Berita Pilihan

Tolak Rawat Anggota TNI, DPRD Bakal Panggil Direktur RSUD Bahteramas

S P E A K

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Sertu Subakri, menjadi korban pada saat menolong Intel Brimoda Sultra dengan inisial R yang sedang diamuk massa aksi di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sultra, Selasa (22/10/2019).

Sertu Subakri terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas Kendari untuk mendapat perawatan medis.

Sesampainya disana, Sertu Subakri bukannya langsung mendapat perawatan medis dari pihak rumah sakit, malah justru RSUD Bahtermas Kendari menolak untuk merawat dengan dalih harus terlebih dahulu memberikan uang jaminan sebanyak Rp 500.000.

[artikel number=3 tag=”tni,bahteramas”]

Menanggapi itu, anggota DPRD Sultra Muhamad Endang SA sangat menyayangkan sikap dari petugas RSUD Bahteramas, yang tidak memberikan pelayanan medis terhadap aparat yang menjadi korban saat menjalankan tugas negara.

Atas kejadian tersebut DPRD akan memanggil Direktur RSUD Bahtermas, untuk mengklarifikasi atas tindakan bawahannya menolak memberikan pelayan medis kepada aparat yang sedang terluka.

“Kami akan memanggil Direktur RSUD Bahteramas untuk menglarifikasi ini. Bayangkan anggota TNI saja yang berseragam dalam rangka melaksanakan tugas negara, masih diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan rakyat kecil,” ujar dia saat dihubungi Detiksultra.com, Selasa (22/10/2019).

“Untuk itu saya meminta kepada Direktur untuk segera mengklarifikasi hal itu dan saya minta pihak rumah sakit merawat aparat TNI yang terluka,” sambungnya.

Ketua DPD Partai Demokrat Sultra ini juga mengaku sebelumnya telah menginterupsi kepada gubernur, supaya korban Unras baik dari kalangan mahasiswa, aparat TNI/Polri maupun Satpol PP untuk digratiskan biaya perawatan medis mereka.

“Sebelumnya saya telah interupsi pada saat pelantikan DPRD Sultra kemarin, bahwasannya biaya rumah sakitnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), sebagaimana di daerah – daerah lainnya seperti di DKI Jakarta,” ungkapnya.

Diapun menilai Pemprov seakan – akan menganggap usulan tersebut merupakan sesuatu hal yang biasa – biasa saja dengan sendirinya merekan menunjukan sikap yang tidak responsif atas apa yang telah terjadi di Bumi Anoa ini.

Padahal kata dia, yang paling utama tugas pemerintah itu menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi, aparat TNI/Polri yang sedang menjalankan tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban, harusnya dipastikan perawatan – perawatan medisnya tertangani secepatnya.

Olehnya itu dia meminta kepada pihak RSUD Bahtermas untuk mengubah paradigma pelayanan rumah sakit, dengan bagaimana melayani terlebih dahulu.

“Saya ulangi ini seorang TNI yang lagi mengenakan seragam dinas dalam rangka menjalankan tugas negara, itu masih dibegitukan, apalagi kalau masyarakat pelosok,” katanya.

“Tidak perlu membangun rumah sakit yang bertaraf internasional, jika budaya pelayanan tidak diperbaiki. Ini tugas Pemprov untuk memperbaiki pelayan terhadap masyarakat,” tegasnya.

Endang SA pun kembali meminta kepada Direktur RSUD Bahteramas untuk menegur petugas yang bersangkutan untuk memperbaiki manejemen pelayanannya serta responsif terhadap pasien.

“Saya juga minta kepada gubernur untuk tanggap ataupun responsif terhadap masalah – masalah seperti ini. Ini adalah tugas bersama kita, bayangkan TNI saja diperlakukan seperti itu, apalagi masyarakat biasa,” ujarnya berulang-ulang.

Reporter: Sunarto
Editor: Rani

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button