berita sulawesi tenggara

Belasan Tahun Bekerja, Ternyata Puluhan Perawat RSJ Sultra Tak Pernah Diberi Gaji

1.475 x Tayang Publisher: On:
Belasan Tahun Bekerja, Ternyata Puluhan Perawat RSJ Sultra Tak Pernah Diberi Gaji
Ilustrasi Perawat. Foto: Istimewa.

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Sungguh malang nasib 48 tenaga perawat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sultra ini.
Bahkan setelah lebih dari sepuluh tahun bekerja, mereka tak pernah mendapatkan gaji.

Hal itu diungkapkan dua orang perawat kepada Detiksultra.com Jumat malam (8/6/2018). Mereka meminta bantuan agar kasus ini dipublikasi, agar menjadi perhatian pemerintah.

Demi alasan kelangsungan pekerjaan mereka, mereka meminta agar namanya tidak disebutkan. Dia lalu menceritakan awal mula bekerja di RSJ. Dirinya diterima sebagai tenaga sukarela (TKS) pada tahun 2010. Namun dia merasa terjebak dengan surat pernyataan yang ditandatangani pada awal bekerja.

“Saya diharuskan menandatangani surat pernyataan sebagai persyaratan awal. Isinya, agar bersedia untuk tidak digaji, tidak menuntut fasilitas, dan tidak menuntut untuk menjadi PNS. Itu jebakan buat kami. Sehingga selama delapan tahun bekerja disitu, saya tak digaji,” ungkapnya.

Apabila surat pernyataan itu tidak ditandatangani, mereka tidak diterima bekerja. Karena ia merasa itu satu-satunya pekerjaan baginya, terpaksa ia mengikuti syarat tersebut.

“Tidak ada pekerjaan lain. Daripada sia-sia kuliah, lebih baik saya mengikut saja,” tuturnya.

Dalam perjalanannya sebagai perawat, ia ketahui pada tahun 2011 sampai 2013, ada permintaan dari BKD Sultra kepada pihak RSJ untuk mengusulkan perawat TKS untuk diangkat menjadi PNS. Namun menurutnya, hanya keluarga dari petinggi rumah sakit yang selalu diusulkan.

“Yang diusulkan bukan perawat. Paling tamatan SMA atau sarjana umum. Sementara kami yang sudah lama bekerja di sini, tidak pernah diusulkan,” bebernya.

Selama bekerja, ia mengaku hanya menerima upah pelayanan atau uang jasa sebesar Rp900 ribu sampai Rp1,1 juta perbulan dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Saat itu Dirut RSJ dijabat Dr Ridwan.

“Tapi sejak Dirut dijabat Abdul Razak, upah jasa yang kami terima paling banyak Rp400 ribu perbulan. Bahkan sekitar 5 orang teman perawat, menerima uang jasa hanya Rp80 ribu perbulan. Mereka selalu menangis saat menerima upah itu,” paparnya lagi.

Besarnya upah jasa, tergantung klaim BPJS dari pasien yang sudah sembuh. Jika tidak ada pasien BPJS, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kalaupun ada klaim BPJS, dipastikan dulu pasien itu bisa sembuh dan keluar dari RSJ, baru bisa dapat upah. Tapi kalau pasiennya tidak sembuh, perawat tidak mendapatkan sepeserpun.

Mereka juga mengaku tak pernah dibuatkan SK yang menyatakan mereka sebagai TKS di RSJ yang terletak di Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari tersebut. Bahkan rekannya yang sudah bekerja selama 13 tahun juga bernasib sama.

Perawat lain yang juga tak ingin disebutkan namanya, mengaku memiliki nasib yang sama dengan rekannya. Selama lima tahun bekerja di RSJ, hanya menerima upah jasa yang jumlahnya sangat rendah.

Dia termasuk yang paling getol memprotes kebijakan Dirut RSJ. Mirisnya, beberapa waktu lalu pimpinannya merekrut puluhan cleaning service (CS). Para CS ini bergaji pokok Rp700 ribu, lebih besar dari upah jasa perawat. Saat itu, ia berinisiatif untuk melakukan pertemuan dengan Dirut RSJ. Tapi ada petinggi RSJ mencoba menghalangi niat itu dan melakukan intimidasi.

“Kami meminta untuk hearing, tapi saya diintimidasi salah satu pejabat di RSJ, agar tidak melakukan rapat dengan direktur. Dia mengancam, saya akan diberhentikan jika tetap melakukan aksi menuntut upah,” terangnya blak-blakan.

Selain pejabat RSJ, ada orang lain lagi yang mengintimidasi, yaitu Kepala Dewan Perwakilan Komisariat (DPS) PPNI.

“Ia menakut-nakuti saya, katanya ada tumbal di balik aksi ini. Dua orang akan dipecat bila saya terus menuntut upah. Saya katakan, saya siap pasang badan, sekalipun dipecat,” tegasnya.

Aksi demonstrasi di DPRD Sultra pernah pula dilakukan sebanyak dua kali. Yaitu pada bulan Mei dan Agustus 2017. Pada aksi kedua, pihaknya bertemu Ketua Komisi IV DPRD dan berjanji, tuntutan UMR dari para perawat akan dimasukkan dalam badan anggaran.

Surat Pernyataan

Surat pernyataan yang harus ditandatangani para perawat TKS saat hendak bekerja di RSJ Sultra. Foto: Fadli Aksar/Detiksultra.

“Kami dipanggil sama Pak Yaudu dan Pak Poli, Mereka janji, akan menganggarkan UMR untuk pelayanan tingkat provinsi. Katanya, tenangmi, kalaupun anggaran kami tidak bisa membayar sesuai UMR, kami akan membayar sesuai keprimanusiaan,” katanya mengutip kata-kata Yaudu Salam Ajo.

Namun, empat bulan berlalu, janji itu tidak terealisasi. Ketika sempat bertemu dengan anggota komisi IV DPRD Sultra, Muhammad Poli, anggota DPRD Sultra asal PKS tersebut hanya menyarankan untuk mencoba menggelar aksi di Pemprov Sultra.

“Selain itu, dia juga menyarankan untuk memanfaatkan momen Pilgub Sultra. Kami disarankan bertemu salah satu paslon gubernur, demi menyuarakan keinginan kami. Lalu saya bersama beberapa orang perawat dari berbagai instansi kesehatan, rela menunggu dari jam 10 malam sampai jam 3 subuh di rumah salah satu cagub, dan akhirnya kami bisa bertemu,” cetusnya.

Ia mengklaim, upaya ini tidak ada kepentingan politik, semata-mata hanya ingin memperjuangkan upah layak. Mengadu dan berkeluh kesah ke media, menjadi satu-satunya harapan mereka, agar pemerintah pusat bisa melihat penderitaan mereka yang ia anggap sebagai perbudakan modern.

“Kami merasa sudah buntu, tidak ada jalan lagi. Kalau usaha ini tidak berhasil, saya akan pasrah sama Tuhan,” pungkasnya dengan nada sedih.

Dirut RSJ Sultra, Abdul Razak yang berusaha dikonfirmasi, terkesan menghindari wartawan. Saat dihubungi berkali-kali via telepon seluler, awalnya sempat diterima. Tapi setelah mengetahui bahwa yang menghubunginya adalah wartawan, dia bertindak seolah-olah signal tidak bagus.

Reporter: Fadli Aksar
Editor: Rani

No Responses

Tinggalkan Balasan