosial lainnya, dengan tujuannya untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat, khususnya yang terkategori miskin dan tidak mampu.
“Terhadap mereka, kita juga harus meyakinkan bahwa pemerintah mampu menjaga stok dan menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran, terutama menjelang datangnya Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri. Jangan sampai terjadi inflasi yang tidak terkendali,” ungkapnya.
Ditambahkannya, pemerintah perlu melakukan perumusan dan menjalankan kebijakan, serta tindakan pemerintah untuk menanggulangi gejolak ekonomi yang serius saat ini. Diketahui social distancing berpotensi menurunkan permintaan, produksi dan juga stok komoditas barang.
Belum lagi ditambah oleh tekanan pasar modal, tekanan depresiasi Rupiah, penurunan harga minyak global, serta potensi capital outflow secara besar-besaran. Untuk itu, perlu dipertimbangkan relaksasi dan restrukturisasi kredit, terutama di kalangan pelaku UMKM.
Tujuannya adalah untuk memberikan kelonggaran kepada para pelaku UMKM tersebut dalam membayar kredit di tengah pelambatan ekonomi yang parah. Selain itu pihaknya juga mendukung kebijakan pemerintah untuk merelaksasi pajak penghasilan, pajak impor dan percepatan restitusi, sebagai respons cepat terhadap situasi ekonomi saat ini.
“Terkahir pemerintah harus melakukan kerjasama dengan negara lain, di antaranya untuk pengadaan alat kesehatan, khususnya test kit, serta agar dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa ditemukan dan diproduksi vaksin anti-virus Covid-19,” terangnya.
“Karena ancaman Covid-19 ini bersifat borderless, kami mendorong pemerintah untuk berkolaborasi dengan negara-negara ASEAN dan Kawasan Pasifik lainnya yang
sudah berhasil mengatasi Covid-19, untuk saling mendukung dan memberikan bantuan,” tukasnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan
